Basis growth potential RI Potensi pertumbuhan ditentukan oleh reformasi birokrasi, SDM, dan teknologi

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono tampaknya menginginkan peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga 5 tahun mendatang benar-benar terjadi.

Besarnya semangat itu ditandai dengan pembahasan program pembangunan pada acara National Summit atau rembuk nasional pada akhir Oktober lalu. Bahkan ditargetkan pertumbuhan ekonomi mampu tembus pada angka 7%.


Beberapa pertemuan penting pembahasan permasalahan ekonomi itu, memunculkan ide dan gagasan pembenahan ekonomi, utamanya program pengembangan dan peningkatan kualitas sektor riil.

Untuk itu, pembenahan infrastruktur sebagai penunjang laju perekonomian berbasis usaha kecil menengah merupakan tahap awal yang menjadi salah satu prioritas. Kini rakyat tinggal menunggu sejauh mana kebijakan ekonomi pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan di berbagai bidang kehidupan.

Bagi rakyat awam, kesejahteraan bukan konsep abstrak, tetapi kondisi nyata yang langsung menyangkut kehidupan mereka sehari-hari. Apabila diperas, kesejahteraan yang mereka tuntut ditentukan oleh terciptanya dua kondisi mendasar.

Pertama, keinginan agar biaya kebutuhan hidup tetap stabil, khususnya untuk kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.

Kedua, keinginan adanya penghasilan yang bisa diandalkan untuk menghidupi keluarga-nya secara layak dan dengan harapan penghasilan itu meningkat dari waktu ke waktu.

Keinginan itu tampaknya sederhana, tetapi rumit untuk direalisasikan, karenanya, membutuhkan kerja keras. Lantas bagaimana usaha dan konsep merealisasi keinginan mendasar rakyat dalam skala nasional?

Pemenuhan kesejahteraan rakyat tak seperti membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan keseriusan, kematangan konsep, kehati-hatian pengambilan keputusan dan kejelian penyelesaian permasalahan.

Potensi pertumbuhan (growth potential) dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai 'batas atas' pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam jangka panjang. Sebuah negara akan terjamin kemakmuran rakyatnya manakala pemenuhan batas atas pertumbuhan ekonomi ini dicapai.

Hal-hal yang menentukan potensi pertumbuhan suatu negara adalah: pertama, reformasi birokrasi. Kondisi institusi-institusi pemerintahan kita memang perlahan mulai membaik dengan beragam peningkatan kinerja pada pemerintahan Yudhoyono 5 tahun terakhir. Namun, lemahnya kinerja birokrasi saat ini diakui masih menjadi faktor utama penghambat pertumbuhan ekonomi dan pembenahan sektoral bidang-bidang lain.

Reformasi birokrasi harus diprioritaskan. Kedisiplinan, tanggung jawab, kejujuran dan motivasi meraih prestasi menjadi faktor menentu jalannya reformasi birokrasi.

Kedua, peningkatan sumber daya manusia (SDM). Peningkatan mutu SDM menyangkut dua segi pokok: pendidikan dan kesehatan. Kedua bidang ini harus merepresentasi pembaruan mendasar. Berlimpahnya sumber daya alam bisa menjadi berkah atau musibah, tergantung bagaimana kita mengelolanya.

Strategi yang jelas untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu dibakukan. Oleh karena itu, suatu strategi teknologi adalah kunci kemajuan bangsa. Dengan demikian, sebuah strategi teknologi perlu disusun.

Ketiga, kemampuan teknologi. Hingga saat ini Indonesia masih membutuhkan pencanggihan teknologi dalam berbagai sektor. Basis ekonomi rakyat, seperti pertanian, perkebunan dan pelbagai sektor penggarapan lahan sudah saatnya diproses lebih efektif dan efisien melalui bantuan teknologi lebih maju.

