Panas Dingin Politik Anas

Orang muda kerap kali muncul sebagai hal tak terduga. Tidak hanya dalam olahraga, kesenian, ilmu pengetahuan, tapi juga politik.


Siapa menduga ketika seorang politikus muda, 41 tahun, Anas Urbaningrum, terpilih sebagai Ketua Umum partai politik terbesar di negeri ini? Siapa menduga, sosok yang cool, humble, halus tutur kata dan tidak haus media exposure itu, berhasil meraih sebuah posisi politik yang belakangan hari seperti identik dengan kampanye atau public amplifying dari profil kandidat secara besar-besaran? Sukses seorang Anas ternyata juga memberikan bukti bekerjanya beberapa ideal yang belakangan seperti dinafikan atau diremehkan dalam kehidupan politik kita belakangan ini. Pertama, kemenangan ini menunjukkan bukan hanya gejala, tapi kecenderungan yang kuat pada kesadaran akan penting dan vitalnya integritas dalam suksesi politik di negeri ini.

Masa saat massa dapat ditipu oleh uang dan janji palsu kini berakhir sudah. Dunia politik yang kian dewasa kini membutuhkan figur yang berintegritas: jujur, bersih, rendah hati, tough, cerdas, humanitarian, modern dan kolaboratif. Semua kriterium yang tak dapat disulap dalam jargon, slogan atau retorika murahan. Tapi pemahaman yang bermula dari pengetahuan, dari bukti atau realitas yang diwujudkan. Kampanye mediatik, sekuat apa pun, takkan mampu membuktikan apakah seseorang itu jujur, rendah hati, atau bersih dari korupsi misalnya.

Hal kedua dari sukses Anas juga merepresentasi kecenderungan preferensi publik bukan lagi sekadar pada tampilan fisik tokoh yang ditampilkan.Namun pada kekuatan gagasan atau visi yang diajukan. Begitu pun proses kemenangan itu juga membuktikan hal terakhir: penolakan publik terhadap model kampanye yang konfliktual. Yakni model yang diperlihatkan secara mencolok lewat cara-cara berkampanye yang menonjolkan kelebihan atau kemampuan diri seraya memojokkan atau melemahkan kemampuan lawan-lawannya.

Dilema SBY

Namun persoalan atau tantangan terbesar yang dihadapi Anas saat ini, bukanlah pada bagaimana ia membangun tradisi politik baru yang elegan dan penuh integritas secara nasional. Namun lebih pada bagaimana mempertahankan hal itu semua di dalam partainya sendiri, Partai Demokrat (PD). Karena secara internal, ia lebih tidak harus berhadapan dengan konstituennya, namun justru pada tokoh sentral di dalam partainya, sang ketua Dewan Pembina, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kemenangan Anas mau tidak mau menciptakan dilema tersendiri bagi SBY.

Sebagaimana diketahui umum, SBY sesungguhnya secara halus sudah menunjukkan pilihannya pada salah satu kandidat, Andi Mallarangeng. Sebuah pilihan yang tidak tanpa alasan. Pertama, karena Andi memiliki latar politik dan intelektual yang cocok dengan dirinya (SBY): senang dengan pencitraan, pendidikan yang American-oriented, dan fasih dalam retorika serta wacana. Kedua, sebagai bawahan Andi adalah tipe “yes-man” dengan loyalitas tinggi. Di berbagai kesempatan, Andi selalu mengidentifikasi diri sebagai “SBY yang lain”. Tak perlu diragukan lagi, Andi akan menjadi pelanjut “ideologi” atau filosofi berpolitik SBY.

Ketiga, tentu saja, enam tahun kedekatan mereka di Istana menjadi faktor yang sangat kuat di balik pilihan itu. Terakhir, walau tak banyak terbaca, Andi menjadi semacam figur-penyambung yang efektif dalam kolaborasi kepentingan antara kekuasaan politik SBY dengan kekuasaan ekonomi dari kelompok kapital Aburizal Bakrie, yang memang sejak lama berada di balik kekuatan finansial Mallarangeng bersaudara. Sementara di pihak lain, Anas Urbaningrum, hampir secara diametral berbeda latar dengan bosnya, SBY. Latar agama yang lekat dengan pesantren dan NU dari Anas tentu saja berbeda jauh dengan SBY. Begitu pun latar pendidikan Anas di UGM yang kita kenal melahirkan banyak pemikir “anti-AS”.

