12 April 2010

» Home » Kompas » Tantangan Diplomatik RI-China

Tantangan Diplomatik RI-China

Banyak yang telah dialami dalam hubungan diplomatik antara China dan Indonesia selama 60 tahun ini. Tentu saja terdapat pasang surut dalam hubungan tersebut. Namun, tantangan-tantangan dalam hubungan diplomatik selama ini dapat diatasi dan hubungan Indonesia-China kini cukup dewasa untuk bisa menghadapi tantangan besar pada masa mendatang.
Tantangan itu dapat terjadi karena intensitas hubungan meningkat atau karena perubahan-perubahan di kawasan dan di dunia yang fundamental dan cepat.
Jelas bahwa hubungan dan kerja sama di bidang ekonomi telah sangat meningkat. Perdagangan bilateral sudah melebihi 30 miliar dollar AS dan akan meningkat terus, terutama setelah Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) berlaku pada awal tahun. Di Indonesia memang banyak yang dipertanyakan mengenai pelaksanaan ACFTA, tetapi akhirnya dengan bantuan pemerintah dan perusahaan besar (asal diberi insentif), usaha kecil dan menengah (UKM) pun sebenarnya dapat diharapkan bisa bersaing dengan impor dari China.



Masalah hakiki adalah bagaimana kita bisa menurunkan ongkos tinggi berusaha di Indonesia, antara lain, yang perlu segera diatasi adalah hambatan infrastruktur dan birokrasi, hukum dan pengadilan, serta upah buruh yang memadai.
Investasi bisa diharapkan akan mengalir dari China asalkan kita mau membuka diri dan mempersiapkan kebijakan yang tepat dan menguntungkan kedua pihak. Kemampuan kita untuk melakukan investasi ke China penting pula. Untuk dapat menerima dan melakukan investasi, di kedua negara diperlukan adanya badan konsultasi yang dapat membantu para investor kedua negara untuk lebih mengerti mengenai peraturan dan kebijakan masing-masing. Dengan cara ini pula dapat dijembatani kesulitan mencari partner yang baik, cara-cara mengatasi birokrasi yang dirasakan menghambat, terutama masalah-masalah di pengadilan, khususnya menghadapi masalah buruh yang sering kali membingungkan.
Investor dari China perlu mendapat bimbingan untuk dapat menempatkan diri dan menerapkan tata cara dagang yang baik agar tidak menimbulkan reaksi besar seperti yang dialami investor Jepang pada 1970-an. Bimbingan yang sama juga diperlukan wiraswasta kita di China, terutama dari kalangan UKM. Untuk itu, hubungan antar-kamar dagang perlu ditingkatkan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.
Dialog politik
Dalam bidang politik harus diselenggarakan dialog dan percakapan politik teratur, terutama menyangkut hal- hal strategis, di mulai di tingkat para menteri dan dilanjutkan pada tingkatan di bawah itu. KTT pun secara berkala harus dilakukan, langsung atau bersamaan dengan KTT badan-badan regional. Demikian pula opini publik harus dapat mengerti arti strategis dari hubungan bilateral ini.
Pengetahuan di bidang perkembangan dalam negeri masing-masing sangat penting, di bidang politik, ekonomi, budaya, kemasyarakatan, dan bahkan di bidang militer. Pengetahuan yang mendalam ini diperlukan agar masing-masing pihak dapat membuat penilaian yang tepat mengenai perkembangan pihak lain. Pengetahuan kita mengenai China sudah jauh tertinggal, berhubung selama 23 tahun kita tak punya hubungan diplomatik. Dalam hubungan ini kita perlu lebih banyak mengirimkan mahasiswa/siswa ke China. Untuk itu, keahlian bahasa China sangat penting, dan pendirian enam cabang Confusius Institute sangat terpuji.
Di bidang militer, kerja sama harus bertahap dan bertingkat karena baru dimulai dan prasangka-prasangka lama belum hilang sama sekali. Upaya ini perlu dimulai dengan CBMs (confidence building measures) atau tindakan-tindakan bersama untuk menciptakan saling percaya, seperti kunjungan para perwira, tukar- menukar siswa antar-akademi militer, hadir pada latihan-latihan perang, melakukan latihan-latihan bersama, saling mengunjungi antar-armada laut, serta melakukan tukar-menukar secara teratur penilaian strategis kawasan dan sebagainya.
Dalam hubungan dan kerja sama di Asia Timur dan Asia Pasifik perlu secara terus- menerus dilakukan tukar-menukar pandangan dan kebijakan demi kepentingan kerja sama kawasan yang bersangkutan, misalnya dalam soal dualisme antara ASEAN Plus Three (APT) dan East Asia Summit (EAS), jelas harus diambil putusan bersama agar bisa mendorong kerja sama regional secara efektif di kawasan.
Dalam hubungan ini sebaiknya APT diarahkan untuk kerja sama fungsional karena forum ini lebih kecil dan efektif serta telah 10 tahun lebih bekerja sama, tetapi dapat dibuka untuk anggota EAS lainnya bila dibutuhkan dan disetujui bersama. Adapun EAS merupakan forum dialog tentang masalah-masalah strategis melalui KTT dan tidak akan mempunyai lembaga-lembaga di bawahnya. AS dan Rusia dapat diundang pula ke dalamnya.
Akhirnya, bidang budaya (pendidikan dan ilmu pengetahuan) jangan sampai terabaikan karena penting menyelami nilai-nilai dan karakter bangsa, yang perlu bila kerja sama dan hubungan menjadi semakin erat. Ilmu pengetahuan dan pendidikan merupakan alat-alat dan sarana- sarana yang penting untuk menciptakan kader-kader untuk masa depan yang akan melakukan kerja sama ini. Indonesia dan China sama-sama membutuhkannya.
Jusuf Wanandi Wakil Ketua Dewan Penyantun Yayasan CSIS

Opini Kompas 13 April 2010