Bank Dunia, Sri Mulyani dan Reformasi Birokrasi

Keputusan Sri Mulyani untuk menerima tawaran Bank Dunia menjadi Direktur Operasional Bank Dunia kontan menjadi polemik yang sangat menarik untuk dibahas. Beragam kolom di media masa cetak dan banyaknya durasi yang dihabiskan oleh media elektronik mencoba mengupas tuntas tentang keputusan tersebut. Sebagian kalangan menanggapi secara elegan dan terkesan santai dengan hal itu, namun sebagian yang lain menanggapinya dengan tendesi dan analisis yang sarat dengan muatan politik dengan beragam dimensinya. Namun hal yang tidak kalah penting untuk dibicarakan adalah apa dan siapakah Bank Dunia itu? Tulisan ini mencoba melihat dari sisi tujuan didirikannya Bank Dunia, track record Sri Mulyani selama memimpin di Departemen Keuangan.


Sekilas tentang Bank Dunia

Keberadaan Bank Dunia secara historis lahir diujung berakhirnya perang dunia ke-2, di Bretton Woods, New Hampshire. Bank Dunia pada awalnya membantu membangun kembali Eropa setelah perang, dengan memberikan pinjaman pertamanya sebesar US$250 juta ke Prancis pada tahun 1947 untuk rekonstruksi pasca-perang. Selain rekonstruksi yang sampai saat ini masih merupakan tugas pokok dari Bank Dunia, perkembangan dan tantangan global menuntut Bank Dunia untuk kemudian menentukan beberapa fokus tugasnya. Adapun beberapa fokus pengembangan tugas Bank Dunia yaitu:

1. Penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan yang berkelanjutan di negara-negara termiskin, terutama di Afrika.
2. Solusi untuk tantangan khusus dari negara-negara pasca-konflik dan negara rapuh.
3. Pengembangan solusi dengan layanan yang disesuaikan dengan pembiayaan bagi negara-negara berpenghasilan menengah.
4. Isu-isu regional dan global yang melintasi batas-batas negara - perubahan iklim, penyakit menular, dan perdagangan.
5. Pembangunan dan pembukaan kesempatan yang lebih besar di dunia Arab.
6. Mengompilasi segala macam pengetahuan terbaik dari seluruh dunia untuk mendukung pembangunan.

Secara prinsip keberadaan Bank Dunia dengan negara-negara di dunia tidak ubahnya dengan Bank umum dengan nasabahnya. Pinjaman Dana yang digulirkan oleh Bank Dunia dalam banyak kasus memang dirasakan sukses dan mampu melakukan reformasi di sebuah negara. Salah satu negara yang relatif sukses dengan program reformasi kebijakan ekonominnya ialah Turki. Pada tahun 2007 Turki disebut oleh Presiden Bank Dunia saat itu yakni, Paul Wolfowitz, sebagai negara yang patut dicontoh. Sebagai negara dengan tingkat pinjaman terbesar ketiga dari Bank Dunia, hubungan Turki dengan Bank Dunia menjadi sangat penting. Pada saat yang sama Turki juga meminta Bank Dunia untuk memberikan dukungan kepada mereka dalam keanggotaan mereka di Uni Eropa. Padahal saat itu Tekanan sebagian masyarakat Eropa terhadap keanggotaan Turki begitu kuatnya namun permintaan Turki tersebut pun dijawab secara tegas oleh Bank Dunia dengan mendorong dan mendukung proses bergabungnya Turki dengan komunitas Uni Eropa. Artinya dalam konteks Turki, kepentingan Bank Dunia menjadi lembaga yang memberikan pinjaman dapat disimbiosiskan dengan keinginan nasional Turki untuk memperoleh Keuntungan yang lebih besar.

Sri Mulyani dan Reformasi Birokrasi

Sejak awal Sri Mulyani bergabung dengan Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke-1 menjadi Menteri keuangan, salah satu program yang ditekankan olehnya adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi Departemen Keuangan dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada institusi pemerintah dan menegakkan kewibawaan kinerja pemerintah. Reformasi birokrasi yang dicanangkan, sejalan dengan visi Depkeu yang bertekad menjadi pengelola keuangan dan kekayaan negara bertaraf internasional yang dapat dibanggakan masyarakat.

Sebagai acuan teknisnya, Departemen Keuangan telah membuat Roadmap 2005-2009 demi terwujudnya percepatan implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Depkeu. Program reformasi birokrasi sendiri dimulai tahun 2004, lalu, dan dilanjutkan dengan pencanangan reformasi birokrasi sebagai program prioritas di Departemen Keuangan yang mencakup penataan organisasi, perbaikan proses bisnis, dan peningkatan manajemen SDM (Sumber Daya Manusia).

