03 Desember 2009

» Home » Suara Merdeka » Kesenjangan antara Desa dan Kota

Kesenjangan antara Desa dan Kota

Pembangunan kawasan terpilih itu terkait dengan tertinggalnya pembangunan di pedesaan, yang merupakan akar permasalahan
permukiman di perkotaan

PERMASALAHAN perdesaan terjadi karena adanya kesenjangan pembangunan antara desa dan kota, serta sumber daya manusia (SDM) petani/ nelayan yang mayoritas masih rendah, tingkat pelayanan infrastruktur yang rendah dan kondisi rumah yang tidak layak huni.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mendukung pemikiran Bali Ndesa Mbangun Desa yang dicanangkan Gubernur H Bibit Waluyo. Alur pikir dukungan terhadap pemikiran itu terbagi dalam empat elemen, yakni permasalahan perdesaan, pemikiran Bali Ndesa Mbangun Desa yang diwujudkan.dalam visi dan misi Jateng, pokok pikiran dalam mendukung Bali Ndesa Mbangun Desa, serta prioritas dukungan berupa program, kegiatan, dan lokasi.

Untuk menangani masalah itu, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mencoba meningkatkan aksesibilitas masyarakat perdesaan dalam rangka percepatan ekonomi kerakyatan melalui penataan ruang di kawasan perdesaan (kawasan agropolitan, kawasan terpilih pusat pengembangan desa).

Peningkatan perwujudan pembangunan fisik dan infrastruktur/ prasarana (jalan akses, jalan tani, jalan lingkungan) di perdesaan.  Lalu penanganan permasalahan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (rumah layak huni, air bersih, dan sanitasi), terutama pada simpul strategis di perdesaan.

Agar pokok pikiran itu bisa terwujud dibutuhkan prioritas berupa dukungan terhadap pengembangan pertanian/ agrobisnis di perdesaan, dukungan terhadap pengembangan pariwisata di kawasan tradisional di perdesaan, dukungan terhadap perbaikan lingkungan nelayan di perdesaan pesisir, dan dukungan penanganan perumahan/kawasan permukiman pascabencana di perdesaan.

Hasil yang diharapkan adalah masyarakat perdesaan mempunyai akses yang lebih mudah ke pusat kegiatan perekonomian, mempunyai akses yang lebih mudah untuk memanfaatkan infrastruktur guna meningkatkan produktivitasnya.
Sasarannya adalah masyarakat di perdesaan, khususnya  rumah tangga miskin di perdesaan yang tinggal dalam rumah yang layak huni. Masyarakat di perdesaan mempunyai akses yang lebih mudah/ murah untuk mendapatkan air minum dan memiliki akses sanitasi yang memadai.

Dalam pengembangan kawasan agropolitan, Dinas Cipta Karya telah melaksanakannya di Kabupaten Semarang (Kecamatan Sumowono), Kabupaten Pemalang (Watukumpul), Kabupaten Wonosobo (Kaliwiro), Kabupaten Batang (Kawasan Sorbanwali), Kabupaten Magelang (Kecamatan Sewukan), Kabupaten Purbalingga (Bungakondang), Kabupaten Karanganyar (Sutomadansih), Kabupaten Brebes (Larangan), Kabupaten Boyolali (Goasebo), dan Kabupaten Banjarnegara (Kawasan Jakabaya).
Penyeimbang Pembangunan sarana dan prasarana lokasi kawasan terpilih pusat pengembangan desa (KTP2D) merupakan proses perkembangan konsepsi penanganan perdesaan yang pernah dilaksanakan di masa lalu. Pertimbangan pembangunan kawasan terpilih itu terkait dengan permasalahan tertinggalnya pembangunan di pedesaan, yang merupakan akar permasalahan permukiman di perkotaan. Diharapkan pola itu menjadi penyeimbang pembangunan kota-desa dan bisa menjadi filter urbanisasi.

Upaya lain adalah mendorong pertumbuhan kawasan potensial perdesaan dengan konsentrasi penanganan pada fokus lokasi yang tepat. Mempererat keterikatan desa pusat dan hinterland-nya dalam suatu kawasan. Pendekatan pelaksanaan tridaya (pemberdayaan manusia, usaha dan lingkungan) dimungkinkan dapat menyentuh segala bidang.

Dari APBD Jateng tahun anggaran 2007-2009, pengembangan sarana dan prasarana lokasi KTP2D telah dilakukan di Kabupaten Brebes, Sukoharjo, Klaten, Purworejo, Grobogan, Pekalongan, Temanggung, Sragen, Kendal, Kebumen, dan Semarang. Dari APBN tahun anggaran 2009, pengembangan dilaksanakan di Kawasan Borobudur (Kabupaten Magelang), Kawasan Dieng (Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo), Infrastruktur Skala Kawasan Banjarnegara dan Infrastruktur Skala Kawasan Magelang.

Untuk penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dilaksanakan selama tiga tahun (2008-2010). Jumlah desa yang ditangani 1.296 terdiri atas 1.080 desa bantuan dan 216 desa replikasi oleh pemkab/ pemkot.

Dalam penanggulangan bencana, Dinas Cipta Karya siap membangun rumah panggung untuk evakuasi bencana banjir. Daerah-daerah sasaran untuk anggaran 2009 Provinsi Jateng adalah Kabupaten Pati, Rembang, Blora, Grobogan, Kendal, Batang, Pekalongan, Boyolali, Sukoharjo, Magelang, dan Banjarnegara.

Tujuan membangun rumah panggung, yaitu menyiapkan bantuan tempat tinggal sementara bagi korban bencana banjir, memberikan fasilitas bagi pemkab/ pemkot bangunan evakuasi dan memberikan stimulasi/percontohan untuk dikembangkan lebih lanjut oleh pemda dalam upaya penanganan korban bencana banjir.

Dinas juga menggelar prograrn pendukung penanggulangan kemiskinan daerah dengan kegiatan fasilitasi perumahan swadaya bagi rumah tangga miskin (RIM) tahun 2009. Lokasi sasarannya di Kabupaten Grobogan, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri,Magelang, Purworejo, Wonosobo, dan Pemalang. Setiap rumah tangga miskin menerima bantuan stimulasi Rp 5 juta dan belum dipotong PPn dan PPh. Selamat Hari Bakti Pekerjaan Umum Ke-64. Ayo, gotong royong nata desa, ndandani omah. (10)

— Ir HM Tamzil, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Jateng
Wacana Suara Merdeka 3 Desember 2009