Lobi-Lobi Politik

SAMPAI artikel ini ditulis, Senin (22/2/2010), masyarakat belum mendapatkan kesimpulan hasil kerja tim kecil berjumlah 15 orang dari Pansus Hak Angket Bank Century.

Rakyat harap-harap cemas apakah Tim 15 ini akan membuat resume sesuai dengan pemandangan awal tiap fraksi dan memberikan rekomendasi dengan menyebut nama siapa-siapa yang dianggap bersalah dan patut dihukum ataukah akan biasa-biasa saja? Mantan Ketua MPR Amien Rais mengisyaratkan, jika Pansus ini sama dengan pansus-pansus sebelumnya yang awalnya garang, gagah berani, lalu masuk angin dan akhirnya melempem, rakyat tidak akan memercayai lagi DPR dan pemerintah. Empat tahun mendatang pemerintahan SBY-Boediono akan tetap berjalan tanpa legitimasi dari masyarakat.



Dari pandangan awal tiap fraksi ke pandangan akhir minggu lalu, memang terjadi perubahan sikap yang amat drastis dari tiap fraksi yang menjadi anggota Pansus Hak Angket Bank Century. Awalnya, ada tujuh fraksi (Partai Golkar, PDIP, PKS, PPP, PAN, Partai Hanura, dan Partai Gerindra) yang menyatakan terdapat kejanggalan dan kemungkinan perbuatan melanggar hukum dalam kasus dana talangan Bank Century, sedangkan dua fraksi lain, Partai Demokrat dan PKB, menyatakan bailout Bank Century wajar demi menyelamatkan Bank Century dan ekonomi Indonesia. Pada pandangan akhir, semua fraksi menyatakan ada kesalahan manajemen dalam aliran dana Bank Century.

Hanya tiga fraksi, PDIP, PPP, dan Partai Gerindra, yang masih agak galak menyatakan terdapat pelanggaran hukum atau kolusi dalam skandal Bank Century itu. PDIP secara khusus menyebut ada kolusi antara Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Bank Century. Kita masih menunggu laporan tim kecil yang dibawa ke rapat pleno Pansus pada Senin (22/2/2010) dan bagaimana tiap fraksi menanggapi hasil kerja tim kecil tersebut. Kita juga belum tahu apa pandangan DPR RI pada sidang paripurna DPR pada 2 Maret 2010 ini, apakah akan ada rekomendasi politik yang benar-benar bagus ataukah semua itu dikembalikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyidiknya lebih lanjut.

Lobi-Lobi Politik

Untuk memengaruhi hasil kerja tim kecil, lobi-lobi politik pun secara gencar dilakukan pemerintah dan Partai Demokrat. Tak tanggung-tanggung, dua menteri pun diturunkan, yaitu Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Hatta Rajasa dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Syarifuddin Hasan, yang masing-masing menggunakan rumah dinas menteri di Kompleks Menteri Widya Chandra, untuk melobi partai-partai koalisi agar seirama menyatakan bahwa bailout atas Bank Century adalah demi menyelamatkan ekonomi nasional.

Selain itu, Staf Khusus Presiden Bidang Sosial dan Penanganan Bencana Andi Arif juga mengadakan pertemuan dengan Sekjen PDIP Pramono Anung serta Puan Maharani yang konon menawarkan enam kursi bagi PDIP di kabinet. Baik Partai Golkar, PDIP, dan PKS sudah menyatakan akan tetap pada kesimpulan mereka atas dasar temuan fakta di lapangan. Ini berarti ketiga partai tersebut tetap bergeming walaupun dilobi oleh pemerintah dan Partai Demokrat. Lobi-lobi politik yang amat intens tersebut memang normal dalam politik, apalagi di antara sesama anggota koalisi. Tawaran-tawaran politik juga sesuatu yang normal karena dalam lobi politik itu tentu ada yang ditawarkan dan ada diambil atau diberikan.

Namun jika lobi-lobi politik itu menyebabkan terjadinya perubahan pendirian dari tiap fraksi atas kasus skandal Bank Century, ini akan menimbulkan kecurigaan di masyarakat betapa tidak bermoralnya pimpinan partai, pimpinan Pansus, dan para anggota Pansus. Kita juga patut bertanya, jika memang Presiden SBY ingin agar kasus Bank Century dibuka selebar-lebarnya, mengapa pula ancam-mengancam dan lobi melobi dilakukan pemerintah dan Partai Demokrat. Jika lobi itu sekadar menemukan kata sepakat mengenai frase atau kalimat yang tepat untuk kesimpulan akhir, hal itu suatu yang wajar. Namun bila itu ditujukan untuk mengubah posisi fraksi yang berarti bertentangan dengan hasil temuan awal mereka, ini tentu bertentangan dengan moral politik dan hati nurani para anggotanya.

Hanya demi menerima tawaran politik, yang belum tentu dipenuhi pascapansus, fraksi-fraksi di Pansus itu mengubah pendirian dan kesimpulan awal mereka. Politik uang atau iming-iming jabatan bukan mustahil menjadi bagian dari lobi-lobi politik tersebut. Namun begitu rendahkah harga dari seorang politikus di Indonesia, yang hanya karena jabatan dan uang mereka rela mengubah posisi yang bertentangan dengan hati nurani mereka? Kita patut menduga, kemungkinan besar memang ada yang tidak beres dalam soal merger dan bailout Bank Century ini.

Jika itu akibat krisis ekonomi dunia, mengapa hanya Bank Century yang kolaps? Jika kesembilan fraksi di dalam Pansus menyalahkan manajemen Bank Century soal aliran dana yang konon ada yang fiktif tersebut, mengapa pengawasan terhadap Bank Century tidak diperketat setelah bank itu mendapatkan dana talangan? Bagaimana pula kita dapat menyalahkan pemilik atau manajemen Bank Century tanpa menyalahkan otoritas keuangan, yaitu Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, yang telah memungkinkan masuknya dan keluarnya dana dari Bank Century ke berbagai pihak?

Bagaimana pula Presiden dapat lepas tangan jika beliau mendapatkan laporan mengenai bailout Bank Century dari Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan? Mengutip pendapat Kwik Kian Gie di sebuah stasiun televisi swasta saat mengupas pandangan akhir tiap fraksi, Pansus bukanlah alat kejaksaan, kepolisian, atau KPK untuk memberi informasi mengenai pelanggaran hukum atas kasus Bank Century. DPR melalui sidang paripurnanya pada 2 Maret ini harus mengeluarkan suatu rekomendasi politik, contohnya dalam bentuk mosi tidak percaya kepada pemerintah.

Mosi tidak percaya tidak harus berujung pada pemakzulan atau impeachment, tapi paling tidak ini dapat mengindikasikan bahwa pemerintah telah berbohong kepada rakyat soal bailout Bank Century itu. Jika tidak bohong atau semua sesuai kebijakan yang dibuat, sekali lagi saya bertanya, mengapa pula ancam-mengancam atau lobi-melobi begitu keras dilakukan demi menyelamatkan posisi pemerintah dan Partai Demokrat?

Biarlah rakyat yang menilai apakah kita masih percaya kepada sebuah pemerintahan yang berbohong kepada rakyat. Jika lobi-lobi politik ini berhasil mengubah sikap dan pandangan semua fraksi di dalam Pansus, ini awal dari ketidakpercayaan rakyat kepada DPR dan pemerintah. Apa jadinya sebuah pemerintahan tanpa legitimasi rakyat? (*)

IKRAR NUSA BHAKTI
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI

Opini Okezone 24 Februari 2010