21 Maret 2010

» Home » Media Indonesia » Menyiasati Pengangguran Bergelar

Menyiasati Pengangguran Bergelar

Jumlah penganggur terdidik di Indonesia setiap tahun terus bertambah, seiring dengan diwisudanya sarjana baru lulusan berbagai perguruan tinggi (PT). Para sarjana pengangguran itu tidak hanya lulusan terbaik PT swasta, tetapi juga PT negeri kenamaan.

Data Biro Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah sarjana (S-1) pada Februari 2007 sebanyak 409.900 orang. Setahun kemudian, tepatnya Februari 2008 jumlah pengangguran terdidik bertambah 216.300 orang atau sekitar 626.200 orang. Jika setiap tahun jumlah kenaikan rata-rata 216.300, pada Februari 2012 terdapat lebih dari 1 juta pengangguran terdidik. Belum ditambah pengangguran lulusan diploma (D-1, D-2, D-3) terus meningkat. Dalam rentang waktu 2007-2010 saja tercatat peningkatan sebanyak 519.900 orang atau naik sekitar 57%.



Sarjana yang menganggur itu sebagian besar berasal dari jurusan sosial nonkependidikan, agama, dan sebagian lagi jurusan eksak (MIPA). Dari jurusan eksak dan teknik hanya sedikit menyumbang jumlah pengangguran. Itu karena sebagian besar jurusan eksak dan teknik sudah terserap di berbagai industri dan perusahaan BUMN. Fenomena meningkatnya jumlah pengangguran terdidik menimbulkan keprihatinan kita bersama. Selain menunjukkan adanya ketimpangan (mismatch), itu memperlihatkan kegagalan pemerintah dalam menciptakan sistem pendidikan bagi rakyatnya.

Jika dikaji dari perspektif sosiologi, meningkatnya pengangguran terdidik jelas membahayakan. Para penganggur itu sangat rentan melakukan tindak kriminalitas. Bahkan dengan kemampuan intelektual yang dimiliki, para sarjana pengangguran itu bisa menciptakan kejahatan baik di dunia nyata maupun dunia maya (internet). Seperti pembobolan bank melalui situsnya, menyebar virus komputer yang mematikan, sampai mengacak-acak data kependudukan.

Meledaknya jumlah pengangguran terdidik jauh hari sudah diramalkan pakar pendidikan Ivan Illich (1972). Menurutnya, akan tiba masa pendidikan menjadi tidak berguna dihadapkan dengan kehidupan nyata. Padahal pendidikan sudah terlalu banyak menyerap biaya, tetapi hasilnya kurang optimal. Bahkan, hanya menghasilkan para pemalas yang tidak terampil, yang mengincar pekerjaan formal dan ringan.

Ubah paradigma

Guna menekan kenaikan jumlah pengangguran terdidik, tidak ada pilihan bagi perguruan tinggi (PT) dan dunia pendidikan untuk mengubah paradigma. Jika semula lebih menekankan pada aspek kecerdasan konseptual (kognitif), kini harus dibarengi penanaman jiwa kewirausahaan (entrepreneurship). Pasalnya, berbagai penelitian menunjukkan keberhasilan mahasiswa bukan ditentukan kepandaian yang dipunyai, tetapi oleh faktor lainnya yang sangat penting. Singkatnya, tingkat kecerdasan hanya menyumbang sekitar 20%-30%, sementara jiwa kewirausahaan yang didukung kecerdasan sosial justru menyumbang 80% keberhasilan anak di kemudian hari.

Istilah kewirausahaan atau entrepreneurship, tulis Pinchot (1988), merupakan kemampuan untuk menginternalisasikan bakat rekayasa dan peluang yang ada. Seorang entrepreneur akan berani mengambil risiko, inovatif, kreatif, pantang menyerah, dan mampu menyiasati peluang secara tepat. Lebih dari itu, jiwa dan semangat kewirausahaan juga sangat urgen dalam menentukan kemajuan perekonomian suatu negara. Bukan hanya ketepatan prediksi dan analisis yang tepat, melainkan juga merangsang terjadinya invensi dan inovasi penemuan-penemuan baru yang lebih efektif bagi pertumbuhan ekonomi. Lantas, bagaimana strategi menanamkan jiwa kewirausahaan itu?

Dalam pandangan Husaini Usman (2008), jiwa kewirausahaan sangat efektif jika ditanamkan melalui bangku pendidikan. Hanya, proses penanamannya harus dilakukan secara holistik atau melibatkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mata kuliah kewirausahaan seyogianya diberikan dengan porsi lebih banyak dan dominan jika dibandingkan dengan mata kuliah lainnya yang berorientasi pada kecerdasan kognitif.

Agar mahasiswa tidak bosan, pelajaran kewirausahaan harus dikemas secara menarik, sistematis, dan disesuaikan dengan tingkatan usia anak didik, serta dalam kondisi menyenangkan. Sebagai praktiknya, pihak kampus perlu mengundang para pelaku bisnis yang sukses. Mereka diminta menerangkan atau menceritakan perjalanan hidup, dan bagaimana kiat-kiat agar usaha bisa sukses. Kisah hidup itu paling tidak akan merangsang para mahasiswa untuk meneladaninya.

