Bupati yang peduli pendidikan adalah sosok yang sadar dan memahami filosofi membangun kualitas pendidikan yang populis, inovatif, dan terakses publik
PILKADA di Kabupaten Sraagen tinggal menghitung minggu. Beberapa nama calon intensif ’’mengampanyekan’’ diri kepada publik. Arena sosialisasi atau mobilisasi dukungan kelompok masyarakat digalang. Beberapa isu atau program sebagai “jualan” kampanye dibeberkan secara terselubung dalam setiap momentum.
Pesta demokrasi di Sragen ke depan merupakan saat yang disebut sebagai critical junction atau titik persimpangan kritis. Bupati mendatang akan menentukan kiblat program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Masa dua periode kepemimpinan Untung Wiyono, meraih prestasi dan inovasi yang membanggakan di kancah nasional. Sragen menjadi avant garde program-program pembangunan yang mengilhami beberapa daerah lain.
Terobosan program one stop service menyangkut pelayanan publik, keselamatan transportasi, pertanian organik dan sebagainya menjadi ikon kemajuan. Meski tak luput dari kekurangan, keberhasilan daerah itu selama 10 tahun terakhir patut diapresiasi.
Banyak harapan terhadap konstruksi program calon kepala daerah Sragen. Masyarakat awam jelas menghendaki Kabupaten Sragen komit terhadap program pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sebatas slogan dan demagogi.
Masyarakat menghendaki program nyata dengan indikator nyata pula.
Jika berbicara mengenai kesejahteraan maka hubungannya pasti mengait dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang mampu menjangkau standar biaya hidup layak. Jika bercerita tentang program kesehatan kata kuncinya adalah pelayanan kesehatan murah dan berkualitas.
Bagi insan pendidikan, program yang diharapkan dalam skema pendidikan adalah sederhana, yakni pelayanan pendidikan bagi seluruh siswa dan anak usia sekolah di Sragen dalam program pendidikan murah dan berkualitas.
Pelayanan pendidikan murah dan berkualitas, atau dalam konsep education for all adalah bahwa program pembangunan diarahkan bagi upaya memfasilitasi aksesibilitas masyarakat akan pendidikan yang tidak mahal, di-support anggaran daerah, dan terjamin kualitasnya. Hal tersebut bagian dari pemenuhan amanat konstitusi dan kerangka Millennium Development Goals (MDGs) yang dicanangkan pemerintah pusat dan mata anggarannya diderivasi ke daerah.
Pencerdasan Sosial Pendidikan yang maju untuk standar kabupaten Sragen memiliki indikator yang seharusnya ada dan harus direalisasikan, yakni, pertama; program pendidikan menjadi sektor sosial yang difasilitasi penuh oleh belanja anggaran daerah. Belanja anggaran daerah, diabdikan untuk memenuhi hak masyarakat dalam mengenyam program pendidikan yang murah. Pemerintah daerah, dalam konteks ideal bisa menjadikan kesadaran beredukasi menjadi kesadaran pengelolaan belanja daerah.
Kedua; program pendidikan berkesinambungan dan merata, dan bukan program elitis yang selama ini berlindung di balik terminologi pendidikan unggulan atau label-label se-jenisnya. Program pendidikan harus bisa membangun basis pencerdasan sosial tanpa upaya mengkastanisasi level pendidikan. Apalagi mengomersialisasikan pendidikan seolah menjadi komoditas.
Ketiga; peningkatan standar kualitas pendidikan nasional di daerah. Artinya Sragen sudah waktunya memiliki passing grade kualitas pendidikan yang maju yang bisa terakses dan menyerap hasrat pembelajaran siswa dan anak usia sekolah. Bupati yang peduli program pendidikan adalah sosok yang sadar dan memahami filosofi membangun kualitas pendidikan yang populis, inovatif, dan terakses publik. Dia juga berani menjamin pemenuhan anggaran pendidikan minimal 20 % dari mata anggaran belanja APBD, untuk program pemerataan mutu dan kualitas pendidikan di berbagai wilayah di Sragen.
Pemimpin Sragen mendatang tidak boleh memiliki kepentingan untuk menjadikan pendidikan sebagai sarana pencitraan. Jika pendidikan dijadikan program atau isu kampanye utama, maka setidaknya calon pemimpin daerah mengerti tentang filosofi dasar bahwa pendidikan adalah penentu keberhasilan pembangunan. (10)
— Trisno Yulianto, warga Sragen, PNS di Bapermas Pemkab Magetan
PILKADA di Kabupaten Sraagen tinggal menghitung minggu. Beberapa nama calon intensif ’’mengampanyekan’’ diri kepada publik. Arena sosialisasi atau mobilisasi dukungan kelompok masyarakat digalang. Beberapa isu atau program sebagai “jualan” kampanye dibeberkan secara terselubung dalam setiap momentum.
