Gus Dur Manusia Setengah Dewa

Abdurrahman Wahid, Presiden keenam Indonesia (setelah Sukarno, Sjafrudin Prawiranegara, Assaat, Soeharto, dan Habibie) wafat 30 Desember 2009. Tentu ada berbagai cara dan perspektif dalam menilai ketokohannya. Termasuk bagaimana masyarakat serta para pengikutnya melihat dan memersepsikannya. Sewaktu masih sehat ia adalah pemikir/penulis cerdas yang berangkat dari dunia pesantren, memperoleh kematangan dengan memimpin sebuah organisasi masyarakat terbesar di Tanah Air, menghadapi penghadangan dari rezim yang berkuasa dan otoriter. Karismanya tumbuh dan ia menjadi pemimpin kaum nahdiyin yang dalam kemelut pergantian kepemimpinan nasional tahun 1999, dengan determinasi dan kemampuan membaca situasi politik, berhasil menjadi orang pertama di Republik Indonesia. Ia semakin dipuja dan diagungkan oleh pengikutnya karena justru dapat memerintah tanpa bergantung pada salah satu pancaindranya. Justru kemunduran kesehatannya tidak membuatnya terganggu beraktivitas dan menjalankan tugas kenegaraan. Setelah sakit, kehilangan penglihatan dan berada di kursi roda, ia malah naik pangkat menjadi setengah dewa.


Bagaimana proses ini terbentuk? Melalui sejarah lisan yang disampaikan secara bersambung dari orang-orang di sekitarnya, Muslim Abdurrachman menceritakan pengalamannya bersama Abdurrahman Wahid mengikuti Kongres Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial bertema Manusia dalam pembangunan, di Palembang pada 1984. Pada Jumat siang Gus Dur bersama dengan beberapa orang peserta termasuk Muslim mencari masjid tempat salat Jumat. Letaknya cukup jauh dari tempat seminar, karena itu mereka terlambat. Ketika mereka datang, ibadah itu sudah selesai. Karena itu, Gus Dur mengajak jalan-jalan saja di pasar di dekat itu. Ketika kembali ke tempat seminar, seorang bertanya kepada Muslim, “Sembahyangnya di mana?” Muslim menjawab, “Saya ikut Gus Dur saja.” Orang itu tidak melanjutkan pertanyaannya, dalam pikiran penanya tentu Muslim menjadi makmum, sedangkan Gus Dur menjadi imam dan khatib salat itu. Ternyata mereka cuma jalan-jalan di pasar.

Fachry Ali mengisahkan ketika ia mengambil master di Monash University, Australia, Gus Dur datang bertamu dan menginap di apartemennya di Melbourne. Pada malam hari, istri Fachry bangun untuk membuat susu bagi bayinya. Saat itu televisi masih menyala, padahal semua orang sudah tidur termasuk Gus Dur yang sedang mengorok. Ia bergerak mematikan, namun tiba-tiba terdengar suara Gus Dur, jangan dimatikan, karena filmnya sedang seru. Luar biasa, sambil tidur masih bisa menonton televisi.

Ia dipersepsikan oleh pengikut dan pendukungnya sebagai wali atau manusia setengah dewa. Dalam posisi itu, jelas rasa kemanusiaannya tinggi sekali, lebih dari rata-rata anggota masyarakat pada umumnya. Gus Dur membuka paradigma baru dengan menerobos tembok-tembok pemikiran lama. Ia membuka ruang dialog di antara (umat) agama. Ia ingin setiap orang diperlakukan setara dalam hukum, tanpa membeda-bedakan warna kulit, etnik, agama/ideologinya. Gus Dur menghargai mereka sebagai sesama manusia dan sesama warga negara.

