Menguji Tesis Pilkada

Ridwan Saifuddin
Pengajar STAIN Metro
Kecenderungan sikap dan pilihan politik kita memang lebih dekat dengan otak kanan. Kemampuan memahami pilihan politik ditentukan faktor historis, pengalaman atau kekecewaan masa lalu, dan relasi emosional lainnya. Prediksi terhadap pilihan politik dan hasil pilkada pun, lebih banyak dipengaruhi asumsi-asumsi otak kanan; bukankah politik juga sebuah seni?
Spesifikasi otak kanan yang saya maksud adalah kecenderungan menggunakan intuisi atau insting, ketimbang penalaran dan penilaian objektif. Rasanya tak sulit untuk sepakat bahwa pemimpin itu dipilih untuk kebaikan bersama, bukan demi keuntungan pribadi; salah memilih pemimpin akan berakibat tak baik bagi masyarakat. Namun, apakah pertimbangan pemilih dalam menentukan opsi politik, sudah benar-benar didasarkan pada common sense tersebut?
Sering kita dengar para pakar dan pengamat bilang, rakyat semakin rasional. Rasionalitas dimaksud: rakyat tak mudah termakan janji-janji kampanye, tetapi lebih menuntut keuntungan atas hak pilihnya. Kompleksitas faktor yang memengaruhi preferensi pemilih dalam pilkada, amat terkait pengalaman panjang praktek dan dinamika politik selama ini. Faktor kebebasan informasi juga telah memicu sikap kritis rakyat.


Rasionalitas pemilih, dihadapkan pada kondisi dan kebutuhan hidup rakyat. Kesenjangan ekonomi antara elite dan konstituennya, ditambah mayoritas politisi gagal menampilkan dirinya sebagai yang layak diteladani, membuat rasionalitas pemilih cenderung pada pemanfaatan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi. Seni politik menjadi seni berdagang suara, yang membuat pemilih condong berperilaku spontan, berubah-ubah, emosional, dan tanpa pertimbangan risiko jangka panjang.
Pilkada secara langsung yang baru dua kali, sejak 2005, dilatarbelakangi kondisi serupa. Perilaku pemilih, seperti ditampilkan dalam berbagai survei, memang relatif rasional. Meski, hasil survei tak sepenuhnya bisa menggambarkan preferensi pemilih dan berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Salah satu sebab, survei atau jajak pendapat hanya valid terhadap masyarakat (responden) yang rasional; jajak pendapat tak akan akurat terhadap masyarakat tradisional.
Namun, perubahan terjadi seperti air mengalir. Persoalannya adalah kemana perubahan menuju, dan siapa yang memperjuangkannya? Apakah demokratisasi sudah berjalan pada rel menuju kualitas proses dan hasil yang lebih baik?
Kecenderungannya, elite dan rakyat masih berjalan sendiri-sendiri; belum seiya-sekata. Para elite sibuk mencari tahu cara agar bisa meraih dukungan rakyat dan menang pilkada, dengan tetap pada orientasi kekuasaan yang salah. Para elite enggan meninggalkan zona kenyamanan (comfort zone), atau berburu kekuasaan untuk sampai pada zona privilese, sementara rakyat butuh perbaikan yang menuntut pengorbanan elite sedikit bergeser dari zona nyaman kekuasaan.
Proses dan hasil pilkada akan memberi sinyal, ke mana arah demokratisasi yang sedang berlangsung. Beberapa isu bisa menjadi indikator kualitas pilkada, khususnya menguji rasionalitas pemilih terhadap figur kandidat dan model pendekatan yang dilakukan. Pertama, seberapa kuat preferensi pemilih dipengaruhi faktor kesukuan, dalam memutuskan pilihan politiknya? Faktanya, kombinasi suku masih menjadi pertimbangan penting para elite dalam memutuskan pasangannya. Bagaimana respons rakyat terhadap asumsi ini, bisa dibaca setelah hari penentuan.
Kedua, seberapa kuat relasi antara popularitas dan elektabilitas kandidat? Munculnya calon dari kalangan selebritis, menguji sensitivitas pilihan rakyat terhadap kriteria seorang pemimpin. Popularitas tanpa diimbangi kapabilitas, tentu akan membuat persoalan baru.
Ketiga, toleransi pemilih terhadap money politics. Tak dimungkiri, proses pilkada tak lepas dari politik uang. Asumsinya, siapa lebih banyak memberi uang, akan lebih banyak mengantungi dukungan. Meski, beberapa survei menjelang pilkada menyebutkan lebih banyak pemilih menyatakan tidak terpengaruh pemberian uang.
Keempat, "politik dinasti". Pilkada 2010 akan menguji, apakah rakyat bisa menerima munculnya calon-calon pemimpin yang mengandalkan faktor keturunan? Apakah publik bisa menerima, bahwa jabatan seperti warisan buat anak-keturunan? Kelima, sinergi partai dengan rakyat. Apakah pilihan partai sejalan dengan pilihan rakyat? Apakah semakin banyak partai yang mendukung pasangan calon, bisa menjadi jaminan besarnya dukungan, yang berarti garansi kemenangan?
Keenam, pilkada 2010, sekali lagi, menjadi ujian bagi masyarakat sipil nonpartisan, yang mendapat amanah konstitusi untuk menyelenggarakan pemilu dan pilkada. Apakah penyelenggara pilkada dari unsur independen bisa membuktikan bahwa mereka lebih baik dan lebih profesional dari penyelenggara pemilu dari unsur partai?
Jawabannya, akan bisa kita baca sama-sama setelah pilkada terlaksana. Apakah kualitas demokratisasi mengalami kemajuan, atau harus berjalan mundur dan terbentur-bentur? Ingin tahu jawabannya, tunggu setelah pesan-pesan berikut ini... n
Opini Lampung Post 29 April 2010