100 Hari SBY Memerintah

Fitra Fatahillah
Mahasiswa FISIP Unila; Staf Kebijakan Publik BEM
SERATUS hari merupakan sebuah indikator pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh pemerintah, gebrakan-gebrakan yang dinanti-nantikan oleh rakyat, mereka semua menunggu realisasi dari janji-janji manis yang diberikan oleh penguasa semasa kampanye beberapa waktu yang lalu.
Rakyat sudah jenuh menunggu apa yang mereka harapkan dari penguasa, rakyat hari ini merasa muak dengan sandiwara politik yang mereka saksikan di media yang seolah-olah melupakan kesengsaraan rakyat yang berada di bawah mereka terkesan lebih mementingkan kepentingan kelompok masing-masing dengan mengatasnamakan "rakyat". Namun, belumlah jelas di sini rakyat yang mana yang mereka maksudkan?


Pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin berada dalam benak sebagian besar rakyat yang sebenarnya.
Rakyat sudah tidak membutuhkan janji-janji yang seakan membawa angin segar, dan pada momentum 100 hari inilah rakyat menagih janji-janji manis yang dulu dijanjikan oleh SBY dengan jargon yang sangat familiar pada saat kampanye, yakni "Lanjutkan", dan mungkin jargon tersebut memiliki kekuatan magis yang mampu menghipnosis lebih dari setengah jumlah pemilih pada pilpres yang lalu.
Peningkatan Mutu
Dalam 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu jilid II bukan tanpa capaian-capaian yang sudah dilakukan diperoleh oleh kabinet ini, akan tetapi kita di sini bukan lebih ingin menceritakan tentang hal tersebut, yang nanti ditakutkan para penguasa terlena dengan pujian-pujian yang meninabobokan mereka karena apa yang dirasakan oleh rakyat dalam artian yang sesungguhnya hari ini masih banyak yang menjerit dalam kesengsaraan dan ketidakpastian menjalankan kehidupan sebagai warga negara di negeri tercinta ini.
Jika kita mengingat kembali dalam kampanye SBY dulu, SBY datang seolah-olah sebagai utusan dari langit yang diutus untuk meningkatkan mutu hidup dari bangsa ini terutama mereka yang dikatakan sebagai "rakyat kecil" dan kesopansantunan SBY yang dikemas sedemikian rupa oleh tim pemenangannya mampu menggetarkan hati. Lebih dari setengah dari jumlah pemilih pun rela menggantungkan asanya lima tahun ke depan (jika sesuai rencana) kepada sang jenderal yang dikenal santun ini.
Seharusnya SBY merasa memiliki beban yang sangat berat karena dia "menjual dirinya" kepada rakyat dan rakyat sekarang yang memilikinya, sudah seharusnya jika rakyat yang dalam hal ini sebagai pembeli harus mendapatkan pelayanan yang terabaik dari "si penjual". Layaknya seperti pembeli pada Umumnya pada sebuah pasar, di mana banyak pedagang yang menjual barang yang sama, maka pembeli yang satu ini ingin taraf hidupnya meningkat, SBY pun bertanggung jawab untuk melayaninya jika tidak ingin "si pembeli" pindah meninggalkan "si penjual".
Jika kita menganalogikan rakyat (dalam arti sesungguhnya) sebagai pembeli dan SBY sebagai "si penjual", seyogianyalah SBY memakai prinsip "pembeli adalah raja". Maka, jika rakyat menginginkan peningkatan taraf hidupnya, SBY harus melakukannya karena rakyat yang sudah membayar pajak dan menginginkan pelayanan yang terbaik.
Popularitas Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menurun dari 90% menjadi 75%. Itu berdasarkan hasil survei Indo Barometer yang dilakukan pertengahan Januari 2010 yang dibandingkan dengan Agustus 2009. Ini menunjukan rakyat merasa tidak dilayani secara optimal, dan bukan tidak mungkin jika rakyat sudah tidak tahan menunggu ia akan melakukan hal-hal yang tidak diharapkan oleh SBY.
Evaluasi 100 Hari
Jika kita mengingat kembali bagaimana janji kampanye SBY akan "Lanjutkan" pemberantasan korupsi akan tetapi dalam realita perkembangannya dalam 100 hari, "rapor merah" memang pantas untuk diberikan. Hal ini dapat dilihat indikator kegagalannya seperti kriminalisasi dan pelemahan KPK, kemudian banyaknya kasus korupsi yang mengemuka antara lain kasus Bank Century, pengadaan IT KPU, dan penggunaan kasus-kasus korupsi untuk memobiliasi dukungan keuangan parpol yang merupakan bentuk inkonsistensi dari jargon "Lanjutkan" pemberantasan korupsi.
belum lagi terjadinya kelumpuhan negara hukum dan demokrasi hal ini ditandai dengan kewibawaan hukum yang hancur, berkembangnya konflik internal di kepolisian, dan jaksa yang terjerat berbagai kasus. Jika tadi dilihat dari kegagalan dalam pemberantasan korupsi dan penegakkan hukum masih ada cerita dalam sektor ekonomi, SBY gagal memenuhi kedaulatan ekonomi nasional. Indikasinya, terjadi dominasi modal asing dalam penguasaan sumber daya nasional sampai dibukanya perdagangan bebas dengan China (ACFTA) per 1 Januari 2010 hal ini akan ini berisiko "membunuh industri nasional".
Masih sejuta catatan di sana-sini "si penjual" yang dinilai tak mampu melindungi buruh migran di luar negeri, petani, dan nelayan. SBY juga gagal mencerdaskan dan menyehatkan bangsa. "Komersialiasi pendidikan difasilitasi UU BHP dan hadirnya institusi pendidikan asing. Sementara itu, pendidikan gratis tidak merata serta pelayanan kesehatan semakin elitis.
Hari ini rakyat lelah, rakyat menuntut, rakyat menagih janji-janji manis saat kampanye. Rakyat adalah pembeli karena SBY sudah "menjual" dirinya melalui iklan politiknya kepada konstituennya, 100 hari adalah momentum pembuktian pelayanan terbaik kepada rakyat dan tampaknya masih terlau banyak catatan yang harus dibenahi

Opini Lampung Post 28 Januari 2010