kumpulan artikel media massa indonesia

Pabrik Semen Vs Bencana

2012-01-02T15:50:00.000-08:00

TIDAK bisa membangun pabrik semen di Pati, PT Semen Gresik berniat mengalihkan pembangunan pabriknya ke Rembang. Pemkab bergegas menyambut positif gagasan tersebut (SM, 04/12/11). Penting mengulas rencana pendirian (kembali) pabrik semen mengingat hingga saat ini Mahkamah Agung belum memberikan putusan apa pun atas gugatan uji materi Perda Provinsi Jateng Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Padahal perda tersebut merupakan payung hukum atas cetak biru boleh tidaknya suatu daerah digunakan sebagai kawasan pertambangan. Sekadar menyegarkan memori pembaca, perda tersebut digugat awal 2011 karena dalam pembentukannya dianggap tidak mendasarkan pada kajian lingkungan hidup, hasil konsultasi publik, serta mengabaikan sejumlah peraturan seperti UU tentang Penataan Ruang dan UU mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Rencana pembangunan pabrik semen akan selalu menghadirkan posisi yang dilematis pada pemerintah daerah. Di satu sisi, pemda mengharapkan bahwa dengan adanya investasi langsung maka akan terjadi efek berganda (multiplier effect) yang dapat cepat menggerakkan perekonomian daerah.

Di sisi lain, pendirian pabrik semen merupakan awal dari aktivitas pertambangan; aktivitas yang dianggap mengancam kelestarian lingkungan dan dapat mengakibatkan bencana. Akibatnya, banyak masyarakat menolak. Pertanyaannya adalah bagaimana pemda sebaiknya bersikap atas rencana pembangunan pabrik itu?

Pertemuan pemimpin dunia pada forum Disaster Risk Reduction- Hyogo Framework for Action menghasilkan keputusan penting yang mengingatkan masyarakat internasional bahwa bencana dapat memorakporandakan hasil dari pembangunan, namun di sisi lain pembangunan juga dapat memproduksi terjadinya bencana (Jonatan Lassa, 2006).
Jadi dapat disarikan suatu pedoman untuk pemerintah bahwa kebijakan pembangunan yang benar adalah pembangunan yang dapat menekan risiko bencana. Sesungguhnya, pemerintah tidak perlu khawatir untuk mengambil sikap ini karena kebijakan tersebut justru akan memberikan kemanfaatan yang optimal.

Biasanya, guna mengundang investasi masuk ke wilayahnya, pemerintah menurunkan kualitas peraturan, terutama yang terkait dengan penurunan pajak dan penurunan syarat menjaga kelestarian lingungan. Namun, aturan menjaga kualitas lingkunganlah yang kerap dipilih. Hal ini karena ajak dianggap diperlukan guna pemasukan kas pemerintah.

Format Masa Depan

Padahal, penelitian yang dilakukan oleh Oates dan Schwab membuktikan bahwa daerah-daerah yang menurunkan aturan lingkungan guna menarik investasi justru akan mengalami kerugian yang lebih besar daripada keuntungan investasi yang didapatkan. Hal ini karena kerusakan pada lingkungan hidup akan menimbulkan biaya yang besar yang bersifat tidak terduga sebelumnya.

Kerusakan lingkungan yang terjadi pun, tidak dapat segera pulih. Akibatnya hal itu dapat membahayakan bagi kesehatan masyarakat dalam jangka panjang. Padahal aspek kesehatan akan mempengaruhi produktivitas kerja masyarakat, yang akhirnya dapat mempengaruhi perekonomian wilayah tersebut (Journal of Public Economics, 1988).
Berdasarkan hal itu maka pemda terkait perlu menelaah secara mendalam atas kebijakan pembangunan yang akan dipilih, termasuk untuk pro atau kontra atas rencana pendirian pabrik semen. Pilihan kebijakan yang diambil haruslah mendasarkan pada kajian lingkungan hidup yang bersifat objektif serta perlu memperhatikan aspirasi dari masyarakat.

Perlu diingat bahwa secara filosofis masyarakat tunduk pada aturan hukum karena substansi yang terdapat dalam aturan tersebut berasal dari perasaan hukum sebagian besar anggota masyarakat. (Rasjidi dan Rasjidi, 2007). Dengan demikian, jika pemerintah melalaikan poin-poin itu maka kebijakannya tidak akan mendapat legitimasi dari masyarakat.
Akibatnya, pemerintah hanya akan menghadapi permasalahan yang sama: kebijakan yang diambil akan kembali digugat oleh masyarakat. (10)

— Richo Andi Wibowo, dosen Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UGM, pemerhati
pada aspek hukum kebencanaan
Opini, Suara Merdeka, 26 Desember 2011,

Media dan Konsekuensi Janji

2012-01-02T15:47:00.000-08:00

KITA tentu ingat pepatah bahwa janji adalah utang. Kita pun tidak asing dengan moto para raja di Jawa yaitu sabda pandita ratu tan kena wola-wali. Pandangan ilmiah terkait dengan disiplin ilmu public relations pun menyatakan bahwa janji yang pernah diucapkan kelak harus dapat diwujudkan. Bila tidak maka kepercayaan masyarakat terhadap pejabat yang berjanji itu akan berujung pada menurunnya kepercayaan, bahkan antiklimaksnya menjadi antipati terhadap si pengucap janji. Terlebih bila kita kaitkan dengan Teori Penyalahan Individu (Individual Blame Theory), sebuah teori pembangunan liberal yang saat ini lebih dominan kita anut.

Bila hal itu kita kaitkan dengan janji Abraham Samad, setelah terpilih menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maka apa yang dijanjikannya di depan berbagai media, membawa konsekuensi sangat berat. Keinginannya bersama pimpinan KPK yang lain untuk menuntaskan kasus-kasus besar yang pada periode kepemimpinan sebelumnya belum tersentuh, tentu tidak semudah membalik telapak tangan.

Berbagai kasus korupsi besar yang secara kasat mata bukan saja murni masalah hukum melainkan sarat nuansa politik, sebelumnya hampir tidak tersentuh dengan alasan klasik: belum cukup bukti. Padahal secara politis DPR sudah menyatakan banyak bukti, misalnya kasus Century. Bahkan BPK menemukan sejumlah transaksi tidak wajar (SM, 24/12/11). Sebagai nakhoda baru KPK tampaknya Abraham Samad telah memperhitungkan kekuatan skuadnya yang secara kolegial diharapkan mendukungnya.

Persoalannya, apakah aparat di bawahnya, misalnya bagian penyelidikan dan penyidikan siap secara mental menerjemahkan kebijakan itu? Bukankah perlu juga memperhitungkan bahwa penyidik di lembaga itu merupakan pinjaman dari institusi lain, yang secara logika tidak mungkin terlepas penuh dari kepentingan instansi induknya? Bagaimana pula Abraham dan kawan-kawan menghadapi aspirasi, harapan, dan tuntutan masyarakat yang makin meningkat terkait dengan pengeksposan janji di depan berbagai media?

Interaksi Para Rasional

Abraham Samad, doktor Ilmu Hukum yang sebelumnya belum banyak dikenal masyarakat ketimbang nama lain seperti Busyro Muqoddas atau Bambang Widjojanto secara tiba-tiba menjadi sangat terkenal bahkan akrab dengan masyarakat.

Hal itu tak lain dampak dari kemampuan media massa sebagai media interaksi para rasional.
Dengan kemampuannya itu, media massa seolah-olah mampu membuat orang yang semula tidak saling kenal (misal Abraham dengan mayoritas masyarakat ), bisa berinteraksi sekaligus berkomunikasi. Melalui cara itu pula maka janji Abraham yang relevan dengan keresahan dan tuntutan masyarakat terkait dengan pemberantasan korupsi, terasa lebih mengakrabkan keduanya.

Namun di balik sisi positifnya, masyarakat yang seolah menganggap Abraham sebagai teman yang berjanji memenuhi keinginannya, menjadikannya sebagai fokus perhatian, dan masyarakat pun tentu memperhatikan dengan seksama kinerja Abraham apakah sesuai dengan janji yang pernah diucapkannya.

Kesan akrab dan janji yang selalu dinantikan perwujudannya oleh masyarakat tentu menjadi beban berat bagi Abraham dan pimpinan lain KPK. Terlebih, ia berjanji mengundurkan diri bila dalam setahun belum mampu memenuhi janji yang diucapkan di depan media massa

Karena itu, Abraham Samad dan pimpinan lain KPK perlu memprioritaskan pembenahan aparatnya, utamanya merevitalisasi komitmen mereka untuk bekerja hanya semata demi kebenaran dan keadilan, dan bukan demi hal lainnya yang akhir-akhir ini dikesankan terhadap KPK, hingga menurunkan kredibilitasnya di mata sebagian masyarakat.

Memang pimpinan KPK dan jajarannya tetaplah manusia sehingga sangat sulit menjadikannya sebagai manusia setengah dewa. Namun bila mereka bisa mewujudkan janjinya dalam menegakkan hukum yang berkeadilan sekaligus mencegah kerugian negara serta mengembalikannya maka kesan tebang pilih seperti dituduhkan saat ini bisa dihilangkan. Demikian pula pencampuradukkan masalah pribadi dengan tugas seperti terjadi pada Angelina Sondakh dengan penyidiknya, yang anggota Polri. Meski hal itu manusiawi, mestinya dari awal pimpinan KPK bisa mencegahnya.
Ke depan, Abraham Samad dan pimpinan lain KPK harus selalu ingat bahwa media sesuai dengan fungsi mediasi dan advokasi yang diembannya akan terus mengamati kinerja lembaga itu. Karena itu, lembaga antikorupsi tersebut tidak mungkin menggunakan model seolah-olah telah bekerja dengan baik berdasarkan persepsinya yang mereka lontarkan melalui media, padahal masyarakat baik melalui media maupun diperkuat oleh fakta, merasakan bahwa KPK ”belum melakukan” apapun. (10)

— Drs Gunawan Witjaksana MSi, dosen Stikom Semarang dan Jurusan Ilmu Komunikasi USM
Opini, Suara Merdeka, 26 Desember 2011,

Sepak Bola Ken Arok

2012-01-02T15:46:00.000-08:00

KUTUKAN Empu Gandring lewat keris bergagang cangkring sebagai realitas buram perjalanan sejarah Singasari, rupanya juga terefleksi menjadi ”kutukan aktual” bagi sepak bola Indonesia, seperti halnya lanskap ambisi Ken Arok yang bertabur daki kekuasaan, cara meraih kemuliaan, dan pendakuan hak.

Keris itu memakan penciptanya sendiri karena Arok ingin memutus hulu mata rantai pergerakan ambisinya, lalu menghabisi Akuwu Tunggul Ametung sebagai target utama. Namun spiral kutukan memakan pula Arok saat sudah bergelar Sri Rajasa Ranggah Sang Amurwabhumi lewat tangan seorang pengalasan yang akhirnya tewas oleh keris yang sama.

Lalu episode saling menjegal: Anusapati tewas di tangan Tohjaya, giliran putra Ken Arok dari Ken Umang itu ditikam dalam pelarian karena pengejaran para pembalas dendam. Sampai di sini, keris haus darah itu ”mengikuti” mekanisme aksi-reaksi, respons-merespons yang sulit menemukan hilir peredaan.
Maka ketika Ketua Indonesia Football Watch Sumaryoto menganalogikan PSSI ”terkena kutukan keris Empu Gandring”, metafora tentang tikam-menikam dan jatuh-menjatuhkan itu nyata tergambarkan dari sepak bola yang bertanah lapang kekuasaan, bisnis, dan politik menjelang 2014.

* * *

VANDALISME, yang biasanya ditakutkan dari suporter sepak bola, secara sistemik kini justru dilakukan oleh orang-orang yang merasa berhak mengendalikan persepakbolaan nasional. Sistem dihantam dengan pendekatan kekuasaan, berbagai keputusan dijustifikasi dengan mengklaim kebenaran. Pengkubuan antara yang di dalam sistem dan di luar sistem --antara kompetisi di jalur Indonesia Premier League dan Indonesia Super League-- mengetengahkan atmosfer yang tak berbeda dari model perlawanan pada era Nurdin Halid.
Sedemikian pentingkah menguasai induk organisasi sepak bola itu, sehingga seolah-olah menafikan apa pun untuk menjadi pengendali yang menentukan semua?

Sedemikian kuatkah tuah sepak bola sebagai pengantar orang atau sekelompok orang meraih popularitas ke tujuan kemuliaan?
Sedemikian berprospekkah industri kompetisi kita, sehingga secara bisnis pantas diperebutkan?
Sedemikian strategiskah PSSI sebagai penggalang massa bagi kepentingan-kepentingan kontestasi politik 2014 nanti?

Jika pertanyaan-pertanyaan itu kita pahami sebagai latar mengapa organisasi sepak bola kita diperebutkan orang dan kelompoknya, sulit membayangkan akan adakah solusi yang mampu mementahkan ”kutukan Empu Gandring” itu.
Rezim Nurdin Halid dijatuhkan, kekuasaan Djohar Arifin Husin digoyang. Jika Kongres Luar Biasa PSSI bisa terselenggara dan Djohar pun ”di-skak mat”, adakah jaminan siapa pun yang nanti terpilih tidak juga terancam oleh ”keris milik Ken Arok” itu? Budaya tanding akan selalu muncul seiring dengan semangat pendakuan hak yang mengikuti rezim demi rezim.

Awam pun membaca, kristal pengkubuan itu merepresentasikan dua kekuatan politik besar. Antara kubu Kuningan (Nirwan Bakrie) dan Jenggala (Arifin Panigoro), yang dalam polarisasi pendukungan merefleksikan kekuatan Partai Golkar dan Partai Demokrat.

Jadi tegakah kita membiarkan sepak bola dijadikan permainan kepentingan, yang hanya meminggirkan peran para pemilik dan pelaku sejati: penggemar bola, pemain, pelatih, wasit, serta para pengabdi yang sesungguhnya?
Dari kegelisahan itu, kehendak KLB vis a vis defensivitas status quo dengan semua pernik yang melatari pertikaian ini harus segera terbaca oleh FIFA dengan kacamata jernih dari investigasi aktif.

* * *

KEHENDAK saling menguasai PSSI, dengan konstelasi demikian, rasanya sulit menggugah nurani rekonsiliasi. Semangat ”keris Empu Gandring” lebih menghegemoni. Padahal, akan banyak korban ketika satu pihak mendelegitimasi pihak lain dengan segala dampaknya.

Kepada siapa harapan peredaan disampirkan? Jika FIFA hanya menunggu insiatif penyelesaian dari kubu-kubu yang merasa punya keyakinan dan argumentasi karena latar politik yang lebih mendesakkan kepentingan, konflik akan terus menganga dalam format ”legitimasi formal” vs ”legitimasi faktual”.

Pastilah pemerintah canggung memainkan perannya secara berwibawa, karena para elite kekuasaan tak terhindar pula dari keberpihakan politis. Dari hulu persoalannya, sejarah juga mencatat keterlibatan pemerintah ketika ”memesan keris” lewat Kongres Sepak Bola Nasional di Malang pada 2009 sebagai pengibas bendera start kemelut panjang ini.
FIFA mesti mengirim tim untuk melihat fakta-fakta, bukan hanya laporan secara de jure dari pengurus.

Namun jika FIFA memandang PSSI sekadar sebagai noktah kecil yang tak terlalu penting dalam orbit kekuasaan mereka, atau merasa hanya membuang waktu untuk turun tangan membangun stabilitas sepak bola di negeri ini, itulah tanda fenomena saling tikam bakal terus terpelihara.
Sulit untuk tidak mengatakan, jalan politik telah sedemikian tega mengolengkan bahtera sepak bola kita... (10)

— Amir Machmud NS, wartawan Suara Merdeka
Opini, Suara Merdeka, 26 Desember 2011,

Perda Antirokok Nirkeadilan

2012-01-02T15:44:00.001-08:00

ADA pendapat yang menyatakan bahwa produktivitas sebuah pemerintahan di daerah yang diselenggarakan oleh eksekutif dan dan DPRD diukur dari berapa banyak produk hukum berupa perda yang dihasilkan. Jelas ini pendapat yang menyesatkan karena belum tentu produk legislasi daerah yang disebut perda itu bermanfaat untuk kepentingan umum.

Maka banyaknya perda antirokok saat ini justru merusak cita-cita masyarakat lokal untuk menikmati kesejahteraan secara adil dan merata. Perda antirokok itu di antaranya telah berlaku di Kota Bogor (Perda Nomor 12 Tahun 2009), Kota Surabaya (Perda Nomor 5 Tahun 2008), Kota Padang Panjang (Perda Nomor 8 Tahun 2009), Kota Palembang (Perda Nomor 7 Tahun 2009), Kota Tangerang (Perda Nomor 5 Tahun 2010), Kota Bandung (Perda Nomor 11 Tahun 2005). Yang lain ada yang berbentuk pergub, perwali/ perbup, atau surat edaran.

Dalam konstitusi (Pasal 18 Ayat 6) pemda berhak menetapkan perda dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah memiliki makna bahwa hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Spirit konstitusi memberikan kebebasan mengatur sendiri daerahnya adalah dalam rangka mewujudkan masyarakat lokal yang berdaulat. Sesuai dengan potensi daerah, kearifan lokal masing-masing, tidak didikte, diintervensi oleh pusat, apalagi ditunggangi kepentingan asing.

Berkaitan dengan perda-perda antirokok, apa yang terjadi? Justru perda antirokok di beberapa daerah merupakan wujud penyeragaman, tidak memperhatikan ciri khas masing-masing daerah sebagaimana diatur Pasal 136 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ini bermakna bahwa regulasi di daerah, baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi adalah pesanan pemerintah pusat, dan pusat adalah pesanan dari imperialis asing. Masyarakat lokal memiliki nilai kearifan, ideologi kebudayaan, dan cara pandang tersendiri tentang rokok keretek dan tembakau. Maka jangan ada peraturan atas nama wakil rakyat yang menyeragamkan pandangan hidup mereka. Lantas dimana spirit otonomi untuk membangun masyarakat lokal yang mandiri dan berdaulat penuh?

Simbol Kedaulatan

Dari sisi filosofis, perda antirokok jelas tidak mendasarkan pada asas materi muatan perda; seperti asas pengayoman, kenusantaraan, asas Bhinneka Tunggal Ika, dan asas keadilan. Perda-perda tersebut tidak memberikan pengayoman terhadap petani tembakau di lereng-lereng bukit, tidak melindungi nasib pedagang rokok asongan, juga buruh pabrik yang nasibnya tak menentu. Filosofi kenusantaraan juga pasti tidak dijadikan sandaran. Bagaimana mungkin mengakui kenusantaraan, jika yang terjadi malah mengkriminalisasi produk rokok keretek yang telah menjadi simbol Nusantara yang menyejarah, menjadi kebanggaan produk Nusantara yang mendunia. Siapapun akan mengakui bahwa tembakau kretek rokok adalah simbol nasionalisme, bukan barang haram yang harus dimusnahkan.

Di sinilah juga rokok keretek dan tembakau menjadi simbol kedaulatan rakyat pribumi. Kedaulatan, bagi Prof Jimly Asshiddiqie adalah konsep kekuasaan tertinggi.

Dalam konteks rokok keretek dan tembakau, kekuasaan tertinggi sejak berabad-abad, bahkan sebelum berdirinya NKRI, rakyatlah yang memegang kendalinya. Mulai dari kemandirian petani tembakau menyediakan bibit, pupuk, hingga panen, penjualan.

Diteruskan dalam industri-industri kretek lokal yang bermodal pas-pasan, diolah oleh buruh rumahan, dijual eceran oleh pedagang kecil, dikonsumsi menjadi simbol kultural Nusantara yang membanggakan. Benar-benar terintegrasi.
Walaupun negara tak pernah memikirkan subsidi pupuk untuk petani tembakau, tak pernah juga mencairkan kredit untuk modal industri rokok rumahan; cukai rokok yang menyumbang triliunan rupiah buat negara, selalu dikeruk tak kenal henti.

Bandingkan dengan pertambangan yang justru sudah digadaikan dan dikangkangi oleh pemodal asing yang tak manusiawi.
Maka wajar saja jika implementasi dari perda antirokok sudah gagal duluan di tengah jalan. Lagi-lagi karena faktor pembentukan perda yang sekadar menerima pesanan asing, asal ada kucuran miliaran rupiah. Tidak ada riset dalam law making process (Ann Seidman dan Robert Seidmann); terutama terhadap biaya penerapan dan kemungkinan dampak penerapannya. Jelas perda antirokok menjadi kontraproduktif ketika menghitung biaya untuk menegakkan regulasinya dengan hasil yang ditargetkan.

Lantas buat apa mematuhi regulasi yang melumpuhkan kedaulatan ekonomi rakyat? Jika jalur yuridis konstitusional sudah tak menyediakan ruang untuk mendapatkan keadilan, mengapa tak segera ada civil disobedience atau pembangkangan sipil? (10)

— Gugun El Guyanie, staf peneliti pada Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum UGM Yogyakarta
Opini, Suara Merdeka, 26 Desember 2011

Hari Natal Hari Kehidupan

2012-01-02T15:43:00.000-08:00

BAGI umat kristiani, merayakan Natal berarti merayakan kelahiran Yesus Kristus, junjungan dan pujaan mereka. Sayangnya makin jauh dari saat perdana, perayaan Natal kini tampak terasa kian hedonis, jauh dari pesan utama yang hendak disampaikan, yakni kasih penebusan dalam kesahajaan.

Proses globalisasi dan osmosis budaya sosial politik ekonomi supramodern menjerumuskan perayaan Natal ke dalam jaringan bisnis nan hedonistik, bahkan terjebak dalam muatan hasrat mencari keuntungan. Selebrasi Natal bisa sedemikian menghebohkan dengan perayaan akbar yang miskin tepa slira, semangat bela rasa dan kesetiakawanan yang sebenarnya menjadi semangat dasar.

Bawah sadar hasrat kompetitif mendominasi komunitas, toko, mal, dan hotel dengan hiasan-hiasan pernak-pernik Matal. Ada indikasi, gebyar aksesori dan selebrasi itu terkontaminasi rasa gengsi.

Satu hal yang tidak boleh diabaikan dalam rangka Natal adalah makna kehidupan yang hendak ditawarkan. Sang Bayi yang lahir di Betlehem lebih dari 2.000 tahun silam, lahir dalam situasi nista di kandang hewan dan dibaringkan di palungan, bahkan hanya dibungkus lampin alias gombal amoh (Lukas 2:6). Namun dengan cara itu, pesan membela kehidupan kaum papa jelata miskin tersingkir tertindas hendak dikumandangkan ke segala ujung dunia.

Yesus lahir ke bumi untuk membela kehidupan umat manusia dalam segala keadannya, terutama mereka yang tidak beruntung, merana, tersiksa dan kesrakat. Kelahiran-Nya memuat janji pemulihan dan pemuliaan kehidupan manusia agar mengalami kasih setia dari Allah.

Kemiskinan di palungan yang harus ditanggung sejak kelahiran-Nya mengisyaratkan visi misi masa depan kepemimpinan-Nya dalam membela dan merayakan kehidupan umat manusia, utamanya kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Kelahiran Yesus dalam situasi kesakrat menjadi jawaban atas pertanyaan: mana mungkin kita yang tidak miskin dan tidak pernah menderita, mampu menghayati kemiskinan dan penderitaan kaum lemah tersingkir yang hidup serbapenuh malapetaka dan derita? Ia sudah membuktikannya dari semula sejak kelahiran-Nya.

Maka bila kelak dalam penampilan publik-Nya setelah beranjak dewasa dan berkarya, Ia berseru, ‘’Datanglah pada-Ku hai kalian yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan bagimu.’’ (Mateus 11:28) sangatlah bisa dipahami. Sabda itu adalah sabda kehidupan, bukan sekadar janji politis palsu demi tebar pesona.

Anti kekerasan

Maka, merayakan Natal berarti membela kehidupan. Membela kehidupan terwujud bila kita mampu membangun budaya antikekerasan. Wajah bangsa kita belakangan ini sangat dekat dengan kekerasan.

Orang begitu mudah melecehkan martabat kehidupan dengan mengumbar kekerasan, bahkan secara sadis membunuh sesama. Kekerasan menghiasai media massa, seakan-akan kekerasan sudah menjadi infotainment.

Kita prihatin dan sedih membaca berita barbarisme masih terjadi di negeri ini. Paling aktual sedang disorot publik adalah tragedi Mesuji. Tragedi pembunuhan 30 petani di Kabupaten Mesuji, Lampung, yang diduga dilakukan oleh personel pamswakarsa perkebunan kelapa sawit dan oknum polisi itu sangat mengusik nurani kita.

Lepas dari simpang-siur berita tentang berapa jumlah manusia yang mati (Mabes Polri mengoreksi ‘’hanya’’ 9 orang) dalam tragedi itu, tindakan membunuh sesama, bahkan memenggal kepala adalah tindakan barbar sadistik, tak beradab.

Akar dari semua itu adalah tiadanya penghargaan terhadap martabat kehidupan yang harus diretas dengan budaya antikekerasan. Budaya antikekerasan mendesak diwujudkan di tengah masyarakat, sekaligus menjadi antisipasi agar orang membela kehidupan.

Meretas budaya kekerasan demi membela dan merayakan kehidupan bukan urusan agama tertentu melainkan menjadi komitmen semua agama. Sangat menggembirakan bahwa di tengah berbagai keprihatinan karena berbagai kekerasan, muncul gerakan lintasiman, yakni Forum Antarumat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (Fapsedu), baik secara nasional maupun lokal, yang bercita-cita membela kehidupan sejahtera dan bahagia.

Semoga perayaan Natal, yang juga merupakan perayaan kehidupan, kian menginspirasi masyarakat kita bahwa kelahiran Sang Bayi dan bayi-bayi lainnya adalah pangkal masa depan kehidupan yang bahagia, apabila kita mampu menempatkannya dalam ranah perdamaian, harmoni, keadilan, dan kesejahteraan. Selamat Natal 2011. (10)

— Aloys Budi Purnomo Pr, rohaniwan, budayawan interreligius, anggota Dewan Pembina Fapsedu Jateng
Opini, Suara Merdeka, 24 Desember 2011,

Niat Membumikan Teologi Kasih

2012-01-02T15:41:00.000-08:00

"Tuhan bukan untuk dikonseptualisasikan melalui akal sehingga memudarkan kadar kecintaan-Nya kepada manusia"

PESAN apakah yang bisa diambil dari setiap perayaan Natal? Menjawab dengan semua rincian detail tentu tidak akan ada habisnya. Namun salah satu pesan Natal yang sangat dekat dan populer di kalangan umat Kristiani adalah pesan cinta atau kasih. Karena kecintaan Tuhanlah, semua rahmat-Nya diberikan kepada umat manusia di muka bumi. Tuhan dan hamba, sesungguhnya ibarat sepasang kekasih; antara Sang Pecinta dan yang dicintai. Itu sebabnya ajaran Tuhan seringkali disebut pula dengan istilah teologi kasih.

Bertolak dari kerangka itulah, memahami Tuhan sebagai Terkasih dapat menimbulkan perjumpaan dan pertemuan yang sangat erat antaragama. Bahwa jika direnungkan, agama-agama dunia sesungguhnya mengajarkan cinta kasih antarsesama, dan apalagi cinta kasih kepada Sang Pencipta. Dengan demikian, pada satu titik ajaran cinta kasih, dapat mempertemukan perbedaan agama, dan pada konteks inilah, yang barangkali semua agama memiliki visi dan misi sama.

