| Metro TV | Lampung Post | Borneo News | Yayasan Sukma | Kick Andy Home Advertisiment * Home * Polhukam * Ekonomi & Bisnis * Olahraga * Sepak Bola * Megapolitan * Nusantara * Internasional * Sains & Teknologi * Humaniora * Opini * Perempuan * Hidup Sehat * Otomotif * Travelista * Kuliner * Blog * Video * Foto * Cinema * Politik Dalam Negeri * Politik Luar Negeri * Hukum * Hankam * Lainnya * Ekonomi * Bursa & Valas * Finansial & Perbankan * Bisnis & Investasi * Lainnya * Bulu Tangkis * Tenis * Basket * F1 * Moto GP * Tinju * Sosok * Lainnya * Liga Inggris * Liga Itali * Liga Spanyol * Liga Jerman * Liga Indonesia * Off Side * Lainnya * Kriminal * Trafik * Sosial * Peristiwa * Lainnya * Berita & Peristiwa * Lainnya * Piranti * Iptek * Telekomunikasi * Regulasi * E Lifestyle * Kesehatan * Pendidikan * Lingkungan * Kebudayaan * Religi * Umum * Bali - Nusa Tenggara * Jabar - Banten * Jateng - DIY * Jatim * Kalimantan * Maluku - Irian Jaya * Sulawesi * Sumatera Suara Anda | Layanan Umum | Kontak Media | Jadwal Hari Ini | Lowongan Kerja Jadwal Sholat Penerbangan Kereta Api Travel + Primajasa Polisi Pemadam Kebakaran Layanan Publik Media Online Iklan Sirkulasi Percetakan Production Publishing Advertisiment Monster Perdagangan Bebas

Indonesia merupakan salah satu dari tiga negara Asia, disamping Cina dan India, yang tetap tumbuh positif saat negara-negara lain terpuruk akibat krisis finansial global. Prestasi ini telah membuat pemerintah sangat optimistis menghadapi masa depan ekonomi Indonesia. Namun, optimisme pemerintah ternyata sangat berbeda dengan para pengusaha yang justru sangat pesimis.


Salah satu contohnya, kekhawatiran para pengusaha menghadapi era pasar bebas ASEAN-China. Padahal, pemerintah yakin ASEAN-China Free trade Agreement (AC-FTA) akan dapat diberlakukan pada awal Januari 2010. Alih-alih mendukung dengan rencana bisnis, para pengusaha justru semakin gencar membeberkan pesimisme dan prediksi kesuraman usahanya bila dipaksa untuk memasuki pasar bebas dengan China. Ini menunjukkan bahwa ekonomi bertahan tumbuh positif bukan mencerminkan kuatnya fundamental ekonomi dan daya saing produk Indonesia. Faktanya, para pengusaha sangat yakin produk nasional akan dilibas produk-produk asal China yang sangat kompetitif, bila kesepakatan perdagangan bebas AC-FTA tetap dilanjutkan.

