Membangun Kota Ramah Investasi

HASIL survei ’’Doing Business in Indonesia 2010’’ menunjukkan hasil kurang menggembirakan bagi kota Semarang. Ibu kota Jateng ini dinilai kurang cepat melayani investor, khususnya kemudahan pendirian usaha. Berada di peringkat ke-13 dari 14 kota yang disurvei serta berada di bawah Yogyakarta dan Solo yang berperingkat ke-1 dan ke-2.

Untuk mendirikan usaha di Semarang, berdasarkan hasil survei yang dilakukan GTZ, Kadin Jateng, dan Suara Merdeka itu, investor butuh waktu 67 hari, sedangkan di Yogyakarta hanya 43 hari dan Solo 45 hari. Tapi dalam pengurusan IMB, peringkat Semarang lebih baik dari segi waktu dan biayanya.

Itu baru contoh kecil kelemahan daya saing secara relatif dibanding kota-kota besar di Indonesia. Yang lain tentu masih banyak misalnya keterbatasan infrastruktur, baik pelabuhan, bandara, terminal, maupun jalan. Di sisi lain faktor keunggulannya bisa ditentukan oleh salesmanship kepala daerah dan jajaran pemkot. Sayangnya selama ini Semarang adem ayem dan kurang mempunyai upaya agresif untuk menggelar business forum atau event promotif lainnya.

Yang jelas tahun 2010 merupakan tonggak penting untuk memulai langkah percepatan membangun kota. Momentum itu diperoleh dengan terpilihnya wali kota dan wakil wali kota yang baru. Juga telah disusunnya RPJMD 2010-2015 yang akan menjadi acuan kebijakan dan target capaian terukur selama lima tahun ke depan.

Slogan ’’Waktunya Semarang Setara’’ juga ha-rus tercermin dari wajah perekonomiannya, terutama dalam membangun kota yang ramah investasi atau yang sering disebut market friendly.

Kalau tidak, bagaimana mungkin tujuan kota ini untuk menyejahterakan warganya bisa tercapai. Laju pertumbuhan ekonomi yang dipatok 6,35 persen pada tahun 2015 harus diwujudkan dengan kerja keras dan kebijakan pemerintah yang efektif karena pada awal tahun ini angka pertumbuhan baru mencapai 5,47 persen atau lebih rendah dari angka nasional yang sudah sekitar 6 persen.

Yang utama sekarang adalah meningkatkan daya saing karena faktor competitiveness inilah yang akan menentukan keberhasilan pembangunan kota. Sebuah kota harus bersaing dalam kancah regional, nasional, ataupun global. Maka dibutuhkan kepemimpinan seorang wali kota, dibantu wakil wali kota, yang lebih mempunyai jiwa marketing. Bagaimana menjual potensi kota untuk bisa diminati investor sehingga banyak yang datang ke kota ini. Bukan sebaliknya banyak yang hengkang karena kurang didukung atau dibantu.
Prospek 2011 Dalam RPJMD 2010-2015 sudah dirinci apa saja unsur-unsur daya saing tersebut. Antara lain terkait dengan infrastruktur, pelayanan perizinan, keamanan, potensi daerah, SDM, dan pajak.

Bagi pengusaha semua itu terkait dengan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) yang masih selalu dikeluhkan sebagai kendala. Penyelesaian masalah ini bisa dilakukan melalui pemangkasan birokrasi, pembuatan peraturan yang transparan, dan yang lebih penting adalah penyiapan SDM atau aparat pemerintah sebagai pelaksana kebijakan.

Sebuah kota tak boleh lagi hanya pasif menunggu investor datang. Maka langkah proaktif dengan membangun jejaring dan kegiatan promosi perlu terus digelar. Untuk proyek-proyek besar, terutama infrastruktur, kepala daerah harus langsung turun tangan mendatangi investor dan mengajukan proposal lengkap dengan studi kelayakan. Tentu saja aspek keuntungan harus ditonjolkan karena itulah daya tarik bagi seorang investor.

Tahun depan haruslah membawa kecerahan bagi Semarang, terutama dengan pemimpin baru yang relatif lebih muda dan energik. Konsentrasikan pada pembenahan daya saing dengan memperbaiki iklim usaha karena situasi ekonomi sedang mengalami ekspansi. Pertumbuhan relatif meningkat, demikian juga tingkat ekspektasinya. Sayang kalau kesempatan yang baik ini terlewatkan begitu saja.

Masalah-masalah besar yang menjadi pertaruhan kota seperti banjir, rob, dan penataan PKL untuk menjaga keindahan dan ketertiban kota menjadi prioritas penting. Hal itupun mendukung upaya menciptakan kota yang ramah investasi karena pada akhirnya image sebuah kota akan dibentuk dari berbagai dimensi.

Sudah saatnya kebijakan populis bukan sekadar berpandangan praktis dan berjangka pendek seperti memanjakan PKL. Komitmen terhadap rakyat kecil dan usaha-usaha kecil tidak harus dilakukan dengan cara seperti itu karena masih banyak yang bisa diupayakan agar semua tujuan bisa dicapai. (10)

— Sasongko Tedjo, wartawan Suara Merdeka, anggota Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K) Semarang


Wacana Suara Merdeka 29 Desember 2010