Ternyata kekuasaan bisa menjadi jalan menuju kaya. Maka, terjadi sinergi pandangan Aristoteles dengan Karl Marx. Kata Marx, manusia adalah makhluk ekonomi dan yang selalu dipikirkan adalah materi, secara lebih spesifik: uang. Maka, kekuasaan dapat dikonversikan menjadi uang dengan ungkapan ”kekuasaan adalah uang”, juga sebaliknya ”uang adalah kekuasaan”.
Agaknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kita juga menjadi rumah kekuasaan sekaligus rumah uang. Namun, jawaban itu tak akan muncul dari para wakil rakyat yang kemarin dilantik di Senayan. Jawaban yang umum, ingin mengabdikan diri untuk kepentingan bangsa dan negara.
Pertanyaan itu, secara implisit, juga saya lontarkan kepada sekitar 150 anggota DPR terpilih yang berkumpul di luar kota, Agustus lalu. Oleh pimpinan partainya, mereka ”dikurung” 10 hari untuk mendapat pembekalan dari 25 ahli. Beragam ilmu/pengetahuan diberikan, mulai dari teori demokrasi (teoretis) hingga bagaimana menghadapi wartawan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat (praktis). Saya diminta memberi pembekalan komunikasi politik dan jurnalistik.
Saya bertanya, ”Apa yang sebenarnya yang Bapak-Ibu cari di Senayan?” Kepada seorang perempuan, dokter spesialis, peserta pembekalan, saya bertanya dengan rasa heran. Kepada mereka, saya memang tidak memberi kesempatan untuk menjawab karena sudah tahu jawabannya, ingin mengabdi kepada bangsa dan negara.
Ada puluhan ribu orang ingin menjadi penghuni Senayan, dengan cara apa pun dan berapa pun. Memang, ongkosnya mahal sekali. Seorang teman di Kalimantan Barat gagal terpilih padahal sudah menghabiskan Rp 200 juta. Jumlah itu terbilang kecil karena dia tidak usah setor ke kas partai berkat koneksinya dengan seorang petinggi partai itu. Teman lain bahkan sempat menjual rumah dan tak lolos.
Pertanyaannya, logiskah jika ”profesi” yang membutuhkan uang dan kerja keras hanya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara? Pasti ada yang dikejar di Senayan. Apalagi kalau bukan kekuasaan dan uang?
Jujur, di mata rakyat, martabat DPR sebenarnya nyaris hancur. Pada era Soeharto, DPR mendapat dua stigma, yaitu ”stempel karet” pemerintah dan ”5D” (datang, duduk, dengar, dengkur, dan duit (baca: honor)).
Soeharto yang mahakuasa tak memberi peluang sedikit pun kepada para wakil rakyat untuk menyuarakan, apalagi memperjuangkan, aspirasi rakyat.
Pada era reformasi, sejak 1999, DPR amat garang, minimal di permukaan. Jika pemerintah berpendapat X, DPR hampir selalu bicara Y. Kritik, kecaman, caci maki terhadap pemerintah menjadi pemandangan biasa. Bahkan, antarwakil rakyat baku hantam, nyaris berkelahi. Komunikasi politik anggota DPR sungguh brutal dan memalukan.
Ada tiga perbedaan lain antara wakil rakyat era Orde Baru dan reformasi. Dulu tak banyak skandal; kini berbagai skandal menghantam anggota DPR, termasuk skandal seks. Yang paling mencolok, skandal korupsi.
Kedua, anggota DPR yang lalu terlalu banyak menuntut. Berbagai tunjangan tidak pernah habis diajukan.
Ketiga, DPR begitu perkasa, cocok diberi stigma, apa yang dikehendaki pasti lolos. Mereka suka studi banding ke luar negeri (meski tak sedikit yang hanya melancong), rapat kerja di hotel berbintang lima (alasannya agar bisa lebih konsentrasi), minta ”amplop” ke mitra kerja, dan lainnya. Meski demikian, Dewan tidak bisa dibilang bagus. Banyak undang-undang produk Dewan yang ditengarai disponsori dana asing. Juga banyak undang-undang yang dibuat tidak cermat, sembrono, sehingga jika dibawa ke Mahkamah Konstitusi, satu per satu digugurkan karena bertentangan dengan UUD 1945.
Terakhir, banyak anggota Dewan yang amat malas rapat. Bagaimana produk UU bisa bagus jika hanya dibahas dan disetujui kurang dari 100 anggota, seperti RUU tentang Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi?
Memang, negara memerlukan parlemen sebagai mitra kerja. Maka, apa pun kualitas Dewan, termasuk kualitas wakil rakyat, yang dilantik kemarin, kita harus mengucapkan selamat.
Jangan lupa, harga diri dan martabat. Sebagai makhluk ciptaan dengan derajat paling tinggi, manusia punya rasa malu. Jika perilaku wakil rakyat membuat rakyat marah, mereka pantas malu.
Opini Kompas 2 Oktober 2009