Dalam fenomenologi agama, sebagaimana terungkap oleh Rudolph Otto, disebutkan ada dua situasi pertemuan manusia dengan Tuhan-Nya. Pada situasi pertama, Tuhan tampil di hadapan manusia sebagai suatu misteri yang menggentarkan (mysterium tremendum). Pada situasi lainnya, Ia hadir sebagai misteri yang memesonakan (mysterium fascinans).

Biasanya, para ahli, seperti Van der Leuw, melihat Islam (dan juga agama Yahudi) mewakili situasi yang pertama. Secara hampir refleks, para ahli seperti ini pun me-reserve situasi yang kedua —yang didominasi cinta— untuk kekristenan. Namun, para ahli mengenai aspek esoterisme Islam (spiritualitas Islam atau tasawuf) yang lebih belakangan, seperti diwakili dengan baik oleh Annemarie Schimmel, melihat Islam sebagai tak kurang-kurang mempromosikan orientasi cinta dalam hubungan antara manusia dan Tuhannya.

Teologi kasih mengandaikan adanya kedamaian, kerukunan, dan dialog aktif intensif. Setiap perbedaan dalam banyak hal, tidak semestinya diselesaikan dengan cara-cara yang tidak mencerminkan adanya rasa cinta kasih itu, seperti lewat kekerasan, teror, dan pembunuhan. Semangat inilah yang tercermin dalam Hari Natal, dan sudah seharusnya mampu diinternalisasi tidak hanya oleh umat Kristiani tapi juga oleh penganut semua agama.

Mempertuhankan Tuhan

Teologi kasih sunguh mengandung nilai-nilai universal dan mulia. Ia berwujud dalam dua hal secara bersamaan. Pertama; bila ajaran cinta kasih telah melekat dalam hati dan menjadi pandangan hidup, ia akan melahirkan sosok pribadi yang berjiwa ilahiah karena dalam dirinya terpancar unsur ketuhanan. Kedua; ajaran cinta kasih tidak mengajarkan pada kekerasan atau anarkisme, sebagaimana yang saat sekarang banyak terjadi di pelbagai belahan dunia dengan mengatasnamakan agama.

Karena itu, sudah saatnya kita menjadi penganut agama yang mengedepankan kedewasaan dalam beragama. Sebab sikap dewasalah menurut YB Mangunwijaya (1999), yang mengajak agar kita meninggalkan sikap kekanak-kanakan yang menimbulkan persengketaan tetek-bengek dalam segi agama seperti anak rebutan kerupuk. Seolah-olah permasalahan dasar orang beriman adalah cuma bagaimana menyerang agama lain, mengkecapkan agama sendiri sambil memancing anggota sebanyak-banyaknya dan marah kalau ada anggota menyeberang.

Itu semua, menurut Romo Mangun (panggilan akrab YB Mangunwijaya), pada dasarnya bersumber dari kekeliruan fatal: mempertuhankan agamanya sendiri, tidak mempertuhankan Tuhan Yang Sebenarnya, dan membuat citra Tuhan menurut seleranya sendiri, tetapi lupa tentang Tuhan Yang Sebenarnya, yang tidak mungkin terjangkau oleh pikiran, imajinasi, dan perumusan manusia.

Tuhan bukan untuk dikonseptualisasikan melalui akal sehingga memudarkan kadar kecintaan-Nya kepada manusia. Menurut para sufi, Tuhan dapat dicintai dan dirasakan dengan hati (qalb), yang itu akan melahirkan kehidupan yang damai dan penuh keindahan sebagai manifestasi dari diri-Nya. Atas nama pluralisme dan kebhinnekaan, saya mengucapkan Selamat Hari Natal kepada umat Kristiani yang saat ini sedang menenggelamkan diri dalam permenungan kasih-Nya. Semoga keimanan itu makin meneguhkan perdamaian antarsesama pemeluk agama. (10)

— Ali Usman, alumnus Magister Agama dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Opini, Suara Merdeka, 24 Desember 2011

Belajar dari Kim Jong-il

2011-12-22T20:50:00.001-08:00

PEMIMPIN Korea Utara (Korut) Kim Jong-il dilaporkan meninggal pada Sabtu 17 Desember 2011. Dia dilaporkan tewas di kereta dalam perjalanan dinas kenegaraan. Mengenakan setelan safari serbahitam, pemimpin komunis berusia 69 tahun ini juga disebutkan meninggal akibat kelelahan saat mendedikasikan hidupnya untk rakyat. Putranya, Kim Jong-un, yang baru berusia 20-an tahun ditunjuk menggantikannya penerus rezim komunis di negara tersebut.
Kematiannya sepertinya tak akan mengubah peta geopolitik di kancah internasional, Korut tampaknya tetap disegani sebagai negara komunis. Jong-il menjabat sejak 1994 menggantikan ayahnya Kim Il-sung, dianggap seperti dewa oleh rakyat Korut. Hal ini berkat kerja propaganda rezim yang diterapkan pada seluruh rakyat sedari mereka kecil.
Jong-il selama ini dikenal sebagai sosok pemimpin tegas, yang harus ditiru oleh bangsa Indonesia. Sebelum perang serumpun dengan Korsel misalnya, ia mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya telah melancarkan uji coba nuklir bawah tanah. Meskipun pada saat bersamaan mendapat tekanan dan kecaman internasional agar Korut segera meninggalkan program nuklirnya. Saat itu Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi berdasarkan Bab 7 Piagam PBB yang mengatur mengenai ancaman terhadap ketenteraman dan tindakan untuk melakukan agresi.
Sikap Korut kala itu seakan-akan menafikan tekanan AS yang selama ini gencar ingin menyudahi program nuklir. Sebenarnya tak hanya Korut, tapi juga Iran. Termasuk di bawah pemerintahan Obama, dengan kekuatan diplomatiknya selama ini menekan pemerintahan Pyongyang. Korut dibawah Jong-il dianggap menciptakan konflik keamanan yang cukup serius, tidak hanya di Asia Timur tapi juga perdamaian dunia. Mengapa selama ini AS giat ingin menyudahi program nuklir Korut? Terutama AS dibawah Obama yang rezim Partai Demokrat.
Sebenarnya itu bukan hal baru karena sekitar 1993, di bawah kepemimpinan Clinton, AS juga sudah terlibat intensif melakukan upaya-upaya menyudahi kepemilikan nuklir di negara-negara maju Asia, seperti di Korut, Jepang, China, India, Irak, dan Iran. Fenomena kepemilikan nuklir yang tumbuh sejak awal pertengahan 1990-an itu mengkhawatirkan terjadinya iklim tidak harmonis dalam tata dunia baru pascaperang dingin, khususnya antara peradaban Timur dan Barat. Selain negara-negara maju Asia, nuklir juga dimiliki di negara-negara Barat, seperti AS, Rusia, Inggris, dan sebagainya.
Peradaban Maju
Setelah perang dingin, AS menjadi negara adidaya karena menang bersaing dengan Uni Soviet. Hal itu kemudian memberi inspirasi kepada Huntington misalnya, membuat satu analisis-futuristik tentang benturan antarperadaban pascaperang dingin. Dalam sebuah jurnal ilmiah yang terbit di Amerika, Foreign Affairs, Huntington menulis tesis yang menggetarkan diskursus dalam percaturan geopolitik, ‘’the Clash of Civilization’’, dan kemudian direspons secara luas oleh pelbagai kalangan intelektual internasional dan domestik.
Menurutnya ada tiga peradaban yang terlibat di dalamnya. Pertama: peradaban Barat, kedua; peradaban Islam, dan terakhir; peradaban konfusianisme. Peradaban Islam diwakili paling tidak oleh Iran, selanjutnya waktu itu Irak, dan sekarang ditambah Pakistan. Peradaban konfusianisme diwakili Jepang, China, India, dan sekarang Korut. Peradaban Barat diwakili Amerika, Rusia, Inggris, dan sebagainya.
Nuklir merupakan simbol kedigdayaan yang mewakili masing-masing peradaban Timur dan Barat akibat persaingan dan perselisihan yang terjadi antara dua kekuatan. Benturan antarperadaban, tak lain karena masing-masing peradaban itu sendiri berlomba memperkuat kekuatan internal dengan nuklir. Masa depan peradaban dan tata dunia baru yang humanis dan damai terancam akibat kepemilikan nuklir itu, ditambah dengan sikap arogansi, intoleransi dan fanatisme.
Peradaban dunia kini mendamba kemajuan dan kedamaian yang mesti dikontribusi oleh kesadaran kultural bersama. Pasalnya, untuk mencipta peradaban itu, tak bisa dibangun dari satu kekuatan, sementara kekuatan lain merongrongnya, tapi semua kekuatan perlu berjalan bersama secara damai, melepaskan uniformitas yang membedakan di antara mereka, untuk menentukan masa depan peradaban yang humanis, maju, dan berkeadaban. (10)

— Ismatillah A Nu’ad, peneliti dari Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina Jakarta
Opini, Suara Merdeka, 21Desember 2011,

2012: Tahun Kebangkitan Indonesia

2011-12-22T20:49:00.000-08:00

”Dunia saja sudah mengakui keberhasilan kita, mengapa kita masih saling tuding kesalahan, tidak percaya diri, dan tak mendukung pemerintah”
OPTIMISME masih layak diterbarkan memasuki 2012. Walaupun menteri-menteri masih tidur dan kabinet SBY belum banyak membuat gebrakan, ekonomi tetap jalan. Kendati kegaduhan politik sudah memunculkan wacana capres yang terlalu dini dan korupsi merajalela sampai ke mana-mana, pasar Indonesia, dengan 230 juta penduduknya, tetaplah besar. Inilah modal utama kita: domestic market.
Di tingkat global, perlambatan gerakan ekonomi sedang berjalan. Eropa masih dipusingkan oleh kemerosotan euro yang nyaris tak tertolong. Negara-negara kaya itu ternyata juga terlilit persoalan utang karena ketidakberimbangan anggarannya. Akibatnya ekonominya pun jatuh dengan pertumbuhan yang sangat minimal, untuk tidak mengatakan zero growth.
Karena solusi tak kunjung didapat, Moody’s akan menurunkan peringkat semua negara Eropa terkait dengan utang. Tak dapat dicegah, krisis Eropa merembet ke urusan politik sehingga akan membuat makin runyam dan panjang. Sudah lama negara-negara itu terkena sebuah penyakit baru, yakni ketidaksinkronan antara kebijakan politik dan ekonomi. Maka episentrum krisis global saat ini bergeser dari Amerika Serikat ke Eropa.
Di Amerika Serikat, walaupun kondisinya tidak separah Eropa, imbas krisis keuangan 2008 juga belum sepenuhnya pulih. Kepercayaan investor harus dibangun lagi sejak awal, sementara perekonomian domestiknya sudah lama menderita penyakit defisit anggaran yang besar. Lagi-lagi utang yang menjadi beban perekonomian sehingga kalau pun sudah positif pertumbuhannya sangat rendah.
Maka harapan satu-satunya adalah Asia. Banyak analis ekonomi yang menyebutkan sekaranglah saatnya kebangkitan Asia. Tahun 2012 bahkan disebutnya sebagai Tahun Asia. Tetapi saya lebih spesifik dan tegas lagi dengan menyebutkan 2012 adalah Tahun Indonesia. Karena justru negara-negara di Asia, terutama Asia Timur, masih tampil dengan performa yang bagus. China tetap memimpin dengan angka pertumbuhan yang tidak pernah kurang dari 8 persen. Jepang memang sedikit melamban karena beban finansial dan interaksinya yang kuat dengan pasar uang internasional, namun yang lain rata-rata tidak bermasalah.
Indonesia yang tahun ini diperkirakan bisa tumbuh 6 persen, tahun depan menurut asumsi APBN 2012 pertumbuhan mencapai 6,7 persen. Katakanlah itu terlalu optimistis, Bank Dunia pun merevisinya menjadi 6,2 persen. Tetaplah di atas 6 persen dan itu adalah sebuah ‘’kemewahan’’ di tengah kondisi global yang secara rata-rata masih meriang.

Ekonomi Riil
Di mana letak kekuatan ekonomi Asia, khususnya Indonesia? Bukan lagi di pasar saham dan pasar finansial, meskipun itu juga tetap penting dijaga kestabilannya. Perekonomian Indonesia sangat mengandalkan sektor riil yang juga mencapai kemajuan pesat terutama pada kuartal III tahun 2011. Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) naik menjadi 6,5 persen (yoy/ year on year) selama tiga kuartal berturut-turut. Begitu juga dengan aliran modal dari luar yang berupa foreign direct investment (FDI) juga mengalir dengan lancar.
Jadi kendati penyerapan anggaran pemerintah seringkali lemah, sektor swasta bergerak lebih cepat. Ekspor pun melaju sehingga cadangan devisa kita sudah mencapai 111,3 miliar dolar AS pada akhir November 2011 padahal pada Januari 2010 baru 69,6 miliar dolar AS. Suatu angka yang boleh dikatakan amat sangat aman dan cadangan devisa merupakan indikator ekonomi yang sangat penting.
Kombinasi kekuatan ekspor dan juga pasar domestik yang sangat kuat membuat Indonesia menjadi gadis cantik yang menarik di Asia. Ketika uang sudah sulit dialirkan ke wilayah lain karena tidak menjanjikan keuntungan, Indonesia menjadi pilihan yang sangat diperhitungkan, selain negara-negara ASEAN dan Asia Timur lainnya.
Maka inilah momentum yang sangat tepat untuk membenahi berbagai kendala investasi. Misalnya soal infrastruktur, peraturan perpajakan, ketenagakerjaan, dan yang paling klasik adalah pelayanan birokrasi dan perizinan. Justru itulah tugas tim ekuin dalam kabinet sekarang yang harus segera diselesaikan. Jangan terpaku pada upaya menstabilkan makroekonomi saja meskipun itu juga sangat penting. Sektor riil harus digenjot habis-habisan.
Di dalam negeri Presiden SBY sering menjadi bulan-bulanan politikus dan bahan olok-olok di obrolan warung kopi. Tetapi itu lebih pada gaya kepemimpinan. Kenyataannya dalam lima tahun terakhir ini kinerja ekonomi dan pengaruh kita di lingkup global makin diakui. Indonesia adalah bagian dari G20 yang sekarang mengendalikan perekonomian dunia.
Menjelang akhir tahun ini pun sebuah kado diberikan dari lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings yang sudah memasukkan Indonesia ke dalam investment grade yang kali pertama sejak krismon tahun 1997.
Artinya Indonesia adalah negara yang masuk dalam pantauan radar investor global sebagaimana disandang negara-negara maju lainnya. Kenaikan rating itu didasarkan atas kenaikan rating Long ñTerm Foreign dan Local Currency Issuer Default Ratings (IDR) Indonesia menjadi BBB- dari sebelumnya BB+í. Fitch memberikan outlook stabil atas dua peringkat tersebut. Itulah yang kemudian menjadikan Indonesia dinaikkan grade-nya.
Secara lebih luas kriteria dasar untuk menaikkan grade antara lain dengan melihat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan stabil, rasio utang publik yang rendah dan terus menurun, likuiditas eksternal yang menguat serta kerangka kebijakan makro yang hati-hati. Bukan main-main sebab rasio utang terhadap PDB kita memang terus mengecil. Dulu masih di atas 40 persen sekarang tinggal 25 persen.
Dengan kata lain kalau dunia saja sudah mengakui keberhasilan kita, mengapa di dalam kita masih saling menuding kesalahan orang lain, tidak percaya diri, dan tidak mendukung pemerintahan yang sah yang dihasilkan dari pemilu yang demokratis. Kita tidak melihat ini dari persepsi politik dalam negeri namun lebih pada upaya untuk mendongkrak kebanggaan dan dignity kita sebagai sebuah bangsa yang sudah makin diakui di mata internasional.

Tetap Waspada
Optimisme yang tinggi tidak boleh mengendorkan kewaspadaan. Bagaimana pun sifat dasar ekonomi, terutama pasar uang dan pasar modal adalah rawan, fluktuatif, dan fragile. Salah satu hal terburuk yang harus diantisipasi adalah pembekuan pasar finansial internasional yang pasti akan berdampak pula pada emerging markets seperti Indonesia.
Penguatan fundamen ekonomi adalah ajaran klasik yang dari para ekonom senior. Di samping cadangan devisa, maka mengendalikan inflasi dan menjaga nilai tukar rupiah haruslah tetap menjadi prioritas Bank Indonesia. Sesungguhnya fundamen terpenting tetaplah pasar domestik dan investasi yang diharapkan dapat menyerap jutaan tenaga kerja karena itu secara simultan juga akan menambah pontensi demand di dalam negeri.
Akses pendanaan bagi investasi terutama infrastruktur masih harus diperkuat. Di sisi lain perbankan yang sudah makin kokoh dan sehat harus menjaga tingkat kesehatannya dan menghindari praktik-praktik curang di masa lalu yang bisa menimbulkan kebangkrutan. Sekarang kondisinya tidaklah mengkhawatirkan meskipun bunga yang tinggi masih dianggap sebagai beban bagi cost of capital.
Walaupun semua sudah serbaoke, masih ditunggu berbagai gebrakan menteri, terutama untuk lebih mendorong sektor riil. Pada zaman Orde Baru, kebijakan yang dituangkan dalam paket-paket kebijakan itu terasa benar efektivitasnya. Sekarang ini belum tampak padahal masih sangat dibutuhkan untuk mendobrak kebuntuan dan mempercepat gerak sektor investasi dan perdagangan, terutama di dalam negeri.
Di sisi lain kepercayaan terhadap Indonesia akan makin kuat manakala kita juga makin gigih dan serius menunjukkan upaya untuk membangun good and clean government. Sayangnya untuk urusan yang satu ini jalannya masih tertatih-tatih. Era reformasi belum berjalan seperti diharapkan bahkan terkadang kita sering merasa setback. Syukurlah ekonomi masih menjadi panglima dan politik pun harus tunduk kepadanya. Kalau tidak maka kita akan mengikuti jejak Eropa yang sekarang sedang berada di ambang kebangkrutan. (10)

— Sasongko Tedjo, wartawan Suara Merdeka di Semarang
Opini, Suara Merdeka, 21Desember 2011

Belajar dari Bencana Dieng

2011-12-22T20:46:00.001-08:00

MUSIBAH tanah longsor dan banjir bandang kembali terjadi di kawasan Pegunungan Dieng, tepatnya di Dusun Sidorejo Desa Tieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo. Musibah tersebut terjadi untuk kali ke sekian dan seakan menjadi agenda tahunan jika musim hujan tiba. Dalam bencana yang terjadi Minggu (18/12) siang itu, tercatat 6 warga tewas, lima hilang, dan puluhan lainnya luka-luka, serta belasan rumah tersapu banjir lumpur.

Tim SAR, anggota TNI dan Polri bersama relawan lain, masih mencari korban yang hanyut terbawa arus air bercampur lumpur. Korban selamat tapi rumahnya rusak, ditampung di tempat pengungsian sementara di Balai Desa Tieng. Korban luka ringan dirawat di Puskesmas Rawat Inap Kejajar, dan yang luka berat dilarikan ke RSUD Soetjonegoro Wonosobo.

Peristiwa serupa belum hilang betul dari ingatan warga. Tahun 1999, di lokasi yang saat ini terjadi banjir bandang, pernah terjadi bencana tanah longsor yang menewaskan 6 warga dan merusakkan puluhan rumah. Warga yang menjadi korban longsor direlokasi di rumah baru bantuan pemerintah di wilayah Rowojali Kejajar, kurang lebih 1 km dari lokasi bencana saat ini.

Kian seringnya terjadi tanah longsor dan banjir bandang di wilayah Pegunungan Dieng menunjukkan kerusakan lingkungan sudah benar-benar akut dan perlu segera ditangani. Eksploitasi alam secara besar-besaran untuk lahan pertanian yang terjadi bertahun-tahun menyebabkan sebagian kawasan gundul. Bukit-bukit di Pegunungan Dieng dalam kondisi kritis. Kekritisan lahan itu sebagian besar akibat tata lahan yang tidak benar sebab bukit-bukit pegunungan dimanfaatkan oleh petani sebagai lahan pertanian.

Model pengelolaan lahan cenderung tidak ramah lingkungan. Pohon pelindung ditebangi disulap menjadi lahan kentang. Gambaran kawasan Dieng yang dulu rimbun, kini telah sirna, yang ada tinggal hamparan menghijau daun kentang. Batu-batu besar pun tampak menggantung di sisi tebing bukit. Batu-batu besar itu sewaktu-waktu siap jatuh jika musim hujan tiba. Secara ekonomi alih fungsi hutan menjadi lahan kentang sesaat menguntungkan mengingat dengan menanaman kentang petani Dieng mengalami lompatan ekonomi luar biasa.

Bencana Dieng

Selain karena rusaknya alam dan lingkungan, bencana itu terjadi karena tingkat kemiringan tanah di Wonosobo termasuk tinggi. Semua wilayah sebagian besar berbukit dan bergunung-gunung. Di Kecamatan Kejajar dan Garung tingkat kemiringan tanah mencapai 2 % (seluas 177 hektare). Sisanya, di semua kecamatan kemiringan tanah 15-40 % (54.641 hektare atau 56,37%) dari luas wilayah Wonosobo 98.468 hektare.

Permukiman warga juga banyak yang berada di wilayah perbukitan. Rawannya ancaman bencana alam di Wonosobo perlu tindakan kewaspadaan semua pihak agar musibah tidak terulang. Warga bisa belajar dari bencana alam Dieng. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama; Gerakan Wonosobo Menanam (GWM), yang digulirkan beberapa tahun lalu seyogianya dilanjutkan.

Malah tidak sekadar gerakan menanam tapi juga perlu ada langkah ikutan berupa gerakan memelihara tanaman.

Kedua; kesadaran memelihara lingkungan musti menjadi roh menjaga keseimbangan alam. Pasalnya, belakangan ini banyak perilaku warga yang tidak ramah lingkungan. Mereka menebang pohon secara liar dan membuang sampah plastik sembarangan. Meski dipandang perkara sepele, perilaku membuang sampah plastik di sembarang tempat merupakan tindakan tidak tepat karena bahan yang tidak bisa terurai oleh proses alam itu akan mengganggu kesuburan tanah.

Ketiga; eksploitasi lahan harus dihentikan. Penggunaan pestisida secara berlebihan untuk lahan pertanian perlu dikurangi karena meski tanaman subur, lama-kelamaan bisa merusak struktur tanah. Penggalian pasir dan batu secara liar juga perlu dihentikan karena tidak menguntungkan bagi lingkungan sekitar. Sumber mata air bisa mati dan terjadi penggerusan tanah.

Keempat; permukiman warga yang berada di perbukitan perlu direlokasi karena tanah bukit rawan longsor pada musim hujan. Perlu kesadaran warga atas keselamatan diri dan keluarga dari ancaman musibah bencana alam. Masih banyak lahan yang aman untuk permukiman. (10)

— Muharno Zarka, Sekretaris Komunitas Jurnalis Wonosobo
Opini, Suara Merdeka, 22 Desember 2011,

RSPD, Radio Tanggap Bencana

2011-12-22T20:42:00.000-08:00

"Dalam kondisi tidak menentu, radio siaran pemerintah daerah yang sarat lokalitas bisa menjadi panduan bagi warga untuk mengatasi bencana"

ARTIKEL mengenai siaran radio pemerintah daerah atau RSPD yang ditulis Saudara Asep Cuwantoro (SM, 19/12/11), menarik perhatian saya. Dia menggambarkan kondisi stasiun radio pelat merah tersebut ibarat hidup segan mati pun tak mau. Namun jika hal itu dikaitkan dengan apa yang terjadi di Gunung Sindoro, saya mempunyai pandangan lain. Saya membayangkan, RSPD yang nantinya bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik (LPP) lokal, dapat menjadi penyampai informasi dan wahana interaksi warga.

Dalam kondisi yang tak menentu, stasiun radio pemda yang sarat dengan lokalitas bisa menjadi panduan warga untuk mengatasi bencana. Saat ini, kondisi Gunung Sindoro yang terletak di perbatasan Kabupaten Wonosobo dan Temanggung itu menjadi perhatian masyarakat, terutama di dua kabupaten tersebut. Gunung yang sebelumnya tenang kini dilaporkan tengah aktif. Tak pelak sejumlah warga panik. Bahkan, beberapa orang dikabarkan mengungsi ke tempat yang aman dan menjual ternak mereka.

Di sinilah stasiun radio bisa memainkan perannya sebagai pemandu warga dalam menghadapi situasi bencana. Warga bisa saling tukar menukar informasi melalui stasiun radio mengenai kondisi Sindoro. Dengan demikian, warga dapat mengetahui keluarga mereka yang berada di lereng atau pun kaki gunung.

Sarana telepon, pesan singkat, atau jejaring sosial radio dapat menjadi wahana interaksi antarwarga dan para pengambil keputusan terkait dengan eskalasi aktivitas gunung itu. Stasiun radio menjadi tempat bertanya warga yang tengah dilanda ketidakpastian atas aktivitas Sindoro. Peran ini demikian krusial mengingat tiap gunung mempunyai mitos khas. Apalagi, ada kebiasan warga menghubungkan peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain di Tanah Air. Karena itu, muncul isu atau rumor di masyarakat bahwa Gunung Sindoro akan meletus pada hari tertentu.

Dalam situasi seperti inilah, RSPD/ LPP lokal bisa menjadi sarana penyebar informasi atas kondisi riil di lapangan. Radio yang mempunyai karakter cepat dan massal perlu mengambil posisi sebagai penyampai informasi. Radio bisa menjadi sarana untuk mengabarkan mengenai kondisi darurat, jalur pengungsian, tempat pengungsian atau pun lokasi yang harus dihindari.

Jaringan Radio

Untuk menyampaikan informasi terbaru bisa dilakukan dengan dengan mengirim reporter atau pun menampung informasi yang disampaikan warga. Di samping itu, informasi juga diperoleh dengan menghubungi aparat desa, instansi yang terkait dengan penanganan bencana, termasuk sambungan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Bandung. Lebih dari itu, sambungan dengan Pos Pengamatan Gunung Desa Gentingsari, jika perlu menjadi siaran wajib agar bisa dipantau warga secara teratur.

Jika perlu radio pemerintah mengambil peran sentral dengan mengandeng beberapa stasiun radio swasta. Jejaring radio membangun sindikasi dan membuat siaran bersama dan serentak mampu menjangkau warga lebih luas. RSPD/ LPP lokal bisa menginisiasi untuk membuat program reguler yang disiarkan hingga kondisi Gunung Sindoro dinyatakan kembali normal.

Adanya program reguler dan terencana mengenai kondisi paling aktual diharapkan pula dapat menjelaskan mengenai rumor dan isu yang berkembang di masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, informasi dari media nasional (televisi) bisa dikatakan tidak sepenuhnya bisa diharapkan. Media massa nasional tentu tidak lepas dari perhitungan unsur berita dan skala prioritas dalam penayangannya.

Karena itu, media lokal yang paling dekat dengan masyarakat harus dapat memenuhi kebutuhan informasi yang belum bisa diperoleh dari media nasional. Saya berharap radio seperti eRTe FM Temanggung dan RSPD Wonosobo telah dan sedang menyelenggarakan program tanggap bencana.

