Bandul Pendulum Gus Dur

ARUS keinginan masyarakat untuk mempercepat pemberian gelar pahlawan nasional terhadap almarhum KH Abdurrahman Wahid terus menggelinding. Bahkan, desakan itu muncul dari tokoh yang selama ini dianggap sering berseberangan dalam pandangan dan sikap politik, yakni Amien Rais. Mantan ketua MPR yang semasa menjabat pernah melantik dan melengserkan Gus Dur -demikian KH Abdurrahman Wahid biasa dipanggil- dari kursi kepresidenan itu menilai peran tokoh asal Jombang Jawa Timur tersebut sangat besar dalam memperjuangkan hak asasi manusia (HAM) dan pluralisme.

Gus Dur juga dinilai berperan besar dalam membangun dan mempersiapkan demokratisasi di Indonesia. Pada saat semua lini dikuasai negara, Gus Dur menggerakkan berbagai kekuatan sipil melalui berbagai cara. Mulai memberdayakan warga NU sampai dalam posisinya sebagai tokoh masyarakat sipil yang bergerak dengan Forum Demokrasi (Fordem) yang dipimpinnya. Dia juga aktif bergerak melalui berbagai LSM (lembaga swadaya masyarakat) untuk memperkuat masyarakat sipil vis a vis negara.

Yang menarik, kalau kelak Gus Dur ditetapkan sebagai pahlawan nasional, berarti tiga generasi dari satu keluarga menjadi pahlawan. Mereka adalah KH Hasyim Asy'ari (kakek), KH Wahid Hasyim (ayah), dan Gus Dur sendiri. Ini akan menjadi rekor di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Betapa besar peran keluarga pendiri NU itu dalam sejarah kebangsaan sehingga tiga generasi dari keluarganya menjadi pahlawan nasional.

Pendulum

Salah satu yang menonjol dari Gus Dur adalah perannya sebagai bandul pendulum gerakan keagamaan dan politik di Indonesia. Dalam kiprah dan pemikirannya, dia tidak pernah berada dalam satu ekstrem ke ekstrem lainnya. Ketika orang terlalu bersemangat membawa warna Islam dalam politik di Indonesia, dia tentang arus itu. Namun, dia juga tidak mau larut dalam sekularisme politik. Dia mainkan peran pendulum tersebut dengan baik dalam sepanjang perjuangan politiknya.

Itu terlihat ketika dia bersikap kritis terhadap ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Saat itu, ada kecenderungan Islamisasi dalam negara melalui organisasi yang didirikan para cendekiawan dan mendapat dukungan penuh dari Presiden Soeharto. Wacana Islamisasi pemerintahan saat itu begitu kuat justru pada akhir pemerintahan presiden kedua RI yang menjabat selama 32 tahun tersebut. Lewat jalur itu pula muncul berbagai wacana konsep ekonomi Islam, politik Islam, dan semacamnya.Pertarungan wacana pun terjadi. Dalam buku Demokrasi Atas-Bawah; Strategi Perjuangan ala Gus Dur dan Amien Rais yang saya terbitkan tergambar jelas pertarungan saat itu. Gus Dur mewakili strategi perjuangan melalui penguatan masyarakat, sedangkan Amien Rais mewakili perjuangan lewat kekuasaan negara. Gus Dur tidak menginginkan Islamisasi negara lewat kekuasaan, tetapi mengambil jalan memperkuat posisi tawar masyarakat yang mayoritas muslim. Baginya, demokrasi jelas akan memberikan jalan bagi banyak sumber daya muslim dalam pemerintahan.

Saya belum mampu memformulasikan apakah ketika menjadi presiden selama dua tahun Gus Dur tetap konsisten terhadap model perjuangannya. Yang jelas, ketika dia berada di pusaran inti kekuasaan negara, banyak hal yang dilakukan untuk peneguhan kekuatan sipil. Desakralisasi istana, kebijakannya memilih menteri pertahanan dari sipil, dan berbagai kebijakan untuk minoritas adalah contoh kecil dari benang merah pemikiran sebelumnya. Yang sulit dimaknai dan membuat seakan bertentangan dengan sikap demokratis adalah penggunaan alat dekrit presiden untuk melawan upaya pelengseran dirinya dari kepresidenan.

Peran pendulum itu juga dilakukan Gus Dur pada saat pemerintahan Soeharto. Ketika muncul kegelisahan kelompok Islam tentang pemberlakuan asas tunggal Pancasila, Gus Dur tampil merajut perjuangan di NU untuk memelopori penerimaan asas tunggal tersebut. Organisasi para ulama itulah yang pertama memelopori penerimaan asas tunggal. Rasionalisasi NKRI sebagai bentuk final bangsa ini dan keharusan menerima Pancasila sebagai dasar negara mengemuka dalam Muktamar NU Situbondo pada 1984. Di muktamar itulah Gus Dur mulai muncul sebagai tokoh utama di pusaran NU.

Saat mulai terjadi kristalisasi menentang Soeharto, Gus Dur sebagai ketua umum PB NU malah runtang-runtung dengan Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut. Putri Presiden Soeharto tersebut dibawa Gus Dur ke berbagai pesantren. Juga digelar berbagai istighotsah kubro sebagai bentuk pernyataan politik simbolis NU. Ketika saya tanya kenapa dia runtang-runtung dengan Tutut, Gus Dur dengan enteng menyatakan bahwa NU perlu mengambil peran itu sebagai pengimbang gerakan perlawanan terhadap Soeharto.

Dia pun tampil sebagai pendamping Megawati Soekarnoputri ketika putri proklamator Bung Karno itu ''dizalimi'' pemerintahan Soeharto. Simbolisasi Megawati sebagai tokoh nasionalis tidak lepas dari peran kiai kelahiran Jombang, Jawa Timur, itu. Mbak Mega -demikian Gus Dur biasa memanggil ketua umum PDIP tersebut- diajak runtang-runtung mengunjungi sejumlah kiai NU dan menghadiri berbagai acara penting NU pada saat putri Bung Karno itu menghadapi kekerasan politik pada saat itu. Gus Dur tampil sebagai pendulum dan bumper bagi orang lain.

Peran Kontroversial

Tidak semua orang mampu selalu berperan sebagai bandul pendulum. Apalagi menjadi bumper bagi keseimbangan-keseimbangan politik di negeri ini. Sebab, untuk memerankan peran seperti itu, seseorang harus siap menentang arus besar. Kalau seseorang tidak memiliki kekuatan mental yang kuat dan legitimasi yang besar, dia bisa hilang dalam pusaran politik di negeri ini. Gus Dur memerankan peran seperti itu bertahun-tahun. Bahkan, bisa dibilang sepanjang hidupnya.

Karena itulah, dia selalu diidentikkan dengan kontroversi. Kontroversialnya bukan karena dia ingin sekadar berbeda dengan arus umum. Dia melakukan segalanya dengan penuh kesadaran dan telah disadari pula risiko-risikonya. Kemampuan intelektualnya, kekuatan dzuriyat (garis keturunan kiai besar), dan modal kepemimpinannya membuat dia bisa bertahan sebagai bandul pendulum sepanjang hidupnya. Meski dia sering membuat kontroversi dalam berbagai bidang, kekuatannya yang bertumpuk-tumpuk itu telah menjadikan Gus Dur dihargai sampai akhir hayatnya.

*) Arif Afandi , wakil wali kota Surabaya, mantan wartawan Jawa Pos
Opini Jawa Pos 5 Januari 2010