Penataan Organisasi yang meliputi modernisasi dan pemisahan, penggabungan, serta penajaman fungsi jabatan dan struktur organisasi. Perbaikan Proses Bisnis meliputi analisa dan evaluasi jabatan, analisa beban kerja, dan penyusunan Standard Operating Procedure (SOP). SOP yang pembuatannya dikawal langsung oleh Sri Mulyani merupakan pedoman standard bagaimana suatu pekerjaan dilakukan, yang harus diimplementasikan secara konsisten dan dapat diakses oleh publik. Langkah-Iangkah yang dilaksanakan antara lain meliputi menghilangkan mata rantai pelayanan yang berbelit-belit, menghapus ekonomi biaya tinggi, mempercepat proses kerja, dan memanfaatkan teknologi dalam rangka otomatisasi administrasi dan pelayanan. Maka ditetapkan 35 SOP Layanan Unggulan di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, penganggaran, perbendaharaan, pengelolaan aset negara dan pelayanan bidang pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang diharapkan akan menjadi contoh bagi pelayanan dan pelaksanaan tugas yang berstandard baik dan efisien.

Sedangkan peningkatan Manajemen SDM dimulai dari perubahan paradigma kepegawaian dan perubahan istilah "kepegawaian" dan "sumber daya manusia", perubahan tersebut tidak semata-mata menyangkut istilah, tetapi diyakini merupakan sistem pengelolaan dan pembinaan SDM. Prinsip peningkatan manajemen SDM meliputi peningkatan kualitas, penempatan SDM yang kompeten pada tempat dan waktu yang sesuai, sistem pola karier yang jelas dan terukur, pengelolaan SDM berbasis kompetensi, serta keakuratan dan kecepatan penyajian informasi SDM sesuai kebutuhan manajemen. Program peningkatan manajemen SDM terdiri dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, pembangunan assesment center, penyusunan pola mutasi, peningkatan disiplin dan pengintegrasian Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG).

Sebagai bentuk keseriusan Departemen Keuangan dalam menjalankan Reformasi Birokrasi, bisa kita lihat antara lain dari sistem reward and punishment yang ditegakkan. Data dari Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan mencatat, secara total sejak 2006 hingga 2009 ada 2.165 orang PNS dalam berbagai level di lingkungan Kementerian Keuangan yang dikenai sanksi, bahkan 197 orang diantaranya, dipecat. Pada tahun 2008 jumlah pegawai yang dikenai tindakan mencapai 880 orang, dan yang patut mendapat apresiasi adalah penurunan jumlah PNS yang dikenai sanksi pada tahun 2009, yaitu sebanyak 670 orang. Menurunnya jumlah PNS yang dikenai sanksi dianalisa sebagai gambaran meningkatnya kesadaran PNS terhadap standar kinerja pegawai, dan hal ini tentu menjadi salah satu barometer keberhasilan reformasi birokrasi Depkeu.

Simpulan

Secara sederhana kisah sukses peran Bank Dunia maupun juga tentang keberadaan kepemimpinan Sri Mulyani di Departemen Keuangan, memiliki benang merah yang menarik untuk kita pelajari:

1. Secara filosofis, Bank Dunia memiliki peran yang sangat strategis bagi negara-negara klien, hal ini setidaknya telah dibuktikan dengan keberadaan Bank Dunia yang telah mampu mendorong kemajuan negara-negara seperti Turki.

2. Agenda yang selalu digulirkan tentang liberalisasi ekonomi merupakan bagian dari mazhab ekonomi yang dianut oleh Bank Dunia. Akan tetapi bagi negara yang menjadi klien Bank Dunia, juga harus mampu dan berani menentukan kepentingan nasionalnya. Jika Turki dijadikan contoh, maka mereka sangat menyadari beban utang yang diberikan oleh Bank Dunia dapat terbayar dan berdampak multiplayer ketika mereka mendapatkan dorongan politik untuk bergabung dengan komunitas Uni Eropa.

3. Bagaimanapun juga Bank Dunia bertindak dan berpikir tetap dalam kerangka sebuah lembaga berorientasi kepada keuntungan. Parktek tersebut akan sangat tidak menguntungkan bagi negara (sebutlah Indonesia) yang tingkat kebocoran anggarannya masih relatif tinggi dan daya serap anggaran yang relatif rendah. Padahal sebagai lembaga pemberi pinjaman Bank Dunia tidak bertanggung jawab terhadap kebocoran tersebut dan tetap menuntut pengembalian berikut dengan bunganya.

4. Keberadaan Sri Mulyani di Bank Dunia menurut hemat penulis diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia. Sebagai putra bangsa Indonesia dimana ia mengetahui secara detil persoalan-persoalan yang dihadapi oleh negara-negara yang menjadi klien Bank Dunia dan memperhatikan ketegasan dan profesioanalismenya selama memimpin Departemen Keuangan, maka kita dapat berharap, semoga empati dan simpati dari beliau dalam mempengaruhi perumusan kebijakan yang dibuat oleh Bank Dunia mampu lebih dirasakan kemanfaatan dan keadilannya.

Sekali lagi, sudah sewajarnya kita memberikan apresiasi terhadap penunjukan Sri Mulyani menjadi Direktur Bank Dunia. Tanpa bermaksud berlebihan, kritik dan masukan yang kita sampaikan merupakan cermin dari kontribusi yang telah berikan bagi Indonesia. Wallahualam.

Oleh Prof Akhmad Syakhroza Guru Besar UI
opini media indonesia 14 mei 2010