Pascapenggabungan BKK Tegal

Setelah pelantikan jajaran Direksi dan pejabat struktural  Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Tegal oleh Bupati Tegal H Agus Riyanto pada 2 Oktober 2009, PD BKK
se-Kabupaten Tegal bergabung atau lebih kita kenal dengan sebutan merger.

Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang no 10 tahun 1998 tentang ketentuan Bank Indonesia.

PD BKK diminta untuk memilih menjadi koperasi atau Bank Perkreditan Rakyat. Pelantikan tersebut juga berdasarkan surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 539/75/2009.

Pengabungan PD BKK terdiri dari BKK Slawi, Dukuwaru, Pagerbarang, Margasari, Balapulang, Lebaksiu, Jatinegara, Bumijawa, Pangkah, Tarub, Kedungbanteng, Suradadi, dan Warureja. Dari 13 PD BKK yang telah bergabung dipilih PD BKK Slawi sebagai kantor pusat di jalan HOS Cokroaminoto Slawi.

Maksud dengan penggabungan PD BKK se-Kabupaten Tegal ini sebagai langkah strategis bisnis keuangan di tengah persaingan global agar mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan sehingga mampu meletakkan dasar yang kuat dari segala gejolak, baik yang bersifat intern maupun ekstern, terutama pengaruh fluktuasi keuangan global.

Belajar dari pengalaman global yang melanda dunia menjadikan semua lembaga keuangan harus mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi.

Termasuk di dalamnya langkah untuk penggabungan. Langkah penggabungan ini diharapkan akan memberikan keadaan yang lebih kuat baik dari sisi peningkatan dan efisiensi modal, meluasnya pangsa pasar, kuatnya manajerial perusahaan, peningkatan sumber daya manusia maupun peningkatan soft ware perusahaan.

Pengabungan atau merger bukanlah sentralistik yang segala sesuatunya diatur oleh Kantor Pusat, merger adalah salah satu langkah strategis untuk membuat PD BKK lebih eksis di tengah kompetisi pasaran keuangan global, di tingkat daerah saja sekarang menjamur berbagai lembaga keuangan yang sejenis, yang saling berebut pangsa pasar.

Kejelasan kewenangan kantor pusat dan kantor cabang harus jelas, bagaimanapun juga kantor cabang merupakan ujung tombak pemasaran produk-produk PD BKK pada masyarakat.

Keleluasaan kantor cabang dalam berinovasi mendekat pada masyarakat menjadi sasaran utama pengembangan PD BKK pascamerger.

Karena tumbuh kembang PD BKK sesungguh tergantung pada kepercayaan masyarakat. Penerapan kebijakan dari kantor pusat yang kaku akan berdampak pada tingkat kinerja kantor cabang yang lemah, sehingga akan berpengaruh pada kepercayaan masyarakat pada PD BKK.

Persoalan lain perlu dibenahi penyelesaian kasus warisan pada masing-masing kantor cabang sebelum terjadinya merger, baik tingkat kemacetan kridit yang tinggi, pengelolaan administrasi yang buruk maupun sumber daya manusia yang belum cakap dalam menjalankan tugasnya.

Persoalan pembenahan kantor-kantor cabang seharusnya lebih didahulukan sehingga penggabungan akan menjadi lebih efektif. Akan lebih sulit melakukan pembenahan kantor cabang bila sudah tergabung, karena secara administrasipun sudah mulai ngelink  menjadi satu rangkian dengan cabang lain dan kantor pusat.

Sebelum terlambat mumpung masih dalam tahap pembenahan lakukan penyelesaian sampai tuntas terhadap masalah-masalah warisan yang ada dimasing-masing cabang, jangan sampai menjadi efek bola salju yang terus menggelinding menjadi kasus besar, yang berimbas pada seluruh PD BKK merger.

Hal yang tak kalah pentingnya adalah persiapan piranti lunak software sebagai bagian yang penting dalam menunjang laporan keuangan yang tersentral. Keberadaan software menjadi penunjang utama untuk melakukan koordinasi dan validasi laporan keuangan.

Kebutuhan akan software yang berspeksifikasi handal menjadi kebutuhan utama. Baik dari segi peningkatan kemampuan sumber daya manusia maupun kelengkapan sarana prasarana.

Kemapanan PD BKK pasca-merger tentunya akan membuat pihak lain menaruh kepercayaan untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. PD BKK merger bisa dimanfaatkan untuk menjual produk dari lembaga lain, dengan hubungan saling menguntungkan.

Bisa saja dimanfaatkan untuk pembayaran segala keperluan masyarakat, seperti listrik, telepon, PDAM, pulsa maupun yang lain, bahkan diharapkan bisa menerima trasferan dari luar negeri dengan menggunakan western union. (80)

— Nurma Handayani SE, staf PD BKK Slawi Cabang Balapulang, Kabupaten Tegal
Wacana Suara Merdeka 24 Oktober 2009