Menguji konsistensi kinerja Depag

Menteri Agama Repu-blik Indonesia pada Upacara Peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) Departemen Agama ke-46 yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2010 mengharapkan ulang tahun ini dimaknai sebagai upaya untuk mengaktualisasikan cita-cita dan nilai-nilai perjuangan yang diwariskan oleh para perintis dan pendiri Departemen Agama (Depag).
Sesuai tema peringatan Hari Amal Bhakti Departemen Agama tahun ini, yaitu Mewujudkan Bangsa Berakhlak Mulia Menuju Negara Sejahtera, ia berpesan bahwa sebagai bangsa yang besar, selain diperlukan kemajuan bidang fisik dan intelektual, juga diperlukan kemajuan di bidang akhlak atau moral.
Bersamaan dengan upaya meningkatkan kualitas akhlak mulia tersebut, Departemen Agama juga harus meningkatkan kualitas dan profesionalisme melalui kreasi-kreasi inovatif dan positif dalam pelayanan kepada umat dan masyarakat, menumbuh kembangkan semangat pembaharuan untuk merespon dinamika permasalahan kehidupan berbangsa yang sangat dinamis.


HAB Departemen Agama yang ke-64 tahun ini dapat dijadikan pemacu untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, tata kelola yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial, demi meningkatkan kesejahteraan umat dan bangsa.
Satu peran Departemen Agama yang selalu dikembangkan di sepanjang sejarahnya yaitu menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam konteks berkembangnya isu-isu keagamaan. Isu-isu ini telah berulangkali mengganggu harmoni kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Peran ini sampai saat ini diperankan secara konsisten (tentu ada pasang surut kualitasnya) dengan baik oleh Depertemen Agama. K A Wahid Hasyim, Menteri Agama RI pertama dan salah satu di antara 60 anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan (PPKI) bersama Soekarno, M Hatta, M Yamin, A Subardjo, AA Maramis, A Kahar Muzakir, H Agus Salim, dan Abikusno Tjokrosuyoso yang menghasilkan dokumen berisikan tujuan dan maksud pendirian negara Indonesia merdeka yang dikenal dengan Piagam Jakarta, telah memerankan dengan sangat baik fungsi ini.
Ide-ide dasar yang diletakkan KH Wahid Hasyim antara lain, pertama, pengembangan jiwa toleransi yang tinggi terhadap perbedaan paham dan bersikap proporsional dalam menyikapi setiap persoalan yang dihadapi. Kedua, penguatan kepedulian terhadap peningkatan kualitas hidup umat Islam; dan ketiga, sikap kritis yang sangat kuat bahkan menyangkut sikap umat Islam sendiri.

Agenda utama
Wahid Hasyim juga memiliki andil yang besar terhadap negara dan bangsa ini. Pertama, peranannya dalam memobilisasi para kiai pada masa penjajahan Jepang, sehingga mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik - suatu hal yang tidak pernah terjadi pada masa penjajahan Belanda. Kedua, peranannya pada awal kemerdekaan dimana ia turut menyelamatkan persatuan bangsa dari perpecahan mengenai eksistensi syariat Islam dalam konstitusi RI.
Ketiga, membangun dan mengembangkan Kementerian Agama (sekarang Departemen Agama) sehingga dapat menjadi kementrian yang sejajar dengan kementerian yang lain. Agenda itu rasanya masih cukup relevan untuk terus dikembangkan. Peran semacam ini telah berhasil pula diperankan oleh para menteri agama lainnya. Di antara yang menonjol secara konseptual maupun kebijakan adalah Alamsyah Ratu Prawiranegara dan Munawir Syadzali. Peran itu pula yang diwariskan mantan presiden ke-4 Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid, yang baru saja wafat 30 Desember 2009 lalu.
Sampai saat ini agenda itu masih sangat signifikan untuk terus dikumandangkan. Isu radikalisasi agama, ketegangan dan konflik antar umat beragama dan perbedaan (untuk tidak mengatakan pertentangan) dalam melakukan interpretasi teks-teks keagamaan masih menjadi persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Departemen Agama memikul tanggungjawab untuk turut menyelesaikan persoalan tersebut. Pikiran dan sikap bernegara yang ditampilkan KH. Wahid Hasyim maupun yang diperjuangkan Gus Dur tentang toleransi, pluralism, dan menghormati bahkan pemihakan kepada kelompok-kelompok minoritas merupakan agenda penanaman nilai humanisme yang menjadi misi utama agama-agama, tentu saja tidak lepas dari dalamnya Departemen Agama.
Departemen Agama sekarang ini dihadapkan pada tiga agenda dan persoalan penting yang ditunggu masyarakat untuk diselesaikan. Pertama, problem akuntabilitas kinerja, baik yang berkenaan dengan kebijakan birokrasi maupun kebijakan teknis lainnya, seperti penyelenggaraan haji, pengadaan pegawai, maupun kinerja proyek lainnya.Hal ini akan berkait dengan kepercayaan masyarakat (public trust) terhadap kinerja lembaga ini.
Semakin ditunda penyelesaian persoalan yang ada, maka semakin terkikis pula kepercayaan publik kepada Departemen Agama. Kedua, turut menjaga integrasi nasional terkait isu-isu keagamaan, baik berkaitan dengan radikalisasi agama maupun munculnya paham sempalan yang menggejala di negeri ini.
Ketiga, kontribusi Departemen Agama dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) pembangunan. Departemen Agama memiliki arena pengembangan SDM yang sangat luas, mulai dari sekolah formal, pesantren, sampai majelis taklim (lembaga kemasyarakatan keagamaan lainnya) di tingkat komunitas masyarakat.
Peran-peran ini sangat signifikan bagi upaya pembangunan masyarakat beragama sebagai bangsa. Pendekatan yang humanis, partisipatif, dan berkeadilan akan menggeser perdebatan agama sebagai masalah sosial ke arah agama sebagai instrumen transformasi sosial. Selamat Hari Amal Bhakti ke-46 Departemen Agama, bangsa ini menantikan dharma bhaktimu. -

Oleh : A Hafidh Kandidat Doktor Hukum Islam Kepala P3M STAIN Surakarta
Opini Solo Pos 5 Januari 2010