Konfigurasi Ekonomi 2010

Fase krusial dari krisis ekonomi global sudah terlewati. Meski mengalami beberapa gejolak ekonomi, Indonesia ternyata menjadi salah satu negara yang relatif stabil menghadapi problematik global tersebut.

Namun, pemerintahan SBY-Boediono dengan KIB II sebagai kepanjangan tangannya harus tetap berhati-hati, waspada, dan mawas diri. Masih banyak lubang hitam (black hole) perekonomian dalam skala nasional dan internasional yang mesti ditutup dan dicari formula penawarnya.


Pembangunan ekonomi nasional pada 2010 memang akan menghadapi berbagai tantangan dari global dan domestik yang harus kita jawab dengan langkah-langkah tepat, terukur, nyata, dan komprehensif.

Pekerjaan rumah
Tahun 2010 merupakan tahun 'ketidakpastian' mengingat beberapa faktor yang akan terjadi, yakni perlambatan ekonomi dunia, harga minyak dan pangan yang belum stabil pascakrisis global. Terpilihnya pasangan SBY-Boediono tentu akan memengaruhi sejumlah rencana bisnis, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).

Hal itu tidak terlepas dari pengaruh principal agent dalam kegiatan ekonomi dengan setiap rezim yang berkuasa memiliki pengaruh pada pelaku bisnis. Semua pola pemikiran dari kutub sosialis hingga pandangan liberal menekankan adanya pengaruh rezim ini terhadap kondisi ekonomi.
Hanya tingkat pengaruhnya pada setiap pola yang berbeda.

Bagaimanapun harus diakui bahwa SBY-Beodiono telah menuai respons positif pasar karena keduanya dianggap sebagai pemimpin tepercaya dan memiliki kredibilitas yang sekaligus berpengaruh pada meningkatnya investasi di Indonesia. Karena itu, tim ekonomi yang telah terbentuk saat ini diharapkan dapat memberikan konsistensi kebijakan terhadap keberlanjutan program-program seperti yang tertuang dalam APBN 2010 yang nantinya banyak mengakomodasi dan memberikan ruangan bagi pemerintah baru.

Tetapi tidak boleh dilupakan bahwa kesimpulan sementara perkembangan ekonomi Indonesia hingga medio akhir 2009 adalah masih banyaknya pekerjaan rumah dalam bidang ekonomi untuk kabinet terpilih pada 2009-2014 mendatang. Dari indikator makro pertumbuhan ekonomi, pencapaian level 6% saat ini belumlah memadai.

Salah satu cara adalah memperbaiki birokrasi yang berhubungan dengan masalah struktural. Di titik ini akselerasi target dan koordinasi antareksekutif, legislatif, dan yudikatif diharapkan dapat ditingkatkan. Artinya, para pemegang kebijakan dalam pemerintahan didorong mampu berfungsi secara maksimal.

Birokrasi hendaknya berada di bawah kepemimpinan kementerian untuk hal-hal seperti revitalisasi industri dengan konsistensi kebijakan dimulai dari masalah pasokan energi atau gas dan kemudian memberikan modal untuk membangun industri yang baru sama sekali. Ini harus dilakukan karena banyak industri merupakan warisan dari zaman Orde Baru sehingga umur dari manufaktur dan pabriknya sudah tua yang membuat produksinya menjadi menurun.
Di sisi lain koordinasi dengan sektor swasta menjadi katalis penting bagaimana mendudukkan peranan pemerintah dalam bidang ekonomi. Pemerintah dapat melakukan pelbagai kerja sama kemitraan bersama swasta sesuai dengan lingkup sektoral.

Peningkatan 2010
Untuk menguatkan perekonomian Indonesia yang dimulai pada 2010, kita harus memperhatikan beberapa variabel ekonomi dan menjaganya agar berada pada level yang dapat menyokong perbaikan ekonomi Indonesia.

Setiap kebijakan harus memperhatikan variabel-variabel ini agar perekonomian Indonesia tidak keluar dari jalur yang benar.

Pertama, pemulihan ekonomi dunia 2010 masih rapuh dan gejolak pasar uang, pasar modal, dan harga komoditas masih akan menyertainya.

Oleh karena itu, perlu dipelihara stabilitas ekonomi nasional berbasis APBN 2010 yang memasukkan faktor risiko di dalamnya.

Kedua, dengan belajar dari krisis 1998 di Indonesia dan krisis ekonomi dunia saat ini, perekonomian Indonesia harus dibangun dengan bertumpu pada sumber pertumbuhan domestik dan berbasis kewilayahan.

Akibat kurang terkelolanya pertumbuhan domestik sektoral adalah peningkatan angka pengangguran karena banyak potensi sumber daya manusia yang tak terpakai. Oleh sebab itu, Indonesia masih perlu menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan dengan meneruskan program-program berbasis kesejahteraan rakyat.

Ketiga, menciptakan iklim investasi yang lebih baik dengan meningkatkan upaya penegakan hukum, harmonisasi UU kebijakan penanaman modal, mengatasi kemacetan pada masalah pertahanan dan tata ruang, dan perbaikan birokrasi yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Keempat, meningkatkan ketersediaan dan pemerataan infrastruktur yang memadai dan berkualitas sebagai prasyarat untuk dapat mencapai kemakmuran dan menciptakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Di sini dibutuhkan peningkatan partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam proses pembangunan. Peran sektor swasta, perguruan tinggi, dan LSM harus ditingkatkan sehingga kebergantungan pembiayaan pembangunan dari luar negeri dapat terus dikurangi.

Kelima, prioritas untuk menjaga ketahanan pangan dan energi harus terus dijaga dan ditingkatkan. Revitalisasi industri pengolahan baik di hilir maupun di hulu juga perlu dilakukan untuk membangun kemandirian ekonomi bangsa. Demikian pula otonomi daerah dan desentralisasi memberikan kesempatan dan tantangan bagi kita dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkualitas, rata, dan adil.

Faktor makro yang masih menghantui perekonomian 2010 adalah fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Selama beberapa tahun ini Bank Indonesia (BI) telah melakukan berbagai upaya agar nilai tukar rupiah stabil dan hal itu ditunjukkan oleh penurunan tingkat volatilitas menjadi 0,61% dari 1,42%. Meski demikian, BI juga dihadapkan pada persoalan berat, yakni krisis kepercayaan pada lembaga tersebut.

Kenaikan harga minyak dunia yang diikuti harga pangan mengakibatkan inflasi 2009 melebihi 12%. Apabila ekspektasi masyarakat juga melihat fenomena kenaikan tersebut masih dirasakan hingga akhir 2009 nanti, inflasi masih tetap tinggi. Yang perlu diwaspadai adalah kenaikan upah buruh menyusul penaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) hingga 15% sebagai akibat penaikan harga BBM pada 2008.

Pada akhirnya, pemerintah harus tetap optimistis bahwa perekonomian pada 2010 akan stabil usai krisis ekonomi global, meski perekonomian 2010 diperkirakan masih diliputi beragam tantangan.


Oleh Dr Poempida Hidayatullah, Ketua Komite Tetap Kadin

Opini Media Indonesia 18 November 2009