PDIP: Oposisi atau Koalisi

PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  pada 6-9 April mengadakan kongres III di Bali. Salah satu agendanya adalah apakah tetap beroposisi atau berkoalisi. Sikap itu muncul seiiring memudarnya sikap beberapa partai politik (parpol) seperti Partai Golkar (PG), PPP dan PKS yang selama ini berkoalisi dengan pemerintah tetapi saat voting dalam kasus Bank Century mereka justru berseberangan.

Mengambil pendapat Robert Michels dalam bukunya Political Parties, A Sociological Study of  the Oligarchical Tendencies of Modern Democrazy (1962) bahwa gambaran parpol-parpol di Indonesia saat ini memiliki sifat oligarkis yaitu kekuasaan dipegang oleh beberapa orang.


Berdasarkan pandangan Michels tersebut maka ada baiknya kita setback bahwa PDIP merupakan parpol lama yang berawal dari Partai Nasional Indonesia (PNI) pada zaman Bung Karno dan menguasai jagad perpolitikan. Buktinya pada Pemilu 1955, PNI mampu memperoleh dukungan suara 8.434.653 (22,32%) dan mendapatkan 57 kursi (22,18%). Keberadaan PNI merupakan empat pilar kekuatan politik bersama Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Setelah Pemilu 1955 yang disebut sebagai pemilu paling demokratis, Indonesia tidak menyelenggarakan pemilu karena kondisi politik saat itu tidak stabil hingga 1971. Indonesia baru menyelenggarakan pemilu pada awal pemerintahan Orde Baru. Hasil Pemilu 1971 menunjukkan bahwa dukungan suara PNI turun dan hanya memperoleh 3.793.266 (6,93%) suara,  20 kursi. Turunnya suara PNI seiiring dengan melemahnya dominasi Bung Karno dan menempatkan Golkar di peringkat 1 dengan meraih 34.348.673 (62,82%) suara setara dengan 236 kursi.

Pemilu berikutnya (1977 sampai 1997) terjadi penyederhanaan parpol, hanya melibatkan tiga partai yaitu PPP gabungan partai bernapaskan keagamaan (Islam), Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) gabungan partai-partai nasionalis. Selama pemilu yang diselenggarakan oleh Orde Baru itu, PPP dan PDI tidak pernah menang.

Pemilu 1999, PDIP mampu memperoleh suara 33.706.618 (33,75%) dan meraih 153 kursi (33,12%). Sedangkan perolehan suara di Jateng 7.352.298 mendapat 39 kursi. PDIP terus mengalami pasang surut dan mengalami konflik internal sampai setelah Pemilu 2004, hingga menyebabkan para elite yang tidak sepaham dengan kelompok Megawati membuat partai baru, yaitu Partai Demokrasi Pembaruan (PDP).

Berdasarkan gambaran itu, dapat diindikasikan bahwa PDIP tidak solid. Sampai saat ini partai itu tidak mempunyai tokoh sentral atau masih berlindung di bawah kebesaran nama Megawati yang juga anak Bung Karno.
Oposisi atau Koalisi Megawati secara psikologis jelas tidak mempunyai chemistry dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), karena Mega pernah menjadi presiden ke-5 dan mantan atasan SBY. Sehingga, sepanjang Mega masih memimpin PDIP rasanya sulit berkoalisi dengan pemerintahan SBY dan tetap memutuskan beroposisi.

Mengambil sikap oposisi akan memperkuat jatidiri untuk menumbuhkan kepercayaan rakyat pada Pemilu 2014, makanya kalau sudah mengambil sikap oposisi jangan setback, harus konsisten, dan terus melakukan kontrol terhadap kekuasaan. Oposisi dapat diibaratkan semacam vitamin agar masa depan demokrasi semakin sehat.

Jika PDIP ingin mengambil sikap berkoalisi, maka harus dicermati bahwa koalisi cenderung bagi-bagi kue jabatan, sehingga koalisi menjadi tidak efektif. Dalam koalisi sebaiknya platform dan program harus sama dan dapat mengamankan kebijakan. Jelas kondisi ini bertentangan. Karena Indonesia menganut sistem presidensiil bukan parlementer, sehingga tidak perlu ada koalisi karena koalisi hanya akan melahirkan praktik politik dagang sapi.

Bagaimana peluang Megawati pada masa yang akan datang? Masalahnya, sekarang usia Mega semakin tua dan di internal partai belum ada kaderisasi bahkan jika sekarang diamati pada anatomi PDIP terdapat kelompok ideologis (Megawati) dan pragmatis (Taufik Kiemas). Apakah partai itu  akan selamanya tergantung pada figur Mega dan Taufik yang saat ini ada dalam lingkaran pemerintahan SBY sebagai Ketua MPR?

Jika hasil kongres III nanti partai itu masih dipimpin oleh Mega  dan dia dicalonkan menjadi presiden pada Pemilu 2014, apakah masih layak? Pasalnya hasil Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, menunjukkan perolehan suara partai itu cenderung menurun.  Pemilu Legislatif (Pileg) 2004 suara PDIP menurun dibandingkan hasil Pemilu 1999, yaitu memperoleh 21.026.629 (18,53%) suara dan mendapat 109 kursi (19,82%). Sedangkan perolehan suara di Jateng 5.262.749 dan mendapat 31 kursi.

Pileg 2009 perolehan suara PDIP cenderung menurun lagi dibandingkan Pemilu 1999 dan Pemilu 2004, yaitu hanya memperoleh suara 14.600.091 (14,03%) dan jumlah kursinya 93 (16,61%). Sedangkan perolehan suara di Jateng 3.438.306 dan mendapat 23 kursi.

PDIP pada Pilpres 2004 hanya mampu memperoleh suara 44.990.704 (39,38%) pada putaran II. Perolehan suara di Jateng 8.991.744 (48,33%). Pada Pilpres 2009 perolehan suaranya cenderung menurun dibandingkan 2004 yaitu mendapat 32.548.105 (26,79%) suara. Perolehan suara di Jateng juga cenderung menurun dibandingkan Pilpres 2004, yaitu sebesar 6.694.981 (38,28%). Sedangkan pada Pilgub Jateng 2008 pasangan gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh PDIP memperoleh suara 6.084.261 (43,44%).

Jadi keputusan dalam kongres III untuk tetap beroposisi atau berkoalisi sangat menentukan masa depan partai dan perolehan suara pada Pemilu 2014.  Nasib PDIP terpulang pada elitenya, mau dibawa ke mana.(10)

— Doktor Ari Pradhanawati, dosen FISIP Universitas Diponegoro

Wacana Suara Merdeka 5 April 2010