Memang untuk mewujudkan hal semacam itu bukan perkara mudah karena membutuhkan kompetensi yang memadai untuk mengolah informasi agar bermanfaat untuk warga. Jika hal ini bisa dilakukan, RSPD/ LPP lokal bisa mengambil peran lebih utuh untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. (10)

— Ariyanto, pekerja radio, asal Temanggung
Opini, Suara Merdeka, 22 Desember 2011,

Salah Kaprah Makna Hari Ibu

2011-12-22T20:31:00.001-08:00

"Memaknai Hari Ibu tidaklah sulit, tetapi menjadi sulit ketika kita justru mengaburkan makna yang sesungguhnya"

PADA beberapa dekade lalu, saya selalu mengenal 12 bulan dalam setahun, dan ada dua yang khas disebut sebagai ”bulan perempuan”. Maksudnya, hanya pada dua bulan itulah perempuan diingat bahwa dia ada, yakni April dan Desember.

Sekarang saya rasakan, betapa besar peran media untuk menghapus dua bulan perempuan itu menjadi ”setiap bulan adalah milik perempuan” juga. Media sudah merepresentasikan identitas perempuan di rubrik atau halaman tertentu, sehingga ketika kita mau menulis tentang hal yang terkait dengan perempuan, tidak harus menunggu datangnya ”bulan perempuan”.

Kegelisahan muncul, ketika setiap April dan Desember ada hiruk-pikuk peringatan Hari Kartini dan Hari Ibu. Kehirukpikukan itu identik dengan keribetan memakai sanggul dan lomba-lomba kegiatan domestik lain.

Kegelisahan pertama, tentang makna emansipasi tiap 21 April. Selalu di media massa, baik cetak maupun elektronik, yang muncul adalah kegiatan memakai kebaya dan tetek bengeknya, juga ekspose besar-besaran mengenai kesamaan pekerjaan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya kalau ada sopir taksi laki-laki, dieksposelah sopir taksi perempuan, ada tukang tambal ban laki-laki ditampilkan tukang tambal ban perempuan. Demikian pula untuk jenis pekerjaan lain seperti pilot, sopir bus, dan lain-lain.

Semuanya itu, konon, dimaknai sebagai ”penanda” emansipasi. Padahal emansipasi jelas berbeda dari partisipasi. Partisipasi lebih pada objektivitas dan keturutsertaan dalam kancah pembangunan, sedangkan emansipasi lebih pada pilihan subjektif individu. Artinya, jika perempuan memilih menjadi ibu rumah tangga yang baik, mengurus anak dan suami dengan sepenuh hati tanpa dipaksa siapa pun meskipun dia berpendidikan tinggi, ya itulah emansipasi dia. Sebaliknya, perempuan yang memilih sesuai dengan pilihan hati untuk berkiprah di dunia publik, mengembangkan karier dan ilmu, ya itulah emansipasi dia.

Demikian pula perempuan yang memadukan keduanya, itu adalah pilihan nuraninya, dan itulah emansipasi. Bukan pada substansi sama rata - sama rasa, karena setara tidak harus sama. Karenanya, tidak lantas kemudian emansipasi dimaknai ”jika laki-laki bisa memanjat pohon kelapa maka perempuan juga harus bisa’’. Yang mengharuskan siapa?

Kegelisahan kedua, ketika kita merayakan Hari Ibu tiap 22 Desember, pastilah yang muncul selalu lomba-lomba terkait dengan kegiatan domestik perempuan, bahkan ada lomba sepak bola memakai daster untuk bapak-bapak. Padahal jauh sebelumnya ketika 22 Desember dikukuhkan sebagai Hari Ibu, asal mulanya bukanlah kegiatan seperti itu.

Jauh sebelum itu, pada 22 Desember 1928 yang akhirnya dicanangkan sebagai Hari Ibu, kiprah perempuan adalah dalam bidang politik untuk bangsa ini, bukan pada kiprah domestik berbau sanggul dan dapur.

Keterlibatan Perempuan

Kolonialisme telah melahirkan organisasi kebangsaan seperti Budi Oetomo dan Partai Nasional Indonesia. Rangkaian sejarah tersebut membawa pengaruh baik langsung maupun tidak langsung bagi keterlibatan perempuan Indonesia dalam perjuangan bangsa. Kemudian diikuti lahirnya berbagai organisasi wanita. Bahkan sebelum Sumpah Pemuda pun telah banyak muncul organisasi perempuan yang politis seperti Wanito Utomo, Wanito Mulyo, Wanita Katholik, Putri Budi Sejati, dan banyak lagi lainnya.

Kesadaran politik bagi perempuan juga telah melahirkan Kongres I Perempuan Indonesia di Yogyakarta pada 22 Desember 1928. Kongres yang dilaksanakan tiap 22 Desember itu sampai dengan 1943, sebenarnya adalah kongres yang menghasilkan keputusan-keputusan politik penting Jauh dari hiruk-pikuk segala macam stereotipe khas perempuan.

Pada Kongres II Perempuan dihasilkan ”Passief Kiesrecht” untuk kaum perempuan. Pandangan bahwa perempuan tidak pantas berpolitik, berubah ketika pada 1941 Pemerintah Hindia Belanda membentuk Komisi Visman untuk menyelidiki keinginan bangsa Indonesia mengenai perubahan ketatanegaraan. Pada waktu itu, dua perempuan yaitu Nyonya Soenaryo Mangunpuspito mengajukan tuntutan Indonesia berparlemen, dan Nyonya Sri Mangoensarkoro menuntut Indonesia merdeka.

Namun sekarang ini, ketika tiap 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu, yang muncul justru peneguhan image stereotipe perempuan. Pada tanggal itu selalu diadakan berbagai lomba memasak, memasang sangggul, memasak oleh para bapak, merangkai bunga, menggulung stagen, merias tanpa kaca, dan segudang kegiatan lain yang jauh dari bidang proses pengambilan keputusan politik negara.

Sangat ironis memang, seolah-olah perempuan ditarik mundur ke belakang dan dimasukkan kembali ke dunia domestik. Hal itu bisa terjadi karena kenyataan sejarah pergerakan perempuan jarang disentuh dan jarang dijadikan semangat untuk menguatkan argumentasi bahwa kalau pada waktu itu saja perempuan dapat kerkiprah dalam dunia politik, mengapa sekarang justru tidak?

Bukan berarti saat ini tidak ada perempuan yang menjadi tokoh politik, tetapi apakah jumlah dan kualitasnya sudah seperti diharapkan? Jumlah yang sedikit itu juga belum semuanya mempunyai sensitivitas gender. Atau kalau pun telah mempunyai kepekaan dan perspektif gender dalam setiap ide dan kebijakan politiknya, kembali mereka menghadapi tembok tebal berbagai faktor untuk mewujudkannya.

Memaknai Hari Ibu tidaklah sulit, akan tetapi menjadi sulit ketika kita justru mengaburkan makna yang sesungguhnya. (10)

— Prof Dr Tri Marhaeni Pudji Astuti MHum, guru besar Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Unnes Semarang
Opini, Suara Merdeka, 22 Desember 2011,

Manuver Kebijakan PSSI

2011-12-22T20:30:00.000-08:00

MASIH lekat di ingatan kita tentang bagaimana Syahrini dan Jambul Khatulistiwanya menjadi fenomena media akhir November lalu, terutama dalam kaitannya dengan kedatangan ikon sepak bola dunia David Beckham dengan klubnya LA Galaxy untuk sebuah pertandingan persahabatan melawan Indonesian Selection. Dalam pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta terlihat jelas animo masyarakat Indonesia terhadap cabang olahraga ini cukup besar walaupun laga tersebut berakhir dengan kekalahan tim Indonesia dengan skor 1-0.

Secara statistik, di negara yang menyumbang 4 persen populasi dunia ini, sepak bola memiliki superioritas di hati pecinta olahraga sehingga tak heran jika banyak atensi pemerintah dicurahkan ke lapangan hijau. Ironisnya, sepak bola yang seharusnya menjadi kebanggaan seluruh lapisan masyarakat ternyata gagal untuk bersinar, bahkan di level Asia.

Lebih parah lagi, di tengah stagnasi prestasi Tim Garuda, PSSI kembali terbelit dengan repetisi pergolakan pada semester awal 2011. Setelah sempat memasuki masa-masa mencekam di bawah ultimatum FIFA yang berujung pada reformasi Solo awal Juli lalu, badai tak sedap kembali menerpa.

Beberapa waktu yang lalu, Komisi Disiplin (Komdis) PSSI dipimpin Bernhard Limbong dan Catur Agus Saptono mengeluarkan sederetan sanksi dan larangan krusial menyangkut perseteruan dalam dualisme kompetisi persepakbolaan Indonesia.

Dalam putusan tersebut, PSSI, di bawah komando Djohar Arifin Husein, memandatkan pengelolaan kompetisi sah versi PSSI, Liga Prima Indonesia (LPI) dan Divisi Utama, kepada PT LPIS pimpinan Widjajanto. Keputusan itu secara tak langsung menempatkan Indonesian Super League (ISL) dan Divisi Utama versi PT LI pimpinan Herbiansyah Hanafiah & Syahriel Taher dalam status liga ’’bawah tangan’’ dan sudah seharusnya mendapatkan sanksi.

Jika awalnya perseteruan hanya sekadar timbul tenggelam dan berupa wacana di kalangan elite publik sepakbola dalam negeri, kini aroma perpecahan mulai merambat ke hampir semua aspek persepakbolaan nasional. Dualisme kompetisi di Indonesia mulai menelan korban di level klub. Menyusul keputusan PSSI, sanksi diberikan kepada 8 kesebelasan pembelot atas keikutsertaan mereka di LPI.

Sanksi yang seharusnya berfungsi sebagai media untuk mendisiplinkan oleh beberapa pihak dinilai sebagai intensi mematikan potensi klub, seperti dialami Persib Bandung. Setelah ’’membantu menyelamatkan’’ PSSI dari ancaman sanksi FIFA dengan melakoni laga pembuka IPL lalu, Maung Bandung dikenai Statuta PSSI Pasal 57 (1) & (2) jo. Pasal 32 dan 23.

Selain didiskualifikasi dari LPI musim ini, didegredasi musim depan, dituntut untuk mengembalikan kontribusi LPIS, dilarang melakukan transfer pemain, Persib Bandung juga didenda Rp 1 miliar, lipat dua denda bagi 7 klub lainnya.

Yang terjadi pada Persib semacam menjadi peringatan dini pada klub-klub mapan di Indonesia seperti Persija Jakarta dan Arema Malang. Banyak klub papan atas mulai bergeming dan mengalami konflik internal yang terpaksa melibatkan mereka dalam perpecahan kongsi demi memilih kompetisi yang dikehendaki masing-masing kubu.

Pergolakan di tubuh PSSI ini juga menggagalkan partisipasi Persipura mewakili Indonesia di kancah Liga Champions Asia (LCA), sebagaimana ditegaskan dalam laman situs FIFA yang hanya mencantumkan klasemen LPI dengan 13 klub —minus Persipura— sebagai kompetisi yang diakui.

Sarat Manuver

Keputusan Komdis PSSI juga berimbas pada tataran individu atau kepengurusan dalam struktur klub yang ada. PSSI mendenda dan melarang komisaris dan direktur PT LI untuk berkiprah di dunia sepak bola tiga tahun ke depan, melarang pemain dan pelatih yang berkiprah di kompetisi nonresmi untuk mengisi jajaran timnas (Statuta FIFA Pasal 79), serta bersiap pula untuk menginvestigasi ofisial pertandingan yang terlibat di ISL.

Rangkaian konsekuensi tersebut menghadirkan ancaman serius terhadap kelangsungan timnas di level senior ataupun junior karena sekitar 80 persen punggawanya berlaga di kompetisi PT LI.

Rahmad Darmawan (RD) selaku mantan Head Coach Timnas U-23 pernah mempertanyakan pelarangan bergabungnya pemain yang berkompetisi di ISL. Disampaikan lebih lanjut oleh RD, pemain tidak pantas dipersalahkan karena afiliasi mereka dengan klub tertentu adalah bentuk profesionalisme.

Dengan mundurnya RD dari jabatannya di timnas, publik mulai bertanya-tanya siapa yang akan menyuarakan aspirasi masyarakat ke PSSI yang terkesan teguh dengan pendiriannya. Jika memang demikian, mungkin sekarang saatnya PSSI merefleksikan kebijakan persepakbolaan di negeri ini yang terkesan aneh karena terlihat makin seperti manuver politik dan bisnis.

LPI yang disponsori Arifin Panigoro, yang pernah diharamkan pada era Nurdin, justru menjadi acuan utama saat ini, terlepas dari absennya klub-klub elite yang justru berlaga di ‘’kompetisi sebelah’’.

Pro dan kontra pun mulai bermunculan. Selain perang spanduk dukungan kompetisi oleh suporter yang tersorot dalam tayangan live pertandingan dan pernyataan sikap Indonesia Football Watch, Pengprov PSSI Jatim juga tengah ancang-ancang menyelenggarakan KLB (lagi!).

Parahnya, isu ini naik ke permukaan di pengujung 2011 dan pascaeuforia Tim Garuda Muda di SEA Games XXVI; yang walaupun gagal di final tetap membanggakan KITA. Berkaca pada akhir masa kepemimpinan Nurdin, ada kemungkinan besar reformasi di tubuh PSSI bakal terulang karena ternyata representatif masyarakat di tingkat nasional gagal menyuarakan pikiran dan harapan rakyat.

Inikah potret persepakbolaan kita, yang miskin pencapaian tapi kaya oleh intrik? Ekspektasi publik untuk melihat Merah Putih berkibar di ajang sepak bola internasional kelihatannya masih cukup jauh dari asa. Bukankah sepak bola adalah bentuk seni dan olahraga untuk dinikmati? Bukan serangkaian debat argumentif tanpa titik temu. Kita harusnya malu, sebagai bangsa yang terpelajar, untuk tetap mempergunjingkan ini. (10)

— Mikael Dian Teguh PP, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, narasumber SBS Network Australia untuk forum sepak bola
Opini, Suara Merdeka, 22 Desember 2011

Tanggung Jawab Kasus Mesuji

2011-12-22T20:28:00.001-08:00

SATU lagi peristiwa memilukan terjadi di negeri ini: tragedi kemanusiaan Mesuji. Tindak kekerasan antara petugas keamanan (pamswakarsa) perusahaan perkebunan swasta (asing) dengan warga ini berawal dari sengketa kepemilikan lahan. Kekerasan yang terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung itu merupakan akibat dari pengelolaan bisnis kelapa sawit yang tidak jujur dan merugikan masyarakat sejak 1997. Kekerasan meningkat ketika pihak perusahaan menolak mengembalikan lahan kepada masyarakat sehingga tidak kurang 30 warga tewas. Mabes Polri mengoreksi dengan menyebutkan korban tewas 9 orang, termasuk dua petugas pamswakarsa yang dipenggal kepalanya. (SM, 22/12/11).

Bila pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dipahami tidak hanya berupa tindakan (action) tetapi sekaligus juga pendiaman (omission), ketika pelanggaran dilakukan oleh individu atau kelompok individu yang bukan aparat negara --namun negara melalui aparatnya tidak melakukan tindakan apa pun, baik preventif maupun represif-- maka indikasi terjadinya pelanggaran HAM jelas terlihat.

Sikap pemda setempat melalui berbagai kebijakan dan tindakan yang tidak berpihak pada masyarakat, tetapi lebih mengutamakan kepentingan pemilik modal, menjadi bukti cukup kuat. Begitu pula dengan jarak waktu yang cukup lama antara terjadinya peristiwa (April dan November 2011) dan pengungkapannya secara terbuka pada pertengahan Desember 2011 menjadi indikasi tidak tertanganinya kasus itu dengan baik, bila tidak mau dikatakan telah terjadi pembiaran. Apalagi rekomendasi Komnas HAM terhadap pemerintah pun tidak mendapatkan tanggapan semestinya.

Dampak Konglomerasi

Sesungguhnya tragedi Mesuji bukanlah satu-satunya di negeri ini berkaitan dengan sengketa kepemilikan lahan dan pengelolaan sumber daya alam antara masyarakat dan pemilik modal. Menurut Kontras, di samping terjadi di Lampung dan Sumatra Selatan, setidak-tidaknya saat ini ada 6 kasus besar serupa, dari Papua, Jambi, Riau, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, hingga Sulawesi Tengah.

Dari semua kasus itu, akhirnya selalu menempatkan rakyat sebagai korban yang tidak berdaya ketika harus berhadapan dengan pemilik modal. Marginalisasi dan kriminalisasi merupakan stereotipe perlakuan yang menimpa mereka. Persinggungan kepentingan antara bisnis perusahaan (korporasi) dan warga setempat, berdampak pada terjadinya pelanggaran HAM. Seperti hak atas ketersediaan dan aksesibilitas terhadap sumber daya alam yang secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi pemenuhan hak-hak lainnya.

Persoalan ini sebenarnya merupakan salah satu akibat dari kecenderungan global yang menempatkan sektor privat (korporasi) sebagai pilar utama, di samping negara dan masyarakat sipil. Negara sebagai pemegang otoritas kedaulatan adalah pihak yang menentukan aktivitas bisnis macam apa yang mestinya boleh hidup dan berkembang di suatu negara. Orientasinya semata-mata untuk menyejahterakan rakyatnya. Idealnya, hubungan yang serasi di antara ketiganya akan melahirkan kesejahteraan bagi rakyat. Namun sebaliknya, tarik-menarik kepentingan di antara ketiga komponen tersebut menurut Eric Wilson justru menyebabkan pemerintah seringkali takluk pada kepentingan bisnis dan mengabaikan rakyatnya.

Tanggung Jawab

Dewasa ini perjuangan untuk menegakkan HAM menghadapi tantangan luar biasa sebagai akibat dari perkembangan kapitalisme global yang menghendaki tata perekonomian dunia diserahkan pada mekanisme pasar bebas. Hal ini mendorong munculnya korporasi sebagai pemilik modal dengan kekuatannya yang seringkali melebihi kekuatan negara.

Kendati masih diterima prinsip bahwa negara adalah pemegang kewajiban utama di bidang HAM, fakta menunjukkan dalam pola relasi kekuasaan horizontal, peluang terjadinya pelanggaran HAM menjadi lebih luas. Pelakunya juga meliputi aktor-aktor nonnegara, baik individu maupun korporasi. Artinya, pelanggaran HAM berpotensi dilakukan oleh korporasi, khususnya terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar perusahaan.

Keberadaan korporasi dan bisnis di mana pun pasti berorientasi mencari keuntungan. Namun bukan berarti hal itu bisa dilakukan dengan melanggar HAM masyarakat karena pelaku bisnis juga memiliki kewajiban di bidang HAM. Sebagaimana ditegaskan dalam Konferensi Dunia tentang HAM di Vienna pada 1993, bahwa pelaku bisnis memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan melaksanakan HAM. Hal ini kembali ditegaskan dalam Resolusi Majelis Umum PBB 2003 Nomor E/CN 4/ Sub 2/ 2003/ 12/ Rev 2 tentang Norms on the Responsibilities of Trans National Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Right.

Kewajiban dan tanggung jawab korporasi di bidang HAM lahir karena komitmen kemanusiaan dan kesadaran bahwa aktivitas korporasi, secara langsung maupun tidak, berisiko ikut menciptakan ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Pengingkaran terhadap kewajiban tersebut melahirkan tanggung jawab bagi pelaku bisnis sebagai pelaku pelanggaran HAM. Konsekuensinya, negara melalui pemerintah harus berani lebih tegas mengambil tindakan yang berpihak membela kepentingan rakyat. Tidak sekadar melakukan tindakan hukum bagi pelaku dan pemilik korporasi, namun yang lebih penting adalah upaya pengembalian dan pemenuhan hak-hak masyarakat melalui rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban.

Kewajiban dan tanggung jawab tersebut menjadi makin penting mengingat masalah utama yang dihadapi manusia bukan lagi sekadar kejahatan kemanusiaan, genosida, ataupun kejahatan perang. Permasalahan yang dihadapi saat ini lebih bersifat mengakar, yaitu kemiskinan dan keterbelakangan, yang mau tidak mau harus diakui sebagai salah satu dampak dari eksploitasi dan ketidakpedulian korporasi sebagai pemilik modal. (10)

— Dr Rahayu SH MHum, Ketua Pusat Studi HAM dan HHI Fakultas Hukum Undip
Opini, Suara Merdeka, 23 Desember 2011,

Tanah dalam Ketahanan Pangan

2011-12-22T20:27:00.001-08:00

MENJELANG akhir 2011 Provinsi Jawa Tengah mendapat kado istimewa dari pemerintah, yaitu penghargaan mengenai ketahanan pangan Adhi Karya Pangan Nusantara 2011. Dalam lima tahun terakhir provinsi ini meraih penghargaan prestisius antara lain untuk pengembangan ketahanan pangan tingkat nasional, ketahanan pangan kategori pembina tingkat kabupaten tahun 2004 untuk Bupati Sragen, ketahanan pangan tingkat nasional untuk Tim Penggerak PKK Karang Klesem Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga dan Kelompok Lumbung Pangan Mardi Makmur Kalimandi Kecamatan Purwareja Kabupaten Banjarnegara, serta penghargaan untuk pengembangan pangan lokal dan makanan tradisional tingkat nasional.

Tatkala menyerahkan Adhi Karya Pangan Nusantara pada 6 Desember 2011, Presiden SBY kembali berpesan agar tidak ada lagi alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian sehingga ketersediaan lahan dapat mendukung penciptaan ketahanan pangan. Kepala Negara juga mengingatkan, selain mengawasi dan mengendalikan lahan pertanian agar tidak berubah fungsi, juga perlu mengupayakan peningkatan produktivitas hasil pertanian.

Laksana hantu yang menakutkan, alih fungsi tanah pertanian merupakan ancaman bagi pencapaian kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan karena punya implikasi serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, dan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang kehidupannya bergantung pada tanah. Ketersediaan tanah untuk usaha pertanian merupakan keharusan demi mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan, terutama mewujudkan kedaulatan pangan secara nasional.

Di Jawa, alih fungsi tanah pertanian ke penggunaan nonpertanian tercatat 100 ribu ha/ tahun (Kompas.com, 04/11/11). Badan Ketahanan Pangan Nasional menyebutkan tahun 2009 saja ada 110 ribu ha sawah beralih fungsi. Survei Kementerian Pertanian menyatakan pada 2007-2009 di Jawa terjadi alih fungsi lahan pertanian (sawah) seluas 600 ribu ha, atau per tahun rata-rata 200 ribu ha. Untuk tingkat nasional tercatat luas komulatif lahan sawah yang beralih fungsi 1,6 juta ha atau rata-rata 81.376 ha/ tahun.

Khusus di Jateng, luas tanah pertanian yang beralih fungsi ke penggunaan nonpertanian
berkisar 2.000-2.500 ha/ tahun (Kompas, 19/10/11). Data BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 menyebutkan luas sawah di provinsi ini 990.652 ha. Dengan kisaran alih fungsi lahan sawah 2.500 ha/ tahun dan produktivitas padi 5,506 ton/ ha/ panen maka wilayah ini akan kehilangan produksi padi per tahun 2.500 x 5,506 ton x 2 (2 kali panen per tahun) = 27.530 ton padi/ tahun. Angka yang cukup signifikan.

Kemerebakan alih fungsi tanah pertanian ke nonpertanian di provinsi ini direspons serius oleh Gubernur Bibit Waluyo dengan terus mengingatkan jajaran pemkab/ pemkot dan BPN Provinsi Jawa Tengah agar menyelamatkan lahan pertanian. Gubernur Jateng bahkan mengancam memidanakan pejabat yang mengeluarkan perizinan alih fungsi tanah pertanian pangan yang tidak sesuai dengan RTRW.

Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah mencatat, tahun 2003-2010 luas lahan pertanian pangan yang atas izin bupati/ wali kota beralih fungsi ke penggunaan lain mencapai 5.055 ha.

Legitimasi itu diberikan melalui izin lokasi, izin perubahan penggunaan tanah, dan izin penetapan lokasi. Memang ada iktikad baik dengan menerbitkan peraturan yang lebih kuat, guna lebih mengendalikan alih fungsi tanah pertanian melalui UU dan peraturan pemerintah.

Misalnya, UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Seharusnya dua regulasi tersebut membawa angin segar bagi upaya pengendalian alih fungsi tanah pertanian, tetapi faktanya hingga saat ini pelaksanaan di lapangan belum berjalan efektif.

Penulis melihat ada beberapa persoalan mendasar yang menyebabkan kurang efektifnya instrumen hukum itu untuk mencegah alih fungsi tanah pertanian. Pertama; kebijakan yang kontradiktif, artinya di satu pihak pemerintah berupaya melarang alih fungsi tanah, tetapi di sisi lain kebijakan pertumbuhan industri/ manufaktur dan sektor nonpertanian lainnya mendorong terjadinya alih fungsi tanah pertanian.

Kedua; peraturan yang ada cenderung bersifat imbauan dan tidak mencantumkan sanksi tegas bagi pihak yang melanggar. Ketiga; rendahnya keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam proses penyusunan dan impelementasi kebijakan. Keikutsertaan berbagai instansi pada proses penyusunan RTRW rendah, pada umumnya mereka hanya menerima hasil akhir dari penyusunan RTRW yang disusun Bappeda dan konsultan.

Keempat; banyak RTRW yang justru merencanakan mengalihfungsikan sawah beririgasi teknis menjadi lahan nonpertanian. Kelima; tidak adanya lembaga yang memantau jika terjadi alih fungsi tanah pertanian yang tidak sesuai dengan peraturan. Keenam; sulit menelusuri lembaga yang paling bertanggung jawab untuk ditindak karena izin alih fungsi tanah adalah keputusan kolektif berbagai instansi. Ketujuh; terbatasnya peta penggunaan tanah skala besar yang dapat digunakan untuk perencanaan tanah pertanian yang akan dipertahankan.

Konversi tanah pertanian kian menghawatirkan dengan intensitas yang makin meningkat pula. Tingginya konversi tanah pertanian itu umumnya dipakai untuk kepentingan di luar pertanian, seperti membangun jalan tol, industri, perumahan, pusat perbelanjaan, dan fasilitas umum lainnya. Sawah-sawah produktif dikonversi untuk penggunaan nonpertanian. Penyelamatan tanah pertanian sangat mendesak dilakukan karena jika luas sawah terus menyusut hal itu dikhawatirkan bisa mengancam swasembada pangan.

Upaya pemerintah mengendalikan alih fungsi tanah pertanian telah dilakukan sejak 1990-an, dengan mengeluarkan keppres, permen, surat edaran menteri/ kepala BPN/ Bappenas, serta instruksi dan keputusan gubernur yang melarang alih fungsi sawah ke penggunaan nonsawah. Fakta di lapangan, pendekatan yuridis oleh pemerintah belum efektif dan regulasi itu laksana dokumen tidur yang tidak berdaya. Termasuk tatkala pemerintah berupaya lebih keras menyelamatkan tanah pertanian dengan menerbitkan payung hukum lebih kuat, yaitu UU Nomor 41 Tahun 2009.

Alih fungsi tanah pertanian merupakan persoalan rumit sehingga agar pengendaliannya efektif maka selain pendekatan yuridis dengan instrumen hukum perlu melakukan pendekatan ekonomi (kebijakan harga, asuransi pertanian,
keringanan pajak tanah sawah, pengembangan infrastruktur dan bantuan pengembangan teknologi) secara simultan sehingga penguatan terhadap jaring pengaman ketahanan pangan di Jawa Tengah bisa mengejawantah. (10)
— Ir Doddy Imron Cholid MS, Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, dipaparkan pada Seminar Nasional dan Kongres X Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) di Surakarta

Opini, Suara Merdeka, 23 Desember 2011,

Membumikan Hari Ibu

2011-12-22T20:26:00.001-08:00

TIDAKLAH salah jika setiap peringatan Hari Ibu, 22 Desember, senantiasa diwarnai dengan berbagai seremoni sebagai bentuk penghargaan sekaligus momentum untuk mengingatkan kembali peran ibu yang demikian besar dalam berbagai dimensi.

