Mengaku Salah Itu Terhormat

ADA tradisi yang berbeda antara dunia akademisi dan politisi. Bagi seorang ilmuwan, mengaku salah dan tidak tahu merupakan hal biasa, tidak akan menjatuhkan martabatnya sebagai ilmuwan. To err is human, kata orang Inggris.

Berbuat salah itu manusiawi selama tidak disengaja dan ada penyesalan untuk memperbaikinya. Terlebih seorang ilmuwan, dirinya sangat sadar apa yang diketahui itu hanya sebatas bidang ilmu yang dipelajarinya dan itu pun selalu merasa ketinggalan oleh perkembangan ilmu yang demikian dinamis.

Saya sendiri merasa, kedalaman dan keluasan ilmu yang pernah saya pelajari sudah ketinggalan dibanding pengetahuan yang dimiliki para yunior saya yang baru selesai menyelesaikan doktornya dalam bidang yang sama. Sadar bahwa cakupan ilmu itu begitu luas, maka ketika ada mahasiswa bertanya dan dosen merespons, ”Maaf saya belum bisa menjawab. Semoga minggu atau bulan depan saya sudah mendapatkan jawabannya,” hal itu biasa saja. Bahkan, mahasiswa akan menghargai kejujuran dosennya.

Pertanyaannya, berlakukah sikap demikian di kalangan politisi dan aparat pemerintah? Rasanya tidak. Seakan mereka tidak mengenal kata dan tindakan salah. Politisi selalu berusaha membangun citra bahwa dirinya serbatahu, serbabenar, dan rakyat yang mesti memahami mereka, bukan sebaliknya. Sampai-sampai ada ungkapan, politisi itu pantang salah, dan kalau pun berbuat salah, mesti dikemas dan ditutup dengan cara sedemikian rupa, kalau perlu bohong, agar rakyat tidak tahu bahwa dirinya salah.

Jadi, di sini sangat berbeda dari tradisi ilmuwan yang justru mengharap kritik atas pendapat yang dilontarkannya. Ilmuwan mencari kebenaran. Sedangkan politisi mencari popularitas, jabatan, dan kemenangan, sekalipun dengan penuh tipu daya. Karena kecenderungan kultur semacam itu, maka tidak sedikit para ilmuwan dan ulama yang masuk dunia politik lalu berubah karakternya.

Tujuan semula masuk ke politik untuk memperbaiki keadaan, namun lama-lama kritiknya tumpul, dan seterusnya lebur ke dalam komunitas dan kultur yang semula mereka kritik dan kecam. Sejelek itukah dunia politik kita? Serapuh itukah mental para ulama dan akademisi yang sudah bergabung ke dunia politik? Untuk mencari jawabannya, riset atau tanyakan saja pada mereka, baik yang sekarang berkantor di Senayan atau di jajaran pejabat tinggi negara.

Saya sendiri sering kali mendapat cerita dan pengakuan mantan politisi dan pejabat tinggi negara sambil bermain golf. Mereka buka sendiri kebohongan dan kecurangan yang pernah dilakukan sebelum pensiun. Mereka menyesali dan menertawakan dirinya sendiri namun semuanya telah berlalu. Sebagai orang awam, saya melihat betapa banyak di negeri ini pemain akrobat dan pesulap politik.

Kita semua tahu, Munir telah mati terbunuh, tetapi siapa pelakunya tidak jelas. Sekian banyak mahasiswa dinyatakan hilang, sampai sekarang tidak diketahui siapa yang menghilangkan. Korupsi mewabah, namun koruptornya tidak terpegang. Dan akhir-akhir ini kita semua disuguhi tontonan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Bank Century. Apa pendapat Anda? Anggota DPR telah berakting layaknya interogator dan hakim sehingga para saksi yang hendak digali informasinya bagaikan seorang pesakitan.

Di sisi lain, para pejabat negara yang diberi mandat dan amanat untuk mengendalikan jalannya administrasi pemerintahan, semuanya berusaha meyakinkan kita semua bahwa mereka tidak salah. Tak ada yang salah, tak ada yang mengambil sikap: “Maaf saya telah membuat kesalahan, meski tidak saya sengaja. Semua itu saya lakukan semata untuk melindungi kepentingan rakyat. Maafkan kesalahan saya dan tegakkan hukum, jangan pilih kasih, siapa pun yang salah mesti diproses, termasuk diri saya.”

Sebagai umat beragama saya merenung, ketika berdoa di hadapan Allah kita membuka diri selebar-lebarnya, mengakui dosa dan kesalahan kita. Tetapi, mengapa sikap demikian tidak muncul dalam ranah sosial? Apa yang hilang kalau seseorang mengakui salah dan minta maaf? Apakah sukses hidup mesti diukur dengan kursi jabatan, sekalipun mesti diraih dan dijaga dengan kebohongan? Bangsa ini akan maju kalau politisi dan pemerintah mampu membuat terobosan ke depan.

Salah satunya adalah menciptakan budaya bersih dan jujur, lalu bekerja cerdas dan keras untuk menyejahterakan rakyat. Kalau ini dilakukan, rakyat pasti akan bangkit dan mendukung pemerintah sehingga pada urutannya martabat bangsa juga akan terdongkrak.

Yang berlangsung selama ini pemerintah tampak gamang dan tidak memiliki visi serta program yang mampu mengikat koalisi gagasan dan koalisi cinta Indonesia dari semua komponen bangsa. Yang lebih diperhatikan hanyalah koalisi partai yang usianya masih muda dan kepentingannya pun diduga jangka pendek. Kalau esai ini banyak kelemahannya, izinkan saya minta maaf.(*)

PROF DR KOMARUDDIN HIDAYAT
Rektor UIN Syarif Hidayatullah
Opini Okezone 30 Januari 2010