Belum lagi gaya berpolitiknya yang kalem, low profile, seperti tak memiliki ambisi, jauh dari hura-hura pencitraan mediatik. Secara personal, publik pun jarang sekali melihat kedekatan– baik dalam kerja maupun kehidupan pribadi—antara kedua tokoh itu. Bagi SBY, secara internal, dibanding dengan Andi dan Marzuki Alie, gaya, kecenderungan dan mungkin filosofi politik Anas akan menjadi masalah tersendiri. Anas tak hanya membuat panas dingin SBY, tapi juga PD bahkan politik kita secara umum.

Budaya Politik SBY

Dilema yang harus dihadapi SBY di atas sebenarnya berhulu pada dua sikap yang diperlihatkan secara ambigu oleh SBY semasa proses pemilihan Ketua Umum PD yang lalu. Sikap pertama diperlihatkan oleh wacana dan filosofi politik SBY yang hendak menciptakan sebuah partai–serta mekanisme suksesinya–yang terbuka, bersih dan demokratis egaliter.

Satu wacana ideal yang tentu saja diamini oleh sebagian besar orang, anggota partai, bahkan para kritikus sekalipun. Namun di lain pihak, SBY pun tidak dapat menutupi kecenderungan personalnya yang ingin tetap menjadi “raja” dan menghidupkan cara berpolitik “Jawa” yang paternalistik. Sebuah tradisi yang hidup dalam kultur politik kita sejak masa awal merdeka, hingga di dalam partai-partai terkemuka saat ini. Pengambilan posisinya sebagai Ketua Dewan Pembina (mengikuti tradisi Soeharto dan Golkarnya), penempatan anaknya di posisi penting partai, preferensi pada kader loyalnya Andi Mallarangeng, hingga masuknya dia dalam Tim Formatur, memperlihatkan semua kecenderungan kultur politik yang tradisional itu.

Tapi ternyata, sikap politik tradisional itu berhadapan dengan realitas publik yang sudah bergeser kesadaran serta budayanya. Mereka bukannya tidak membaca preferensi sang bos, tapi dengan halus menolak kecenderungan tradisional itu dengan menyepakati sikap formal dan retorik dari sang pemimpin. Mereka ingin politik yang terbuka, egaliter, bersih dan demokratis. Mereka pun memilih Anas. Tentu saja, hal ini memberi sinyal yang tidak mudah diterima bagi SBY. Kemenangan Anas seperti memberi sinyal bahwa SBY sesungguhnya tidaklah menguasai seluruh aparatus partainya. Satu fakta yang tentu mengguncangkan. Lebih pelik lagi, SBY kini berhadapan dengan dua pilihan berat sebagai akibat dari sikap di atas.

Pertama, apakah dia akan melanjutkan jargon serta wacana politiknya tentang kultur modern yang hendak dibangun dalam partainya? Atau, SBY memaksakan kekuasaan dan dominasinya untuk tetap meneguhkan patronase sebagai budaya politik di dalam partainya? SBY mampu melakukan keduanya. Namun kedua pilihan itu cukup bertentangan. Dan keduanya memiliki risikonya sendiri-sendiri. Pilihan pertama akan membawa PD menjadi avant garde dalam dunia politik kita, sebagai partai tengah yang modern, terlembaga kuat, bermekanisme ampuh, dan berkemampuan melahirkan politikus-politikus tangguh. Satu pencapaian yang tentu tidak hanya membesarkan partai itu sendiri, tapi mempengaruhi perkembangan budaya politik nasional, dan pada akhirnya “kebesaran” SBY sendiri.

Sebaliknya, pilihan kedua, memang akan memberi SBY partai yang patuh, mudah diatur dan memuaskan karena mampu mengawetkan kekuasaannya. Namun bersamaan dengan itu, partai akan menciut dalam psikologi yang selfish, tertutup, penuh curiga, penuh ketergantungan, bahkan involutif. Sebagai akibat, partai bukan hanya menjadi kerdil, tapi juga dijauhi konstituen serta mengecilkan petingginya sendiri, termasuk SBY. Masih ada beberapa risiko lain, tentu saja.Termasuk deal-deal politik- ekonomi dengan pihak-pihak di luar partai maupun di luar negeri.

Keselamatan keluarga, sejawat dan para sahabat. Serta lainnya. Semua berpulang pada SBY. Apakah dia ingin membangun dirinya sendiri atau membangun negaranya. Apakah dia ingin menjadi presiden dalam dua-periode atau menjadi presiden sebuah bangsa yang mengingatnya sepanjang masa. Inilah titik krusial kepemimpinan SBY. Titik krusial juga bagi masa kini dan masa nanti bangsa ini.(*)

Radhar Panca Dahana
Budayawan
opini okezone 31 mei 2010