Peringatan Hari Ibu berangkat dari 22 Desember 1928, saat Kongres Perempuan pertama di Indonesia diselenggarakan. Momentum peringatan ini diharapkan akan membawa dampak bagi sikap dan mental anak bangsa untuk terus menghargai ibu dan menempatkannya sebagai bagian penting dalam kehidupan.

Dalam agama mana pun, ibu merupakan sosok yang memperoleh tempat terhormat. Islam, misalnya, di sejumlah ayat dalam Alquran dijelaskan peran ibu dan kewajiban umat untuk berbakti. Demikian halnya dalam salah satu hadis Rasul menjelaskan ibu sebagai orang yang harus paling dihormati. Rasul menyebutnya hingga tiga kali, baru kemudian sang ayah.

Secara sosiologis, ibu memiliki peran yang sangat besar dalam membangun peradaban masyarakat. Peradaban masyarakat terbentuk dari budaya keluarga. Di sanalah, ibu memiliki peran yang sangat strategis. Dalam lingkup keluarga, ibu sebagai sosok yang melahirkan, mendidik, dan membimbing. Seorang ibu adalah sosok yang berkorban tanpa pamrih. Peran ibu tidak dapat tergantikan. Ibulah yang melahirkan dan menyusui. Tidaklah mengherankan jika kemudian ibu mampu menentukan karakter dan menanamkan nilai-nilai pengorbanan bagi sang anak dan menjadi dorongan bagi sang suami dalam segala aktivitasnya.

Ibu yang cerdas akan melahirkan anak yang pintar dan keluarga yang terdirik yang kemudian akan mampu membangun masyarakat yang bermartabat. Atas dasar itulah, sungguh tepat jika kemudian ibu menjadi sosok penting yang akan menentukan maju mundurnya sebuah bangsa, sebab bangsa yang besar berangkat dari masyarakat maju yang terbangun atas keluarga-keluarga yang baik.

Kewajiban Anak

Dalam dimensi kekeluargaan, membalas kasih ibu merupakan kewajiban bagi sang anak. Anak yang hanya bisa memberikan cinta, perhatian, hormat dan doa kepada ibu tidak akan mampu untuk membalas pengorbanan yang telah ibu berikan bagi masa depan anak-anaknya. Meskipun ibu telah wafat, masih menjadi kewajiban bagi sang anak untuk mendoakannya sebagai bentuk pengabdian. Apalagi jika melihat perkembangan sosial saat ini, di mana peran ibu tidak sekadar dalam ranah domestik namun juga pada saat yang sama ibu juga mampu berperan dalam ranah publik, sehingga beban kerja ibu semakin besar.

Di wilayah pesisir pedalaman, misalnya, menunjukkan bagaimana sosok ibu di kalangan nelayan dan petani memiliki jam kerja yang jauh lebih tinggi dibandingkan suami. Ibu dituntut tidak saja mengelola rumah tangga, namun juga menjadi bagian penting keluarga dalam memperoleh penghasilan. Jam kerja ibu mulai dari jam empat pagi menyiapkan sarapan, bersih-bersih rumah hingga jam sembilan malam menidurkan anak. Di siang hari, sang ibu juga harus bekerja. Kondisi inilah yang kemudian menghadirkan persoalan bagi seorang ibu, yang memerlukan penanganan melalui kebijakan yang tepat.

Sejumlah persoalan tersebut di antaranya adalah angka kematian ibu (AKI) masih menunjukkan tingkat yang cukup tinggi. Di Jawa Tengah misalnya, AKI pada tahun 2010 mencapai 104,97 per 100.000 kelahiran hidup. Selain itu masih tingginya angka buta huruf di kalangan ibu. Sementara itu, kekerasan yang dialami oleh ibu dalam rumah tangga tercatat 1.239 kasus di Jawa Tengah pada tahun 2009.

Rentetan persoalan tersebut membutuhkan kebijakan yang konsisten agar dapat terselesaikan secara efektif. Demikian halnya dengan tingginya angka putus sekolah di kalangan anak perempuan usia sekolah. Merekalah nantinya yang akan menjadi ibu dan mengasuh sang anak.

Mencerdaskan perempuan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ibu dan membangun masyarakat maju perlu memperoleh prioritas kebijakan. Selamat Hari Ibu. (24)

— Hj Novita Wijayanti SE MM, Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah/Ketua DPD KNPI Jawa Tengah.
Opini, Suara Merdeka, 23 Desember 2011,

Perilaku ala Geng Cokor

2011-12-22T20:25:00.000-08:00

KENAKALAN sekelompok remaja yang menamakan diri Geng Cokor, mengundang keprihatinan banyak pihak. Lima anggota geng itu ditangkap petugas Reskrim Polsek Semarang Barat karena menganiaya serta merampas motor dan ponsel milik Dewi Larasati (19), warga Kabupaten Semarang, di belakang SPBU Jalan KH Abdurahman Saleh Semarang pada Selasa (29/11/11). Aksi mereka dipicu oleh ketersinggungan atas teguran terhadap salah satu anggota geng itu.

Geng (kadang ada kelompok yang menuliskan dengan genk) adalah sebutan yang biasa disematkan terhadap sekelompok anak muda (remaja), namun dengan konotasi yang cenderung negatif terkait dengan aktivitas yang kurang tepat, bahkan cenderung meresahkan dan merugikan masyarakat. Apakah remaja selalu cenderung mendapatkan label atau stigma negatif?

Masa remaja adalah periode kehidupan dimulai dari fase kanak-kanak usai, yakni usia 13-14 tahun, dan diakhiri ketika individu memasuki masa dewasa, sekitar usia 17-18 tahun. Periode peralihan itu ditandai antara lain oleh penolakan disebut anak-anak (kecil). Namun sejatinya mereka belum bisa dikatakan pribadi dewasa karena perilakunya belum mencerminkan orang dewasa. Masyarakat biasa menyebutnya usia tanggung.

Pada masa remaja, selain terjadi perubahan fisik yang ditandai dengan berkembangnya fungsi seksual, terjadi juga perkembangan mental yang ditandai dengan kondisi emosi yang meledak-ledak dan kurang stabil. Mereka cenderung ingin menang sendiri, sulit diatasi, dan diajak kompromi sehingga secara umum publik mengatakan bahwa masa remaja adalah masa sulit diatur.

Minat remaja untuk berkelompok dengan teman sebayanya sebenarnya wajar dan sah-sah saja. Justru kelompok (peer) itu bisa menjadi media untuk melatih keterampilan sosialnya. Di dalam kelompok mereka mendapat kesempatan berbagi, bekerja sama, bahkan mengelola konflik atau pertentangan. Keberhasilan melatih keterampilan sosial itu akan memberikan manfaat dan landasan untuk tumbuh menjadi pribadi dewasa.

Melalui kelompok pula, remaja dapat belajar berempati dan mengembangkan rasa solidaritas. Bahkan bila kelompok itu solid, anggotanya akan saling mengidentifikasi melalui simbol-simbol yang mereka jadikan ciri kelompok, seperti pakaian dan aksesoris, sebutan, nilai, dan gaya hidup lainnya. Pengidentifikasian diri terhadap kelompok ini secara eksternal tercermin dalam solidaritas dan rasa senasib sepenanggungan terhadap sesama anggota.

Fondasi Keluarga

Mereka mencoba merasakan suka dan duka bersama-sama, seperti halnya ditunjukkan oleh anggota Geng Cokor, yakni mengeroyok seseorang dengan mendasarkan pada alasan rasa setia kawan. Kekompakan ini kadang menutup kemauan mereka menerima masukan dari luar, sekalipun dari keluarga. Lantas bagaimana caranya agar anak usia belasan tahun bisa melewati masa remajanya dengan aman?

Dalam era serbaterbuka, hampir semua hal bisa diakses melalui dunia maya, ada banyak pilihan minat dan aktivitas untuk dilakukan siapa saja. Karena itu, yang perlu diperhatikan bagi remaja adalah teman atau kelompok aktivitas apa yang mereka pilih. Hal ini penting mengingat bila salah memilih teman dan kelompok, remaja bisa terjebak dalam aktivitas yang kurang terarah.

Keberhasilan mengarahkan minat dan aktivitas, tidak hanya tanggung jawab remaja sendiri. Sebagai fondasi, keluarga menjadi peletak dasar bagi segala aktivitas mereka, termasuk aktivitas di luar rumah.
Kemampuan orang tua memahami minat dan kemauan anak melalui komunikasi yang hangat, penghargaan, dan kasih sayang bisa menjadi landasan kokoh pada saat anak mulai menapaki masa remaja dan meluaskan lingkup pergaulannya. Dengan pola itu, tatkala anak (remaja) menjumpai permasalahan di luar, mereka cenderung kembali ke keluarga untuk mendiskusikannya.

Perkembangan positif remaja pun tidak lepas dari peran sekolah, sebagai rumah kedua. Berbagai kegiatan ekstrakurikuler bisa menjadi sarana untuk menyalurkan minat, bakat, dan kemampuan.
Sekolah melalui guru kelas serta guru bimbingan dan konseling dapat menjadi media bagi remaja untuk mengonsultasikan segala aktivitasnya, baik aktivitas akademik maupun nonakademik. (10)

— L Rini Sugiarti SPsi MSi, dosen Fakultas Psikologi Universitas Semarang
Opini, Suara Merdeka, 23 Desember 2011

Mendorong Industri Hilir Komoditas Pertanian

2011-12-14T15:52:00.001-08:00

Khudori
Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat

Berbagai usaha dilakukan pemerintah untuk mendorong dan mengembangkan industri hilir, khususnya industri berbasis bahan baku komoditas pertanian. Berbagai usaha sudah dilakukan. Namun, industri hilir berbasis komoditas pertanian belum begitu berkembang. Berbagai komoditas unggulan, seperti minyak sawit, karet, kopi, kakao, teh, rempah-rempah, dan produk biji-bijian, dijual dalam bentuk mentah dengan nilai tambah rendah.

Ironisnya, setelah diolah, produk jadi itu membanjiri pasar kita. Yang meraih keuntungan tentu importir yang mengolah bahan mentah itu. Industri (hilir) pertanian sebagai pertanda keberhasilan transformasi ekonomi nasional jauh panggang dari api.

Untuk mendorong industri hilir, komoditas pertanian diusulkan menerapkan bea ekspor atau menutup ekspor bahan mentah (baku). Pemberlakuan bea ekspor diusulkan untuk kelapa, kelapa sawit (CPO), dan kakao. Sedangkan, penutupan ekspor bahan mentah diusulkan untuk rotan. Alasan klasik selalu mengiringi usulan ini: bea ekspor atau penutupan ekspor bahan mentah akan menjamin pasokan bahan baku bagi industri domestik. Hal ini akan mendorong perkembangan industri hilir. Pertanyaannya, benarkah bea ekspor atau penutupan ekspor bahan mentah langkah tepat mendorong industri hilir?

Beban bagi petani
Bahan baku merupakan unsur penting bagi berkembang-tidaknya industri hilir. Ketika bahan baku tersedia berkesinambungan, industri hilir akan mendapatkan kepastian pasokan berproduksi sepanjang tahun dengan harga rendah. Masalahnya, bahan baku bukan satu-satunya penentu berkembang-tidaknya industri hilir.

Di luar bahan baku ada lembaga keuangan (perbankan), ketersediaan infrastruktur pendukung, ekonomi biaya tinggi akibat pelbagai pungutan, beban pajak yang memberatkan, dan berbagai insentif yang tidak mendukung. Tanpa dukungan memadai dari semua faktor itu, ketersediaan bahan baku tidak akan menjamin industri hilir berkembang. Bahan baku pun sia-sia.

Salah satu contohnya adalah bea ekspor minyak sawit mentah (CPO). Berbagai kajian menunjukkan, bea ekspor bukan instrumen yang tepat untuk mendorong industri hilir. Karena, kenaikan rata-rata satu persen bea keluar hanya menurunkan ekspor rata-rata 0,36 persen (Susila, 2008). Artinya, ekspor tidak elastis terhadap perubahan bea keluar. Kenaikan bea keluar tak akan efektif mendorong industri hilir sawit karena tidak otomatis membendung ekspor CPO, terutama saat harga produk primer perkebunan amat tinggi seperti saat ini.

Selain itu, karena posisinya kuat, pengusaha akan mencari kompensasi kenaikan bea keluar, baik ke hilir maupun hulu. Sebagai pihak yang paling lemah, petani akan menjadi korban. Eksportir akan mentransfer beban bea keluar itu kepada petani. Ini ditunjukkan oleh elastisitas ekspor terhadap perubahan harga ekspor umumnya yang inelastis (elastisitas antara 0,10-0,66).

Menurut hitungan Susila (2008), dengan bea keluar hanya lima persen, gross margin petani turun Rp 540 ribu/hektare/tahun. Dengan penguasaan lahan 3,6 juta hektare dari 8,36 juta hektare sawit oleh petani, pendapatan petani yang ditransfer kepada eksportir atau pemilik industri refinery senilai Rp 1,94 triliun. Ini perampasan legal dengan kedok bea ekspor. Sungguh tidak adil bahwa petani harus menyubsidi industri hilir dan eksportir yang kaya.

Dengan struktur perdagangan produk kelapa sawit yang masih dibelit masalah struktural, seperti di Indonesia, dampak distorsi dari bea ekspor CPO amat nyata. Selain menurunkan pendapatan petani, kenaikan bea keluar berdampak negatif pada industri hulu sawit yang dicerminkan oleh penurunan harga di tingkat produsen (petani), areal, produktivitas, dan produksi. Bahkan, menurut kalkulasi Oktaviani (2007), bea keluar 6,5 persen dan 15 persen akan menekan variabel makroekonomi (inflasi, product domestic brutto/PDB, dan upah riil). Bea keluar 6,5 persen dan 15 persen justru mendorong peningkatan ekspor CPO Malaysia, saingan utama Indonesia, masing-masing sebesar 2,4 persen dan 4,9 persen.

Dampak yang tidak diinginkan semacam ini juga ditemukan pada komoditas pertanian lainnya. Menurut Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo), setelah 1,5 tahun penerapan bea ekspor, industri pengolahan kakao hingga kini tidak berkembang. Bea ekspor justru mempersulit industri dan menurunkan daya saing industri pengolahan kakao domestik. Bea keluar hanya cocok untuk industri yang mempunyai modal besar, jaringan pemasaran, dan produk bervariasi. Artinya, masalah industri hilir kakao bukan persoalan bahan baku.

Oleh karena itu, harus ditelisik terlebih dahulu secara saksama apakah benar biaya bahan baku adalah penyebab tidak berkembangnya industri pengolahan komoditas pertanian dalam negeri. Hal ini penting karena yang memikul beban bea ekspor adalah petani. Kita dapat belajar dari kasus perkebunan, kehutanan, dan perikanan laut. Data serial waktu yang cukup panjang, 1960-2000, menunjukkan bahwa pada periode tersebut harga-harga di pasar dunia untuk minyak sawit turun dari 1.102 dolar AS ke 307 dolar AS per ton; minyak kelapa turun dari 1.507 dolar AS ke 446 dolar AS per ton; kakao turun dari 285 sen menjadi 90 sen per kg; karet turun dari 377 sen menjadi 68 sen per kg.

Secara agregat perkembangan sama, yaitu harga riil produk pertanian turun dari indeks 208 pada 1960 menjadi 87 pada 2000 dan indeks harga bahan baku pertanian turun dari indeks 220 pada 1960 menjadi 91 pada 2000 (pada 1990=100) (Pakpahan, 2004). Potret terbaik bisa dilihat pada industri berbasis kehutanan. Setelah jutaan hektare hutan dieksploitasi dan Indonesia berubah menjadi penghembus gas-gas rumah kaca, industri berbasis kehutanan tidak berkembang. Di bidang perikanan laut kurang-lebih sama: setelah laut dieksploitasi berlebih, industri berbasis perikanan laut juga tidak berkembang. Di tengah melimpahnya sumber daya perikanan, kini kita justru mengimpor ikan.

Untuk mendorong industri hilir komoditas pertanian, solusinya tidak bisa dipukul rata. Masing-masing komoditas memiliki karakteristik persoalan berbeda. Untuk mendorong industri hilir, kebijakan mestinya diarahkan untuk mengatasi masalah riil yang menjadi penyebab lambatnya industri hilir pertanian.

Pertama, memudahkan industri hilir menembus pasar yang didominasi perusahaan multinasional, seperti kebijakan tarif, promosi, dan kerja sama bilateral/multilateral. Kedua, menurunkan tarif bea masuk untuk mesin dan bahan penolong industri hilir perkebunan. Ketiga, melakukan harmonisasi tarif yang belum harmonis. Keempat, memberikan insentif investasi dalam bentuk keringanan pajak (tax holiday), kemudahan izin investasi, dan dukungan infrastruktur yang memadai.

Opini Republika 13 Desember 2011

Makna Hari Nusantara

2011-12-14T15:51:00.000-08:00

Prof Dr Rokhmin Dahuri MS
Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia

Kendati Deklarasi Djoeanda 13 Desember 1957 secara geopolitik dan geoekonomi sangat penting bagi kejayaan dan kedaulatan bangsa Indonesia, namun kita baru memperingatinnya sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid pada 13 Desember 2000. Kemudian, melalui Keppres No 126/2001, Presiden Megawati Soekarnoputri mengukuhkan Hari Nusantara, 13 Desember sebagai Hari Nasional, yang kemudian diperingati setiap tahun. Tanpa Deklarasi Djoeanda, potensi kekayaan laut Indonesia hanya sekitar 1/3 dari potensi yang kita miliki sekarang.

Wilayah laut Indonesia saat itu hanya meliputi laut sejauh tiga mil dari garis pantai yang mengelilingi pulau-pulau kita. Sehingga, di antara pulau-pulau Indonesia terdapat laut bebas (internasional), yang memisahkan satu pulau dengan lainnya, memisahkan kita, dan ini berarti ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Kita patut bersyukur bahwa Ir H Djoeanda, perdana menteri pada waktu itu, dengan berani pada tanggal 13 Desember 1957 mendeklarasikan kepada dunia bahwa wilayah laut Indonesia tidaklah sebatas seperti diatur dalam Territoriale Zee Maritiem Kringen Ordonantie 1939. Wilayah laut Indonesia adalah termasuk laut di sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia.

Deklarasi Djoeanda tidak langsung diterima oleh masyarakat dunia, bahkan Amerika Serikat dan Australia menentangnya. Namun, berkat kegigihan perjuangan diplomasi oleh para penerusnya, seperti Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja dan Dr Hasyim Djalal, deklarasi yang berisikan konsepsi negara kepulauan (archipelagic state) tersebut diterima oleh masyarakat dunia dan akhirnya ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB (United Nation Convention on Law of the Sea, UNCLOS) 1982.

Peran strategis laut
Kini, kita memiliki wilayah laut, termasuk ZEEI, seluas 5,8 juta kilometer persegi (km2) yang merupakan tiga per empat dari total wilayah Indonesia. Di dalamnya terdapat lebih dari 17 ribu pulau dan dikelilingi garis pantai sepanjang 95.200 km, terpanjang kedua setelah Kanada. Fakta fisik inilah yang membuat Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia.

Di sinilah Deklarasi Djoeanda mendapatkan peran geopolitik yang sangat mendasar bagi kesatuan, persatuan, dan kedaulatan Indonesia. Oleh karena itu, Deklarasi Djoeanda sejatinya merupakan salah satu dari tiga pilar utama bangunan kesatuan dan persatuan NKRI, yaitu: Kesatuan Kejiwaan yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928; Kesatuan Kenegaraan dalam NKRI yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945; dan Kesatuan Kewilayahan (darat, laut, dan udara) yang diumumkan oleh Perdana Menteri Djoeanda pada 13 Desember 1957.

Selain geopolitik, laut juga memiliki peran geokonomi yang sangat strategis bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Laut kita mengandung kekayaan alam yang sangat besar dan beragam, baik berupa sumber daya alam (SDA) terbarukan (seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi); SDA tak terbarukan (seperti minyak dan gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya); energi kelautan; maupun jasa-jasa lingkungan kelautan seperti untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nutfah.

Lebih dari itu, laut Indonesia juga berperan sentral untuk pengendalian dinamika iklim global, siklus hidrologi, siklus biogeokimia, penetralisasi limbah, dan sistem penunjang lainnya yang membuat sebagian besar permukaan bumi layak dan nyaman dihuni manusia. Kekayaan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan tersebut dapat kita dayagunakan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Potensi total ekonomi 11 sektor kelautan itu mencapai 800 miliar dolar AS (Rp 7.200 triliun) per tahun, lebih dari enam kali lipat APBN 2011 atau satu setengah kali PDB saat ini. Sedangkan kesempatan kerja yang dapat dibangkitkan sekitar 40 juta orang. Karena itu, bila kita mampu mendayagunakan potensi ekonomi kelautan secara produktif, maka masalah pengangguran dan kemiskinan otomatis akan terpecahkan.

Pengembangan sektor-sektor ekonomi kelautan yang berlangsung di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan lautan juga bakal menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (kemakmuran) baru yang menyebar secara proporsional di seluruh wilayah nusantara. Hal ini tentu akan membantu penyelesaian permasalahan nasional lainnya berupa distribusi penduduk yang sangat tak seimbang, urbanisasi, dan brain drain dari luar Jawa ke Jawa dan dari desa ke kota.

Pembangunan ekonomi kelautan, utamanya sektor perhubungan laut dan industri galangan kapal, juga akan secara signifikan meningkatkan efisiensi dan daya saing perekonomian Indonesia. Betapa tidak, sekitar 70 persen dari total barang ekspor Indonesia harus melalui Singapura karena hingga kini kita belum memiliki hubport bertaraf internasional. Ongkos per kontainer untuk mengangkut barang dari Jakarta ke Surabaya dua kali lebih mahal ketimbang dari Singapura ke Los Angles.

Saat ini, biaya logistik di Indonesia mencapai 30 persen dari biaya produksi. Sedangkan, AS, Singapura, atau emerging economies lain, seperti Malaysia, Thailand, China, dan Vietnam mampu menekan hingga di bawah 10 persen. Yang lebih mengenaskan, sejak 1986 sampai sekarang kita menghamburkan devisa 15 miliar dolar AS setiap tahunnya untuk membayar kapal-kapal asing yang mengangkut barang ekspor-impor dan antarpulau.

Reorientasi pembangunan
Sayangnya, hingga kini kontribusi ekonomi kelautan terhadap PDB masih rendah, hanya 22 persen. Sementara, negara-negara dengan potensi kelautan yang lebih kecil ketimbang Indonesia, seperti Korea Selatan, Jepang, Cina, Thailand, Norwegia, dan Islandia, sumbangan sektor kelautan bagi PDB-nya rata-rata lebih dari 35 persen.

Oleh sebab itu, kini saatnya kita mereorientasi pembangunan nasional dari yang berbasis daratan ke kelautan. Pada tataran praktis, koridor-koridor ekonomi dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) hendaknya dibangun berbasis pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan wilayah pulau-pulau kecil. Artinya, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi harus dibangkitkan dengan membangun kelompok-kelompok industri terpadu berbasis ekonomi kelautan yang ditopang oleh pelabuhan berkelas dunia.

Pelabuhan-pelabuhan laut itu dapat digunakan juga untuk mengapalkan komoditas dan produk yang berasal dari wilayah daratan, seperti perkebunan, tanaman pangan, ternak, industri manufaktur, dan pertambangan. Sarana transportasi laut juga harus diperkuat dan dikembangkan agar mampu memecahkan masalah konektivitas antarwilayah pulau yang selama ini membuat ekonomi nasional kurang efisien. Pada saat yang sama, kita tingkatkan pendayagunaan sumber daya laut dalam, perikanan, migas, dan mineral lainnya di wilayah ZEEI bagian Samudra Hindia maupun Samudra Pasifik.

Selanjutnya, tata ruang wilayah darat, baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota hendaknya disusun (ulang) berdasarkan pada peruntukan wilayah pesisir dan laut. Industri berat dan pertambangan sebaiknya ditempatkan di wilayah-wilayah darat yang wilayah pesisir dan lautnya memiliki kapasitas mengasimilasi limbah yang tinggi atau bukan untuk sektor-sektor pembangunan yang mensyaratkan kualitas lingkungan prima.

Apabila seluruh kebijakan politik-ekonomi (seperti fiskal-moneter, ekspor-impor, pendidikan, iptek, dan otonomi daerah) mendukung pembangunan ekonomi kelautan, insya Allah cita-cita kita bersama untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa besar yang maju, adil-makmur, dan mandiri pada 2025 sebagaimana tersurat dalam dokumen MP3EI akan terwujud. Semoga puncak peringatan Hari Nusantara ke-11 yang bakal digelar di Kota Dumai, Riau, pada 13 Desember tahun ini diberkahi Allah SWT.
Opini Republika 13 Desember 2011

Catatan untuk Sondang

2011-12-14T15:49:00.000-08:00

Samdysara Saragih
Mahasiswa Jurusan Teknik Fisika ITS Surabaya

Belum genap setahun aksi bakar diri pemuda Tunisia bernama Mohamed Bouazizi yang dilakukan pada 17 Desember 2010, aksi yang mirip juga terjadi di Indonesia. Adalah seorang mahasiswa Universitas Bung Karno Jakarta bernama Sondang Hutagalung yang melakukannya di depan Istana Merdeka pada Rabu, 7 Desember lalu. Sampai sekarang, tidak jelas motif utama yang melatarbelakangi tindakannya itu. Dan sepertinya, ini akan terus jadi pertanyaan karena pada Sabtu (10/12), nyawanya tidak tertolong.

Sebagai seorang berlatar belakang mahasiswa cum aktivis, banyak yang menduga aksinya itu punya muatan politik. Beberapa di antaranya mengatakan, Sondang kecewa karena berbagai aksinya tidak ditanggapi oleh pemerintah. Salah satu contoh ialah dalam penanganan hukum atas kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama ini.

Tapi, yang kemudian jadi pertanyaan penting adalah: apakah Sondang memang berniat menjadikan dirinya sebagai martir untuk membangkitkan gerakan rakyat, seperti terjadi di Tunisia? Apalagi, momentun aksinya itu dilakukan menjelang peringatan Hari Antikorupsi yang jatuh pada 9 Desember dan Hari HAM sedunia 10 Desember. Dua tahun lalu, masyarakat antikorupsi melancarkan unjuk rasa besar-besaran di depan Istana Merdeka sampai-sampai presiden perlu 'mengasingkan diri' ke luar kota.

Bisa jadi, sebagai aktivis yang paham dalam psikologi 'aksi massa', Sondang menginginkan hal yang sama terjadi pada tahun ini. Malah lebih besar dengan momentum kematiannya. Dari situ, aksi bisa menjalar lebih luas hingga kalau perlu menjadikan pemerintahan SBY-Boediono seperti rezim Ben Ali yang akhirnya jatuh.

Jika benar dugaan ini, 'eksperimen' Sondang dengan sendirinya telah gagal. Aktivis dan mantan aktivis menanggapi dingin pelancaran aksi besar-besaran. Pemimpin politik yang nyata-nyata bisa memanfaatkan situasi ini pun terkesan tidak bereaksi macam-macam.
Media massa menjadikannya berita 'kelas dua' yang tidak berpretensi menghasut sama sekali. Dengan kata lain, boro-boro jadi martir, malah banyak yang menganggapnya sebagai sebuah kebodohan. Sama dengan bunuh diri gara-gara putus cinta atau kelaparan.

