Antara Sri Mulyani & Agus Martowardojo

Oleh COKI AHMAD SYAHWIER

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya menetapkan Agus Dermawan Wintarto Martowardojo sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan Dr. Sri Mulyani Indrawati. Presiden juga menetapkan Dirjen Anggaran Anny Ratnawati sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penunjukan Agus D.W. Martowardojo dan Anny Ratnawati merupakan hak prerogatif presiden dan terkesan sangat jauh intervensi politik praktis. Sebelumnya nama Agus D.W. Martowardojo telah lama disebut-sebut sebagai salah seorang kandidat pengganti Sri Mulyani Indrawati yang akan menempati tugas barunya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia di Washington DC, Amerika Serikat.


Sejak 1 Juni 2010, Dr. Sri Mulyani Indrawati akan menangani berbagai persoalan pembangunan negara-negara Asia, Amerika Latin, dan Asia Pasifik sebagai bagian dari program besar Bank Dunia. Jabatan tersebut merupakan jabatan prestisius yang kesekian kalinya diemban Sri Mulyani.

Sebelum memangku jabatan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pernah berada di jajaran pimpinan International Monetary Fund (IMF), lembaga keuangan internasional yang tersohor dan bergengsi. Nyaris tidak ada sedikit pun kebijakan, sikap, dan tindakan Mbak Ani -- demikian beliau sering disebut -- meresahkan lembaga internasional tempat dia bertugas. Berdasarkan prestasinya itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memercayai Mbak Ani sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Bersatu.

Mbak Ani sebenarnya mengawali kariernya sebagai pengajar (dosen) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI). Titik awal prestasinya adalah saat ditunjuk sebagai Direktur LPEM FE UI yang banyak menghasilkan sejumlah hasil penelitian aplikatif bagi pembangunan ekonomi di tanah air dan negara berkembang lainnya. Pemikiran-pemikiran kristis dan konstruktif terutama menyangkut bidang fiskal dan moneter terus-menerus mengalir dari Mbak Ani. Dia begitu populer di kalangan akademisi, media massa cetak dan elektronik, kalangan dunia usaha, hingga ke mancanegara. Mbak Ani sangat dikenal dengan komentar-komentarnya yang jitu terhadap isu-isu ekonomi aktual sampai akhirnya menjadi seorang menteri. Begitulah sepenggal episode seorang wanita Indonesia bereputasi internasional mengagumkan dengan predikat menteri keuangan terbaik Asia. 

Adakah kita merasa kehilangan dengan kepergian Mbak Ani? Tentu saja kita kehilangan seorang wanita cerdas yang begitu fenomenal dan sangat berpengaruh dalam perekonomian nasional selama ini. Namun, apabila dilihat dari perspektif yang lebih jauh, tugas baru Mbak Ani di Bank Dunia diharapkan akan menciptakan citra positif bagi Indonesia. Setidaknya ada apresiasi yang tinggi kepada warga Indonesia yang berprestasi mengelola manajemen ekonomi makro di negara berkembang.

Kehadiran Mbak Ani di Bank Dunia tentunya memperjelas pandangan dunia internasional bahwa Indonesia dinilai cukup berpengaruh dan mampu memainkan peran penting di kawasan Asia dan Asia Pasifik. Memang sempat ada keraguan atas kemampuan para ekonom yang berada di jajaran kementerian ekonomi beberapa waktu yang lalu. Namun, tidak demikian dalam pandangan Bank Dunia ataupun IMF. Para ekonom Indonesia dinilai cukup mumpuni  menangani permasalahan pembangunan sosial ekonomi negara-negara berkembang. Hal tersebut salah satunya ada pada diri Sri Mulyani.

Indikator ekonomi

Pencapaian indikator-indikator makroekonomi Indonesia pada periode 2004-2009 dan di pertengahan 2010 memperlihatkan tren yang semakin prospektif. Hal ini membuktikan peranan dan kiprah Mbak Ani bersama ekonom-ekonom Indonesia cukup berhasil. Lihat saja, betapa nilai tukar rupiah relatif cukup tangguh di tengah-tengah kondisi fluktuasi yang ekstrem sebagian besar mata uang negara-negara terkemuka dunia. Rupiah tetap tidak beranjak dari kisaran Rp 9.000 per dolar AS walaupun terus-menerus mendapat tekanan di pasar mata uang internasional.

Kemudian laju pertumbuhan ekonomi secara perlahan-lahan tetapi pasti terus mengalami perbaikan performa terbaiknya di level 4,2 persen-5,0 persen bersama-sama Cina dan India. Demikian pula halnya dengan laju inflasi terkendali dengan angka-angka terendah sepanjang sejarah moneter Indonesia. Sementara itu, cadangan devisa pun terus bertambah hingga mencapai 72 miliar dolar AS. Di pasar modal, kegairahan perdagangan membawa Bursa Efek Indonesia (BEI) mengukir prestasi bagus. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mampu menembus angka 2.800 tertinggi sejak awal beroperasinya BEI.

