Kartini dalam Bingkai MDGs

PENGHARGAAN terhadap perjuangan RA Kartini dalam mewujudkan kesetaraan gender nampaknya tereduksi manakala penghargaan tersebut sekadar diletakkan dalam ranah simbolisme melalui ragam kegiatan yang mengedepankan karnaval budaya.

Sebaliknya, penghargaan kepadanya menjadi lebih bermakna ketika roh perjuangan yang tercermin dari surat-surat yang ditujukan kepada Nyonya Abendanon dan Estelle Zeehandelaar akan kesetaraan dan emansipasi perempuan kita bumikan dalam konteks kekinian.

Salah satu indikator substansial dalam melanjutkan semangat perjuangan Kartini, penulis melihat ada pada capaian millenium development goals (MDGs) yang ditargetkan tercapai 2015.


Delapan dari tujuan MDGs yakni memberantas kemiskinan dan kelaparan; mewujudkan pendidikan dasar, meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; mengurangi angka kematian bayi; meningkatkan kesehatan ibu; memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya; menjamin pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; serta mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan.

Dari 8 tujuan tersebut, setidaknya 4 tujuan langsung berkaitan dengan perempuan dan menurut hemat penulis ke-4 tujuan tersebut masih memerlukan perhatian serius dalam perspektif kebijakan dan keberpihakan baik di tingkat nasional maupun daerah khususnya Jawa Tengah.

Pertama, meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan masih menjadi satu persoalan terlebih di tingkat lokal ketika nuansa paternalistik masih begitu kental.

Salah satu indikator yang mampu memperlihatkan tingkat pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah indeks pembangunan gender (IPG) ataupun indek pemberdayaan gender (IDG). Capaian Jawa Tengah pada 2009 memang telah mencapai target dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sebesar 64,5 untuk IPG dan 60 untuk IDG.

Tetapi sejumlah persoalan yang memperlihatkan ketidaksetaraan dan pembangunan perempuan masih nampak nyata.

Dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan misalnya, tingkat partisipasi angkatan kerja  berdasar Sakernas 2008 menunjukkan perempuan lebih rendah dibanding laki-laki, 55,24% untuk perempuan dan 81,99% untuk laki-laki.
Bidang Politik Kesetaraan perempuan menjadi semakin penting untuk mendapat perhatian ketika pada bidang politik dan pengambilan kebijakan publik posisi perempuan masih jauh dari ideal. Meski ada peningkatan kuantitas keterwakilan dalam parlemen lokal (DPRD Jawa Tengah) dari 15 % menjadi 23 %, pada lembaga di tingkat yang lebih rendah hal tersebut belum sepenuhnya berjalan.

Di tingkat desa, dari 8.570 desa/kelurahan di Jawa Tengah, tingkat keterwakilan pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya sebesar 4,66%, sebagai kepala desa sebesar 6,12%, sebagai lurah 5,74%. serta dari 567 kecamatan hanya 6,27% perempuan yang menduduki jabatan camat.

Keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga tersebut (BPD, lurah/kepala desa, dan camat) memiliki peran strategis bagi peningkatan kesejahteraan.

Berikutnya adalah mengurangi angka kematian bayi dan meningkatkan kesehatan ibu. Catatan penulis  tentang angka kematian bayi pada tahun 2009, di Jawa Tengah mencapai 9,7 per 1.000 kelahiran hidup dengan angka kematian ibu (AKI) 114 per 100.000 kelahiran hidup.

Meskipun angka tersebut lebih rendah dari AKI nasional 228 per 100.000 kelahiran, hal itu tetap memerlukan perhatian lebih intensif melihat salah satu penyebab dari AKI adalah tingginya persalinan yang dibantu oleh tenaga nonmedis, di samping infeksi dan pendarahan.

Keempat, memerangi HIV dan AIDS. Kasus HIV dan AIDS pada 2009 di Jawa Tengah tercatat 375 kasus dengan jumlah meningggal 72 orang dengan korban mayoritas perempuan.

Sejarah Kartini memperlihatkan bahwa ia adalah sosok perempuan yang proaktif mengubah nasib perempuan dengan kesempatan dan kewenangan yang sangat terbatas. kesempatan itu kini terbuka lebar dan kewenangan barangkali juga dimiliki oleh sejumlah perempuan yang mampu menghasilkan kebijakan publik. (10)

— Hj Novita Wijayanti SE MM, Ketua Komisi C DPRD Jateng

Wacana Suara Merdeka 21 April 2010