Jika memungkinkan, pihak kampus perlu memperbanyak pendirian usaha nyata. Misalnya gerai penjual makanan, simpan pinjam, jasa tiket transportasi, perbankan, kursus bahasa asing, dan sebagainya. Selanjutnya, secara bergantian para mahasiswa mendapat tugas berpraksis di situ, dengan target-target yang telah ditentukan. Kegiatan ini selain sebagai proses magang kerja, juga akan memperkenalkan mahasiswa pada kondisi usaha riil.

Menyiasati peluang

Fenomena ketimpangan lulusan PT dengan dunia kerja harus disikapi dengan jeli, kreatif, pantang menyerah dan penuh kearifan. Entah dari calon mahasiswa, orang tua, pengelola PT, entah pemerintah sebagai stakeholder pendidikan. Bagi mahasiswa, sejak awal memasuki PT harus disiapkan mental bahwa kuliah bukan segala-galanya. Persiapan mental itu selanjutnya dibarengi sikap membuka diri, cerdas menyiasati peluang, dan kreatif mencari ilmu-ilmu praktis yang berguna untuk kehidupan kelak. Benar kuliah tidak boleh ditinggalkan, tetapi tidak ada salahnya jika mereka juga mengikuti berbagai training; semisal training sumber daya manusia (SDM), peningkatan kemampuan finansial dan jiwa kewirausahaan.

Mengikuti berbagai pelatihan bagi mahasiswa menjadi penting sebab fakta di dunia kerja menunjukkan tidak semua lulusan PT siap kerja. Hasil studi Blau dan Duncan (1967) di Amerika Serikat, Mark Blaug (1974) di Inggris, dan Cummings (1980) di Indonesia menunjukkan kecenderungan bahwa tidak semua lulusan PT siap dipekerjakan. Banyak dunia industri yang mengeluh lantaran harus melakukan pelatihan bagi lulusan PT dalam waktu yang lama sebelum dipekerjakan.

Selain giat mengikuti berbagai pelatihan, para mahasiswa juga harus membekali diri dengan berbagai keterampilan. Misalnya keterampilan bahasa asing, komputer, keahlian berkomunikasi, jaringan kerja (networks), dan sebagainya. Bagi mereka yang gemar menulis, tidak ada salahnya jika skill itu digunakan untuk menambah penghasilan sembari menerapkan teori-teori yang didapat dari bangku kuliah. Singkatnya, ketika masih kuliah, para mahasiswa harus 'prihatin', kritis, dan kreatif.

Setelah lulus, kata Ono Suparno (2010), para sarjana--dengan berbekal keahliannya--dituntut tidak sekedar menjadi entrepreneurship biasa. Tidak hanya tidak sebanding dengan tingkat kapabilitas dan skill yang dimiliki, seorang entrepreneurship biasa hanya memiliki kemampuan menjual sebuah produk dengan mendapat keuntungan sedikit. Para sarjana itu mestinya menjadi seorang entrepreneurship berbasis teknologi atau technopreneurship, yang mampu menciptakan produk bernilai tambah hasil dengan bantuan teknologi. Technopreneurship juga akan menjadi salah satu kunci penciptaan knowledge-based economy, yang akan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi pengangguran.

Agar sukses menjadi seorang technopreneurship, para sarjana perlu memperhatikan dua konsep penting. Pertama, menjamin bahwa teknologi yang diterapkan atau dibuat bekerja dalam lingkungan target. Dengan menetapkan target, kerja yang dilakukan akan terarah efektif dan efisien. Ketepatan dan kecepatan dalam alokasi waktu itu, sangat menentukan keberhasilan seorang technopreneurship. Kedua, teknologi tersebut dapat dijual dengan menghasilkan keuntungan. Artinya, orientasi penciptaan sebuah teknologi sebisa mungkin diarahkan pada keuntungan berlipat, dengan terlebih dahulu meningkatkan nilai jual.

Di sisi lain, pemerintah sebagai pemegang kebijakan (policy maker) harus menyambut baik dan mendukung para sarjana yang menjadi technopreneurship. Dukungan itu amat penting, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam pengentasan pengangguran. Bentuk dukungan pemerintah misalnya dengan mempermudah prosedur pengurusan hak paten. Selama ini proses pengajuan hak paten sangat rumit dan terkesan dipersulit sehingga sedikit perguruan tinggi (PT) yang mengajukan permohonan hak paten. Pada 2000-2005 misalnya, hanya ada sekitar 201 pengajuan hak paten dari perguruan tinggi. Padahal, hak paten merupakan kunci kesuksesan utama sebagai technopreneurship. Dengan penggunaan hak paten, penelitian di perguruan tinggi juga bisa terdorong, dan alih teknologi serta investasi bisa terangsang lebih besar lagi.

Oleh Agus Wibowo Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
Opini Media Indonesia 22 Maret 2010