Ia membubarkan Bakorstranas, lembaga ekstra yudisial penerus Kopkamtib yang memiliki kewenangan luas untuk menindas. Ia juga menghapuskan litsus (penelitian khusus) yang selama ini digunakan untuk 'menakuti' pegawai negeri agar tidak bersikap kritis. Gus Dur membuka cakrawala masyarakat agar lebih toleran terhadap ajaran atau paham politik mana pun. Ini ditunjukkannya dengan usulan mencabut Tap MPRS No XXV/1966 yang menyangkut pembubaran PKI (Partai Komunis Indonesia) dan pelarangan penyebaran ajaran Marxisme, Komunisme, dan Leninisme. Tap MPRS itu ternyata selama Orde Baru telah menjadi sandaran dari berbagai peraturan perundangan yang diskriminatif. Penduduk usia di atas 60 tahun di DKI memperoleh KTP seumur hidup. Kebijakan itu diambil agar tidak merepotkan warga lanjut usia. Tetapi bagi mereka yang tersangkut peristiwa G-30-S, ketentuan itu belum berlaku.

Gus Dur ingin membangun Indonesia baru yang damai tanpa prasangka dan bebas dari kebencian. Untuk itu, masa lalu yang kejam, kelam, serta tidak toleran harus diputus. Partisipasi masyarakat mesti dibangun, yang lemah tidak ditinggalkan. Dengan kesetiakawanan yang luas dan menyeluruh itu kita baru bisa membangun Indonesia yang kuat. Untuk itu Gus Dur tidak keberatan untuk meminta maaf kepada korban 1965 yang diserang oleh Banser NU. Meskipun Gus Dur mengatakan bahwa ia juga memiliki kerabat yang terbunuh dalam peristiwa Madiun 1948. Namun, balas dendam itu tidak ada gunanya dilanjutkan. Kita tidak akan mampu mewujudkan rekonsiliasi tanpa menghilangkan stigma atau kecurigaan terhadap suatu kelompok.

Gus Dur juga menghilangkan diskriminasi terhadap etnik Tionghoa dengan Instruksi Presiden (Inpres) No 6/2000 yang dikeluarkan tanggal 17 Januari 2000 untuk mencabut Inpres 14/1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat China. Pada masa Orde Baru, orang takut bersembahyang di kelenteng atau melakukan acara budaya Tionghoa lainnya. Namun sejak masa pemerintahan Gus Dur, tahun baru Imlek dijadikan libur fakultatif.

Saya teringat pada malam kesenian yang diadakan Perhimpunan Inti (Indonesia-Tionghoa) pada 17 Agustus 2004 di Graha Sarbini, Jakarta. Atraksi kesenian ditampilkan untuk memeriahkan ulang tahun kemerdekaan. Ketika acara dimulai, muncul Salahuddin Wahid yang waktu itu menjadi calon presiden (berpasangan dengan Wiranto), disusul Hasyim Muzadi yang juga merupakan calon presiden (berduet dengan Megawati). Pertunjukan berlangsung terus. Namun ketika Gus Dur masuk ruangan bersama istrinya, seluruh hadirin yang mayoritas etnik Tionghoa itu tanpa dikomando langsung berdiri dari tempat duduk untuk menyampaikan rasa hormat mereka. Sebelumnya, 10 Maret 2004, Abdurrahman Wahid diberi gelar 'Bapak Tionghoa' di kelenteng Tay Kak Sie Semarang.

Terlepas dari beberapa kekurangannya--karena pada komunitas dewa tidak ada pemerintahan, maka Gus Dur agak lemah dalam manajemen (pemerintahan)—banyak sekali jasanya bagi bangsa ini. Peraturan bagi etnik Tionghoa sudah mengalami kemajuan yang pesat. Yang belum tercapai barangkali adalah gagasannya tentang Indonesia-–negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia--menjadi mediator perdamaian antara Israel dan Palestina. Sebagai tokoh Islam di tanah Jawa, menurut hemat saya Gus Dur adalah wali kesebelas setelah Syekh Siti Jenar.

Oleh Asvi Warman Adam, Ahli Peneliti Utama LIPI
Opini Media Indonesia 5 Januari 2010