Berkat demokrasi?
Pertanda apakah ini? Bisakah kita mengatakan bahwa rakyat Indonesia menikmati demokratisasi sedemikian rupa sehingga sebuah people power dirasa tidak perlu? Bisa jadi ya! Kaum oposan tentu percaya sejelek-jeleknya pemerintah, mereka masih bisa mengadakan koreksi terhadapnya. Masih banyak ruang konstitusional yang bisa digunakan untuk, katakanlah dalam bentuk paling ekstrem, menjatuhkan pemerintahan yang korup dan inkonstitusional. Dan, yang lebih penting lagi, rezim ini toh akan berakhir secara alami lewat pemilihan umum.

Para mantan aktivis sadar, apabila cara seperti 13 tahun lalu kembali digunakan, dengan sendirinya reformasi telah gagal. Ketika mereka dulu berjuang, yang ada dalam kepala mereka tentu supaya cara-cara 'parlemen jalanan' tidak perlu ada jika lembaga negara bisa memainkan peranannya. Jangan sampai cara yang sama terus berulang. Seperti yang pernah dikatakan mantan aktivis 1990-an Budiman Soedjatmiko, jangan sampai 'kutukan Mpu Gandring' berlaku.

Lagi pula, dalam alam demokratis ini, pilar keempat demokrasi, yakni pers masih memainkan perannya dengan maksimal. Bermacam kritikan, opini, anekdot, kartun bernada kecaman terhadap pemerintah hadir setiap hari di media-media cetak dan elektronik Indonesia. Meski tidak semuanya direspons oleh pemerintah, baik di pusat maupun daerah, tapi tidak sedikit pula yang langsung mendapat tanggapan dan tindakan. Pemerintah sendiri membiarkan semua kebebasan ini tanpa berkeinginan mengulangi masa-masa kelam rezim Orde Baru.

Dalam alam demokratisasi seperti ini, tentu pikiran-pikiran untuk mengadakan revolusi disingkirkan sementara waktu. Hal inilah yang membedakan mengapa di Tunisia, kematian Bouazizi bisa memantik emosi rakyat. Di bawah rezim tiran Ben Ali, kebebasan dipasung. Musuh politik disingkirkan serta pers dibatasi. Ditambah lagi kondisi perekonomian warga yang terpuruk.

Lagi-lagi, kecuali yang terakhir, Indonesia jelas berbanding terbalik dengan Tunisia. Hak mengeluarkan pendapat entah lewat lisan maupun tulisan, dijamin oleh undang-undang. Filosof Friedrich Hegel (1770-1831) ketika menjadi profesor di Universitas Berlin mengatakan, apabila hak rakyat bersuara tidak dipasung, maka keinginan untuk memberontak dengan kekerasan terhadap pemerintah akan teredam secara alami (Marsilam Simanjuntak, 1996).

Inilah yang menjadi filosofi dasar demokrasi supaya jatuh bangunnya pemerintahan terjadi bukan lewat revolusi melainkan cara-cara damai. Rakyat dapat menghukum pemimpinnya lewat pemilu.

Konsekuensi logis dari hal ini adalah pemerintah mau tak mau harus membuka daun telinga dan hatinya lebar-lebar guna mendengar suara rakyat. Suara rakyat sudah diadagiumkan sama dengan suara Tuhan: vox populi vox dei. Sebagai pengemban amanat, pemimpin wajib mendengar suara rakyat layaknya mendengar wangsit dari Yang Atas.

Tanpa perlu berdemonstrasi, apalagi sampai bunuh diri, pemimpin sudah seharusnya tahu mana yang harus dikerjakannya. Aksi unjuk rasa sangat dibolehkan dalam sistem demokrasi. Tapi, semakin banyaknya rakyat yang turun ke jalan itu adalah pertanda bahwa pilar-pilar utama demokrasi lagi sakit. Bahwa lembaga negara tidak menjalankan perannya dengan maksimal.

Pemerintahan SBY-Budiono beruntung mereka dipilih dalam sistem demokrasi dengan 60 persen suara rakyat. Sampai sekarang tidak ada kondisi bergolak berarti yang dapat mengusik pemerintahannya akibat aksi one man show Sondang. Orang-orang masih pergi ke mal, berekreasi, dan menonton pertandingan seru olahraga di televisi.

Mungkin ini tidak dibayangkan oleh Sondang sendiri. Atau, jangan-jangan justru dia sengaja mau lari dari ini semua. Bahwa dunia ini sungguh tidak adil dan dia tak sanggup untuk melihat ketidakadilan itu tanpa berbuat apa-apa. Dia frustrasi seperti halnya seorang ibu di Jakarta yang membakar diri sendiri dan anaknya gara-gara tidak punya uang untuk beli makanan.

Bedanya, barangkali, tindakan Sondang punya pesan politik, sedang orang yang tidak bakar diri di depan Istana hanya dianggap efek sosial-psikologis biasa. Tapi, dalam negara demokratis, pemerintah wajib memandang kedua kejadian ini secara sama bahwa mereka untuk sementara gagal dalam memenuhi keinginan rakyat!
Opini Republika 14 Desember 2011

Melacak Jejak Alien

2011-12-14T15:47:00.000-08:00

(Tanggapan untuk 'Keberadaan Alien dalam Alquran')

Arsyad Abrar
Mahasiswa Pengkajian Islam Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah

Ada yang menarik perhatian saya ketika membaca tulisan yang dimuat oleh Republika edisi Sabtu (10/12). Tulisan tersebut dibuat oleh saudara Abdul Kohar Mudzakir. Inti tulisan yang bisa saya tangkap dan menjadi beberapa catatan tersendiri untuk saya adalah sosok penulisnya sangat tertarik pada hal yang berkaitan dengan astronomi meskipun bukan sebagai orang yang ahli dalam hal tersebut.

Agaknya, hal itu jugalah yang memancing penulis untuk memaparkan keberadaan alien dalam Alquran. Sebagai seorang penulis atau orang yang mengamati adalah hal yang sah-sah saja dan sangat wajar bila yang bersangkutan punya anggapan demikian. Kedua adalah dalam pandangan saya, penulisnya juga sangat mempunyai minat dan perhatian yang sama besarnya terhadap Alquran.

Namun, yang menjadi polemik adalah ketika penulis mencoba memaksakan keinginannya (pendapatnya) dan membawa-bawa Alquran sebagai landasan untuk menguatkan pendapatnya. Mungkin sebagian menganggap ini adalah hal sepele yang tidak terlalu penting untuk ditanggapi, namun tidaklah demikian dengan apa yang ada pada tataran disiplin tafsir dan ilmu-ilmunya.

Kaidah penafsiran
Berbicara tentang Alquran, maka pada waktu yang bersamaan kita tidak akan bisa lari dari keterikatan menggunakan kaidah-kaidah penafsiran. Alquran mestilah diperlakukan sesuai dengan apa yang menjadi landasan dan mengandung kebenaran, baik rasional maupun bersifat keimanan. Ketika Alquran itu dipaksakan untuk dijadikan dalil atau mendukung untuk suatu hal yang abstrak yang tidak pernah terbukti wujud kebenarannya, baik bila ditinjau dari timbangan akal maupun kadar keimanan, maka hal tersebut merupakan kekeliruan yang sangat fatal.

Ada ayat-ayat yang secara akal mungkin sulit diterima keberadaannya (dari apa yang ayat tersebut jelaskan atau gambarkan), namun dalam tataran keimanan, ayat-ayat tersebut menjadi sebuah ideologi dan pandangan hidup. Hal seperti ini dijumpai pada ayat-ayat yang bercerita tentang Hari Akhir (baca: akhirat), surga, neraka, dan lain sebagainnya. Secara akal sehat tentu sangat sulit membuktikan keberadaan hal-hal tersebut di atas, namun dengan dogma keyakinan hal tersebut benar-benar menjadi suatu hal yang diimani bahkan menjadi tujuan dari hidup ini.

Inilah kiranya yang telah diingati oleh Nabi Muhammad SAW 15 abad yang lalu bahwa bagi mereka yang ceroboh dan terlalu gegabah dalam melakukan penafsiran terhadap Alquran, maka hukumannya adalah siksa neraka. Kecerobohan itu bisa saja terjadi karena tidak memahami Alquran dan ilmu-ilmu yang berada di sekitarnya.

Kedua, hal itu mungkin terjadi karena semangat yang terlalu tinggi dan sedikit berlebihan untuk mengultuskan Alquran sebagai kitab yang mengandung kebenaran universal mutlak sehingga apa saja yang menjadi fenomena terbaru, selalu Alquran diikutsertakan, dibawa secara paksa tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi yang mendalam dan substantif terhadap Alquran itu sendiri.

Hal ini tentunya tidak menjadikan Alquran sebagai kitab yang mengandung kebenaran lagi, ketika hal yang diyakini ada tidak terbukti, akibat dari pemaksaan Alquran pada fenomena yang berkembang yang kebenarannya sama sekali belum pernah terbukti, kecuali sebatas dunia khayal dan film belaka.

Untuk hal-hal seperti ini adalah sangat menyedihkan sekaligus menjengkelkan bila Alquran dibawa-bawa demi kepentingan semata. Bila dahulu dikenal dengan politisasi ayat, maka untuk saat ini sangat tepat dikatakan akan ada dan mungkin juga berkembang tren teknologisasi ayat, guna mendukung temuan-temuan fiktif yang diwacanakan oleh hasil temuan manusia termasuk di dalamnya alien dan UFO.

Kembali pada hal pembacaan teks (penafsiran), maka Alquran dapat didekati dengan dua jalan yang berbeda, namun saling kait-mengait satu sama lainnya. Hal tersebut adalah pendekatan tekstual dan kontekstual. Meskipun masih banyak di luar sana pendekatan yang juga sama bagusnya dan tentunya juga tidak terlepas dari memiliki kekurangan dan kelebihan di kanan dan kirinya.

Konsep dabbah
Dalam tulisan "Keberadaan Alien dalam Alquran", sama sekali tidak ditemukan pendekatan apa dan mana yang digunakan oleh si penulis dalam memberikan pemahaman terhadap dua ayat yang diyakininya memberikan sinyal tersebut akan keberadaan alien. Penulis hanya mengisyaratkan bahwa alien merupakan jenis dari dabbah.

Secara tekstual, yang dipahami dalam kata dabbah adalah binatang melata, bisa jadi berkaki dan tidak berkaki, artinya berjalan menggunakan otot perut. Sesuai yang dipahami oleh orang Arab pada waktu itu terhadap kata dabbah dan mayoritas ulama sampai saat ini. Selanjutnya, bila digunakan dengan pendekatan kontekstual, maka mengartikan dabbah sebagai alien semakin jauh dari kebenaran.

Mengapa? Karena alien itu sendiri sangat tidak jelas keberadaannya. Dan, ini bertentangan dengan semangat Alquran yang sangat rasional dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Meskipun ada beberapa ayat yang akal tidak mampu untuk menjangkaunya, yang dilakukan adalah penakwilan. Bukan dengan mengada-ada dengan mengaitkan fenomena yang sangat antah-berantah tidak perah terbukti kebenarannya sampai saat ini.

Dan, satu hal lagi yang mesti dipahami adalah selain mengusung semangat rasio, Alquran juga adalah kitab atau kalam Tuhan yang selau berdialog dengan realitas zaman-yang ada, terjadi, dan benar hakikatnya-bukan hal-hal yang berbau abstrak apalagi mistis belaka. Makanya, sangatlah tidak tepat ketika alien yang secara realitas itu sangatlah tidak dapat dibuktikan untuk saat ini dan seterusnya digolongkan dalam jenis dabbah.

Bila saja timbul pertanyaan, mungkinkah ada kehidupan lain-selain kehidupan dan peradaban manusia-di alam semesta yang sangat luas ini, jawabnnya mungkin saja itu terjadi, menimbang dari luasnya dan kehendak kekuasaan Allah SWT yang sangat mutlak. Namun, hal demikian jangan pula diartikan sebagai kehidupan alien.

Bagi saya, presepsi alien itu lahir sebagai bentuk kegalauan yang tidak menentu dalam komunitas tertentu. Selain kegalauan, tentunya mereka adalah penganut imajinasi yang tidak tertuntaskan dan sangat berlebihan sehingga menghadirkan wujud yang sebenarnya tidak pernah ada sebagai simbol dari kebabesan dan mimpi-mimpi mereka.

Mengutip Christopher Evans (Cult of Unreason, New York: 1973), Azyumardi Azra (1999) berpendapat bahwa kepercayaan terhadap piring terbang merupakan fenomena cult (sekte) yang sangat gelap yang tidak terkristalisasi dalam kelompok organisasi, tetapi memiliki pengaruh dan dukungan intelektual dan emosi dari berbagai penjuru dunia. Jika sudah demikian, maka apakah pantas dikatakan lagi, bahkan diyakini akan kebenaran adanya alien tersebut.

Ketika kita membenarkan adanya alien, maka pada saat yang sama sungguh kita telah menjadi bagian dari sekte yang rawan dari kebenaran itu, yang sarat dengan dongeng belaka. Kedua ayat yang dijadikan penguat oleh penulis untuk melegalkan keberadaan alien dalam Alquran, yaitu QS As-Syura [42]: 29 dan An-Nahl [16]: 49 adalah sangat tidak tepat ketika dipertemukan dengan konsep tafsir yang telah dijelaskan sebelumnya.

Keberadaan makhluk selain manusia yang memiliki peradaban di dimensi lain adalah mungkin terjadi, namun jangan sampai hal itu menjadikan kita gelap mata dan anarkis terhadap pemberian makna dalam pembacaan Alquran. Dalam Alquran, banyak hal gaib yang belum terjamah oleh akal publik kita sebagai manusia biasa. Akan tetapi, hal itu sama sekali tidak menutup pintu kreasi kita dalam memahami Alquran lebih mendalam. Tentunya, ini sejalan dengan kode etik dan keperluan-keperluan tafsir tanpa mengoyak makna Alquran, apalagi menyeretnya pada kepentingan tertentu.

Opini Republika 14 Desember 2011

Ilmu Memancing" Buat Penyandang Cacat

2011-12-14T15:05:00.001-08:00

Setiap tanggal 3 Desember, dunia internasional memperingatinya sebagai HIPENCA (Hari Internasional Penyandang Cacat). Hipenca merupakan seremoni internasional yang disponsori oleh PBB sejak tahun 1992.

Selain untuk mengembangkan wawasan masyarakat akan persoalan yang berkaitan kehidupan penyandang cacat (Penca), juga memberikan dukungan untuk meningkatkan martabat, hak dan kesejahteraan mereka. Hipenca merupakan wujud pengakuan dunia terhadap eksistensi Penca.

Adapun tema Hari Internasional Penyandang Cacat (Hipenca) 2011 ini yang diangkat oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial adalah “Bersama Penyandang Cacat/Disabilitas Dalam Pembangunan: Wujudkan Dunia yang Lebih Baik Bagi Semua”.

Pemikiran Keliru
Kondisi sosial penyandang cacat pada umumya dinilai dalam keadaan rentan, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, keterampilan maupun kemasyarakatannya. Kondisi inilah yang membawa situasi sikap mereka belum seluruhnya proaktif memanfaatkan lembaga sosial pendidikan yang ada sebagai suatu kebutuhan.

Secara ekstern, bahkan masih ada keluarga yang menyembunyikan anggota keluarganya yang cacat terutama di pedesaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang memandang dengan sebelah mata terhadap keberadaan dan kemampuan para penyandang cacat. Padahal tidak sedikit dari para penyandang cacat mampu berprestasi di bidangnya, lebih-lebih setelah melalui proses pendidikan atau rehabilitasi sosial dan penyantunan.
Pertanyaan yang sering muncul adalah, "Apakah benar penyandang cacat atau keluarganya itu sendiri penyebab utama mereka menutup diri? Apakah sikap itu bukan sebagai refleksi atas masih adanya pandangan keliru di antara sebagian kecil masyarakat terhadap potensi penyandang cacat?"

Kedua pertanyaan tersebut mungkin benar pula adanya. Artinya, fenomena kedua-duanya saling mempengaruhi, sebab memang ada unsur masyarakat baik perseorangan, komunitas maupun strata sosial tertentu yang belum atau kurang responsif terhadap peningkatan harkat dan martabat penyandang cacat.
Apalagi pemahaman terhadap kompleksitas permasalahannya, maupun kepeduliannya terhadap pemberdayaan penyandang cacat, bagi mereka yang seperti itu jelas sikapnya kurang mendukung terhadap usaha-usaha pembinaan terhadap penyandang cacat.

Di Pemerintahan pun hingga kini masih terdapat pemikiran keliru bahwa masalah penyandang cacat identik dengan urusan Departemen Sosial. Ini terbukti, saat Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) beraudiensi dengan Presiden bulan Juli 2011 lalu seusai menyelenggarakan Musyawarah Nasional. Satu-satunya menteri yang diminta Presiden mendampingi adalah "Menteri Sosial".

Presiden baru menyadari bahwa seharusnya ada menteri-menteri lain saat Ketua Umum Pertuni Didi Tarsidi menyampaikan bahwa seharusnya penanganan masalah tunanetra - dan penyandang cacat lain - dilakukan lintas departemen, bukan hanya Departemen Sosial. Mendengar itu, Presiden pun berjanji akan mengadakan rapat kabinet khusus bersama Menkokesra dan Menteri-Menteri terkait lainnya untuk membahas kebijakan Pemerintah dalam pemberdayaan tunanetra.

Data Belum Akurat

Kementerian Sosial RI memperkirakan populasi penyandang Cacat Indonesia sebesar 3,11%. Sedangkan menurut data Kementerian Kesehatan memberikan angka yang lebih sebesar yaitu 6%.

Sementara itu, laporan WHO juga menyebutkan, jumlah penderita cacat tubuh, mental dan sosial di dunia saat ini sekitar lebih dari 600 juta orang. Delapan puluh persen dari jumlah itu berada di kalangan negara-negara berkembang. Perlu diketahui juga, anak-anak mengambil porsi sepertiga dari total penderita cacat dunia. Dari setiap sepuluh anak yang lahir di dunia, seorang diantaranya menderita cacat bawaan atau pun mengalami cacat pasca masa kelahiran akibat beragam insiden. Sebagian besar kasus cacat yang terjadi pasca kelahiran disebabkan gizi buruk, kemiskinan, minimnya pengetahuan soal kesehatan, dan kecerobohan dalam menjaga kesehatan serta beragam faktor lainnya yang merupakan dampak dari ketertinggalan masyarakat.

Di sisi lain, menurut perkiraan Bank Dunia, 20 persen dari penduduk termiskin di dunia adalah kalangan penyandang cacat. Beragam hasil penelitian menunjukkan, persoalan utama yang banyak dihadapi penderita cacat saat ini ternyata bukan hanya disebabkan oleh faktor kesehatan, tapi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Sebagian besar penderita cacat mengalami persoalan fisik, budaya dan sosial. Hambatan sosial, merupakan salah satu penghalang utama bagi penyandang cacat untuk memperoleh fasilitas publik yang layak. Di sisi lain,tidak adanya pandangan sosial yang obyektif telah meminggirkan penderita cacat dari lingkaran interaksi sosial yang sehat.

Dari ketidakakuratan data ini mengakibatkan anggaran yang diterima dirasa sangat minim, maka perlu dilakukan terobosan dengan melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan kerjasama Internasional (lembaga-lembaga donor).

Sinergisitas Pemberdayaan

Dalam al takafu al ijtima’I fi al islam (Ulwan, 2001) dijelaskan bahwa Islam memiliki konsep paripurna tentang solidaritas atau kesetiakawanan social yang dipikulkan ke atas pundak masyarakat -baik secara personal maupun kolektif- dan negara. Solidaritas disini tidak terbatas pada masalah pemenuhan kebutuhan pokok saja atau yang lebih dikenal dengan “Bantuan financial” atau “Jaminan Sosial”. Tapi mencakup pendidikan akidah, hati nurani, pembentukan jati diri, dan kepribadian serta perilaku sosial dalam tata hubungan keluarga, masyarakat, dan kemanusiaan secara universal.

Tujuan puncaknya adalah meraih hidup mulia dan bahagia disini (dunia) dan disana (akhirat) nanti. Ada delapan aktivitas social sebagai sasaran solidaritas Islam; perlindungan dan pengasuhan anak, memelihara anak yatim, mengayomi anak terlantar, memelihara para pengidap penyakit dan memberdayakan penyandang cacat, membimbing penderita kelainan jiwa, melindungi para janda, melindungi para orang LANSIA dan lemah.

Hal itu bisa dimulai dari level keluarga. Dalam setiap rumpun keluarga besar pasti ada yang kaya, menengah dan miskin. Jika keluarga yang kaya dan menengah mau menyisihkan sebagian harta mereka untuk meringankan kesulitan ekonomi yang miskin, niscaya tak ada keluarga yang hidup serbakekurangan di tengah-tengah masyarakat.

Pemerintah Pusat dan Daerah dengan kewenangannya dituntut untuk terus mendorong berbagai kekuatan masyarakat baik perorangan, kelompok maupun Institusi supaya mengembangkan kepeduliannya. Jika selama ini kepedulian itu sebatas menyantuni, maka ke depan diperluas dengan kepedulian di bidang yang lain seperti, pertama, turut aktif memasyarakatkan peraturan perundangan untuk penyandang cacat terutama bagi kelompok masyarakat yang potensial.

Kedua, mendorong masyarakat pengusaha semakin terbuka untuk menerima tenaga kerja penyandang cacat. Ketiga, melakukan kegiatan pembinaan atau pelatihan, sehingga produktivitas kerja dan kredibilitas penyandang cacat semakin berkualitas. Keempat, menjadi penghubung atau mediator bagi kepentingan penyandang cacat di satu pihak dan kepentingan diberbagai Institusi di lain pihak.

Dengan demikian, diharapkan perluasan peran tidak hanya pada unsur masyarakat, tetapi juga oleh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah menurut kapasitas, kewenangan dan kemampuan yang dapat diperbuatnya untuk penyandang cacat termasuk dalam hal ini recruitmen CPNS bagi penyandang cacat oleh instansi pemerintah. Melalui sinergisitas ini para penyandang cacat sendiri semakin menyadari pula bahwa "bukan ikan dan bukan pancing yang diperlukannya, tetapi ilmu memancing yang dibutuhkan". Semoga.

Ahmad Arif
Penulis adalah Alumni Fakultas Syariah UIN Jakarta, Livelihood Program Officer Qatar Charity Indonesia Cabang Aceh
Opini Okezone 9 Desember 2011

Menakar Pencapresan Hatta

2011-12-14T15:04:00.001-08:00

Rakernas dan Silatnas PAN telah dilaksanakan pada 10-11 Desember 2011 di JCC lalu, dalam moment ini keputusan seluruh peserta Rakernas sudah sangat bulat yakni, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Rajasa (HR), didaulat sebagai calon presiden (capres) pada pemilihan presiden (pilpres) tahun 2014 mendatang. Ketua Majelis Pertimbangan PAN, Amien Rais, pun sudah memberikan lampu hijau terhadap rencana pencalonan tersebut.

Meskipun demikian, agar HR pantas jadi Capres, Amien Rais memberikan sejumlah catatan yang harus dipenuhi PAN ketika akan mencalonkan sang ketua umum pada pilpres 2014. Catatan itu antara lain adalah pemenuhan target suara sebesar dua digit pada pemilihan umum (pemilu) 2014. Pada tiga pemilu kebelakang (1999, 2004, 2009), PAN hanya mampu meraih suara pada kisaran angkan 6-7 persen. Pada Pemilu 1999 PAN memperoleh suara sebesar 7,1%, pemilu 2004 sebesar 6,4%, dan pemilu 2009 sebesar 6,0%.

Seperti di ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal PAN, Taufik Kurniawan, beberapa hari menjelang rakernas, desakan kuat lahir dari DPD dan DPW seluruh Indonesia untuk sesegera mungkin mendeklarasikan HR sebagai capres PAN. Hal ini dimaksudkan agar kerja yang dilakukan oleh DPD dan DPW semakin jelas dan terarah dalam menghadapi Pemilu 2014.

Potensial

Saat ini, nama Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie memang tengah mendominasi ruang publik terkait wacana tokoh kandidat calon presiden tahun 2014. Harus diakui bahwa kedua calon itu memiliki sumber daya finansial dan jaringan media massa yang sangat mumpuni ketimbang HR.

Namun, dua hal itu tidak lantas serta merta dapat menjadi jaminan bagi kedua tokoh itu untuk melenggang mulus menuju kursi kepresidenan. Publik tentu tidak akan lupa bahwa Aburizal Bakrie memiliki catatan hitam berupa kasus Lumpur Lapindo dan tunggakan pajak kelompok usaha Bakrie. Setali tiga uang dengan Aburizal Bakrie, Prabowo Subianto pun masih memiliki beban hukum terkait dengan dugaan pelanggaran HAM kala ia masih aktif di dunia kemiliteran.

Sementara sosok HR, secara perlahan telah masuk dalam jajaran pejabat birokrasi pemerintahan dan elite politik papan atas Indonesia. Meskipun saat ini elektabilitasnya masih ada di bawah dua tokoh di atas, namun sejak menjabat sebagai menteri sekretaris negara pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid I, HR menjadi tokoh yang semakin akrab di telinga publik. Apalagi, baru-baru ini HR melakukan hajatan besar dengan menjadi besan Presiden SBY. Meski belum ada data resmi, perhelatan perkawinan Ibas-Aliya sepertinya akan berdampak pada popularitas HR di kalangan masyarakat.

Dengan kemampuan komunikasi lobi yang baik dan banyaknya jaringan, juga menjadi kelebihan HR dalam perburuan kursi RI-1. Melalui berbagai jaringan organisasi yang digeluti –seperti Ikatan Alumni ITB (IA-ITB), dan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) misalnya¬– bukan perkara sulit bagi HR untuk melicinkan langkah tampil sebagai tokoh kandidat calon presiden potensial. Tak mengherankan apabila kemudian pengurus DPD dan DPW PAN begitu ngebet mencapreskan HR secara dini.

Kelemahan mendasar yang dimiliki HR saat ini adalah perolehan suara partainya yang masih stagnan pada angka 6 – 7%. Tentu dengan modal suara partai sebesar itu, akan sangat sulit bagi HR untuk bargaining position menduduki posisi capres. Jikalau pun bisa, HR tentu akan menghadapi kesulitan kala terpilih. Pengalaman pemilu 2004 menunjukkan, SBY yang terpilih bersama dengan JK, tak bisa berbuat banyak menghadapi “gangguan” DPR. Bahkan ada celetukan disebagian kalangan, the real presiden Indonesia kala itu adalah JK. Hal ini mengacu pada dominasi JK yang cukup kelihatan terhadap SBY dikarenakan sebagai ketua umum Partai Golkar yang menjadi pemenang pimilu legislatif 2004 dan menguasai kursi DPR.

Pertanyaannya, apakah HR mau menerima pencapresan dirinya saat pemilu 2014 masih tiga tahun lagi? Apa untung dan ruginya jikalau HR menjadi capres resmi PAN saat ini?

