Menurut Ellwood, terdapat empat elemen (syarat) untuk penciptaan lapangan kerja dan penghapusan kemiskinan. Keempat hal tersebut adalah ekonomi yang kuat, keunggulan komparatif jangka panjang, kelembagaan dan pemerintahan yang kuat dan efektif, serta program bagi kaum miskin yang dirancang dengan saksama.
Pikiran Elwood bagi sebagian besar kita tentu bukan suatu pencerahan baru. Pasalnya, keempat gagasan syarat tersebut telah banyak diungkapkan oleh sejumlah ekonom nasional dalam berbagai kesempatan maupun media. Di bagian lain, Paul Collier (2009) dalam bukunya, The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Falling and What Can be Done about It, juga telah memberikan masukan yang nyaris sama, khususnya menekankan elemen structural reform dalam menghapus empat perangkap kemiskinan.
Demikian pula dengan OECD (2009) dalam laporannya berjudul Trading out of Poverty yang menyarankan bahwa ”Innovation is a crucial key to connect trade to economic growth”. Tanpa mengurangi apresiasi terhadap pemikiran Ellwood di atas, lantas apakah keempat syarat itu cukup untuk menghapus kemiskinan di Indonesia? Jika tidak, elemen lain apa yang juga harus diciptakan untuk menghapus kemiskinan?
Persoalan kemiskinan di Indonesia merupakan persoalan yang tidak unik. Artinya, orang menjadi miskin bukan saja karena persoalan ekonomi semata, melainkan juga karena persoalan non-ekonomi. Hal ini berbeda dengan kemiskinan yang terjadi di negara maju ataupun negara industri yang homogen didominasi oleh hambatan ekonomi. Oleh karena itu, empat syarat yang disarankan Ellwood tidak cukup untuk menghapus kemiskinan di Indonesia.
Paling tidak, ada empat persyaratan lain yang juga harus dipenuhi dalam menghapus kemiskinan. Pertama, dihilangkannya dualisme antara kota dan desa. Kedua, berkurangnya budaya konsumtif yang ada dalam masyarakat. Ketiga, adanya perubahan mindset masyarakat untuk menjadikan perempuan sebagai tenaga kerja produktif dalam keluarga seperti halnya para laki-laki. Dan keempat, membangun budaya kerja sebagai sumber mata pencaharian.
Hilangnya dualisme antara desa dan kota menjadi syarat yang diperlukan untuk mengatasi kemiskinan karena keberadaan kota selama ini terbukti telah menjadi tempat penampungan penduduk miskin desa. Hal ini terjadi karena kapasitas dan kapabilitas sosial ekonomi kota dalam menyerap migrasi penduduk miskin desa terbatas. Sebagai bukti, Badan Pusat Statistik (2009) mencatat proporsi penduduk miskin di perkotaan sejak tahun 2001 terus menunjukkan peningkatan dari 9,8 persen (2001) menjadi 11,7 persen pada tahun 2009. Hal ini berbeda dengan proporsi penduduk miskin perdesaan yang terus menurun dari 24,8 persen pada tahun 2001 menjadi 17,8 per sen pada tahun 2009. Kecenderungan kemiskinan perkotaan tersebut dipastikan terus terjadi jika upaya membangun daerah perdesaan rendah.
Budaya konsumtif masyarakat juga harus dikurangi. Budaya seperti ini secara kasatmata dapat diamati tidak saja terbatas pada masyarakat nelayan, melainkan juga pada masyarakat petani. Untuk mengubah budaya konsumtif menjadi produktif diperlukan sentuhan pendidikan di satu pihak dan kemudahan akses masyarakat miskin perdesaan memanfaatkan lembaga perbankan dan sumber-sumber ekonomi produktif di lain pihak.
Kaum perempuan bagi sebagian masyarakat miskin di perdesaan masih banyak dipandang bukan sebagai sumber potensial dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Alasan pemikiran tersebut terutama karena alasan budaya dan besarnya tanggungan keluarga. Akibatnya, sumber pendapatan keluarga menjadi tanggungan kaum laki-laki semata. Pandangan seperti ini tentu perlu diluruskan dengan cara memberikan akses yang mudah untuk memperoleh fasilitas keuangan maupun keterampilan berusaha. Program kredit usaha mikro untuk kaum perempuan melalui pola Grameen Bank merupakan salah satu contoh yang penting untuk diperluas di berbagai kantong kemiskinan.
Selanjutnya, membangun budaya kerja penduduk miskin juga harus dijadikan persyaratan menghapus kemiskinan. Program-program pemerintah dan swasta yang sifatnya hanya memberikan ”ikan” dan bukan cara memancing harus seminimal mungkin dikurangi. Masyarakat miskin harus difasilitasi untuk memiliki budaya kerja dan bukan difasilitasi dengan berbagai program yang mendorong budaya masyarakat mengemis atau bergantung pada bantuan pemerintah maupun pihak swasta.
Dari uraian singkat di atas, jelas bahwa syarat untuk menghapus kemiskinan di Indonesia tidak sesederhana seperti disa- rankan Ellwood. Meski begitu, catatan Ellwood dalam presentasi slide terakhirnya yang me- ngatakan ”But the most important element by far is wise, effective, powerful and inspired leadership” merupakan pernyataan yang valid.
Carunia Mulya Firdausy Guru Besar Ekonomi dan Profesor Riset Bidang Ekonomi LIPI
Opini Kompas 18 September 2010