Faktor-faktor inilah penentu pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia lebih maju pada 25 tahun mendatang. Langkah itu harus dimulai sekarang karena hasilnya baru dapat dipetik satu dasawarsa kemudian. Peningkatan mutu pendidikan, misalnya, baru mempunyai dampak pada potensi pertumbuhan satu generasi kemudian. Keseriusan pemerintahan Yudhoyono dan Boediono dalam memancang growth potential akan menjadi akar bagi kemakmuran Indonesia satu hingga dua generasi selanjutnya.

Prioritas program

Growth potential sebagai acuan skala makro jangka panjang akan dapat dicapai jika diimbangi dengan pelbagai upaya konkret dalam program kebijakan. Urgensi stabilitas ekonomi menuntut agar pertumbuhan ekonomi terjadi segera dan dapat membuka lapangan kerja baru untuk mengentaskan penduduk miskin dalam jumlah yang berarti. Ini mengharuskan adanya langkah-langkah ekstra, di samping semua langkah di atas.

Alternatif solusi program riil kebijakan yang dapat dilakukan antara lain: pertama, kebijakan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang komprehensif dan realistis, tidak hanya terpaku pada masalah kekurangan dana seperti yang sering kita dengar. Pemberian insentif dari pemerintah sebagai suntikan untuk pengembangan kemajuan UKM bukan sekadar membutuhkan penambahan, melainkan juga fokus kepada target sasaran yang tepat sehingga pengelolaan dana tidak terbuang sia-sia. Selain itu, jaminan fasilitas (infrastruktur) untuk aktivitas mereka harus diprioritaskan pula.

Kedua, diupayakan pelaksanaan pelatihan berbasis peningkatan peluang tenaga kerja untuk mengisi lowongan kerja yang tersedia, sekaligus pembekalan kemampuan kreatif dalam mendirikan usaha-usaha baru. Tingkat kreativitas masyarakat, utamanya usia produktif kalangan muda menjadi faktor penting penambahan tenaga kerja yang berarti pula pengurangan angka pengangguran.

Ketiga, pembenahan mendasar terhadap pengelolaan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang dikirim ke luar negeri. Pelbagai aspek manajerial dan penataan pengelolaan TKI, utamanya jaminan keamanan mereka masih belum berjalan baik.

Di satu sisi, pemberangkatan TKI ke luar negeri memunculkan sisi gelap penyalahgunaan institusi. Maraknya institusi PJTKI tak diimbangi oleh pengelolaan manajemen profesional. Akibatnya, penyaluran TKI masih banyak melalui jalur ilegal. Pada saat bersamaan, TKI yang telah berada di negara lain banyak yang mendapatkan perlakuan tidak manusiawi. Ini penting diprioritaskan mengingat tak sedikit masyarakat kita lebih memilih menjadi TKI.

Keempat, gerakan pengentasan kemiskinan dengan strategi yang jelas dan penyusunan serta pelaksanaannya melibatkan semua stakeholder penting, termasuk departemen, pemerintah daerah, dunia usaha, kelompok masyarakat, dan pentingnya kaum miskin itu sendiri. Selain upaya pemberian bantuan langsung tunai, diupayakan penggalakan peningkatan kualitas UKM seperti telah dijelaskan.

Baik growth potential maupun prioritas program tersebut menjadi bagian penting dari agenda peningkatan pertumbuhan ekonomi KIB II.

Peningkatan kesejahteraan memang telah mengalami perbaikan di berbagai sektor ekonomi, baik UKM, sektor industri maupun skala ekonomi makro. Namun masih banyak 'pekerjaan rumah' yang membutuhkan sentuhan tangan dingin kebijakan berbasis kesejahteraan rakyat.

Apa pun formula yang kini dilakukan oleh tim ekonomi Yudhoyono, mesti dilihat sebagai ikhtiar menjawab kompleksitas persoalan kebangsaan.

Oleh Poempida Hidayatulloh
Wakil Ketua Komite Tetap Kadin Indonesia
Opini Bisnis Indonesia-Kamis, 12/11/2009