Prematur

Tentu jikalau HR menerima pinangan pencapresan dirinya oleh pengurus PAN pada rakernas nanti, hal ini akan menjadi terobosan baru di pentas perpolitikan nasional. Ada sebuah partai politik yang telah memiliki capres resmi meskipun pemilu masih tiga tahun lagi. Kondisi ini cukup baik bagi pembelajaran politik masyarakat. Istilah “membeli kucing dalam karung” menjadi tidak berarti lagi. Karena ketika masyarakat memilih PAN, salah satu tafsirannya adalah mereka juga ingin memilih HR sebagai capres.

Akan tetapi, bukan tanpa kendala jikalau HR menerima pinangan pengurus PAN saat rakernas nanti. Posisinya sebagai Menko Perekonomian saat ini, akan rentan menjadi polemik di kalangan elit dan media massa. Semua kinerjanya sebagai menko, nantinya akan selalu dicurigai sebagai “kampanye terselubung” untuk kepentingan Pemilu 2014. Tentu kondisi ini sangat mengganggu kinerja ekonomi yang saat ini sudah dalam trend positif.

Idealnya, seandainya HR menerima pinangan sebagai capres resmi PAN, ia harus mundur dari jabatannya sekarang. Namun pertanyaannya, relakah SBY melepas menteri sekaliber HR? Atau pertanyaannya dibalik, relakah HR melepas hasil kreasi ekonominya yang telah menghasilkan public polecy awrd melalui Master Plan MP3EI?

Melihat fakta yang ada, kemungkinan terbesarnya adalah arus dukungan tetap akan kuat dalam rakernas nanti. Namun hemat saya, HR tentu akan berfikir ulang untuk menerima pinangan tersebut. Hal ini berdasar pada, pertama, pemilu 2014 masih cukup lama, tiga tahun. Dalam masa itu, HR masih punya cukup waktu untuk menyusun dukungan secara gerilya sembari masih dapat menunaikan tugas sebagai Menkoperekonomian. Kedua, HR tentu akan menimang masih kecilnya suara PAN. Hemat saya, HR pasti akan melihat dulu perolehan suara pemilu legislatif PAN di 2014 nanti sebelum ia resmi menjadi capres dari PAN.

Merujuk kondisi tersebut, ada baiknya jiakalu rakernas PAN lebih difokuskan untuk mencari strategi pemenangan PAN yang komprehensif, daripada sibuk pada isu pencapresan yang bisa dikatakan masih cukup prematur. PR terbesar PAN adalah bagaimana partai bisa meraih angka dua digit, sehingga HR cukup pantas dicapreskan dari partai matahari tersebut, seperti dicatatkan oleh Amien Rais di atas.

Abdul Hakim MS
Direktur Riset, Developing Countries Studies Center (DCSC) Indonesia
Opini Okezone 12 Desember 2011

Kapan Nelayan Sejahtera?

2011-12-14T15:03:00.001-08:00

Petani dan nelayan adalah profesi mayoritas penduduk negeri ini. Hampir 60% penduduk Indonesia berada di pedesaan dan pesisir pantai. Profesi ini sesuai dengan alam Indonesia yang memang agraris dan laut sebagai wilayah terbesar negeri ini. Namun nampaknya profesi ini menjadi penyumbang besar kemiskinan dan rendahnya kualitas SDM bangsa kita. Kemiskinan sebagai penyakit sosial negara berkembang terus saja semakin bertambah di kalangan petani dan nelayan khususnya. Seolah–olah menjadi nelayan adalah keterpaksaan, padahal laut kita kaya raya dan menyimpan triliunan kekayaan jika mampu diambil oleh nelayan.

Kenyataannya nelayan masih terpuruk dalam kubangan kemiskinan dan kebodohan, jauh dari istilah sejahtera. Di sisi lain politisi dan birokrasi “bergelimang” harta dan kekayaan, hasil laut hanya dinikmati segelintir pengusaha serakah yang enggan berbagi walaupun sekadar program CSR yang menjadi kewajiban mereka untuk membantu nelayan. Inilah fakta negeri yang orang mengatakan jamrud khatulistiwa. Kalau seperti ini kapan nelayan akan sejahtera? Menunggu sampai ikan di laut habis oleh aksi illegal fishing kapal asing yang berkolaborasi dengan penjahat dalam negeri? atau memang nelayan tidak akan bisa sejahtera? Sulitkan membuat nelayan sejahtera? Kabar tentang impor ikan semakin membuat nelayan sesak dadanya, kenapa pejabat negeri ini berperilaku kayak tengkulak. Berpikir hanya mencari untung semata.

Kebijakan Diskriminatif

Subsidi BBM untuk nelayan sebagai modal utama mencari ikan sangat kecil, bahkan sangat kecil. Setiap tahun nelayan membutuhkan 1,2 juta kiloliter. Kebutuhan total BBM bersubsidi sektor perikanan setiap tahun mencapai 2.516.976 kl, meliputi 1.955.376 kl untuk nelayan dan 561.600 kl untuk pembudidaya ikan. Tahun 2009, Pertamina hanya mampu menyalurkan 1,32 juta kl. Bagaimana nelayan akan melaut kalau BBM saja tidak ada? Bandingkan dengan BBM subsidi yang dinikmati pemilik mobil mewah di kota–kota besar, sangat menyedihkan.

Selain BBM kebutuhan akan peralatan tangkap, minimnya peralatan tangkap membuat nelayan sangat terbatas dalam beroperasi menangkap ikan. Bantuan kapal–kapal besar yang bertonase di atas 10 gros ton tidak mampu dikelola nelayan dengan baik karena minimnya kemampuan dan operasional. Kebijakan salah arah berupa bantuan kapal ini akhirnya dinikmati cukong–cukong bermodal besar yang akhirnya menjadikan nelayan sebagai buruh semata, bukan nelayan tapi buruh nelayan. Ironisnya setiap tahun model bantuan ini terus saja diduplikasi oleh APBN dan APBD propinsi.

Ketimpangan kebijakan juga terjadi pada faktor perlindungan kepada nelayan akan akses keamanan dan bencana alam. Dua faktor ini sampai sekarang belum ada payung hukum yang bisa melindungi mereka. RUU Kelautan sejak jaman Megawati sampai SBY menjabat dua kali belum juga berhasil disahkan menjadi UU dan PP sebagai tindaklajutnya. Kisah penangkapan dan kematian nelayan di Malaysia seolah hanya angin lalu. Kasus kematian nelayan di Jepara karena terhantam ombak juga tidak ada solusi sistematis dari pemerintah, saat nelayan terkena bencana kelaparan bahkan kematian akibat bencana alam sikap pemerintah hanya iba dan memberikan santunan ala kadarnya sebagai tanda sedih. Nelayan tidak membutuhkan belas kasihan karena faktor kemanusian semata, itu tugas sebagai sesama manusia. Pemerintah tugasnya memberikan kepastian hukum dan legalitas skala nasional sebagai wujud keseriusan melindungi nelayan.

Akhirnya faktor kebijakan, keamanan, ketersedian BBM dan alat–alat tangkap yang nyaris tidak serius diurus oleh pemerintah akhirnya NTP (Nilai Tukar Nelayan ) sebagai rangkuman kesejahteraan nelayan setiap tahun tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Ternyata kebijakan pengentasan kemiskinan mulai tahun 2006 sampai 2010 belum mampu mengurangi angka kemiskinan nelayan, bahkan semakin bertambah.
Kemiskinan nelayan seiring dengan Nilai Tukar Nelayan yang sampai sekarang juga semakin mengenaskan. Kalau di petani ada Nilai tukar petani sekarang mulai menunjukkan kenaikan, di nelayan menunjukkan kemunduran.

Menurut data DKP 2001 Jumlah seluruh KK nelayan tahun 1998 = 4 juta orang dengan pendapatan kotor per KK per tahun = Rp4.750.000. Pendapatan kotor per KK per bulan = Rp395.383. Data statistik yang lain menunjukan bahwa upah riil harian yang diterima seorang buruh tani (termasuk buruh nelayan) hanya sebesar Rp30.449,- per hari. Jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan upah nominal harian seorang buruh bangunan biasa (tukang bukan mandor) Rp48.301,- per hari. Berdasarkan data Dirjen Perikanan Tangkap DKP, pada 2007 rata-rata pendapatan 2,7 juta nelayan kecil di Indonesia hanya sebesar Rp445.000 per keluarga per bulan.

Berdasarkan hasil perhitungan BPS, NTN tahun 2008 terdapat peningkatan, yaitu hingga Desember 2008 mencapai angka 103,9. Jumlah ini meningkat sebesar 1,04% dibandingkan pada awal tahun, bulan Januari 2008 yang hanya sebesar 99,7. Artinya, pada akhir tahun 2008, nelayan telah dapat menyimpan hasil pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penangkapan ikan setelah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Meskipun di awal tahun mengalami ketekoran biaya hidup. Melihat kondisi ini memang miris sekali kondisi keluarga nelayan. Dengan pendapatan 445.000/bulan mana mungkin mereka berpikir akan pendidikan, kesehatan, untuk kebutuhan pangan saja tidak bisa makan 3 kali sehari.

Data Badan Pusat Statistik (2011) terlihat bahwa rata-rata nilai tukar nelayan nasional per September 2011 tercatat hanya mencapai 103.80 atau menurun jika dibandingkan tahun 2009 yang nilainya mencapai 105.05. Kita cermati sejak 2008–2011 sekarang NTN nelayan semakin turun, artinya kesejahteraan nelayan juga semakin turun dan semakin miskin.

Inilah ironi di hari Nusantara yang jatuh tanggal 13 Desember, nusantara yang kaya raya ternyata belum mampu membuat nelayan sejahtera. Bukan karena laut atau sumber daya alam kita yang terbatas, namun kebijakan dan kepedulian pemimpin kita jauh dari harapan.

Riyono
Sekjen DPP Perhimpunan Petani Nelayan Sejahtera Indonesia
Opini Okezone 13 Desember 2011

Membongkar Lingkaran Setan

2011-12-14T15:02:00.000-08:00

Berita utama harian SINDO (8/12/2011) dengan judul Kasus Rekening PNS Muda Sistemik memaparkan kemungkinan praktik korupsi di kalangan PNS muda tidak lepas dari “arahan” para pemimpin mereka. Jadi, rekening miliaran rupiah para PNS muda golongan 3-b tersebut bukan hasil praktik korupsi yang mandiri.

Secara sosiologis, praktik sosial yang ingin meraih tujuan-tujuan tertentu cenderung diorganisasikan secara kolektif. Pengorganisasian yang sarat perencanaan, taktik, pembagian kerja, dan implementasi visi. Korupsi sebagai praktik pun tidak lepas dari realitas sosiologis tersebut.

Para PNS muda yang diduga korup tersebut jelas merupakan bagian dari pengorganisasian kolektif. Mereka mungkin anggota-anggota baru yang direkrut, dilatih, dan diserahi peran kerja oleh jejaring korupsi di mana mereka bekerja. Fenomena sosiologi korupsi ini adalah salah satu dimensi permasalahan yang harus dipecahkan oleh bangsa Indonesia.

Reproduksi Koruptor

Praktik korupsi di lingkungan kekuasaan tahun-tahun lalu belum terungkap bersih dan pemberantasannya saat ini pun masih terseok-seok. Anggota jejaring korupsi tidak berkurang, bahkan seolah makin bertambah. Hal ini menyajikan fenomena bahwa reproduksi jejaring korupsi berlangsung secara lancar dan aman. Proses sosial transmisi pengetahuan berlangsung secara intensif, bertahap, dan sehari-hari.

Mereka, para PNS muda, yang menaati dan menyetujui kandungan pengetahuan tersebut akan diperlakukan istimewa dengan segala fasilitas yang disediakan. Sebaliknya PNS muda yang gagal direproduksi sebagai bayi koruptor, mungkin dikucilkan, dipojokkan, atau bahkan dimutasi ke daerah terpencil Indonesia.

Proses reproduksi koruptor tersebut tidak terjadi di setiap bagian struktur kekuasaan negara, namun bisa dimungkinkan terjadi di sebagian besar struktur kekuasaan negara. Karena, menurut Michael Hartmann (The Sociology of Elites, 2007), proses reproduksi generasi-generasi baru merupakan keniscayaan sosial, sebagai bagian dari mekanisme mempertahankan eksistensi kelompok atau kolektivisme.

Elite atau pimpinan senior merupakan kelembagaan yang sangat esensial dalam proses reproduksi tersebut. Artinya, pada konteks reproduksi generasi-generasi muda korup cenderung berlangsung terus-menerus di tiap bagian struktur kekuasaan di mana terdapat elite senior yang korup. Reproduksi generasi-generasi muda korup pada kenyataannya terus berlangsung. Alhasil, kekuatan jejaring korupsi tetap atau bahkan makin kuat, kokoh, dan terus mengisap harta negara.

KPK sebagai lembaga khusus di era transisi demokrasi Indonesia jelas menghadapi kekuatan jejaring koruptor yang tidak kecil. Pada kondisi inilah KPK, dan lembaga-lembaga hukum lain, tidak bisa lagi bekerja terlalu lembut dan ragu-ragu. Selama ini KPK dipandang tidak tegas dan ikut irama permainan elite-elite politik di pusat kekuasaan.

Potong Generasi

Gagasan yang sering menjadi wacana publik luas dalam isu penaklukan jejaring koruptor adalah gerakan potong generasi (cut off generation). Asumsi dasar gagasan ini, golongan senior (tua) merupakan produk budaya dan jejaring Orde Baru yang korup dan kolutif. Potong generasi mungkin mampu menghentikan atau mereduksi secara signifikan kekuatan jejaring koruptor.

Memang pada kenyataannya posisi-posisi penting dalam struktur kekuasaan negara saat ini masih dipegang oleh elite-elite yang meniti karier sejak masa Orde Baru. Tentu tidak tepat seratus persen menunjuk hidung kalangan PNS senior pasti membawa budaya korup Orde Baru dan bagian dari jejaring koruptor. Ada sebagian pejabat PNS senior yang benar-benar mengabdi pada rakyat.

Namun jumlah pejabat bersih itu tampaknya sangat sedikit. Gerakan potong generasi tentu mensyaratkan metode yang cerdas oleh kekuatan politik demokratis. Mungkin gerakan lustrasi (pembersihan) komunis pada masa Orde Baru merupakan salah satu bentuk metode potong generasi yang bisa dimanfaatkan. Siapa pun yang diindikasikan sebagai anggota dan tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) bisa diberi sanksi sesuai level posisi dan peranannya.

Tokoh-tokoh yang diposisikan penting atas peran strategisnya menyebarkan ideologi komunisme diasingkan sebagai tahanan politik. Sama halnya gerakan potong generasi komunis di Eropa Timur pada gelombang demokratisasi awal pada akhir 1980-an dan awal 1990-an dengan pembuatan regulasiregulasi yang membatasi ruang gerak politik kaum komunis.

Gerakan potong generasi koruptor sebenarnya bisa juga mengambil metode lustrasi yang digunakan memangkas kalangan komunis tersebut. Isu mendasar dari gagasan potong generasi ini adalah keseriusan kekuasaan demokratis melakukan formulasi metode yang akurat, efisien, dan tepat sasaran. Seperti menciptakan indikator generasi-generasi yang bisa dipangkas dari struktur pemerintahan.

Salah satu wacana yang perlu dipertimbangkan tentang indikator adalah kualitas dan kuantitas praktik korupsi. Indikator ini menolak usia, seperti PNS tua dan PNS muda. Jika PNS muda secara kuantitas dan kualitas telah mempraktikkan kejahatan korupsi yang merugikan maka bisa dimasukkan kategori potong generasi. Perlu kesadaran dan visi politik yang kuat untuk melakukan gebrakan potong generasi di struktur kekuasaan negara.

Laporan tentang PNS muda dengan rekening miliaran rupiah adalah peringatan yang kesekian kali tentang terus direproduksinya generasi korup dalam pemerintahan. Pada kenyataannya negara bangsa Indonesia saat ini tengah terjebak pada lingkaran setan praktik korupsi yang disebabkan oleh reproduksi generasi-generasi koruptor secara masif. Oleh karenanya kekuasaan demokratis harus mampu membongkar lingkaran setan tersebut dan membawa Indonesia keluar dari bayangan gelap kejahatan korupsi.

NOVRI SUSAN
Sosiolog Unair; PHD Student of Global Studies Doshisha University,
Kyoto, Jepang; Fellow Jejaring Intelektual Publik Indonesia
Opini Okezone 14 Desember 2011

Norman dan Mental Polisi

2011-12-14T15:00:00.001-08:00

KEPUTUSAN Norman Kamaru, sebelum diberhentikan dengan tidak hormat dari Polri, menjadi catatan tersendiri untuk pola perekrutan polisi. ’’Proses perekrutan akan kami evaluasi, dan Polri akan mengecek kesiapan mental pelamar,’’ demikian penyataan Mabes Polri seperti disampaikan Kepala Divisi Humas Irjen Saud Usman Nasution (SM, 08/12/11).
Anggota Brimob Polda Sulsel itu terkenal lewat video lipsync-nya menirukan penyanyi India Shahrukh Khan melantunkan ’’Chaiyya-chaiyya’’ yang diunggah di Youtube dan dilihat oleh 3.022.951 orang. Ketidaksengajaan yang membuahkan ketenaran itu menggiringnya ke dunia entertainment. Dia yang pada awal kariernya di dunia keartisan menyatakan tak akan tergoda dan tetap ingin menjadi bhayangkara negara, akhirnya goyah. ’’Saya cuma ingin keluar saja,’’ katanya, seperti ingin mengabarkan kepada publik bahwa keputusannya itu sudah bulat.

Penulis melihat ada dua hal penting dari permasalahan yang mungkin oleh sementara pihak dianggap enteng. Bila halitu dikaitkan dengan kelembagaan polisi, akan menjadi permasalahan serius, sebagaimana diisyaratkan Kadiv Humas, yaitu terkait dengan mental polisi. Dalam penerimaan polisi, baik pada tahap seleksi, pendidikan, maupun dinas aktif, persoalan mental ditempatkan pada posisi prioritas penilaian.

Alasan utamanya karena mental berhubungan erat dengan kejiwaan seseorang saat dihadapkan kondisi tertentu. Bagaimana polisi penyidik dihadapkan pada iming-iming sejumlah uang, bagaimana pula saat ia harus memutuskan penanganan perkara dilanjutkan atau dipetieskan karena ada intervensi, atau yang paling sederhana misalnya, bagaimana bila ada pelanggar lalu lintas menawarkan uang damai agar tidak ditilang.

Pada kasus-kasus seperti itu mentalitas polisi benar-benar diuji. Pasalnya ia berada dalam ranah bisa mengambil keputusan secara perorangan (kewenangan diskresi). Keputusan tadi secara normatif harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Tapi ketika mental sudah goyah, keputusannya pasti masuk ranah abuse of power atau penyalahgunaan wewenang.

Substansi pertama terkait dengan kasus Norman adalah pada pada proses perekrutan harus dipastikan bahwa jadi polisi bukan profesi coba-coba atau batu loncatan. Bila calon polisi dengan mental demikian lolos seleksi, besar kemungkinan loyalitas pengabdiannya layak dipertanyakan. Bahkan ia akan menjadi benalu dalam organisasi. Polisi dengan mental seperti itu selalu membandingkan sisi keuntungan yang diperoleh dari pengabdiannya.

Aktualisasi Diri

Kedua, menjadi kajian serius bagi petinggi Polri dalam membuat kebijakan menghadapi kasus seperti Norman. Pada awal melejitnya Norman, beredar wacana positif mengembangkan bakat anggota Briomob itu yang bisa menguntungkan pribadinya sekaligus korpsnya. Polri menggagas dia menjadi ’’duta seni’’, dan lewat dia misi-misi Polri yang humanis tapi profesional dapat dikibarkan sejalan dengan tampilnya dia di dunia hiburan.

Dalam perkembangannya, mengapa hal ini tidak terealisasi? Bila konsep ’’penyaluran bakat’’ anggota polisi pada bidangnya menjadi bagian strategi untuk lebih mendekatkan dengan masyarakat, hal itu bisa menguntungkan organisasi. Pada sisi lain, anggota polisi dengan bakatnya masing-masing juga bisa mengaktualisasikan dirinya secara maksimal.

Bisa jadi, Norman sebagaimana dikatakan Abraham Maslow lewat teori Hierarchy of Needs atau Hierarki Kebutuhan memang butuh pengakuan dari masyarakat bahwa dia bisa eksis di bidang seni. Kebutuhan akan aktualisasi diri dan pengakuan orang lain setara dengan kebutuhan manusia akan kebutuhan dasar lainnya.

Sebagai organisasi profesional, tak ada salahnya bila Mabes Polri mengonsep pemberian wadah bagi anggota untuk mengabdikan diri sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat dengan tidak mengerdilkan potensi lain yang dimiliki. Bila hal ini sudah dilakukan tapi tetap saja muncul ketidakleluasaan anggota dalam mengembangkan potensi dirinya maka jalan seperti yang ditempuh terhadap Norman menjadi solusi tetap. Organisasi tak boleh kalah oleh kemauan atau ambisi pribadi anggota sehingga sidang kode etik profesi bagi Norman memang seharusnya dilakukan untuk pembelajaran agar tidak muncul Norman lain di organisasi kepolisian. (10)

— Herie Purwanto SH MH, Kasubbag Hukum Polres Pekalongan Kota, dosen Fakultas Hukum Universitas Pekalongan (Unikal
Wacana Suara Merdeka 15 Desember 2011

Politik Ketakutan Putin

2011-12-14T14:59:00.001-08:00

TIADA jalan lain, selain menebarkan teror bagi penguasa diktator untuk melanggengkan kekuasaannya. Bermodalitas teror semuanya bisa dijinakan. Media yang seharusnya menjadi simbol kebebasan ditaklukkan oleh Vladimir Putin. Demikian tulis Aljazeera Oktober lalu. Begitu disiplinnya kekuasaan Putin sehingga sistem ekonomi, politik, dan hukum dikendalikan efektif. Demonstrasi pada hari Sabtu diikuti lebih dari 60 ribu orang merupakan pukulan berat baginya. Rezim otoritarianis kembali terlihat warnanya manakala lebih dari 1.600 demonstran ditangkap.

Dengan dalih keamanan, adanya tahanan politik adalah penanda (signifier) yang mencerminkan konstruksi politik rezim diktator, ungkap John Elster dalam Political Psychology: 1993. Demonstran yang meluber dengan kekuatan massa besar hanya bisa ditangani dengan model mediasi dan komunikasi proseduralistik.

Putin tampaknya tidak menghitung ekses dari penangkapan membabi-buta demonstran itu. Aksi represif militer itu menurunkan elektabilitasnya dalam pilpres yang diajukannya sendiri pada 4 Maret tahun depan. Partainya, United Russia pada Minggu lalu mendapatkan peruntungan 49,5 sehingga mendapatkan 238 kursi.

Perolehan yang jauh jika dibandingkan dengan kubu oposisi karena Partai Komunis mendapatkan 92 kursi dan Partai Liberal Demokrasi 56 kursi. Meski legitimasi politik pemilu dipertanyakan, hasil akhir masih mendudukkan partai Putin dalam peringkat wahid. Posisi Putin sebenarnya di atas angin. Namun kondisi politik yang kian memanas bisa membalikkan posisinya. Apalagi dengan arogansinya, bisa jadi ia terpuruk, bahkan lebih mengerikan jika dijebloskan dalam skandal kekerasan negara.

Di seberang jalan, ruang dunia internasional telah menanti dengan godamnya untuk meluluhlantakkan kekuasaan Putin hanya dengan hitungan hari. Hillary Clinton sudah menyerukan pidato tentang problem aksi represif Putin terhadap demonstran sebagai masalah yang diperhatikan serius. Adapun kubu Barat, dengan Organization for the Secuirty and Co-operation in Europe (OSCE), sudah memasang kuda-kuda perang.

Rezim otoriter telah menjadi momok menakutkan bagi rezim demokrasi. Demokrasi telah menjadi kekuasaan itu sendiri. Sebagaimana diungkapkan oleh Foucault sebagai taksonomi politik. Atas nama demorasi, banyak korban jiwa bergelimpangan. Bahkan bagi Zizek lebih percaya negara paling demokratis seperti Amerika memiliki terornya sendiri dengan simbol Guantanamo.

Tebar Teror

Tuduhan Putin bahwa Amerika mendalangi protes rakyat terhadapnya agak berlebihan. Ia harusnya berkaca terlebih dahulu karena dia sendiri yang membangun dinasti dalam tubuh politik negara. Namun tentu saja etika politik mengatakan hal yang berseberangan, jika demokrasi itu mengharuskan pula sirkulasi penguasa, bukan penguasa yang mapan dan tak tergantikan.

Putin membangun kastil, seperti ditulis Sean Guillory dalam artikelnya ‘’The ‘New Desembrists’ Face off Against Putin’’.
Publik Rusia sebenarnya sudah mengetahui sejak awal adanya trik politik hingga puncaknya di Stadion Luzhniki akhir November, Putin memperoleh nominasi calon presiden. Namun kenapa demonstrasi besar-besaran di kota Vladivostok, Novosibirsk, Arkhangelsk, Kaliningrad, St Petersburg, dan kota lain itu baru terjadi setelah pemilu?
Tuntutannya demonstran yang diwakili oleh Vladimir Ryzhkow yang menginginkan pemilu ulang, pembubaran komisi pemilihan, dan pembebasan tahan politik tampaknya tak digubris oleh status quo. Malah Putin memberikan instruksi penambahan aparat kepolisian dalam jumlah besar untuk berjaga-jaga mengamankan situasi chaos.

Dalam situasi konflik ini, mediasi merupakan sarana paling manjur ketimbang insiden militer. Kita tahu bersama Rusia pernah beberapa kali mengalami revolusi bersenjata, dari transisi Grand Duchy Mosko 1283, Kerajaan Tzar Rusia 1547, Kekaisaran Rusia 1721, hingga puncaknya Revolusi Bolshevik 1917. Bedanya, sejarah zaman dulu belum ada koordinasi tiap-tiap bangsa yang membangun kekaisarannya sendiri.

Namun sekarang, Yves Dezalay dan Madsen kekaisaran sudah terbangun dalam peradaban dunia dalam era posindustrial dan posteknologi, yang dikawal oleh Amerika dan Eropa sehingga segala keputusan di dunia ditentukan oleh kepentingan-kepentingan negara adidaya tersebut. (10)

— Awaludin Marwan SH MH MA, peneliti dari Satjipto Rahardjo Institute, pemerhati politik internasional
Wacana Suara Merdeka 15 Desember 2011

Cegah Banjir lewat Kerigan

2011-12-14T14:58:00.001-08:00

DALAM dua tahun terakhir, ketika musim hujan tiba, beberapa wilayah di kota Purwokerto dilanda banjir. Hal itu berbeda dari 5 tahun lalu sehingga persoalan banjir di lingkungan menjadi keprihatinan warga Kota Satria ini. Pesatnya pertumbuhan kota, memberikan dampak tersendiri, terlebih upaya mengantisipasi dampak banjir belum dilakukan secara komprehensif.

Meski belum separah Jakarta atau kota besar langganan banjir yang lain, kondisi ini perlu penanganan cepat dan terpadu, melibatkan semua pihak, termasuk jajaran pemkab. Jika tidak, geliat pembangunan di ibu kota Kabupaten Banyumas ini akan “tenggelam” dalam problematika banjir.

Saat ini, beberapa titik di jalan utama di Purwokerto menjadi langganan banjir, di antaranya perempatan Rumah Sakit DKT, perempatan Kebondalem, Jl Kolonel Sugiono, perempatan Pancurawis, Jalan Gerilya, dan pertigaan Jalan MT Haryono-Jalan Jenderal Soedirman. Adapun wilayah pemukiman yang sering mendapat ”jatah” banjir adalah Perumahan Karang Pucung Permai di Kecamatan Purwokerto Selatan.

