Sekber, Siapa Musuh Bersama?

M.S. Kaban
Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang
Dalam sejarah politik kontemporer Indonesia, institusi "sekretariat bersama" diperkenalkan menjelang pengujung 1964, ketika Ibu Pertiwi—menurut istilah Anwar Sanusi, tokoh Partai Komunis Indonesia pada masa itu—berada dalam kondisi "hamil tua". Belantika politik sedang gonjang-ganjing, konfrontasi antara Partai Komunis Indonesia dan Angkatan Darat semakin terbuka, dan kekuatan-kekuatan nonkomunis mulai tersudut di hampir semua sektor.


Para peneliti dan para "Indonesianis" yang jernih seyogianya mafhum bahwa (Presiden) Soekarno sesungguhnya tidak pernah merasa aman dan sungguh-sungguh bisa berada dalam satu perahu dengan Partai Komunis Indonesia. Di luar persahabatannya yang “karib” dengan Wakil Ketua II CC PKI, Njoto, Soekarno tetap melihat Partai Komunis Indonesia sebagai ancaman.
Tetapi, usaha Soekarno menetralisasi kekuatan PKI selalu berakhir sia-sia. Mulai dari pembentukan Front Nasional hingga "penggabungan kekuatan-kekuatan progresif revolusioner" di bawah bendera Nasakom—yakni Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Front Nasional akhirnya bisa dikuasai kelompok komunis, dan "Nasakomisasi", akibat keunggulan permainan taktis dan strategis PKI, di dalam praktek akhirnya berubah menjadi "Komunisasi".
Peta politik inilah yang hendaknya disimak ketika, di bawah “restu” Soekarno, Sekretariat Bersama Golongan Karya didirikan pada 20 Oktober 1964. Selama ini ada pendapat, Sekber Golkar didirikan untuk (juga) melawan Soekarno. Tesis ini sangat mudah dipatahkan jika diingat betapa gampangnya Soekarno membreidel dan mengobrak-abrik institusi dan gerakan yang menentang dia, mulai dari puluhan media cetak dan Badan Pendukung Soekarnoisme sampai pada Manifes Kebudayaan.
Sekber Golkar sendiri bukanlah sesuatu yang muncul dari kegelapan. Dekat sebelumnya, juga dengan "restu" Soekarno, berdirilah Sentral Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia (SOKSI) di bawah pimpinan (ketika itu) Letnan Kolonel Suhardiman. Pemberdirian SOKSI, yang ditentang keras oleh PKI dan seluruh organisasi onderbow-nya, jelas sekali dimaksudkan untuk menghadapi Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), yang terang-temarang berafilisasi dengan PKI. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Soekarno sudah tak tahan hati melihat perilaku anak-anak organisasi SOBSI, terutama Sarikat Pekebunan Republik Indonesia (Sarbupri), yang melakukan berbagai "aksi sepihak" mengambil alih perkebunan-perkebunan milik perusahaan asing di Indonesia.
Berdasarkan "kekaryaan"-nya, berbagai organisasi yang terhimpun di dalam Sekber Golkar kemudian dikelompokkan ke dalam tujuh Kelompok Induk Organisasi (Kino), di antaranya Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Koperasi Serba Guna Gotong Royong (Kosgoro), Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Ormas Pertahanan Keamanan (Hankam), Gerakan Karya Rakat Indonesia (Gakari), dan Gerakan Pembangunan.
Dari panorama sejarah ini bisa dilihat, ada dua hal penting yang mendorong berdirinya Sekretariat Bersama. Pertama, suhu politik yang hampir mencapai titik didih. Kedua, mutlaknya penggalangan kekuatan untuk menghadapi “musuh bersama”, yakni PKI dan antek-anteknya. Soekarno, ketika itu, tidak lagi melihat kapabilitas dan efektivitas lembaga-lembaga struktural untuk menghadapi penetrasi kelompok komunis. Soekarno, yang sangat faham akan kekuatan massa, dengan demikian memfasilitasi berdirinya "institusi nonstruktural", yakni sebuah Sekretariat Bersama, untuk menghadapi krisis politik dan musuh bersama yang nyata di depan mata.
Alhamdulillah, "titik didih" itu kemudian diledakkan sendiri oleh PKI dengan Gerakan 30 September yang khianat, yang membuat partai itu akhirnya terkubur dalam kegelapan sejarah. Sekretariat Bersama, yang sudah siap nian untuk berkonfrontasi dengan kekuatan-kekuatan prokomunis, dalam perkembangannya berubah wujud menjadi Golongan Karya, yang dalam Pemilihan Umum 1971 langsung menjadi kampiun, bahkan hingga 28 tahun kemudian.
***
Syahdan selang 46 tahun, setelah berbagai gejolak dan apa yang disebut sebagai "reformasi", kita berjumpa lagi dengan "Sekretariat Bersama", walaupun namanya bisa berganti dengan "Sekretariat Gabungan", atau sekretariat apalah. Pertanyaan penting yang muncul adalah, pertama, apakah suhu politik memang sedang menghadapi titik didih? Kedua, siapa gerangan "musuh bersama" yang harus dihadapi secara frontal karena "membahayakan eksistensi konstitusional" republik yang sudah berusia 65 tahun ini?
Secara riil politika, sulit sekali mencari alasan untuk menyatakan Indonesia sedang berada dalam suatu krisis politik. "Sentuhan-sentuhan" yang terjadi di sana- sini, jika dilihat tanpa rasa gamang—apalagi panik—tak lebih dari riak-riak dinamika yang justru memperindah perjalanan demokrasi di negeri ini. Heboh Bank Century pun, sebetulnya, jika ditinjau dengan jernih, hanyalah bagian dari riak-riak yang memperindah dinamika itu.
Sulit pula untuk mengatakan siapa "musuh bersama" yang sedang dihadapi oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono pada saat ini. “Pembelotan” teman sekoalisi dalam menghadapi Hak Angket Panitia Khusus Bank Century pun, misalnya, sama sekali tidak bisa dianggap sebagai “pengkhianatan” yang dilakukan teman seiring. Jelas sekali bagi publik, proses tersebut hanyalah sekadar pilihan-pilihan ketika para politikus Senayan harus menentukan sikap memihak kepentingan rakyat atau memihak kepentingan pragmatis jangka pendek.
Karena itu, sangat masuk akal jika banyak sekali pihak yang menentang, paling tidak mempersoalkan, kehadiran "Sekretariat Bersama" yang terasa ganjil itu. Tetapi, mungkin juga semuanya bakal menjadi jelas dan masuk akal jika Presiden, misalnya, bisa menjelaskan kepada seluruh rakyat bahwa Republik memang sedang dalam bahaya dan negara sedang menghadapi "musuh bersama". Siapa gerangan "musuh bersama" itu?

Opini Lampung Post 25 Juni 2010