Alih-alih menjadi agen pembangun karakter, pengayaan makna dan sublimasi kultur demokrasi, para elite politik justru menjadi parasit demokrasi, yang memangsa nilai-nilai kultur demokrasi dari dalam, melalui perilaku ironik mereka di dalam ruang virtualitas media.
Mesin demokrasi yang mestinya dibangun oleh kekuatan pikiran, pengetahuan, dan intelektualitas, kini dikuasai oleh mesin- mesin citra, tontonan, dan teater politik di atas panggung ”masyarakat tontonan politik” (society of political spectacle) yang menyuguhkan aneka artifisialitas, banalitas, dan distorsi politik. Mesin komunikasi politik yang diharapkan dapat mendiseminasi ide, pengetahuan, dan gagasan cerdas politik kini menjadi ajang retorika, parodi, dan seduksi virtual politik.
Akibatnya, proses demokratisasi tak mampu membangun arsitektur masyarakat politik yang cerdas, etis, dan estetis karena pendidikan warga (civic education) kini telah diambil alih oleh ”penghiburan warga” (civic entertainment). Elite politik yang mestinya menjadi pelopor pencerahan dan pencerdasan warga justru terperangkap di dalam skema banalitas, artifisialitas, dan virtualitas media (elektronik), yang menyerahkan dirinya pada logika komersialitas, popularitas, dan selebriti media.
Pilar-pilar penyangga arsitektur demokrasi kini tampak kian keropos bukan karena kekuatan eksternal, tetapi oleh parasit internal elite politik. Simbiosis antara mesin politik dan mesin media yang semula diharapkan dapat memperkokoh konstruksi bangunan demokrasi, kini justru menjadi virus perusak nilai-nilai luhur demokrasi itu sendiri.
Dalam simbiosis itu, para elite justru disibukkan oleh hasrat publisitas, popularitas, dan selebriti sehingga melupakan tanggung jawab politik.
Demokratisasi di atas tubuh bangsa ini diuntungkan oleh ”pers bebas” energentik produk reformasi yang memungkinkan ”pasar bebas” ide dan gagasan politik. Sebagaimana dikatakan Robert M Entman di dalam Democracy Without Citizens (1989), kebebasan media mestinya mendorong demokrasi dengan menstimulasi kepentingan politik warga melalui suplai informasi cerdas dan kritis untuk menjaga akuntabilitas pemerintah.
Akan tetapi, selera rendah politik (political kitsch) yang terbangun dalam simbiosis elite politik dan media justru menggiring wacana politik pada watak banalitas politik hampa pengetahuan, pencerdasan, dan pencerahan.
Pengetahuan, kompetensi, dan perilaku elite-elite politik nyatanya kian memburuk. Tindak politik yang sama sekali terlepas dari virtue—yang mestinya memberikan efek ”kebaikan” (goodness), ”kemuliaan”, ”keluhuran”, honour, ”pencerahan”, dan ”keotentikan (authenticity)—kini justru menunjukkan watak banalitas, kedangkalan, manipulasi, dan penipuan massa (mass deception).
Ruang publik politik tanpa virtue dirayakan oleh para oportunis, narsis, dan selebriti politik, sebagai tempat mendongkrak
Demokrasi kini menjadi ”demokrasi narsisistik” (narcissistic democracy), yang di dalamnya para elite politik (wakil rakyat) disibukkan mengatur penampilan dan citra diri di depan kamera televisi ketimbang mengasah pisau nalar memikirkan rakyat.
Sebagaimana dikatakan Christopher Lach di dalam The Culture of Narcissism (1979), para narsis politik membangun kemuliaan diri melalui selebriti, polularitas, dan karisma diri untuk memperoleh sanjungan atau pujaan pemirsa, bukan dari kekuatan pikiran, pengetahuan, dan kompetensi.
Alih-alih menjadi ”subyek politik” yang punya kuasa dan otoritas mengubah struktur wacana demokrasi (discourse of democracy), dengan memperkaya nilai dan maknanya, para elite politik justru menjadi ”obyek wacana”, yaitu individu yang tunduk pada hukum, logika, dan strategi wacana media (televisi) sendiri. Subyek politik larut dalam skema hasrat, fantasi, dan mitos-mitos yang dibangun media, tunduk pada logika citra, fetisisme, dan tontonannya, yang menawarkan dunia gemerlap selebriti.
Arsitektur demokrasi yang dibangun di atas hegemoni media menciptakan distorsi tujuan masyarakat demokratis itu sendiri karena baik pengetahuan, gagasan, strategi, maupun tindakan politik dikonstruksi di dalam skema logika media. Masyarakat demokratis yang mempunyai rasionalitas sendiri untuk mencapai tujuan dan ideal-ideal kolektif, kini diinfiltrasi oleh ”rasionalitas” media, yang menggiringnya pada tujuan-tujuan yang bias dan distortif.