Memang patut untuk dapat dipahami kepergian Mbak Ani masih menyisakan suatu persoalan yang mengaitkannya dengan kebijakan dana talangan (bailout) terhadap Bank Century. Berdasarkan keputusan politik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), patut diduga telah terjadi berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan oleh otoritas moneter dan fiskal, serta diduga terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pihak otoritas moneter dan fiskal.

Baru-baru ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pemeriksaan dua begawan ekonomi tersebut. Bagaimana hasilnya? Tampaknya kita harus menunggu dengan arif, apa gerangan hasil kesimpulan pemeriksaan KPK nantinya. Semoga hasil KPK dapat terang-benderang sehingga tidak berpengaruh dan mengganggu tugas-tugas Menteri Keuangan yang baru, Agus D.W. Martowardojo.

Tepat

Presiden SBY dinilai tepat menunjuk Agus D.W. Martowardojo sebagai pengganti Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang baru. Duet Agus D.W. Martowardojo dan Anny Ratnawati diharapkan mampu mengelola Kementerian Keuangan dengan baik sebagaimana yang telah dirintis Sri Mulyani. Tugas Kementerian Keuangan sangat berat dan mempunyai tingkat kompleksitas yang tinggi. Sebab, Kementerian Keuangan mengemban tugas pokok sebagai motor penggerak kebijakan fiskal pemerintah. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah.

Sebagai seorang profesional di sektor perbankan nasional, Agus D.W. Martowardojo diharapkan mampu menebar budaya korporasi di sektor birokrasi. Budaya korporasi sangat lekat dengan pengawasan dan daya kompetisi melalui standardisasi operasi yang jelas. Sebagai Menteri Keuangan yang baru dinilai akan mampu mengoordinasi tugas para dirjen. Sejumlah dirjen tersebut adalah yang berhubungan dengan pendapatan negara dari sektor pajak yakni Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Sedangkan dirjen yang berhubungan dengan pendapatan dari bukan pajak adalah Dirjen Anggaran. Sementara itu, dirjen yang berhubungan dengan belanja negara dan siklus anggaran terdiri atas Dirjen Anggaran, Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Perimbangan Keuangan, dan Dirjen Kekayaan Negara.

Adapun tugas pembiayaan diemban oleh Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Pengelolaan Utang. Seluruh dirjen di Kementerian Keuangan merupakan pelaksana kebijakan fiskal pemerintah. Setingkat dengan dirjen terdapat Badan Kebijakan Fiskal dan Badan Pelatihan dan Pendidikan Keuangan yang bertugas mengelola peningkatan kemampuan sumber daya manusia Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan didampingi seorang inspektorat jenderal yang bertugas melakukan pengawasan dan sekretaris jenderal bertugas mendukung tugas-tugas Kementerian Keuangan.

Berdasarkan uraian tugas pokok Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan yang baru hendaknya konsisten dan berkomitmen terhadap beberapa hal. Pertama, memelihara integritas kebangsaan dan nasionalisme yang tinggi. Kedua, membangun manajerial kepemimpinan yang profesional. Ketiga, memecahkan persoalan sektor riil dengan efektif. Keempat, melakukan koordinasi sektor fiskal dengan sektor moneter dalam hal ini dengan Bank Indonesia. Kelima, memelihara etika dan moralitas serta menghindari masalah perdata dan pidana. Keenam, meneruskan reformasi birokrasi di sektor fiskal. Ketujuh, membangun reputasi dalam meraih prestasi internasional. Kedelapan, menghindari intrik-intrik politik praktis.

Pengendalian internal

Menteri Keuangan yang baru juga diharapkan dapat mengedepankan faktor pengawasan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diterapkan pengawasan yang berdasarkan paradigma pemenuhan standar prinsip pengendalian internal. Paradigma tersebut mempunyai lima prinsip pengendalian internal, yakni control environment meliputi risk assessment, control activity, dan information and communication yang selanjutnya menjadi dasar bagi pelaksanaan monitoring. Tujuan yang akan dicapai adalah operasional institusi yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya, serta kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan perundang-undangan.

Pengendalian internal diharapkan akan menjadikan pegawai Kementerian Keuangan tidak berpaling dari kebenaran hati nuraninya dan tidak mencederai kepercayaan dan harapan masyarakat. Selamat bertugas Pak Agus sebagai Menteri Keuangan yang baru. Semoga Kementerian Keuangan mampu memenuhi kebutuhan bangsa dan negara saat ini maupun di masa akan datang. Semoga! ***

Penulis, ekonom IM Telkom, ISEI Bandung, Kadin Jawa Barat, dan DPE Kota Bandung.
opini pikiran rakyat 21 mei 2010