Absennya strategi
Rendahnya daya saing produk industri Indonesia tentu tidak terjadi secara tiba-tiba. Demikian juga sebaliknya, keberhasilan produk China menjadi produk paling kompetitif di dunia, juga tidak mungkin diraih begitu saja. Banyak faktor yang menentukan tinggi rendahnya daya saing. Salah satunya adalah peran dari strategi perdagangan dan industri. Strategi yang jelas akan menjadi referensi bagi kebijakan pendukung di berbagai sektor. Dapat kata lain, tanpa strategi industri dan perdagangan, suatu negara tidak akan mungkin membangun industri yang kompetitif dan produktif.
Untuk mewujudkan China sebagai pusat industri dunia, pemerintah China memilih untuk memprioritaskan penyediaan listrik murah. Listrik diyakini ini akan menjadi faktor penting untuk mencipatakn daya saing dan menarik investasi. Karenanya China memilih untuk memanfaatkan batubara yang melimpah sebagai modal untuk mewujudkan listrik murah. Strategi industri China tidak memilih untuk memanfaatkan batubara dari penerimaan ekspor. Demikian juga pilihan untuk mengolah timah dan tidak menjadikan timah mentah sebagai komoditas ekspor, didasarkan pada visi dan strategi China untuk membangun struktur industri elektronik yang deep dan kompetitif.
Pertimbangan yang sama dilakukan saat mentukan kebijakan keuangan. Kegigihan China untuk tetap menjaga nilai tukar yang lemah, dilakukan sesuai strategi untuk menjaga daya saing produk industri. Strategi liberalisasi sekor keuangan yang lamban juga dipilih untuk mendukung industri karena volatilitas nilai tukar dan inflasi terjaga sangat penting untuk membangun daya saing industri.
Bahkan saat krisis, langkah China membantu negara lain baik lewat special credit facility, yang memberikan kemudahan pembayaran bagi para importir, dilakukan untuk menjaga permintaan produk China. Sedangkan bilateral currency-swap agreement yang ditawarkan, juga dikaitkan dengan strategi industrinya. Peningkatan perdagangan dan investasi lewat program ini akan ditujukan untuk menjamin kebutuhan energi dan bahan baku bagi industrinya.
Bisa dipahami, absennya strategi industri di Indonesia akan memporak-porandakan arah kebijakan ekonomi nasional dan menekan daya saing industri. Rendahnya daya tarik industri manufaktur, antara lain akibat kegagalan PLN dalam menjaga pasokan listrik dan tingkat harga. Ironisnya, tingginya biaya produksi terjadi karena PLN tidak mendapat dukungan pasokan energi murah baik batubara maupun gas dari pemerintah. Padahal Indonesia memiliki kekayaan energi alam yang tidak kalah dibanding China. Tetapi pemerintah Indonesia memilih menjadikan batubara dan gas sebagai komoditas ekspor, bukan modal untuk membangun industri.
Tidak hanya sumber daya alam energi, pilihan untuk mengekspor berbagai bahan mentah, disbanding membangun industri pengolahan, telah menciptakan stuktur industri nasional dangkal. Berbeda dengan strategi China dalam pembangunan industri elekronika yang terintegrasi mulai dari pembangunan industri pendukung dengan mengolah bahan baku. Indonesia hanya memiliki industri perakitan (hulu) untuk produk elektronika. Produksi timah yang merupakan terbesar kedua setelah China, dibiarkan untuk diolah di negara lain.
Kebijakan Indonesia untuk memilih nilai tukar rupiah yang kuat juga telah menggerus daya saing berbagai produk ekspor. Tanpa strategi industri, pilihan kebijakan fiskal dan moneter akhirnya memang tidak terarah dan akhirnya lebih menguntungkan sektor keuangan, dibanding sektor riil. Dampak absennya strategi industri ternyata telah memunculkan berbagai kebijakan yang justru kontraproduktif terhadap upaya meningkatkan daya saing industri.
Selama pemerintahan SBY, semestinya konsep strategi industri dan perdagangan dapat diwujudkan. Namun, pilihan melakukan percepatan liberalisasi telah mengakibatkan RUU Pengembangan Industri dan RUU Perdagangan terparkir selama lima tahun di DPR.

