Kabinet Setengah Hati

SUSUNAN Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II masih menyisakan tanda tanya besar bagi sebagian besar orang, khususnya para pengamat politik.

Pertanyaan yang sering timbul ialah mengapa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendapatkan mandat begitu besar pada Pemilu Presiden 8 Juli 2009 lalu, yakni sebesar 60,8%, serasa tersandera oleh koalisi partainya. Seakan tak memiliki kekuatan politik apa pun, SBY mengikuti saja permainan politik partai-partai pendukungnya.
Entah apa yang ada di benak Presiden SBY saat menyusun kabinet. Pertanyaan pertama ialah mengapa susunan kabinet tersebut seolah merupakan antiklimaks dari ucapan-ucapan SBY sebelumnya yang ingin menyusun kabinet atas dasar profesionalisme individu anggota kabinet dan bukan asal-usul partai politik?

Alih-alih jumlah anggota kabinet yang berasal dari kalangan profesional murni lebih banyak ketimbang yang berasal dari partai politik, yang terjadi justru sebaliknya, 55,55% berasal dari kalangan partai politik dan hanya 44,45% dari kalangan profesional nonpartai. Rombakan susunan kabinet dari kabinet yang lama juga cukup mencengangkan.

Kalau memang kabinet yang lama masuk kategori The Dream Team (Tim Impian) yang menghasilkan kemajuan bagi negeri ini selama lima tahun lalu (2004-2009), mengapa dua pertiga anggota kabinet lama diganti? Lebih mencengangkan lagi ialah di antara muka-muka baru yang masuk, meminjam istilah yang dikemukakan Ismed Hasan Putro, Ketua Masyarakat Profesional Madani, terdapat orang-orang yang "tak laku di pasaran" karena gagal masuk ke parlemen lagi pada Pemilu Legislatif 9 April 2009 lalu.

Entah mengapa pula, jika kita lihat dari asal almamater, para anggota kabinet yang berasal dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Indonesia (UI), dan Universitas Gadjah Mada (UGM) berbanding terbalik dengan peringkat dunia universitas/institut tersebut di mana UI dan UGM mengalami kenaikan, sedangkan ITB mengalami penurunan.

Namun, lihat persentase anggota Kabinet Indonesia Bersatu II berdasarkan almamaternya: ITB tertinggi dengan perolehan 16%, Akademi TNI 11%, sedangkan dari universitas lainnya, termasuk Institut Pertanian Bogor, hanya berkisar 3-5%. Satu hal yang menarik, alumnus Universitas Krisnadwipayana (Unkris), salah satu universitas swasta tertua di Jakarta, untuk pertama kalinya mengimbangi FE UI dengan proporsi 5% dan mengalahkan UGM yang hanya mendapatkan 3%!

Namun, hitung-hitungan kasar itu belum memasukkan jumlah enam wakil menteri yang akan masuk ke kabinet. Soal ini pun menimbulkan tanda tanya besar. Selain wakil menteri luar negeri yang sudah ada sebelumnya, apakah kebutuhan lima wakil menteri lainnya amat mendesak? Apa tidak justru meninggalkan bom waktu seperti diungkap Saldi Isra (Seputar Indonesia, 26/10/09)?

Selain dapat menimbulkan dualisme kepemimpinan di departemen, apakah karena seringnya harus berhadapan dengan DPR, perlu diadakan wakil menteri di Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Keuangan? Apakah ini tidak memboroskan anggaran negara yang sudah amat terbatas untuk menjalankan 15 program kabinet yang amat ambisius itu?

Lebih aneh lagi, Menko Perekonomian Hatta Rajasa punya interpretasi sendiri soal calon wakil menteri, katanya tidak harus berasal dari karier profesional pegawai negeri seperti diatur dalam UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara, melainkan dapat dari kalangan nonpegawai negeri.

Di tengah kritik akan kualitas dan profesionalisme anggota kabinet, muncul pula isu soal kenaikan gaji para pejabat negara dari presiden, wakil presiden, para menteri hingga jabatan lainnya. Kritik ini masuk akal. Sebab, belum lagi bekerja maksimal mengapa sudah naik gaji? Namun, dari sisi lain, persoalan gaji ini masuk akal.

Tidak mungkin orang terus-menerus bekerja dengan dedikasi penuh demi negara tanpa ada imbalan penghasilan yang cukup. Impian kita mengenai kabinet yang disusun SBY-Boediono memang tidak menjadi kenyataan. Banyaknya menteri dari kalangan partai politik menimbulkan pertanyaan apakah visi pemerintahan akan sama jika para menteri yang menjalankannya memiliki warna partai pelangi dengan beragam ideologi?

Belum lagi soal loyalitas para menteri itu, apakah lebih kepada negara dan bangsa ataukah kepada kelompoknya, yaitu partai politik? Jika partai politik itu memiliki program untuk memajukan bangsa tak jadi soal. Namun jika partai itu masih ingin memupuk kekuasaan dalam bentuk uang demi kekuasaan politik masa depan, segalanya bisa jadi serbarunyam.

Persoalan lain juga muncul terkait dengan jangka waktu kabinet yang lima tahun. Sejarah kabinet era Reformasi menunjukkan, satu tahun pertama hanya disibukkan dengan konsolidasi politik di kabinet untuk menyamakan persepsi mengenai arah kebijakan kabinet. Tahun kedua dan ketiga, ini sudah sangat maksimal, pelaksanaan program kerja kabinet.

Tahun keempat dan kelima, para anggota kabinet asal partai politik sudah sibuk menyiapkan diri untuk pemilu legislatif dan pemilu presiden berikutnya, kali ini 2014. Imbauan SBY agar para anggota kabinet yang berasal dari partai tidak memiliki jabatan rangkap, di kabinet dan di partai, juga sulit untuk diterapkan.

Bukan mustahil yang akan terjadi ialah akan semakin banyak anggota kabinet yang didukung SBY untuk menjadi ketua umum partai. Biar bagaimanapun SBY membutuhkan para tokoh ketua partai yang berada di kabinet dapat mengelola partainya agar tidak menjadi kekuatan oposisi di parlemen. Suasana hiruk pikuk di kabinet akan tampak nyata saat menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014.

Tampak secara kasat mata, Presiden SBY benar-benar sedang menghadapi pertaruhan politik setelah susunan kabinet ini terbentuk. Bukan saja bagaimana beliau harus "mendidik" para menteri yang muka-muka baru, melainkan juga bagaimana ia mengelola politik birokratik antardepartemen dan kementerian negara yang ego sektoralnya dan visi politiknya berbeda satu sama lain.

Yang terbentuk kini ibarat kabinet setengah hati. Artinya, kabinet yang tidak secara penuh bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, melainkan juga bekerja untuk sedapat mungkin mendapatkan uang dan nama demi peningkatan kinerja politik partainya pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014.

SBY pun meninggalkan suatu memori sebagai presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat, bahkan sampai dua kali masa jabatan, tetapi tidak mampu memanfaatkan mandat dari rakyat itu untuk kemajuan bangsa di bidang kesejahteraan, keadilan, dan demokrasi. Mudah-mudahan, intuisi politik saya salah! (*)

IKRAR NUSA BHAKTI
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI   

Opini Okezone 27 Oktober 2009