Pesta demokrasi di Sragen ke depan merupakan saat yang disebut sebagai critical junction atau titik persimpangan kritis. Bupati mendatang akan menentukan kiblat program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Masa dua periode kepemimpinan Untung Wiyono, meraih prestasi dan inovasi yang membanggakan di kancah nasional. Sragen menjadi avant garde program-program pembangunan yang mengilhami beberapa daerah lain.
Terobosan program one stop service menyangkut pelayanan publik, keselamatan transportasi, pertanian organik dan sebagainya menjadi ikon kemajuan. Meski tak luput dari kekurangan, keberhasilan daerah itu selama 10 tahun terakhir patut diapresiasi.
Banyak harapan terhadap konstruksi program calon kepala daerah Sragen. Masyarakat awam jelas menghendaki Kabupaten Sragen komit terhadap program pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sebatas slogan dan demagogi.
Masyarakat menghendaki program nyata dengan indikator nyata pula.
Jika berbicara mengenai kesejahteraan maka hubungannya pasti mengait dengan peningkatan pendapatan masyarakat yang mampu menjangkau standar biaya hidup layak. Jika bercerita tentang program kesehatan kata kuncinya adalah pelayanan kesehatan murah dan berkualitas.
Bagi insan pendidikan, program yang diharapkan dalam skema pendidikan adalah sederhana, yakni pelayanan pendidikan bagi seluruh siswa dan anak usia sekolah di Sragen dalam program pendidikan murah dan berkualitas.
Pelayanan pendidikan murah dan berkualitas, atau dalam konsep education for all adalah bahwa program pembangunan diarahkan bagi upaya memfasilitasi aksesibilitas masyarakat akan pendidikan yang tidak mahal, di-support anggaran daerah, dan terjamin kualitasnya. Hal tersebut bagian dari pemenuhan amanat konstitusi dan kerangka Millennium Development Goals (MDGs) yang dicanangkan pemerintah pusat dan mata anggarannya diderivasi ke daerah.
Pencerdasan Sosial Pendidikan yang maju untuk standar kabupaten Sragen memiliki indikator yang seharusnya ada dan harus direalisasikan, yakni, pertama; program pendidikan menjadi sektor sosial yang difasilitasi penuh oleh belanja anggaran daerah. Belanja anggaran daerah, diabdikan untuk memenuhi hak masyarakat dalam mengenyam program pendidikan yang murah. Pemerintah daerah, dalam konteks ideal bisa menjadikan kesadaran beredukasi menjadi kesadaran pengelolaan belanja daerah.
Kedua; program pendidikan berkesinambungan dan merata, dan bukan program elitis yang selama ini berlindung di balik terminologi pendidikan unggulan atau label-label se-jenisnya. Program pendidikan harus bisa membangun basis pencerdasan sosial tanpa upaya mengkastanisasi level pendidikan. Apalagi mengomersialisasikan pendidikan seolah menjadi komoditas.
Ketiga; peningkatan standar kualitas pendidikan nasional di daerah. Artinya Sragen sudah waktunya memiliki passing grade kualitas pendidikan yang maju yang bisa terakses dan menyerap hasrat pembelajaran siswa dan anak usia sekolah. Bupati yang peduli program pendidikan adalah sosok yang sadar dan memahami filosofi membangun kualitas pendidikan yang populis, inovatif, dan terakses publik. Dia juga berani menjamin pemenuhan anggaran pendidikan minimal 20 % dari mata anggaran belanja APBD, untuk program pemerataan mutu dan kualitas pendidikan di berbagai wilayah di Sragen.
Pemimpin Sragen mendatang tidak boleh memiliki kepentingan untuk menjadikan pendidikan sebagai sarana pencitraan. Jika pendidikan dijadikan program atau isu kampanye utama, maka setidaknya calon pemimpin daerah mengerti tentang filosofi dasar bahwa pendidikan adalah penentu keberhasilan pembangunan. (10)
— Trisno Yulianto, warga Sragen, PNS di Bapermas Pemkab Magetan
Opini Suara Merdeka 15 Januari 2011
