Koalisi Pasca-Kongres Partai Demokrat

Terpilihnya Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dipandang sebagai momentum perubahan kepemimpinan partai di Indonesia.

Mampukah Anas mewarnai pola interaksi baru partai-partai koalisi setelah terbentuknya Sekretariat Gabungan? Tidak bisa dipungkiri bahwa partai-partai koalisi pendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkepentingan atas munculnya kepemimpinan baru dalam PD. Persoalannya, selama ini parpol koalisi tidak mudah berkomunikasi dengan Hadi Utomo, mantan Ketua Umum PD, yang tidak begitu jelas peranannya di balik bayang-bayang kebesaran SBY.


Apalagi sebagai pemimpin partai terbesar, Hadi Utomo jarang sekali tampil secara publik dan mengemukakan pikirannya tentang isu-isu strategis bangsa kita. Karena itu, wajar jika parpol-parpol koalisi, Golkar, PKS, PAN, PKB, dan PPP berharap agar Anas selaku Ketua Umum baru PD dapat membangun pola interaksi baru yang memungkinkan kerja sama mereka berdampak positif pada efektivitas pemerintahan hasil Pemilu 2009. Harapan itu tentu bertambah besar terkait terbentuknya Sekretariat Gabungan Parpol Koalisi di bawah kendali Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie selaku ketua harian.

Sekadar Juru Bicara?

Sebagai Ketua Umum partai termuda di antara parpol-parpol koalisi memang tidak mudah bagi Anas untuk menata ulang pola interaksi dalam Setgab Koalisi yang baru saja dibentuk SBY. Apalagi kendali formal koalisi berada di tangan Aburizal Bakrie, pemimpin partai terbesar kedua, yang manuver-manuver politiknya sering menjadi acuan parpol-parpol lain di DPR.

Namun, rekam jejaknya sebagai mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) serta sosok personalnya yang santun dan low profile barangkali bisa menjadi modal utama Anas sebagai komunikator antara Presiden SBY dengan parpol-parpol koalisi. Hanya, Anas bisa terperangkap sekadar sebagai ”juru bicara” bagi SBY jika dia tidak memiliki platform politik yang jelas dalam membangun format interaksi baru di antara parpol-parpol yang tergabung dalam Setgab Koalisi.

Barangkali inilah salah satu tantangan eksternal yang bakal dihadapi Anas pascaterpilih sebagai Ketua Umum PD. Yakni membentuk kepemimpinan partai yang memungkinkan dia benar-benar dipercaya sebagai tangan kanan SBY dalam mengendalikan syahwat kekuasaan parpol-parpol koalisi. Hanya dengan cara itu barangkali Anas bisa menjadi dirinya sendiri dan tidak sekadar bayang-bayang kebesaran sosok Presiden SBY.

”Deal” Tingkat Tinggi

Kehadiran Setgab Koalisi sendiri harus dibaca sebagai produk ”deal politik” tingkat tinggi antara Presiden SBY dan mantan Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie. Di satu pihak SBY berkepentingan untuk menyelamatkan pemerintahannya tanpa ”gangguan politik” DPR hingga Pemilu 2014. Sedangkan di pihak lain, Aburizal juga berkepentingan agar berbagai kasus yang dialaminya sebagai pemilik usaha kelompok Bakrie tidak menjadi sasaran tembak pemerintah lewat proses peradilan.

Seperti diketahui, semburan lumpur panas Lapindo yang tak kunjung berakhir di Sidoardjo, Jawa Timur, dan dugaan pengemplangan pajak oleh kelompok usaha Bakrie adalah dua di antara kasus-kasus yang menyulitkan hubungan Bakrie dengan pemerintah. Karena itu, melalui posisinya sebagai ketua harian Setgab Koalisi, Aburizal tentu berharap tidak hanya memperoleh kompensasi berupa penghentian kasusnya, melainkan juga akan berusaha mencari celah untuk mengontrol Pemerintahan SBY.

Barangkali di sinilah tantangan besar yang bakal dihadapi Anas dalam konteks Setgab Koalisi. Sebagai Ketua Umum partai pemenang Pemilu 2009, Anas tidak memiliki otoritas dalam Setgab Koalisi karena posisi pimpinan tertinggi koalisi dipegang langsung Presiden SBY. Dalam kaitan ini mungkin tak banyak yang bisa diperankan oleh mantan anggota KPU ini kecuali turut terperangkap untuk menyelamatkan deal politik yang telah disepakati SBY dan Aburizal Bakrie.

Transaksi Politik
opini okezone 27 mei 2010