Memberdayakan Pemimpin Lokal

INDONESIA yang luas dan kaya raya alamnya ini anugerah atau malapetaka? Kalau pemerintah– dari pusat sampai daerah– tidak mampu mengatur dan mengelola, semua ini akan menjadi fitnah, beban, dan malapetaka.

Tanpa disadari, ketidakmampuan dan pesimisme ini sering muncul. Misalnya saja ketika muncul saran betapa urgensi SIN (single identity number) dengan membandingkan Malaysia atau Singapura, jawaban spontan yang muncul: Jangan bandingkan Singapura atau Malaysia yang penduduknya kecil. Ketika muncul soal kesemrawutan lalu lintas dan sampah di mana-mana, segera berkilah: Indonesia itu wilayahnya luas, penduduknya banyak, jadi jangan banding-bandingkan negara lain.



Jika kita mengambil jarak lalu memotret wajah dan perilaku bangsa ini, terutama jajaran elite politik dan birokrasinya, yang terlihat adalah mereka itu bagaikan “jago kandang”. Merasa hebat, galak, tetapi nyatanya tidak mampu menerima warisan dan amanat mengelola bangsa dan negara yang demikian kaya, melimpah sumber daya alamnya. Warisan Tanah Air yang luas ini tidak terurus dengan baik.

Bahkan, sumber alamnya dijual dengan gampangnya kepada pemodal asing. Uangnya sebagian dibagi-bagi di lingkaran elite politik dan penguasa. Indonesia tak ubahnya bagaikan objek kenduri, pemerintah bagaikan makelar atau penjual harta karun warisan para pendahulu. Dalam berbagai kunjungan ke daerah, sebut saja Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, penggundulan hutan dan pengerukan daerah pertambangan sangat tampak dari atas, terlebih lagi jika turun ke bawah.

Terbayang, berapa triliun harta kekayaan kita dikuras ke luar negeri setiap bulan namun warga sekitar tetap miskin, kesehatan buruk, pendidikan tidak maju, sementara negara terlilit utang. Dengan logika orang awam, jadi selama ini pemerintah itu memakmurkan rakyat atau lebih memikirkan dirinya, atau seenaknya menjual aset bangsa karena di-bodohin kapitalis asing? Saya sendiri bukan ekonom.

Tetapi semata menggunakan nalar awam saja. Politisi dan pemerintah itu tampaknya heboh dan sibuk, tetapi benarkah mereka produktif menciptakan surplus buat bangsa dan negara? Akan sangat menyedihkan kalau lembaga politik dan pemerintah kita ibarat pesawat terbang yang putar-putar taksi di landasan pacu, tetap mengonsumsi bahan bakar, pilot dan kru digaji, tetapi tidak naik-naik, take-off, dan terbang membawa penumpang.

Institusi politik dan birokrasi jangan sampai menjadi tempat penampungan layaknya lembaga filantropi terselubung. Atau berubah menjadi semacam katalisator dan fasilitator bagi pemburu harta karun, bukan lagi lembaga produktif yang menciptakan nilai tambah (added value) dari modal yang ada untuk memajukan bangsa. Dengan munculnya banyak partai politik (parpol) dan otonomisasi pemerintah daerah, mestinya aspirasi rakyat semakin didengar dan diperhatikan pemerintah.

Idealnya parpol adalah lembaga pejuang rakyat, bukan lapangan kerja dengan gaji tinggi namun tidak produktif. Dengan desentralisasi diharapkan jalur birokrasi semakin efektif, simpel, dan pelayanan terhadap rakyat kian membaik. Tetapi, lagi-lagi kenyataan di lapangan masih jauh dari harapan. Meski nafsu ingin melangkah dan lari tetapi kita masih terpenjara dengan seribu satu persoalan masa lalu.

Orang Jawa bilang mbulet, mondar-mandir bingung di tempat seperti pendaki gunung tersesat kehilangan peta. Bekal logistik menipis, cuaca mencekam, dan gelap kian mendekat. Kita mesti segera keluar dari suasana semrawut ini. Salah satunya dengan memberdayakan pemimpin lokal, terutama jajaran bupati dan gubernur yang proses pemilihannya sangat mahal itu.

Kalau saja para pemimpin lokal itu performed, mampu melaksanakan kewajibannya dengan baik serta memenuhi janji-janjinya sewaktu kampanye, maka “kebingungan” dan “kekisruhan” di tingkat pusat akan tertolong oleh stabilitas dan kemajuan di tingkat bawah. Untuk sementara ini memang masih sangat mengecewakan. Hanya sedikit gubernur dan bupati yang berhasil membawa perubahan dan kemajuan pascareformasi ini.

Tetapi, ke depan rakyat mesti bersikap cerdas dan tegas, jangan pilih bupati dan gubernur yang tidak meyakinkan untuk membangun daerahnya. Bayangkan saja, apa jadinya dengan masa depan bangsa ini kalau jajaran elite politik dan pemerintahnya sejak dari tingkat pusat sampai daerah tidak bermutu? Bingung dan heboh tengkar.

Maka kekayaan negara akan semakin cepat terkuras untuk gaji serta dikorup ramai-ramai dengan operator kolektif antara pemodal asing dan pemegang otoritas kekuasaan dalam negeri. Dan ini sudah lama berlangsung. Sungguh alasan yang bodoh jika negara ini jatuh miskin karena wilayahnya luas dan rakyatnya banyak. Bukankah China dan India jauh lebih luas lagi? (*)

PROF DR KOMARUDDIN HIDAYAT
Rektor UIN Syarif Hidayatullah
Opini Okezone 19 Maret 2010