Instansi yang terkait selalu mengembalikan pada persoalan teknis. Misalnya mendalihkan pada kurang baiknya kondisi saluran pembuangan air/ drainase di tepi jalan-jalan utama kota, keterbatasan anggaran. Namun Pemkab Banyumas sudah menyiapkan materplan penataan drainase (SM, 10/11/11).

Penyikapan terhadap kompleksitas persoalan lingkungan, termasuk banjir, tidak bisa melupakan unsur manusia. Alasan dan penyelesaian teknis mengatasi banjir harus dibarengi dengan upaya revitalisasi sosiologi. Artinya bagaimana menciptakan suatu kondisi agar semua orang saling berinteraksi guna menjaga lingkungannya hingga terbebas dari banjir.

Salah satunya bisa kembali mengaktifkan kerigan, yaitu pola gotong-royong atau kerja bakti massal, yang sejatinya menjadi salah satu kearifan lokal warga Kabupaten Banyumas. Pada zaman dulu, pembuatan saluran air, kegiatan bersih desa, atau membersihkan lingkungan, selalu dilakukan dengan memakai pola itu.

Lewat kerigan pula, pada 1998 Purwokerto mendapat penghargaan dari WHO karena berhasil membebaskan daerah itu dari serangan demam berdarah dengue (DBD). Waktu itu masyarakat menjabarkan kearifan lokal tersebut dalam wujud piket bersama memberantas sarang nyamuk.

Pelestarian Lingkungan

Pemda bersama warga Purwokerto sebenarnya bisa menerapkan kerigan untuk mencegah banjir. Misalnya sekelompok warga secara bergilir membersihkan saluran air/ drainase di lingkungan masing-masing. Kerja bakti itu bisa digagas secara tidak formal atau formal, misalnya menjadi kebijakan pemkab yang pada hari tertentu mengajak warga bersih-bersih saluran.

Gotong-royong membersihkan saluran kota yang mengalami pendangkalan sudah dirintis warga Purwokerto Selatan, melibatkan unsur BKM dan LPMK Kelurahan Purwokerto Kulon, Satgasgana, personel Koramil dan Polsek Purwokerto Selatan, serta anggota Laskar Merah Putih. (SM, 05/11/11). Kegiatan itu bisa menjadi contoh bagi warga wilayah lain di Purwokerto.

Bentuk kerigan kedua adalah bersama-sama memahami dan menyosialisasikan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu kegiatan yang bisa dikategorikan merusak lingkungan adalah kebiasaan buruk sebagian warga Purwokerto membuang sampah di sungai. Penyosialisasian regulasi itu akan menyadarkan warga untuk tidak lagi membuang sampah ke saluran/ sungai, utamanya Kali Bener dan Kali Kranji, dua sungai besar yang melintasi kota, dan belakangan ini pada musim hujan sering meluber karena mengalami pendangkalan akibat banyak sampah.

Bentuk kerigan yang ketiga adalah membentuk komunitas gerakan cinta lingkungan, yang bisa dimulai dari lingkup terkecil, yaitu RT, RW, desa, dan seterusnya. Anggota komunitas ini memfokuskan pada berbagai kegiatan yang bersifat menjaga, memelihara, dan melestarikan lingkungan. Wujud kegiatannya bisa bersama-sama membersihkan lingkungan secara rutin, menghijaukan kota, dan menyosialisasikan pentingnya pelestarian lingkungan kepada pelajar atau anggota masyarakat.

Bila unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat, merasa terpanggil mengimplementasikannya lewat pola kerigan, Purwokerto bisa terbebas dari banjir dan lingkungannya pun terjaga. (10)

— Drs Edy Suyanto MSi, dosen FISIP Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), mahasiswa S-3 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PSL) Institut Pertanian Bogor (IPB)

Wacana Suara Merdeka 15 Desember 2011

Ilmu Merapi untuk Sindoro

2011-12-14T14:57:00.001-08:00

”Pemkab Wonosobo dan Temanggung bisa menyosialisasikan langkah-langkah menghadapi bencana alam lewat berbagai media”

MENINGKATNYA aktivitas Gunung Sindoro membuat panik warga yang menghuni lereng gunung itu. Puluhan warga yang tinggal di Dusun Gondangan Desa Watu Kumpul Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, yang berjarak sekitar 8 km dari puncak, memilih mengungsi. Di Wonosobo, tim SAR memperketat patroli di lima kecamatan yang masuk kawasan rawan bencana (SM, 13/12/11).

Walaupun belum ada korban jiwa terkait dengan peningkatan aktivitas gunung itu, seyogianya kita belajar dari kasus meletusnya Gunung Merapi akhir 2010. Kita bisa memetik hikmah dan pelajaran dari bencana itu. Walaupun aktivitasnya sudah dipantau dengan seismograf dan peralatan lain, tetap saja erupsi Merapi menimbulkan banyak korban jiwa dan material.

Dari fenomena itu kita bisa belajar bagaimana menyikapi bencana alam, khususnya erupsi gunung berapi. Terkait dengan seputar mitos Merapi, ada kearifan lokal yang masih melekat kuat sampai sekarang, melengkapi sosok Mbah Maridjan dengan ilmu titen-nya. Beberapa peneliti bahkan bisa memaknai mitos yang mengajarkan nilai-nilai keseimbangan antara manusia dan alam.

Masyarakat di lereng Gunung Sindoro pun hakikatnya paham terhadap gejala-gejala alam yang terjadi di sekitar mereka. Dulu, tanpa bantuan seismograf ataupun peralatan lain, masyarakat bisa memperkirakan kapan gunung itu akan mengeluarkan lava dan lahar atau hanya akan terjadi gempa vulkanik.

Tanda-tanda alam yang bisa dilihat antara lain temperatur air di beberapa sumber air meningkat, jenis hewan tertentu seperti kera, babi hutan atau bahkan harimau turun ke permukiman karena suhu di daerah atas meninggi dari biasanya.

Hal itu segera mereka kaitkan dengan mitos tertentu terhadap gunung tersebut. Sekarang zaman berubah, ingar-bingar kehidupan modern membuat tanda-tanda alam itu tidak mudah terbaca.

Bisa jadi kepekaan masyarakat menurun. Memang faktanya populasi hewan khas gunung kini menurun. Masalah peningkatan suhu juga sulit dibedakan apakah hal itu karena pengaruh aktivitas vulkanik atau pemanasan global. Mitos-mitos pun tinggal cerita. Tradisi gunung kini kehilangan rohnya karena masyarakat tidak lagi menyatu dengan alam. Eksploitasi lahan dan aktivitas pertanian yang merusak lingkungan makin menjauhkan mereka dari alam.

Lebih Tanggap

Dalam ilmu sosial, bencana bukan peristiwa yang terjadi tiba-tiba dan tak terelakkan melainkan bagian integral dari kehidupan rutin dan normal, serta tanda-tandanya bisa dikenali oleh masyarakat (Abdullah, 2006). Isyarat alam tidak lagi dapat dipahami maknanya karena terganggu oleh beberapa perubahan yang melanda desa itu (Ahimsa Putra, 2005).

Karena itu, perlu meningkatkan kepedulian dari semua pihak mengingat penanganan bencana tidak semudah dibayangkan. Upaya itu butuh proses panjang untuk menuju masyarakat tanggap bencana. Beberapa waktu lalu, Pemkab Wonosobo dan Temanggung berkoordinasi dengan aparat kecamatan dan kelurahan di lereng Sindoro. Pemda juga menambah pemasangan alat pemantau aktivitas gunung tersebut. Sebuah langkah awal yang baik.

Pemerintah dan pihak terkait di dua kabupaten itu perlu menyiapkan segala sesuatunya sebagai langkah antisipatif. Terlebih warga di dua daerah itu belum ”berpengalaman” menghadapi dampak dari erupsi gunung. Pengurangan ancaman bencana ini bisa dilakukan antara lain dengan menyinergikan semua pihak, seperti pemda, LSM, dan komunitas lain.

Di DIY beberapa komunitas mengadakan pelatihan menghadapi bencana untuk masyarakat supaya mereka lebih siap. Forum Pesantren Lereng Merapi (FPLM) misalnya, menggelar pelatihan bagi tokoh masyarakat dari daerah Magelang, Sleman, dan Klaten, yang wilayahnya selalu terkena dampak erupsi Merapi.

Pemkab Wonosobo dan Temanggung bisa menyosialisasikan langkah-langkah menghadapi bencana alam lewat berbagai media, dari penyuluhan, menyebar pamflet, menyiarkan di radio, hingga melalui internet. Pencegahan bencana sejak dini akan membentuk masyarakat tanggap bencana dan bisa meminimalisasi dampaknya. (10)

— Najmu Tsaqib Ahda, warga Kalilawang Desa Sitiharjo Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo, mahasiswa Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) Sekolah Pascasarjana UGM

Wacana Suara Merdeka 15 Desember 2011

Oligarki, Korupsi, dan KPK

2011-12-13T14:26:00.001-08:00

Secara mengejutkan DPR memilih Abraham Samad sebagai Ketua KPK yang baru menggantikan Busyro Muqoddas. Pilihan ini tidak diperkirakan sebelumnya karena Abraham Samad sebelumnya hanya seorang pengacara dan aktivis antikorupsi di Makassar.

Belum banyak kiprahnya terdengar di tingkat nasional. Apalagi, ada nama-nama besar seperti Bambang Widjojanto atau Yunus Husein yang kemudian justru terpental. Sejauh ini tidak ada persoalan mengenai latar belakang Ketua KPK baru ini. Tidak (belum) ada komplain soal keterlibatannya dengan praktik korupsi atau pelanggaran etika lainnya di masa lalu. Dengan demikian, kita bisa berharap ia tidak memiliki beban untuk memimpin pemberantasan korupsi.

Namun, KPK sesungguhnya berhadapan dengan kepentingan ekonomi politik elite yang selama ini bergantung dari praktik-praktik korupsi. Dalam konteks ini, sehebat apa pun pimpinan KPK, mereka belum tentu mampu menahan gempuran dan perlawanan dari koruptor yang mewakili kepentingan ekonomi politik elite.

Korupsi dan Oligarki Predator

Di balik tekanan publik untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi besar seperti kasus cek pelawat, kasus-kasus yang melibatkan Nazaruddin hingga kasus Century, KPK telah sampai pada kasus-kasus korupsi yang melibatkan secara langsung kepentingan elite. Kasus-kasus besar itu terkait dengan pusat kekuasaan dan melibatkan jaringan kepentingan elite politik dan ekonomi negeri ini.

KPK telah berhadapan dengan kepentingan oligarki predator pada kasus-kasus besar itu. Oligarki tidak merujuk pada satu keluarga atau kekuatan politik tunggal melainkan aliansi cair antara kepentingan birokrasi, politisi, pengusaha dan kekuatan bersenjata yang dulu direpresentasikan oleh militer tetapi saat ini oleh polisi.

Oligarki ini telah terbentuk dan dibesarkan oleh Orde Baru yang merentang dari istana hingga ke tingkat daerah (Hadiz & Robison, 2004). Selama ini oligarki predator hidup dari praktik mencari rente, mendapatkan fasilitas dan proteksi negara serta berbagai macam korupsi. Ketika Soeharto tumbang, sesungguhnya yang pergi hanya Soeharto sementara oligarki masih tetap utuh.

Oligarki predator juga mampu mempertahankan jaringan dan dominasi hingga ke tingkat lokal di dalam kerangka politik yang baru, terutama setelah kebijakan otonomi daerah. Elite-elite politik lokal kini juga mulai mampu beradaptasi dengan pemilihan kepala daerah secara langsung. Di beberapa daerah elite politik lokal menjalin relasi yang erat dengan oligarki di tingkat nasional.

Pertemuan kepentingan itu merupakan simbiosis yang saling menguntungkan. Oligarki membutuhkan dukungan di tingkat lokal karena dukungan ini sangat penting untuk memenangi politik elektoral. Desentralisasi yang mendelegasikan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah menempatkan posisi elite lokal menjadi sangat penting bagi kepentingan oligarki. Misalnya, konsesi untuk mendapatkan kuasa pertambangan atau pembukaan lahan bagi perkebunan sawit.

Di sisi lain, elite politik lokal membutuhkan dukungan dari oligarki untuk memastikan kepentingan mereka tidak terganggu. Elite politik lokal di Indonesia sangat tergantung pada anggaran publik yang diatur dengan sangat ketat pascaReformasi. Penguasaan elite lokal atas politik tidak akan ada artinya bila mereka dibatasi oleh aturan-aturan yang ketat untuk mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya publik di tingkat lokal yang sangat penting untuk mempertahankan basis dukungan politik.

Keberadaan KPK sesungguhnya adalah ancaman bagi konsolidasi oligarki dan keberlanjutan koalisi dengan elite lokal. KPK yang didesain sebagai lembaga independen dengan kekuasaan yang besar dalam penindakan terbukti mampu mengacak-acak kerja sama ini. Eksistensi oligarki predator juga bisa dilihat pada para pengusaha terkaya di Indonesia. Praktis tidak ada wajah yang benar-benar baru dari para pengusaha terkaya di Indonesia.

Reformasi ekonomi dan structural adjusment program (SAP) yang didorong oleh IMF pascakrisis ekonomi 1997 tidak berhasil mengubah struktur ekonomi Indonesia. Yang terjadi adalah bangkitnya kembali konglomerasi lama yang sempat terpuruk pada krisis finansial tahun 1997 lalu. Bahkan, seperti ditulis oleh Christian Chua dalam studinya tentang pengusaha China di Indonesia pascaReformasi (Chua, 2008), sistem demokrasi dan otonomi daerah justru memberikan jalan bagi konglomerasi lama untuk langsung mengakses sumber daya publik.

Bila dulu mereka harus mendapatkannya melalui dan di bawah koordinasi Soeharto, kini mereka mampu melakukannya secara langsung. Sistem demokrasi justru melapangkan jalan bagi konglomerat untuk mengakumulasi modal. Demikian juga pengusaha pribumi yang dulu pada masa Orde Baru berada di bawah kendali Soeharto, kini justru malah dengan leluasa bisa mendominasi politik.

Dalam konteks ini, keberadaan KPK jelas menjadi hambatan yang sangat nyata. KPK menjadi faktor yang berada di luar kontrol dan mampu mengancam kepentingan bisnis mereka. Kasus cek pelawat menjadi contoh riil bagaimana KPK telah mengganggu kepentingan bisnis oligarki. Karena dilindungi oleh kepentingan langsung oligarki, terutama kekuatan modal nasional dan regional, maka Nunun sangat sulit untuk ditangkap KPK.

Mencegah kompromi

Berangkat dari kerangka pemikiran oligarki, maka korupsi bukanlah tindakan individual. Korupsi tidak didorong semata-mata untuk memperkaya diri sendiri atau hidup hedonis dan bergelimang harta. Korupsi adalah strategi untuk mempertahankan dominasi atas negara untuk mengontrol alokasi dan distribusi sumber daya publik.

Oleh karena itu, korupsi tidak cukup diperangi melalui penegakan hukum, apalagi oleh KPK sendirian. Korupsi hanya bisa diberantas melalui gerakan sosial yang terus dilakukan tanpa kenal lelah. Mesin korupsi adalah kepentingan oligarki predator yang hanya bisa dimatikan melalui perlawanan terhadap praktik korupsi di semua lini.

Abraham Samad yang dipilih sebagai Ketua KPK oleh DPR bisa dibaca bahwa ia dianggap mampu menjamin kepentingan oligarki predator. Abraham yang belum banyak dikenal oleh publik dianggap mampu mengamankan kepentingan politisi dan kepentingan predator dalam skala yang lebih luas.Tetapi, KPK bukan hanya dipimpin oleh satu orang melainkan oleh lima orang secara kolektif.

Karena posisinya independen, KPK juga relatif otonom ketika melakukan penegakan hukum. Dan, tentu saja tekanan dan kritik dari publik harus terus dilakukan agar KPK tidak berkompromi dan menyerah ketika berhadapan dengan kepentingan predator.

J DANANG WIDOYOKO
Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW)
Opini Okezone 7 Desember 2011

Diplomasi Iklim Ambassador Canning

2011-12-13T14:25:00.001-08:00

Pada 1 Desember 2011 lalu, Harian Seputar Indonesia memuat opini mengenai perubahan iklim yang ditulis oleh Ambassador Mark Canning, Duta Besar Britania Raya (United Kingdom) untuk Indonesia. Opini ini cukup menarik baik dari segi substansi tulisan maupun di luar substansi tulisan.

Bahasa Indonesia

Dari aspek non-substansi, opini ini ditulis dalam bahasa Indonesia dan ditujukan untuk dimuat dalam koran berbahasa Indonesia; bukan dalam bahasa Inggris dan dikirim untuk koran Indonesia berbahasa Inggris. Belum diketahui apakah benar-benar Ambassador Canning yang menulis artikel tersebut secara mandiri dengan menggunakan bahasa Indonesia atau artikel tersebut ditulis terlebih dahulu oleh Canning dalam bahasa Inggris baru kemudian diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia oleh pihak lain.

Ditulis sendiri atau diterjemahkan, paling tidak ada dua hal yang dapat kita diskusikan. Pertama, Britania Raya, melalui Canning tengah mencoba untuk memperluas jangkauan hubungan diplomasinya di Indonesia. Penduduk Indonesia sudah dapat dipastikan jauh lebih menguasai bahasa Indonesia dibandingkan dengan penguasaan bahasa Inggris. Penguasaan bahasa Inggris secara mumpuni di Indonesia dapat dikatakan masih terbatas pada kalangan tertentu saja. Oleh karena itu, penulisan dengan menggunakan bahasa Indonesia berpotensi menjangkau lebih banyak kalangan di Indonesia dibandingan dengan menulis dengan bahasa Inggris. Kedua, opini berbahasa Indonesia yang ditulis Canning telah menunjukan sikap yang secara implisit, baik disengaja ataupun tidak, memberikan suatu penghargaan dan pendukungan terhadap bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang memiliki potensi untuk mendunia. Perlu diingat, penulisan opini ini dilakukan oleh seorang pejabat tinggi salah satu negara terkuat di dunia. Kebiasaan menulis dengan bahasa Indonesia oleh pejabat asing akan membuat bahasa Indonesia akan semakin dikenal dengan harapan dapat diminati dan dikuasai oleh bangsa lain.

Dana Iklim Hijau

Tulisan Ambassador Canning dengan judul “Mengapa Negosiasi Perubahan Iklim Penting?” dapat dikatakan secara khusus diperuntukan dalam rangka menyambut perundingan perubahan iklim global pada perundingan ke-17 dari Konferensi Para Pihak (COP) yang diadakan di Durban, Afrika Selatan mulai tanggal 28 November – 9 Desember 2011. Canning memuji komitmen ambisius Pemerintah Indonesia mengenai penanganan perubahan iklim. Dalam berbagai forum nasional maupun internasional, Presiden SBY dan para menteri terkait memang sering kali mengucapkan komitmen ambisius untuk menurunkan emisi gas rumah kaca Indonesia pada tahun 2020 sebesar 26% dengan upaya sendiri atau sampai dengan 41% apabila didukung oleh dunia internasional dalam rangka mitigasi terhadap perubahan iklim global. Indonesia juga telah melengkapi diri dengan menciptakan sejumlah peraturan perundang-undangan yang mendukung mitigasi perubahan iklim di Indonesia. Bahkan Indonesia merupakan salah satu negara pertama di dunia yang memiliki peraturan hukum mengenai mitigasi melalui pengurangan emisi dengan mengurangi deforestasi dan degradasi hutan (REDD-plus).

Di dalam tulisannya, Ambassador Canning berbicara masalah Dana Iklim Hijau atau Green Climate Fund. Dana Iklim Hijau diharapkan dapat mulai mengumpulkan 100 miliar dolar mulai pada tahun 2012 untuk kepentingan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara berkembang. Canning menekankan pentingnya peran dari negara maju termasuk Britania Raya untuk berkomitmen dalam mendukung penggalangan dana tersebut.

Saat ini Indonesia dirasa masih kurang ambil bagian dalam proses pembentukan Dana Iklim Hijau. Pada bulan April 2011 lalu, Indonesia tidak masuk dalam daftar anggota Komite Transisi Dana Iklim Hijau. Indonesia merupakan negara satu-satunya di dalam lima besar negara berpenduduk terbesar di dunia (China, India, Amerika Serikat, Indonesia dan Brasil) yang tidak memilki perwakilan di anggota Komite Transisi Dana Iklim Hijau. Sempat ada dugaan, Indonesia sengaja mengalah untuk tidak menjadi anggota Komite Transisi Dana Iklim Hijau dengan harapan Indonesia dapat menaruh perwakilannya dalam anggota Dana Iklim Hijau dengan dukungan dari negara Asia. Namun sampai sekarang hasil dari harapan Indonesia tersebut masih belum jelas wujudnya.

Memang betul, Suzanty Sitorus yang mewakili Pemerintah Indonesia telah dipercaya untuk menjabat sebagai co-facilitator dalam perundingan mengenai Dana Iklim Hijau di dalam perundingan perubahan iklim di Panama beberapa bulan lalu (Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action). Namun hal ini dirasa masih tidak cukup. Keterlibatan Indonesia mewakili penduduknya yang berjumlah besar dirasa penting. Apalagi apabila kita mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dengan menjadi anggota Dana Iklim Hijau, maka Indonesia dapat berperan dalam menentukan dalam bentuk apa dan bagaimana proses pemberian Dana Iklim Hijau disalurkan kepada negara berkembang. Keterlibatan Indonesia akan membuka peluang hibah dana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bagi Indonesia sendiri maupun negara berkembang lainya.

Saat ini Britania Raya merupakan salah satu anggota Komite Transisi Dana Iklim Hijau sekaligus sebagai salah satu negara maju yang mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara berkembang. Apabila Indonesia gagal menjadi anggota Dana Iklim Hijau, sangat diharapkan Britania Raya dan negara maju lainnya setia menjunjung tinggi prinsip “Tanggung Jawab Bersama yang Dibedakan” (Common but Differentiated Responsibilities) sebagai prinsip penting yang telah disepakati dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim tahun 1992 (UNFCCC). Britania Raya sebagai anggota Komite Transisi Dana Iklim Hijau dan apabila menjadi anggota Dana Iklim Hijau diharapkan dapat mengwujudkan penghormatan pada prinsip tersebut dengan mengusahakan bentuk pemberian dana dari Dana Iklim Hijau kepada negara berkembang diberikan dalam bentuk hibah bukan dengan utang. Semoga Ambassador Canning dapat memperjuangkannya.

Handa S. Abidin, S.H., LL.M.
Peneliti Hukum Perubahan Iklim Internasional dan Kandidat Ph.D. dari Edinburgh Law School
Opini Okezone 6 Desember 2011

Hijrah di Zaman Edan

2011-12-13T14:24:00.001-08:00

DI setiap akhir tahun, tak terkecuali pada tahun baru Hijriyah selalu ada ruang tersendiri untuk setidaknya merenung atas tindak laku maupun tutur yang telah dijalani selama setahun. Memutar memori atas capaian-capaian yang sudah terwujud. Mengoreksi diri sambil menyusun setumpuk agenda yang akan dijalankan di tahun yang baru. Harapan dari kontemplasi itu cuma satu: tahun depan harus lebih baik ketimbang tahun ini. Selaras pula dengan sabda Nabi SAW yang familiar agar selalu mengaktualisasikan diri ini menjadi kian baik dari hari kemarin, dan hari esok harus kian menjadi baik ketimbang hari ini. Ukuran baik di sini memiliki artian semakin beradab lakunya di kehidupan sehari-hari.

Apa yang sudah terjadi di tahun kemarin merupakan pelajaran besar dan bahan perenungan untuk semakin matang dan bijak dalam melangkah di tahun depan. Momentum tahun baru hijriyah adalah momentum di mana umat Islam sebagai pihak mayoritas dalam membangun bangsa ini kian lebih bijak akan posisinya sebagai pihak mayoritas. Artinya, melihat para pendiri bangsa ini yang dengan susah payah menyatukan keindonesian tanpa ada nuansa dominasi mayoritas-minoritas berdasar agama. Justru logika mayoritas menjadikannya bersikap lebih dewasa dengan melindungi pihak minoritas. Sebuah hal yang bertolak belakang dengan saat ini di mana ada sekelompok umat Islam yang bercita-cita mendirikan negara Islam di Indonesia.

Ironisnya, nama Islam di Indonesia menjadi tercoreng oleh ulah sekelompok kecil yang mengatasnamakan Islam dengan klaim kebenaran menurut versinya sendiri. Hal itu terlihat jelas pada penyerangan Jemaah Ahmadiyah beberapa waktu lalu serta aksi bom bunuh diri yang menyasar tempat-tempat ibadah. Gara-gara aksi sekelompok kecil umat Islam inilah, menjadikan seluruh umat Islam di Indonesia terkena stigma negatif. Sebagai pihak mayoritas, umat Islam selayaknya tampil dengan sikap welas asih berdampingan dengan pihak minoritas. Hegemoni sebagai pihak mayoritas segera dibuang jauh-jauh karena Indonesia dibangun atas dasar prinsip kesetaraan sebagai sesama bangsa.

Hal itulah yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW sewaktu Fathul Makkah. Awalnya, dakwah Nabi di Makkah mendapat respons yang kurang baik dari penduduk Makkah serta Kaum Quraisy. Respons itu berwujud siksaan fisik, teror, dan intimidasi yang dialamatkan kepada para pengikut Nabi. Dalam suasana yang tidak kondusif dan secara pertimbangan akal tidak nyaman untuk keberlangsungan dakwah, maka Nabi beserta pengikutnya memutuskan hijrah ke Madinah.

Kontras apa yang terjadi di Makkah, kedatangan Nabi beserta pengikutnya justru disambut sukacita oleh penduduk Madinah (Yatsrib). Citra sebagai seorang yang jujur serta santun yang membuat dakwah Nabi cepat diterima dan menjadikan penganut Islam semakin bertambah besar.

Ketika Nabi bermaksud untuk mengunjungi kota kelahirannya dengan disertai banyak pengikut, Kaum Quraisy begitu cemas melihat perkembangan jumlah penganut Islam yang semakin besar. Mereka khawatir kalau-kalau Muhammad yang dulu sering diintimidasi, pengikutnya banyak yang mengalami siksaan fisik, kini akan membalas dendam dengan menyerbu Makkah. Tapi, meskipun punya kekuatan untuk membalas, Muhammad justru tidak menggunakannya. Tidak ada dendam, tidak ada pula pertumpahan darah sedikitpun di antara mereka.

Bertolak dari sini, hijrah nabi ternyata menjadi awal dari kesuksesan dakwah beliau sekaligus menegaskan akan kebangkitan umat Islam kala itu setelah diperlakukan tidak baik oleh penentang Muhammad di Makkah. Maka sangat tepat apa yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab dalam menetapkan awal penanggalan Islam dimulai ketika Nabi berhijrah ke Madinah yang merupakan atas usulan dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Hijrahnya nabi bisa dikatakan sebagai titik tolak keberhasilan misi dakwah Nabi. Maka momentum itulah yang dipakai oleh Umar hingga sekarang ini.

