Urgensi Lingkungan Kritis dan Aktor Rasional

Kasus Bank Century ternyata menjadi satu kasus yang mampu menyita perhatian banyak pihak dari berbagai kalangan.

Kasus ini bahkan berhasil membuat petinggi negeri ini harus “mengeluh” baik untuk tingkah laku kolega koalisi maupun tingkah laku lawan politik yang memang sering menyerang dalam kasus ini. Begitu besarnya pusat perhatian publik terhadap Bank Century inilah yang menyebabkan tiap partai di DPR tidak mau ketinggalan untuk ikut andil dalam episode Bank Century.

Peran partai-partai politik dalam episode Bank Century ini adalah melakukan pencitraan positif bahwa partai yang mereka kelola selama ini tetap kritis kepada setiap kebijakan pemerintah serta peduli pada aspirasi dan amanat penderitaan rakyat. Oleh karena itulah di setiap rapat Pansus Angket DPR atas kasus Bank Century yang diliput media, banyak sekali perdebatan hadir dan membuat ruang rapat anggota DPR begitu hidup.

Urgensi Lingkungan-Kebijakan yang Kritis

Saat kebijakan bailout Bank Century baru saja ditetapkan, ternyata tidak ditemukan suara-suara keras dan radikal seperti sekarang. Ada catatan menarik dari tulisan Anderson (1979), dia menyatakan bahwa dalam kebijakan publik, para pembuat kebijakan amat dipengaruhi lingkungannya. Lingkunganlah yang telah memengaruhi kondisi psikis dan logika pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan.

Jika pendapat ini disinkronkan dengan kasus Bank Century, sebenarnya lolosnya kebijakan bailout Bank Century dari perhatian berbagai kalangan oposisi ketika itu dapat menunjukkan bahwa kebijakan bailoutBank Century seolah-olah ”telah direstui” atau ”dapat diterima” sehingga, jika kubu koalisi maupun kubu oposisi baru mempermasalahkan masalah ini, sebenarnya ada pertanyaan besar: kenapa baru sekarang dan apa saja yang dilakukan saat kebijakan bailout Bank Century tersebut ”masih hangat”?

Pendapat Anderson di atas pun memberikan sinyal peringatan kepada siapa pun yang concern pada kasus ini untuk terus meningkatkan konsentrasinya agar penyelesaian kasus Bank Century ini bermuara pada kebenaran dan rasa keadilan rakyat. Di sinilah diperlukan lingkungan kebijakan kritis untuk penyelesaian kasus Bank Century, yaitu suatu kondisi di mana aktor dan suasana yang dibangun dalam penyelesaian kasus Bank Century terus berada pada level yang stabil, tetap konsisten untuk terus menemukan fakta kebenaran dan menyelesaikannya sesuai koridor hukum yang berlaku. Lingkungan kritis inilah yang harus dibangun media, lembaga swadaya masyarakat, organisasi mahasiswa, dan lembaga penekan lainnya untuk memastikan kasus ini tetap berada rel yang tepat.

Hal ini penting disampaikan karena sering kali lingkungan kritis hanya berlaku sementara. Ketika ada kasus lain yang lebih up to date, mudah sekali haluan perhatian itu dipindahkan. Anda tentu ingat kasus kenaikan bahan bakar minyak (BBM) beberapa tahun lalu.Kasus kenaikan BBM pada mulanya mendapat perhatian yang luar biasa dari publik. Lalu, ketika pemerintah tetap bersikeras menaikkan harga BBM, ternyata sedikit sekali pihak yang terus mengawal isu ini hingga tuntas.

Padahal para pihak yang menolak kenaikan BBM sebenarnya bisa saja melakukan evaluasi kenaikan BBM tersebut dalam periode tiga bulanan, enam bulanan atau setahun sekali, yang intinya hendak mendudukkan apakah kebijakan kenaikan BBM tersebut berdampak kepada rakyat banyak? Bukankah kubu yang menolak kenaikan BBM meyakini bahwa kenaikan tersebut pada ujungnya dapat meningkatkan angka kemiskinan dan menambah beban rakyat?

Kenapa tidak ada respons yang besar dan kritis terhadap data kemiskinan yang dikeluarkan pemerintah atas jumlah orang miskin yang berkurang di tahun kenaikan BBM? Inilah yang saya katakan, para pihak oposisi dan kelompok penekan sering kali tidak mampu menjaga lingkungan kritisnya tetap pada level yang ”hangat” dan stabil.

Urgensi Aktor Rasional yang Amanah

Khusus untuk kasus Bank Century ini tampaknya ada harapan yang sangat besar hasil akhirnya akan memberikan rasa keadilan dan kebenaran. Garangnya para politikus dari kubu koalisi dan oposisi untuk menguak fakta di balik bailout menjadi episode yang sangat menarik di media massa.

Tugas kelompok penekan dan penyuara suara rakyat selanjutnya adalah terus memberikan perhatian dan evaluasi terhadap jalannya Pansus agar kehangatan lingkungan kritis tetap hangat. Sebab, sudah banyak juga kita ketahui bahwa hangatnya lingkungan kritis dapat tiba-tiba dingin dan membatu hanya karena ada ”angin” atau ”es batu” berupa traveller’s check–– yang besarnya tak habis dipakai tujuh turunan––yang siap masuk ke kantong jas dan tas para anggota Pansus. Di sinilah konsep aktor rasional dalam pengambilan kebijakan publik berperan sangat besar.

Aktor rasional dalam kebijakan publik bermakna bahwa individu-individu yang duduk sebagai pengambil kebijakan adalah orang-orang yang berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, berpikir secara logis, dan berhati nurani (Indiahono, 2006). Namun, sering kali aktor rasional ini justru menunjukkan ”rasionalitas dalam perspektif sempit”, yaitu menunjukkan keberpihakan pada keuntungan yang akan didapat baik secara individu maupun golongan. Tindakan demikian memang rasional, tapi tidak seperti yang diinginkan semula, yaitu rasional untuk memberi kemanfaatan besar bagi publik dan negara.

Maka, tak mengherankan, sekarang dibutuhkan pejabat (dari eksekutif dan legislatif) untuk menjalankan rasionalitas kebijakan dengan penuh amanah dan rasa tanggung jawab yang tinggi (Indiahono, 2009). Lingkungan yang kritis dan aktor rasional dalam kebijakan publik senyatanya dua hal yang saling berkaitan. Dua hal tersebut bagaikan dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan. Lingkungan kritis yang mampu memberikan pengawasan efektif dapat menciptakan aktor-aktor rasional yang senantiasa membela kepentingan rakyat.

Aktor rasional kebijakan publik yang memiliki komitmen tinggi untuk menegakkan rasionalitas, logika, dan hati nurani akan mampu menciptakan kebijakan publik yang aspiratif dan bermanfaat bagi rakyat kebanyakan.Tugas kita adalah menciptakan lingkungan kebijakan yang senantiasa kritis kepada setiap kebijakan publik dan melahirkan pemimpin-pemimpin rasional yang amanah membela rakyat dengan penuh kecerdasan.(*)

Dwiyanto Indiahono
Kepala Lab Manajemen dan Kebijakan Pembangunan FISIP Unsoed Purwokerto
Opini Okezone 22 Februari 2010