Terlalu agresif
Keterpurukan industri nasional menjadi semakin dalam saat pemerintah semakin agresif melakukan liberalisasi. Tidak berlebihan bila dikatakan liberalisasi ekonomi Indonesia adalah liberalisasi ugal-ugalan. Bagaimana tidak? Berbagai kesepakatan perdagangan bebas telah dibuat tanpa landasan strategi industri dan perdagangan. Bak seorang sopir yang melaju kencang tanpa rambu-rambu. Tidak tahu dimana harus berhenti untuk memeriksa mesin dan kapan harus mengurangi kecepatan saat melewati jalan yang licin. Yang sangat ironis tidak dapat membayangkan bahaya apa yang akan dihadapi.
ASEAN-China FTA hanyalah salah satu bentuk kerjasama liberalisasi ekonomi yang banyak dilakukan Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir. Liberalisasi ekonomi yang dimulai pada tahun 1980an dengan meliberalisasi sektor keuangan, semakin kencang dilakukan sejak krisis 1997/98. Berbagai persyaratan liberalisasi yang tertuang dalam Letter of Intent antara Indonesia dan IMF, telah memporakporandakan struktur ekonomi Indonesia. Bila tahun 2003 Menteri Keuangan Boediono mematuhi tap MPR untuk menghentikan kerjasama dengan IMF, maka kerusakan struktur ekonomi Indonesia semestinya dapat direm. Sayangnya, Boediono justru memperpanjang kerjasama dengan IMF hingga 2005.
Bahkan, berbagai kerjasama ekonomi juga semakin giat dilakukan tidak hanya lewat ASEAN, seperti kesepakatan ASEAN-China, Korea, Jepang, Australia, New Zealand dan India. Tetapi juga secara pro-aktif melakukan kerjasama bilateral, seperti perjanjian dengan Amerika, Hungaria, Hongkong dll. Bahkan dengan China dan Jepang selain kerjasama lewat ASEAN, Indonesia juga membuat kesepakatan liberalisasi perdagangan secara bilateral.
Kesepakatan perdagangan bebas yang sangat kencang ini telah menghasilkan tarif bea masuk di Indonesia menjadi paling rendah dibanding negara-negara ASEAN lain. Berdasarkan data ITC tahun 2007, tarif rata-rata produk pertanian untuk Vietnam masih 20%, India 28%, Thailand 21%, tetapi di Indonesia hanya 4,8%. Sedangkan untuk makanan dan minuman, di Vietnam, India, Thailand sebesar 36,5%, 34% dan 23% , namun di Indonesia hanya 10,2%. Tidak heran bila impor Indonesia untuk produk pertanian dan makanan tumbuh tinggi. Hal yang sama terjadi pada produk berteknologi tinggi seperti elektronika. Meskipun India dan China jauh lebih kompetitif, tetapi tarif bea masuk rata-rata di Indonesia lebih rendah.
Liberalisasi yang dilakukan Indonesia telah semakin maju lewat kerjasama Economic Partnership Agreement (EPA). Kerjasama ekonomi bilateral dalam format EPA akan memiliki konsekwensi kebijakan yang jauh lebih luas dibanding format FTA. Tidak hanya kesepakatan perdagangan bebas tetapi juga investasi bebas. Pengalaman negara-negara Afrika dalam kerjasama EPA dengan Eropa yang membawa konsekwensi pada hilangnya kesempatan pemerintah untuk melindungi pelaku ekonomi kecil, menjadi salah satu contoh dampak negatif EPA bagi negara berkembang.
Dampak EPA bagi Indonesia juga sudah mulai dirasakan. Dalam EPA Indonesia-Jepang, pihak Indonesia menyepakati untuk memenuhi kebutuhan gas Jepang. Perjanjian ini tentu akan menyulitkan pemerintah Indonesia dalam membangun daya saing industri nasional. Meskipun saat ini kebutuhan energi dalam negeri belum terpenuhi, tetapi pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah ini tanpa melakukan koreksi terhadap kesepakatan EPA.
Tuntutan para pengusaha untuk menunda pelaksanaan ASEAN-China FTA, harus menjadi perhatian pemerintah SBY. Memang bukan pekerjaan mudah karena ada konsekwensi berat bagi pemerintah Indonesia. Namun, tim ekonomi SBY harus membayar mahal kesalahan kebijakannya selama lima tahun yang telah menjadikan perjanjian pasar bebas dengan China menjadi monster yang menyeramkan.

Oleh: Hendri Saparini, Ekonom ECONIT
Opini Media Indonesia 21 Desember 2009