Rasionalitas politik menyangkut pilihan tindakan dan keputusan politik untuk mencapai tujuan dan ideal-ideal politik tertentu. ”Tindak rasional”, menurut Jurgen Habermas di dalam The Theory of Communicative Action (1984) adalah tindak yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama masyarakat politik (purposive action). Untuk itu, diperlukan ruang publik ideal, tempat berlangsungnya tindak komunikasi politik tanpa tekanan, represi, dan kekerasan.
Komunikasi politik pada abad informasi kini memang tak lagi diganggu oleh aneka represi dan kekerasan rezim otoriter—melalui komunikasi satu arah dan satu dimensi—tetapi rawan terhadap manipulasi, distorsi, dan simulasi imagologis karena sifat artifisialitasnya.
Logika artifisialitas dan virtualitas media itu justru yang dapat meruntuhkan bangun rasionalitas politik karena aktor-aktor politik yang terjebak dalam gemerlap selebriti media tak mampu menghasilkan produk keputusan politik yang rasional. Inilah yang terjadi dengan Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century.
Pembelokan dari substansialitas politik ke arah artifisialitas politik—tanpa disertai oleh kecerdasan, intelektualitas, dan virtue politik—akan membahayakan sustainabilitas wacana politik bangsa ke depan karena ada distorsi pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi politik yang dikembangkan, yang kini semata diarahkan untuk menggapai popularitas dan selebriti sebagai jalan memperoleh kekuasaan (power). Tak ada ruang bagi pendidikan dan pencerdasan masyarakat politik.
Ironisnya, dalam abad virtual ini, para elite politik tak mampu membangun tindak komunikasi politik efektif dengan warga sehingga tak dapat memproduksi pengetahuan yang diperlukan bagi pencerdasan warga. Komunikasi politik kini memang tidak diganggu oleh tekanan, represi, dan kekerasan simbolik—sebagaimana dalam rezim totaliter— tetapi terdistorsi oleh skema seduksi, retorika, dan simulasi citra banal dan artifisial yang menyumbat saluran pengetahuan substansial dan kebenaran politik (political truth).
Elite-elite politik abad informasi kini menemukan ruang ”kebebasan” baru yang tak diperoleh sebelumnya. Akan tetapi, sukses mendapatkan kembali ruang kebebasan itu tak berarti sukses membangun arsitektur demokrasi itu sendiri. Kebebasan yang diperoleh oleh para elite politik ataupun warga—tanpa disertai pengetahuan, intelektualitas, dan virtue—hanya menciptakan ”immoralitas politik” (political immorality), yang mendekonstruksi nilai-nilai moral politik. Imoralitas elite politik diikuti imoralitas warga
Peralihan dari geopolitik ke arah politik jejaring (neto-politics), sebagaimana dikatakan Alexander Bard dan Jan Soderquist di dalam Netocracy: The New Power Elite and Life After Capitalism (2002) telah mengubah watak demokrasi ke arah ”transparansi ekstrem” (extreme transparency).
Di dalam ”demokrasi ekstrem” ini dimungkinkan ”penelanjangan” apa pun, misalnya, ”penelanjangan” aneka lembaga (kepresidenan, kepolisian, DPR, Bank Century) oleh ”warga virtual’ sehingga tak ada lagi yang dapat dirahasiakan dan disembunyikan. Inilah demokrasi abad kuantum.
Di dalam politik abad kuantum yang dirayakan adalah para ”pencari perhatian” (attentionalist), yaitu elite-elite yang berupaya mencari sanjungan publik melalui seduksi media. Kondisi ini membahayakan masa depan demokrasi itu sendiri, yang digiring ke arah kondisi ”desubstansialiasi demokrasi’ (democratic desubstantiality). Ruang politik tidak dibangun oleh imajinasi dan ideal-ideal politik yang substansial bagi pencerahan masyarakat politik, tetapi oleh ”imajinasi-imajinasi populer” (popular imagination) yang menghadirkan tontonan banalitas dan kitsch politik.
Demokrasi di atas tubuh bangsa yang telanjur berwatak ”liberal”—karena lebih mengutamakan ”kebebasan” (freedom) ketimbang ”keadilan” (justice)—dengan para elite politik berwatak selebriti, telah mengancam kultur demokrasi warisan para founding father. Semangat individualistik, pragmatik, dan selfishness yang menjadi watak ”demokrasi narsisistik” memangsa nilai-nilai virtue yang berakar pada kultur politik bangsa, seraya menghancurkan nilai- nilai kebersamaan, kolektivitas, dan persatuan melalui politik pengabaian rakyat.
OPini KOmpas 15 Februari 2010
