Carilah Jalan Keluar Bermartabat

AKHIR-akhir ini masyarakat, termasuk saya, dibuat bingung. Mengapa bingung? Karena pergunjingan yang sangat intensif di media massa dengan topik utama pertentangan dua lembaga penting di negara kita, yaitu Kepolisian RI (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mengapa keduanya penting? Karena mereka adalah garda utama penegakan hukum di negara kita di antara perangkat penegakan hukum lain.Kedua lembaga ini bagi saya sangat penting dan mestinya saling mendukung satu sama lain alias wajib bersinergi. Sebagai masyarakat biasa kita mengerti bahwa kepolisian memiliki tugas untuk menjaga keamanan negara di dalam negeri kita. Keamanan memiliki aspek yang sangat luas mulai dari agar lalu lintas di jalan berjalan dengan baik hingga ketenteraman seluruh warga Indonesia.

Termasuk di dalam cakupan kerjanya pemberantasan korupsi. Ketentuan hukum telah ditetapkan di negara kita, dari Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pemerintah hingga peraturan daerah. Dalam ketentuan-ketentuan tersebut terdapat beberapa pasal yang memuat hukuman, jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara. Polisi senantiasa bertugas untuk turut menjaga agar semua ketentuan tersebut tidak dilanggar.

Jika terjadi pelanggaran dan diketahui, maka polisi dapat melakukan penindakan sesuai ketentuan perundangan yang mengaturnya. Namun pengalaman selama kita bernegara, kita juga menghadapi musuh yang besar yang terkait dengan penegakan hukum yang ternyata merugikan negara dalam arti yang luas. Pelanggaran tersebut disebut korupsi. Menurut logika, karena tindakan ini langsung terkait dengan perekonomian negara, tentulah memiliki dampak luas. Pengalaman menunjukkan bahwa akibat dari korupsi perekonomian negara menjadi tumbuh lamban, bahkan negatif.

Karena sedemikian pentingnya melawan dan memberantas korupsi ini di negara kita dibentuklah komisi khusus yang disebut sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Jika mengacu kepada pengertian ini, KPK jelas hanya bekerja pada ranah yang lebih terfokus jika dibandingkan dengan Polri, tapi KPK juga sama pentingnya dengan kepolisian. Tapi kita bisa membayangkan apa yang terjadi jika lembaga kepolisian menjadi lembaga yang tidak dipercaya oleh masyarakat. Sulit tentunya kita mengatur jalannya negara kita ini.

Masalahnya sekarang, jika terjadi pertentangan satu sama lain pasti membuat kita rakyat Indonesia menjadi gelisah dan bingung. Kebingungan ini tentu membuat suasana menjadi tidak kondusif. Apalagi jika sampai terjadi perpecahan di masyarakat. Ini tentu sangat merugikan. Kita selalu bersitegang dengan polemik yang terus berkembang dan ini telah membuat kita rugi karena masyarakat menjadi tidak produktif dan terseret pada sikap menentang dan mendukung masing-masing pihak. Padahal, untuk bekerja diperlukan ketenangan. Dalam bahasa lain: kestabilan.

Jika kita melihat pengertian yang sederhana ini, kedua lembaga tersebut jelas sangat dibutuhkan untuk perjalanan suatu negara. Keduanya harus kita jaga martabatnya. Keduanya harus kita buat menjadi lembaga yang terhormat tanpa perlu mendewa-dewakannya. Dengan demikian tentu keduanya wajib menjaga dan menghormati satu sama lain. Semua pertentangan tentu harus dicari jalan keluarnya secara bermartabat, tanpa harus merendahkan satu sama lain. Sehubungan dengan hal itu, kita berharap tidak ada pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja mempermainkan kita dengan mempertentangkan dua lembaga penting milik negara ini.

Kita yakini bahwa masyarakat Indonesia menginginkan semua rambu-rambu hukum dapat berjalan baik dan membawa ketenteraman bagi masyarakat. Hanya dengan ketenteraman inilah kita dapat bekerja dengan baik dan produktif menjadi bangsa yang berdaya saing. Rakyat tentu menginginkan "pertentangan" keduanya dapat diselesaikan dengan baik dan keduanya menjadi lembaga yang bermartabat.(*)

DJOKO SANTOSO
Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB)

Opini Okezone 16 November 2009