Dari Konservasi Alam hingga Krisis Listrik

KERUSAKAN alam dan lingkungan di negeri ini sudah berada pada tingkatan yang amat parah. Oleh karena itu, pemerintah harus kian memperkuat komitmennya terhadap lingkungan, terutama soal pentingnya konservasi alam. Untuk itu, pemerintah harus menguatkan peran Kementerian Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan.

Demikian benang merah paparan pakar lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Surjono Hadi Sutjahjo saat menjadi narasumber dalam diskusi panel mengenai Analisis Program 100 Hari SBY-Boediono di Grand Studio Metro TV di Jakarta, Selasa (10/11), pekan lalu. Selain Surjono, hadir dalam diskusi panel tersebut pakar perminyakan ITB Rudi Rubiandini, Dekan Fakultas Ekonomi UI Firmanzah, Guru Besar Pertanian Unila Bustanul Arifin, dan periset Media Group Andy Agung Prihatna.

Ada empat sektor yang dibahas dalam kesempatan itu, yakni lingkungan hidup, energi, ekonomi, dan pertanian. Setiap tokoh yang tergabung dalam tim panelis Media Group itu menyoroti beberapa prioritas program dalam program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II.

Dalam diskusi tersebut, Surjono bahkan menekankan pentingnya lingkungan dengan mengusulkan, kalau perlu pemerintah segera membentuk Menko Konservasi Alam. Itu supaya kesinambungan usaha di bidang konservasi berjalan baik.

Menurut Surjono, niat pemerintah untuk menjaga pembangunan berkelanjutan adalah hal yang positif. Namun, kegiatan pembangunan jangan sampai mengabaikan kearifan lokal dan hak-hak masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.

Jangan sampai gara-gara pembangunan, hak masyarakat sekitar akan kesejahteraan justru menjadi terabaikan. Intinya, pemerintah harus adil, jangan menggusur lahan tradisional rakyat seenaknya demi melanggengkan pembangunan.

Data riset Media Group yang diambil per 7 November lalu menabalkan hal itu. Tingkat kekhawatiran masyarakat akan terjadinya banjir di kota tempat tinggal mereka cukup tinggi, yakni 56,9%. Sebesar 68,2% masyarakat khawatir air bawah tanah di tempat tinggal mereka tercemar. Hanya 25,4% masyarakat yang yakin pemerintah sudah sungguh-sungguh dalam mengatasi penebangan hutan secara liar. Sementara itu, 86,4% menilai pemerintah tidak sungguh-sungguh menangani pembalakan liar.

Surjono juga mengingatkan kita untuk tidak memandang enteng persyaratan amdal atau analisis mengenai dampak lingkungan. Apalagi jika sampai perusahaan menjadikan amdal secara formalitas untuk sekadar memenuhi kewajiban hukum.

Amdal harus dijadikan sebagai kerangka acuan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Eksploitasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan yang dilakukan tetap memerhatikan faktor kelestarian.

Jika terjadi pelanggaran terhadap hasil kajian amdal, pembangunan yang digagas akan berdampak kerusakan ekologis. Terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsor adalah salah satu imbas negatif yang dibawa akibat pelanggaran amdal tersebut.

Jika hal itu diabaikan pemerintah, publik akan semakin meragukan komitmen pemerintah terhadap kelestarian alam. Hal itu mulai terlihat dari menurunnya tingkat kepuasan masyarakat akan kelestarian hutan yang tergambar dari hasil survei Media Group, yakni turun dari 38,2% menjadi 36,1%.

Stabilitas harga
Pada bidang ekonomi, Firmanzah menekankan pentingnya pencapaian pemerataan dengan menggenjot sektor riil dan mendorong pengembangan sektor UKM (usaha kecil dan menengah). Tiap daerah harus diberi ruang lebih untuk dapat mengembangkan produk-produk andalan daerah mereka masing-masing.

Untuk itu, sektor pembiayaan dari perbankan dan fiskal harus diperkuat. Porsi penyerapan stimulus fiskal perlu ditingkatkan. Pasalnya, saat ini stimulus baru menjangkau 700 ribu jiwa. Padahal, idealnya ada 1,3 juta jiwa yang terjangkau stimulus.

