Ada sejumlah alasan mengapa pertanyaan-pertanyaan demikian muncul. Pertama, PD selama ini sangat lekat dengan pribadi Presiden SBY. Perolehan suara yang berarti pada dua pemilu lalu tidak lepas dari pribadi SBY. Masalahnya, pada pemilu yang akan datang SBY tidak bisa mencalonkan lagi sebagai presiden. Kedua, sejak 2004 PD juga lekat berpredikat sebagai partai penguasa. Apa yang terjadi pada pemerintahan, dengan demikian, memiliki pengaruh terhadap keberlangsungannya. Menjelang pemilu 2009 terdapat persepsi bahwa pemerintahan SBY memiliki kinerja yang cukup baik.
Masalahnya, persepsi demikian belakangan mengalami penurunan. Ketiga, dalam bulan-bulan terakhir, sejumlah elite PD sering terlihat dalam kasus korupsi. Yang mengemuka adalah kasus Nazaruddin. Baik Nazar maupun terdakwa lain, dan sejumlah saksi yang dihadirkan, menyebut keterlibatan sejumlah orang penting PD di dalam kasus yang dihadapi. Persepsi bahwa PD merupakan partai yang bersih, antikorupsi, jelas mengalami perubahan setelah munculnya kasus ini.
Triple Linkage
Bagi para penganut pendekatan pilihan publik, upaya mempertahankan partai yang berkuasa itu lebih sederhana jika dibandingkan dengan partai oposisi. Ketika pemerintahan memiliki kinerja yang baik, para pemilih itu akan sertamerta memilihnya kembali. Kinerja itu biasanya diukur dari sejumlah indikator, seperti pertumbuhan ekonomi, menurunnya angka pengangguran dan angka kemiskinan.
Kalau mendasarkan pada patokan angka-angka makro, pemerintahan SBY memiliki prestasi yang bermakna. GDP mengalami pertumbuhan yang sangat berarti. Itu sebabnya belakangan Indonesia menjadi satu dari 20 negara yang memiliki kekuatan ekonomi besar. Selain itu, angka pengangguran dan kemiskinan juga mengalami penurunan. Namun, angka-angka makro semacam itu ada yang mempertanyakannya. Para pengkritik melihat bahwa GDP yang besar itu belum membumi karena lebih banyak dinikmati oleh sekelompok kecil orang.
Bahkan, terhadap angka-angka makro itu sendiri juga ada yang mempertanyakannya. Bagi para pengkritik, pemerintahan SBY dipandang tidak memiliki prestasi. Argumentasi para pengkritik itu debatable memang. Bagaimanapun, angka-angka makro itu merupakan agregat dari angka-angka mikro. Tetapi itulah pandangan, bisa berbeda. Lebih-lebih yang berpandangan itu juga tidak lepas dari kepentingan-kepentingan. Perbedaan demikian tidak semata-mata didasarkan pada argumentasi metodologis, melainkan juga tidak lepas dari persepsi yang subyektif.
Selain itu, sejak awal jabatan kedua, pemerintahan SBY mengalami cobaan yang sangat berarti. Yang terhebat adalah guncangan dalam kasus Bank Century. Secara hukum, baik SBY maupun orang-orang dekatnya belum terbukti terlibat. Namun, kasus ini telah menjadikan sebagian masyarakat bepersepsi bahwa kasus Bank Century telah menyeret pemerintahan SBY. Itulah sebabnya, setelah kasus Bank Century itu muncul, persepsi tingkat dukungan masyarakat terhadap pemerintahan SBY mengalami penurunan. Masalahnya bukan pada benar tidaknya pemerintahan SBY terlibat dalam kasus itu.
Pemberitaan media, sedikit atau tidak, telah terbingkai dalam suatu pandangan bahwa pemerintahan SBY terseret dalam kasus itu. Di sini, terlepas dari pemerintah itu benar atau tidak, pemerintah telah diposisikan “bersalah”. Kasus Nazaruddin telah membuat pemerintahan SBY dikait-kaitkan dengan kasus penyalahgunaan kekuasaan. Pertama, kasus ini terjadi di kementerian di mana menterinya merupakan kader PD. Kedua, di antara aktor utama yang dijerat sebagai terdakwa adalah mantan bendahara PD. Kasus Nazaruddin memang belum selesai, dan bisa jadi akan terus berkembang.
Sejauh ini baru Nazar sendiri sebagai kader partai yang dinyatakan sebagai tersangka dan terdakwa. Namun, kasus ini telah membuat PD terseret-seret karena sejumlah orang kunci di PD dianggap terlibat. Bahkan, harta perusahaan Nazar yang dianggap bermasalah itu dikait-kaitkan juga dengan pelaksanaan kongres di Bandung. Walhasil, PD belakangan ini acap dikait-kaitkan dengan tiga masalah. Pertama, berkaitan dengan pemerintahan SBY yang oleh sejumlah pengkritiknya dianggap bermasalah. Kedua, berkaitan dengan kasus Bank Century. Ketiga, berkaitan dengan kasus wisma atlet yang melibatkan Nazar.
Kompleks
Apakah dengan demikian PD akan mengalami keterpurukan? Jawaban dari pertanyaan ini tentu saja tidak linier begitu saja. Mengingat masalah yang dikaitkan dengan PD ini cukup kompleks, untuk memahami apakah pada pemilu yang akan datang PD juga akan mengalami penurunan juga harus mempertimbangkan banyak faktor. Pertama, jarak pemilu masih cukup lama.
Dalam jarak demikian, masih banyak hal yang bisa terjadi. Ketika dalam tahun-tahun terakhir ini pemerintahan SBY mengalami perbaikan kinerja, distrust terhadap SBY dan PD tidak akan merosot sebagaimana bulan-bulan terakhir ini. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan memiliki peluang titik balik. Hal seperti ini terjadi pada awal-awal pemerintahan SBYJK. Ketika pemerintahan SBYJK menaikkan harga BBM, distrust terhadap pemerintahan SBY-JK mengalami kenaikan. Tetapi distrust demikian mengalami penurunan seiring dengan kemampuan pemerintahan SBY-JK di dalam memperbaiki kinerjanya.
Kedua, berkaitan dengan proses hukum yang melibatkan kader PD, khususnya dalam kasus wisma atlet. Semakin berlarut-larut proses penyelesaiannya,semakin berdampak negatif terhadap PD. Proses situ memang juga sangat tergantung pada terbukti tidaknya secara hukum kaderkader lain di luar Nazar. Ketika kader-kader lain yang selama ini sering disebut-sebut juga dianggap bersalah,semakin mendera PD. Hanya manakala proses hukum itu berlangsung secara cepat, PD masih memiliki peluang melakukan pemulihan. Selain itu, kondisi dari partai- partai lain juga berpengaruh.
Sejauh ini PD masih relatif beruntung karena partai-partai lain tidak jauh lebih baik kalau dibandingkan dengan PD.Partai- partai lain, dalam taraf tertentu, juga didera permasalahan. Di antara kader-kadernya juga tidak sedikit yang terlibat kasus korupsi. Meskipun demikian, apa yang terjadi sekarang ini merupakan lampu kuning bagi PD di dalam menghadapi pemilu yang akan datang.Ketika gagal menghadapi permasalahan yang didera, kemungkinan akan mengalami peristiwa sebagaimana yang dialami PDIP pada pemilu 2004.
KACUNG MARIJAN
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jawa Timur
Opini, Okezone 31 Januari 2012
