Pandangan fraksi-fraksi Pansus Hak Angket DPR tentang aliran dana Bank Century sudah disampaikan, Rabu (17/2/2010). Lobi politik tidak bisa mengalahkan fakta dan data, sebagian besar fraksi tetap konsisten yang menjurus pada epilog bahwa kebijakan bail out melanggar peraturan perundang-undangan berupa tindak pidana perbankan, korupsi, dan pencucian uang.
Tekanan dan ancaman perombakan (reshuffle) kabinet ternyata hanya menimbulkan sentimen publik, bahkan tidak efektif untuk menciutkan nyali parpol koalisi yang sejak awal mencurigai adanya pelanggaran. Pengungkapan kebenaran jauh lebih kuat, dan lobi atau ancaman reshuffle tidak mampu menjadi senjata pamungkas untuk menutup mata dari pelanggaran atas kebijakan bail out.
Harapan akan lahirnya sebuah parlemen yang kuat dan mampu menepis transaksi politik ”dagang sapi” yang selama ini begitu rentan sudah mulai menunjukkan titik terang. Fenomena ini patut dijadikan pelajaran berharga bagi penguasa yang selalu berupaya membungkam suara kritis wakil rakyat demi menjaga citra dan kelangsungan kekuasaan meski tidak memihak rakyat.
Salah satu lobi intensif pemerintah dilakukan oleh Staf Khusus Presiden, Andi Arief, yang menemui pimpinan DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) Pramono Anung dan Puan Maharani di Gedung MPR/DPR/DPD. Lobi itu sebagai upaya merayu Fraksi PDI-P agar anggotanya di Pansus tidak lagi galak. Upaya itu merupakan permainan politik yang tidak mencerminkan pelaksanaan demokrasi yang egaliter. Bahkan, dapat merendahkan citra presiden karena Andi Arief adalah Staf Khusus Presiden.
Pansus merupakan ujian bagi kualitas DPR, sekaligus menekan spekulasi dari upaya ”kompromi politik” pada akhir masa kerja Pansus. Fraksi Golkar dalam pandangan akhirnya malah meminta Pimpinan Pansus agar membentuk tim pemantau (forensik audit) yang akan melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi yang akan dihasilkan Pansus. Usulan ini merupakan konsistensi dari sebuah partai yang tidak terpengaruh rayuan lobi lantaran fakta dan data jauh lebih kuat, apalagi telah diketahui pula oleh publik.
Forensik audit dipilih dari akuntan publik independen, yang akan mengawasi pelaksanaan rekomendasi, terutama pada penelusuran indikasi penyimpangan aliran dana yang masih belum sepenuhnya terungkap. Forensik audit juga bertugas melakukan recovery aset yang dikorupsi oleh mantan pemilik dan direksi Bank Century.
Dari kasus Bank Century ini, tirai pemberantasan korupsi juga mulai tersibak tentang adanya kepentingan politik di balik pemberantasan korupsi selama ini. Itu dapat dilihat pada isu kasus pajak Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang sengaja dibuka ke ruang publik sebagai upaya menekan agar Golkar tidak garang dalam Pansus. Bahkan, beberapa nama petinggi partai juga sedang dibidik dengan dugaan kasus korupsi. Suatu pola lama yang sengaja didesain agar terjadi ”tukar guling kasus”.
Pansus juga sudah membentuk tim kecil berjumlah 15 orang untuk menjahit temuan fraksi dalam sebuah rekomendasi yang akan disampaikan pada sidang paripurna DPR, 12 Maret 2010. Rakyat berharap tim kecil bekerja seindependen mungkin agar bisa merumuskan sikap Pansus yang sebenarnya. Tidak boleh mementahkan temuan fraksi yang pada intinya sepakat bahwa di balik kebijakan bail out terdapat sebuah kekeliruan besar.
Tim kecil harus kebal dari godaan lobi, apalagi intervensi demi menyelamatkan uang rakyat yang digelontorkan kepada Bank Century. Kapasitas dan integritas anggota tim kecil dipertaruhkan, kecuali berani mengkhianati amanah yang dititipkan rakyat kepadanya. Lobi tingkat tinggi yang berorientasi pada pemberian tambahan kekuasaan boleh jadi akan semakin meninggi.
Apalagi mencermati pandangan fraksi-fraksi yang meskipun satu suara menimpakan kesalahan kepada manajemen Bank Century—kini sudah bersalin nama menjadi Bank Mutiara—boleh jadi hanya akan menyeret para pengelola Bank Century. Lantas bagaimana dengan mereka yang mengeluarkan kebijakan bail out itu?
Penilaian yang hanya sebatas menyalahkan manajemen Bank Century tentu tidak sesederhana itu sebab aroma kekeliruan pemerintah yang notabene mengeluarkan kebijakan, menjadi kunci dalam mengungkap skandal Bank Century. Oleh karena itu, untuk sampai pada level Sri Mulyani Indrawati dan Boediono, masih akan terjadi pertarungan sengit di dalam tim kecil. Akan tetapi, suka atau tidak, semua pihak harus menerima dengan kepala dingin apa pun hasil rumusan tim kecil.
Isu reshuffle memang sudah mulai surut lantaran tidak memiliki daya tekan untuk membungkam parpol koalisi. Hanya saja tetap harus mewaspadai intervensi yang berupaya membalikkan fakta dan data jauh dari substansinya.
Meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum lagi ”mengeluh” kepada publik soal sikap partai koalisi yang mbalelo untuk menentukan langkah politik ke depan, tetapi bila kemudian reshuffle benar-benar direalisasikan tentu akan semakin menunjukkan kegamangan SBY. Malah langkah itu akan jadi aib amat memalukan dalam sejarah pemerintahan SBY-Boediono.