Di sektor ketahanan pangan, Bustanul Arifin mempertanyakan keberpihakan pemerintah kepada para petani kecil yang masih amat minim. Padahal, sebagian besar petani Indonesia adalah petani gurem, yakni petani yang hanya memiliki lahan kurang dari 0,5 hektare.

Menurut Bustanul, keseimbangan terhadap sejumlah aspek ketahanan pangan amat penting. Apalagi permintaan kebutuhan pangan nasional terus menunjukkan tren meningkat. Dia memproyeksikan adanya kenaikan kebutuhan pangan sebesar 4,7% per tahun. Tingkat tersebut jauh melebihi angka rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang sekitar 1,4% per tahun.

Gambaran tersebut menunjukkan betapa diversifikasi pangan turut berperan penting dalam memperkokoh ketahanan pangan nasional. Sebagai bagian dari perluasan akses masyarakat, laju pertumbuhan penduduk dapat diimbangi dengan kapasitas produksi pangan dalam negeri.

Bustanul juga menilai stabilitas harga bahan pangan sangat penting. Pemerintah harus terus berupaya menjaga adanya keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan jumlah pasokan di pasar. Harga-harga bahan kebutuhan pokok harus dijaga agar tidak melambung hingga melampaui daya beli masyarakat.

Terutama pada Desember-Februari, saat harga-harga kebutuhan cenderung melonjak. Masa tersebut memang bertepatan dengan selesainya masa panen di berbagai daerah. Di sisi lain, kebutuhan pangan justru mencapai titik puncaknya.

Krisis listrik
Sementara itu, di bidang energi, Rudi menyoroti krisis listrik yang terus membayangi negeri ini. Ia menyarankan kepada pemerintah agar tidak semata-mata terjebak pada euforia percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 Mw sehingga melupakan sokongan energinya.

Hasil survei Media Group pun menabalkan pendapat Rudi. Sebanyak 56,2% masyarakat tidak yakin pemerintah mampu memetakan kekurangan dan ketersediaan listrik di seluruh provinsi. Margin antara keyakinan dan kepuasan terhadap kecukupan energi listrik pun justru meningkat. Angkanya naik 11,6%, yakni dari -9,0% pada survei per 30 Oktober menjadi -20,6% pada 7 November lalu.

Penilaian masyarakat itu dinilai Rudi sangat wajar. Pasalnya, di negara yang sudah 64 tahun merdeka, selain seringnya listrik biarpet di banyak daerah, rasio elektrifikasi atau persentase pemenuhan kebutuhan listrik rakyat Indonesia pun baru mencapai 65%. Bahkan sampai ada beberapa daerah yang rasionya hanya 20%, seperti di Papua dan Nusa Tenggara Barat.

Untuk memperbesar rasio elektrifikasi dan meningkatkan pasokan listrik, dia mendorong pemerintah untuk mulai mengutamakan penggunaan energi baru terbarukan (EBT). Ketergantungan pembangkit terhadap pasokan energi tidak terbarukan seperti gas, batu bara, dan minyak bumi harus terus dikurangi. Apalagi potensi EBT Indonesia yang belum termanfaatkan cukup besar, di antaranya mini/mikrohidro, biomass, energi surya, energi angin, dan energi nuklir.

Mengacu kepada Perpres No 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, kontribusi EBT dalam bauran energi primer nasional pada 2025 sebesar 17%. Rincian komposisinya, yakni bahan bakar nabati sebesar 5%, panas bumi 5%, biomass, nuklir, air, surya, dan angin 5% serta batu bara yang dicairkan 2%.

Rudi menilai dimasukkannya kebijakan pemberian insentif bagi pemakaian EBT dalam program prioritas 100 hari kabinet KIB II sudah sangat tepat. Meski terbilang sangat terlambat, langkah tersebut dapat menjadi solusi jitu dalam masalah klasik penyediaan listrik. (Anindityo Wicaksono/X-10)

Opini Media Indonesia 20 November 2009