Aktualisasi Hijrah

Kehidupan di zaman yang disebut sebagai zaman edan seperti sekarang ini, laku amoral diagung-agungkan dan menjadi tuntunan. Gaya hidup hedonis dijadikan perlombaan para elite. Tak sadar jika rakyat yang diwakilinya diapit oleh upah yang minim. Berbagai skandal korupsi terus bermunculan menjadi bahan berita saban hari. Ironisnya, mereka yang tersandung kasus korupsi bukan merasa malu melainkan masih asyik tebar senyum dan pesona. Berbeda dengan para elite di Jepang dan Brazil yang langsung mengundurkan diri ketika baru diisukan terlibat skandal korupsi meskipun pada ujungnya divonis tidak bersalah.

Tahun baru hijriyah hendaknya dijadikan momentum kebangkitan umat Islam pada pelbagai aspek kehidupan. Kebangkitan itu dimulai dari menanamkan kembali citra Islam yang damai dan santun. Ini menjadi hal yang urgen ketika wajah muslim Indonesia di dalam percaturan dunia internasional masih identik dengan konflik SARA. Hal itu bisa dilihat dari pro-kontra eksistensi ajaran Ahmadiyah di Indonesia yang membuahkan derita dan korban jiwa serta permasalahan izin pendirian rumah ibadah yang acapkali menyulut permusuhan sesama anak bangsa. Padahal, muslim Indonesia dikenal sangat ramah dan toleran. Wujud toleransi itu bisa dilihat tidak adanya upaya formalisasi syariat dalam bernegara berupa perumusan bersama Pancasila seperti yang dilakukan oleh para pendiri bangsa ini.

Hakikat hijrah dalam konteks sekarang ialah berpindah perilaku alias mengubah laku buruk menuju laku terpuji. Termasuk mengubah laku korupsi yang konon sudah mendarah daging pada bangsa ini. Korupsi sejatinya berawal dari mental rakus dan tamak. Tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Karena korupsi konon sulit untuk diberantas ibarat pohon yang sudah berakar kuat, maka jalan hijrahnya pun harus dimulai dari akarnya juga dengan melalui menjadi pribadi-pribadi yang banyak berkorban daripada mengharap pamrih, peka terhadap lingkungan sosial sekitar serta meninggalkan gaya hidup hedonis. Itulah hijrah dalam bentuk sederhana namun akan bermanfaat besar dalam menghilangkan mental rakus dan individualistis. Untuk itulah menghidupkan kembali spirit hijrah perlu dilakukan. Tidak hanya ketika tahun baru saja, melainkan setiap hari. Wallahu ‘alam.

Muhammad Itsbatun Najih
Peneliti Sosial-Agama di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Opini Okezone 5 Desember 2011

Pemuda, Korupsi, dan Pemiskinan Indonesia

2011-12-13T14:23:00.001-08:00

Indonesia kini bagaimanapun telah berwajah buram. Darinya, seolah membuyarkan i’tikad ‘Indonesia satu’ yang diprakarsai para pejuang pada Sumpah Pemuda 82 tahun silam. Persoalannya, sampai saat ini, bagaimana peran pemuda membangun negeri ini? kenapa Indonesia menjadi negara korup? Juga mengapa Indonesia terjerambab ke dalam lubang kemiskinan? Dan kenapa keadilan sosial bagi seluruh bangsa tak tercapai? Siapa yang salah? Pertanyaan amsal itulah yang kiranya ada dalam benak bangsa yang peduli.

Secara runut, saya akan menggali korelasi dan manifestasi antarpemuda, korupsi, dan pemiskinan Indonesia. Sebenarnya, Indonesia memiliki prestasi pemuda Indonesia di kancah internasional bisa menjadi contoh nyata dari istilah kebangkitan itu. Prestasi itu sungguh memukau baik di olimpiade sains, kompetisi olahraga, maupun riset. Prestasi ini dapat membongkar stigma negatif yang selama ini terlanjur melekat bagi Indonsia. Kenyataan ini menandakan bahwa sebenarnya kaum muda Indonesia memiliki kualitas luar biasa bahkan mengungguli negara-negara barat. Beberapa prestasi ini menjadi alasan bagi banyak orang yang beranggapan bahwa Indonesia bisa jaya oleh pemuda. Bahkan seperti sudah menjadi keperacayaan bagi banyak orang bahwa sebenarnya bangsa Indonesia ini bisa maju jika dipimpin oleh kaum muda.

Namun prestasi internasional itu tidak sebanding dengan prestasi dalam negeri sendiri. Di negeri ini kaum muda masih diabaikan. Ongkos politik dan sosial untuk menjadi seorang pemimpin di Negara ini sunguh luar biasa besar, modal inilah yang belum dimiliki kaum muda Indonesia. Meski ada semangat yang berkobar dan patriotisme tinggi tapi masih belum mampu memuluskan jalan menjadi pemimpin. Lagipula budaya timur itu sangatlah susah diubah, masyarakat Indonesia masih sangat tidak percaya bila dipimpin oleh orang muda. Bilapun ada contoh kaum muda menjadi pemimpin di negeri ini bukanlah murni karena kompetensi yang dimilikinya tetapi karena faktor lain seperti ketampanan fisik, ketenaran, dan kekayaan. Keran kepemimpinan itu harus dibuka bagi kaum muda.

Di Indonesia, jumlah pelaku wirausaha saat ini masih relatif minim. Dari populasi yang mencapai sekira 240 juta penduduk, porsi pelaku wirausaha hanya sekira 0,2%, sedangkan jumlah wirausaha yang ideal untuk menggerakkan perekonomian suatu negara itu minimal 2% dari total jumlah penduduk. Sementara itu, kemiskinan dan pengangguran masih menjadi fakta tak terbantahkan yang masih melingkupi sebagian besar rakyat Indonesia.

Data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2009 menunjukkan jumlah pemuda Indonesia yang masih menganggur mencapai 17 persen dari 70 juta jiwa, atau sekitar 12 juta pemuda. Sebagian besar dari mereka juga hidup dalam kondisi miskin dan berpendidikan rendah. Sementara, data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, hingga Februari 2011, jumlah penganggur di Indonesia mencapai 8,12 juta dengan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2011 mencapai 6,8 persen dari total angkatan kerja.

Dengan data di atas, kebutuhan akan tersedianya sejumlah wirausaha baru yang handal, tangguh serta ungggul menjadi kebutuhan yang perlu disiapkan melalui perencanaan yang jelas dan langkah-langkah yang konkret serta konsisten dalam penyelenggaraannya.

Dalam isu kewirausahaan golongan pemuda perlu memperoleh perhatian khusus. Selain sebagai nafas zaman, kaum mudalah yang senatiasa menjadi incaran pemasaran sebagai segmen pasar potensial. Posisi pemuda juga strategis dan khas secara budaya dan kondisi fisik serta emosional. Para pemudalah juga yang nanti mengalami persoalan besar sebagai pembayar utang bangsa, menghadapi persaingan global, serta paradigma kehidupan yang baru.

Secara falsafi manusia, ‘miskin’ adalah kata dan keadaan akut yang harus dihindari. Manusia hidup sekali bukan untuk kehidupan miskin, namun untuk kehidupan yang berkecukupan. Dari sana, lantas ada etos kerja yang timbul untuk memenuhinya. Begitupun kata ‘korupsi’, ia adalah sifat dan praktik yang amat dijauhi demi terpenuhinya moral kehidupan manusia. Menjauhi korupsi berarti menjunjung tinggi moralitas dalam kehidupan bersama. Namun, keduanya seolah bersinergi bersama dala rentas kehidupan bangsa kita. Evolusi kehidupan bangsa kita tak jauh bahkan erat dengan dua kata yang seharusnya dihindarkan, antara miskin dan korupsi. Tak pelak di sini saya menjabar rumus ‘korupsi=pemiskinan’.

Ditinjau dari sejarah, laku korup bangsa kita memang telah tercatat semenjak proses kolonisasi barat masuk ke Nusantara. Bagaimana laku para elite penguasa kala itu menikmati upeti-upeti tanpa kerja keras dan menerima utang dalam pelbagai bentuk, dan saat tak mampu membayar satu per satu wilayah pelabuhan dan daerah strategis dilepas ke tangan kekuasaan asing. Begitupun, saat terjadi perang suksesi dan sang raja terancam digeser dari takhta, dia lantas menjanjikan sejumlah konsesi berupa wilayah kepada VOC demi dukungan penjajah. Nahasnya, sejarah macam ini terus diulang oleh pelakunya sampai saat ini.

Ia sudah menggejala walau sejarah juga mencatat perlawanan bangsa terhadap korupsi; dimulai dari masa Orde Lama yang membentuk UU Nomor 1 Tahun 1961 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidanan korupsi. Kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Orde Baru yang mengeluarkan Keppres No. 228/1967 tentang pemberantasan korupsi yang dipimpin Jaksa Agung. Hingga masa kini kita mengenal KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang diberi otoritas penuh membumihanguskan korupsi di Indonesia.

Nyatanya, sampai sekarang korupsi sudah menjadi ‘api besar’, berujung pada sindrom genosida yang amat sulit dipadamkan. Akibatnya, Indonesia dengan segala kekayaan yang semestinya—diamanatkan Pancasila— untuk menggapai kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia pun tak tercapai. Nahasnya, rakyat yang sudah membayar pajak itu, banyak yang miskin, dikotomi dan ketimpangan sosial terus menggelayut. Mereka terpojok, karena miskin bukanlah kutukan. Kemiskinan juga bukan disebabkan mereka malas, tak mau bekerja keras. Sebenarnya masyarakat kita sudah memiliki etos kerja kuat seperti yang ditunjukkan ‘nenek moyang kita adalah seorang pelaut yang tangguh’. Secara embrio, kemiskinan lebih bersifat multidimensi. Bila ditelaah, kemiskinan di negeri ini, lebih disebabkan kerana faktor struktural yang dibuat manusia, baik struktur ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Mereka yang termisikinkan terkungkung dalam suatu lingkaran, vicious circle of proverty (Korupsi yang memiskinkan, Penerbit Buku Kompas 2011).

Hal ini bisa dibuktikan berdasarkan data BPS dan Menkokesra. Di mana, anggaran untuk pengentasan kemiskinan naik setiap tahun, bahkan kenaikannya cukup spektakuler. Tahun 2004, anggaran kemiskinan sekitar Rp 16,7 triliun; tahun 2005, naik menjadi Rp 23 triliun; tahun 2006, naik menjadi Rp 42 triliun, tahun berikutnya (2007) menjadi Rp 51 triliun; tahun 2008, menjadi Rp 63 triliun; tahun 2009 menjadi Rp 66 triliun, dan tahun 2010 melonjak menjadi Rp 94 triliun. Namun, lonjakan anggaran ini tak diimbangi dengan penurunan angka kemiskinan yang dignifikan. Secara statistik, jumlah penduduk miskin pada kurun waktu yang sama adalah; pada tahun 2004, sekitar 16,7 %; lalu turun menjadi 16% (2005); naik lagi menjadi 17,8% (2006); kemudian 16,6 % (2007); 15,4% (2008); 14,2% (2009); dan terakhir sekitar 13,3 % (2010). Persoalan kemiskinan direduksi hanya dengan standard BPS (2010) yang hanya menghitung angka kecukupan gizi kalori per hari, setara Rp 155.615 per bulan per orang, jauh lebih rendah dari standar kemiskinan absolut yang dibuat lembaga internasional yang rataanya adalah satu dolar per kapita per hari. Karena ekses gejala korupsi masif dan pembusukan sekelilingnya, maka tak bisa dihindarkan pula, bila anggaran pengentasan kemiskinan pun menjadi lahan basah para koruptor.

Muhammad Bagus Irawan
Peneliti Idea Studies IAIN Walisongo Semarang
Opini Okezone 2 Desember 2011

Ancaman Nuklir di Timur Tengah

2011-12-13T14:22:00.001-08:00

Konferensi yang membahas zona bebas senjata nuklir di Timur Tengah baru saja selesai diselenggarakan di Wina, Austria, pada pekan lalu (21-22 November 2011). Konferensi yang diselenggarakan oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) itu dihadiri oleh negara-negara Arab dan Israel. Pembicaraan difokuskan pada bagaimana Timur Tengah dapat belajar dari pengalaman negara-negara yang telah menerapkan zona bebas senjata nuklir (NWFZ) seperti Afrika dan Amerika Latin.

Meskipun dalam forum itu suasana dilaporkan relatif tenang selama perdebatan berlangsung, akan tetapi terdapat dua hal penting yang telah membuat forum itu menjadi gagal. Pertama, Israel dengan tegas mengatakan keengganannya untuk menerapkan zona bebas senjata nuklir. Padahal Israel merupakan satu-satunya negara yang memiliki senjata nuklir di kawasan Timur Tengah. Negara ini bahkan diduga memiliki sekira 200 hulu ledak nuklir. Sepertinya Israel tidak pernah tertarik untuk meratifikasi atau mengakui kepemilikan atas senjata nuklirnya.

Kedua, Iran pun yang diduga memiliki senjata nuklir justru melakukan boikot dengan menolak hadir dalam konferensi tersebut. Padahal IAEA beberapa waktu yang lalu telah mengeluarkan laporan tentang nuklir Iran, dan hasilnya menunjukkan bahwa Iran telah melakukan aktivitas yang mengarah pada pengembangan senjata nuklir. Akan tetapi, Iran selalu membantah dengan mengatakan aktivitas nuklirnya ditujukan untuk kepentingan damai seperti membangun pembangkit listrik tenaga nuklir.

Pastinya, dengan tidak adanya itikad baik dari Israel dan Iran untuk secara bersama-sama mengurangi atau meniadakan senjata nuklir di kawasan Timur Tengah pada konferensi tersebut, hal ini berdampak pada suatu situasi yang justru menimbulkan dilema keamanan di sekitar kawasan Timur Tengah.

Penyebab

Dalam dunia yang tidak aman, di mana satu negara merasa terancam oleh nuklir negara lain, maka kepemilikan senjata nuklir adalah suatu keniscayaan sebagai cara untuk melindungi diri. Kawasan Timur Tengah saat ini berada pada situasi yang mirip seperti itu karena terdapatnya ancaman senjata nuklir yang ditimbulkan oleh Israel dan Iran. Bahkan Duta besar Suriah, Bassam al-Sabbagh, mengatakan dalam konferensi bahwa kemampuan senjata nuklir Israel telah menimbulkan ancaman serius dan berkesinambungan. Hal yang sama juga berlaku pada Iran.

Yang menjadi pertanyaan adalah benarkah ancaman nuklir Israel terhadap Iran, dan Iran terhadap Israel itu real. Para penganut konstruktivis hubungan internasional menjelaskan bahwa realitas senjata nuklir itu bukannya pada kemampuan membunuhnya yang menjadi masalah, tetapi konteks sosial yang telah memberi makna pada kemampuan senjata itu (Eby Hara, 2011), dan ini biasanya diciptakan oleh para pembuat kebijakan melalui peran pemikiran dan pengetahuan bersama atas realitas sosial.

Dilema keamanan, misalnya, bukan hanya dibuat karena semata-mata fakta bahwa terdapat dua negara berdaulat yang memiliki senjata nuklir. Ia juga tergantung pada bagaimana negara-negara tersebut memandang satu sama lain atau dalam istilahnya Alexander Wendt (1992), “Anarchy is What States Make of It.” Umumnya pandangan tersebut dibentuk atas pemikiran dan pengetahuan bersama.

Sebagai contoh, 200 hulu ledak nuklir yang dimiliki oleh Israel tidak akan mengancam Amerika Serikat daripada 1 hulu ledak nuklir yang dimiliki oleh Iran, sebab Israel adalah sekutu, sedangkan Iran adalah musuh. “Sekutu” dan “musuh” adalah fungsi dari pemahaman bersama.

Pandangan tersebut nampak jelas terlihat pada konferensi di Wina, ketika Israel menyampaikan pandangannya bahwa kawasan Timur Tengah belum siap untuk mendirikan zona bebas senjata nuklir. Israel mengatakan ini dengan persepsinya sendiri bahwa terdapat ketidakstabilan politik, permusuhan, dan ketidakpercayaan di kawasan Timur Tengah dengan merujuk pada kasus boikot Iran di konferensi tersebut sebagai alasannya.

Lebih lanjut, salah seorang pembuat kebijakan Israel, David Danieli, mengatakan bahwa zona bebas senjata nuklir semacam itu hanya dapat dilakukan ketika kawasan Timur Tengah memiliki situasi damai, ketika persepsi ancaman di antara negara anggota kawasan rendah dan hanya setelah dasar kepercayaan terbangun di antara negara di kawasan ini. Jika tidak, maka selamanya kawasan Timur Tengah tidak akan pernah bebas dari ancaman senjata nuklir.

Skenario

Sayangnya kepercayaan yang terbangun di antara negara-negara di kawasan Timur Tengah dibentuk atas dasar kecurigaan satu sama lain, khususnya antara Israel dan Iran itu sendiri.

Dengan begitu terdapat dua skenario yang mungkin akan terjadi di kawasan Timur Tengah. Pertama, ketegangan atau konflik yang terjadi antara Israel dan Iran akan mengarah pada eskalasi yang tidak dapat diperhitungkan. Bisa saja ancaman Israel untuk melakukan aksi militer ke Iran akan segera direalisasikan.

Kedua, karena ketakutan atas ancaman Israel, bisa saja Iran akan betul-betul meningkatkan kemampuan nuklirnya untuk kepentingan militer dan bukan untuk kepentingan sipil. Hal ini penting dilakukan Iran agar dapat meminimalisir ancaman nuklir dari Israel.

Oleh karena itu, dengan mengacu pada dua skenario tersebut, maka tidak ada pilihan lain, kecuali dengan memaksa Israel dan Iran, untuk melakukan kesepakatan yang mengikat dengan menandatangani kesepakatan Nonproliferasi (NPT) untuk mengurangi atau meniadakan kepemilikan senjata nuklirnya.

Namun hingga kini, hanya Israel saja negara di kawasan Timur Tengah yang belum mau menandatangani NPT. Dan Iran pun sepertinya mulai terlihat serius melakukan peningkatan kemampuan nuklirnya sebagai strategi penangkalan terhadap Israel. Dengan melihat situasi yang seperti itu, kawasan Timur Tengah sepertinya akan selamanya dibayang-bayangi oleh ketakutan akibat ancaman perang nuklir antara Israel dan Iran.

Asrudin
Penulis adalah pengamat hubungan internasional dan penulis buku bunga rampai Refleksi Teori Hubungan Internasional (2009)
Opini Okezone 1 Desember 2011

Aktualisasi Makna Hijrah

2011-12-13T14:21:00.000-08:00

Bulan November tahun ini menjadi sangat spesial bagi kita bangsa Indonesia. Paling tidak ada empat momen besar yang diperingati menjelang dan selama bulan ini; Sumpah Pemuda pada 28 Oktober; Hari Raya Kurban yang jatuh 6 November; Hari Pahlawan Nasional pada 10 November, lalu diakhiri dengan Tahun Baru 1433 Hijriah pada 27/11/2011.

Keempat momen besar tersebut memiliki keterkaitan satu dengan lainnya dan saling berkelit berkelindan sesamanya tentang tentang pemuda, pengorbanan, dan kepahlawanan. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 jelas jadi panggung sejarah pemuda di negeri pertiwi ini dalam mendobrak kebuntuan kita saat menghadapi penjajah. Begitu pula proklamasi 17 Agustus 1945 dan terlebih lagi perlawanan heroik arek Suroboyo pada 10 November 1945, yang kini kita rayakan sebagai Hari Pahlawan.

Hijrah Maknawiyah

Ketiga fragmen itu akan bermuara pada kata ajaib, yaitu perubahan yang terkandung dalam momen hijrah Rasulullah dan sahabat-sahabatnya dari Makkah ke Madinah. Perubahan dari fase penanaman akidah ke fase pengejawantahan akidah tersebut dalam realitas kehidupan yang sangat beragam.

Di masa kini, makna hijriah secara maknawiyah atau batiniah dinilai lebih mengena dari pada sekadar pindah dalam pengertian fisik. Yakni melakukan perubahan dan transformasi spiritualitas dan segala sesuatu yang bersifat maknawiyah.

Agama sebagai suatu sistem nilai dan ajaran memiliki fungsi yang pasti dan jelas untuk pengembangan kehidupan umat manusia yang lebih beradap dan sejahtera. Dalam perspektif ajaran dan sejarah, agama apa pun - terutama Islam, sebagai penutup agama-agama samawi sekaligus pelengkap- turun ke dunia untuk memperbaiki moralitas manusia dari kebiadaban menuju manusia yang bermoral dan berkeadaban. Karena itu, ketika manusia telah jauh menyimpang dari fitrah, muncul nabi-nabi yang akan mengembalikan mereka kepada kehidupan yang fitri, cenderung kepada kebaikan, dan menjauhi segala kesesatan dan kejahatan.

Kebaikan adalah perennial dan universal. Dari zaman nabi Adam sampai sekarang, bahkan hingga akhir zaman, penyebaran kasih sayang, keadilan, egalitarianisme dan seterusnya adalah nilai yang baik. Sebaliknya, berbuat kerusakan, mengumbar kemarahan dan penindasan merupakan sifat buruk. Nilai negatif yang terdapat pada perbuatan itu merupakan sifat intrinsik yang tidak akan berubah dari dulu sampai sekarang. Dalam kerangka ini lah agama datang dan disebarkan. la hadir untuk membimbing manusia agar mereka mengetahui kebaikan. Agar manusia melaksanakan dan menyadari adanya keburukan dan kejahatan, untuk kemudian menghindari. Ini aspek immanent dalam agama.

Disamping itu, dalam agama terdapat nilai-nilai transenden berupa iman, kepercayaan kepada Tuhan, dan serangkaian ibadah ritual sebagai manifestasi kepercayaan dan kepatuhan kepada sang pencipta. Pada dasarnya, transendensi agama, khususnya Islam, bersifat fangsional bukan sekadar untuk kehidupan akhirat yang bersifat eskatologis murni dan terpisah dari kehidupan sekarang. Namun, hal itu juga berfungsi praktis dan applicable untuk kehidupan dunia. Melalui aspek transenden, manusia diharapkan mampu mengaplikasikan nilai-nilai moral agama dalam situasi dan kondisi apa pun karena merasa diawasi dan dibimbing oleh Yang di Atas (sikap ihsan).

Meminjam ungkapan Fazlur Rahman (1987; 125), manusia harus menjadi khalifah Allah di muka bumi sebagai konkretisasi dari imannya. Dalam kafasitas kreatifnya, manusia mengkronkretkan keimanannya dengan menjadi khalifah sebagai langkah kebijaksaan Tuhan di bumi ini.

Dalam menggambarkan bagaimana hubungan yang kuat antara keyakinan dan kewajiban merealisasikan keyakinan itu dalam wujud nyata kehidupan praksis, Hassan Al Banna (1997: 157) menegaskan bahwa iman tidak akan mempunyai arti bila tidak disertai dengan amal. Akidah tidak akan memberi faedah, bila tidak mendorong penganutnya untuk berbuat dan berkorban guna merealisasikannya dalam nilai-nilai kehidupan.

Beragama Secara Integral

Namun demikian, dalam realitas kehidupan yang berkembang kini, kesenjangan antara nilai-nilai agama di satu pihak dan praktik keagamaan umat di pihak lain masih menganga cukup lebar. Kesenjangan itu timbul dari sikap dan pola keberagamaan yang parsial dan dikotomis.

Misalnya, ketaatan religius sekadar dipahami sebagai kepatuhan dalan menjalankan ibadah yang sifatnya vertikal antara manusia dan Tuhan, dan kesalehan individu dipertentangkan dengan kesalehan sosial. Akibatnya, umat melihat agama sebagai ajaran yang lebih menekankan aspek ritual formal itu sebagai domain yang terpisah atau kurang memiliki keterkaitan dengan persoalan kemanusiaan atau kehidupan sosial yang konkret. Iman hanya berlaku ketika berada di majlis taklim dan di masjid, sementara ketika berada di kantor, di jalanan imannya kemana tahu.

Tidak sulit menemukan orang yang selalu cari aman dalam beragama dewasa ini. Agama dipermainkan dan diposisikan tak lebih seperti komoditas yang bisa dieksploitasi seenaknya untuk menghasilkan keuntungan materi. Ajaran agama dipilah-pilah semaunya, mana yang sesuai dengan hawa nafsu dan kepentingannya dijalankan. Namun, jika ada ajaran agama yang bertabrakan dengan kepentingan duniawinya, maka dicampakkan.

Agama disekat-sekat semaunya, sehingga muncullah kesan seakan agama hanya mengurusi ibadah mahdhah semata. Untuk urusan salat, zakat, puasa, dan haji, mereka jelas mengambil dari tuntunan agama. Sementara untuk urusan ekonomi, sosial, politik, pendidikan (termasuk pendidikan anak dan keluarga), mereka tidak pernah mengambil dari tuntunan agama. Dalihnya, agama tidak mengatur urusan-urusan tersebut.

Maka, jangan heran bila ada orang yang rajin salat dan rajin pergi ke Tanah Suci, namun ia tetaplah penghisap dan pengemplang uang rakyat, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kedudukan. Model pengamalan agama yang parsial seperti inilah yang akan terus membawa sial (baca; krisis) dan melahirkan manusia-manusia binal seperti koruptor dan sebagainya.

Karenanya, Fazlur Rahman (1993: 52) mengusulkan agar pesan-pesan Alquran dipahami sebagai satu kesatuan utuh, bukan sebagai perintah atau ajaran terpisah-pisah, untuk membentuk nilai-nilai moral perilaku umat. Keutuhan akan dicapai bila aspek teologi (akidah dan keimanan) diletakkan sejajar dalam pola hubungan interdependensi dengan aspek fikih (hukum atau aturan interaksi sosial) yang dirangkaikan secara sistematis oleh etika atau sifat moral.

Dengan kata lain, adanya keselarasan antara fikih wahyu dengan fikih realitas. Hanya kerja sama antara etika wahyu dan etika rasional, menurut M Amin Abdullah (2002: 220), yang akan menyelamatkan manusia dari keadaan terperangkap dalam split personality (keterpecahan kepribadian).

Keberagamaan yang parsial tidak akan pernah membawa pada kebaikan. Yang ada hanya kesialan. Karenanya, dengan momentum tahun baru hijriah ini semoga menjadi peneguhan bahwa kini keberagamaan yang integral dan holistic merupakan sebuah keniscayaan bagi kita semua yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, agar negeri ini jauh dan keluar dari sial (krisis) yang berkepanjangan.

Sebagai penutup, hijrah, -seperti yang dikatakan oleh kolega saya, Mukhammad Najib- adalah cerita tentang keberanian meninggalkan kehidupan lama, meninggalkan keterikatan pada tanah dan harta, meninggalkan keterikatan pada tradisi dan budaya lama untuk menjemput hari depan yang penuh kemuliaan. Hijrah adalah cerita tentang kepahlawanan dari mereka yang gigih memperjuangkan kebenaran. Selamat tahun baru Hijriah 1433 H.

Ahmad Arif
Penulis adalah peminat kaian sosial keagamaan, berdomisili di Banda Aceh
Opini Okezone 30 November 2011

Pernikahan Politik dengan Nuansa Politik

2011-12-13T14:19:00.000-08:00

Pernikahan memiliki makna sangat luas, meskipun pada intinya hanya menyatukan dua insan berbeda jenis dalam sebuah ikatan syah untuk hidup bersama, namun pada praktiknya tidaklah sesederhana itu. Pernikahan diartikan sebagai upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat.

Keberadaan upacara perayaannya sendiri memiliki banyak ragam dan variasi antarbangsa, suku satu dan yang lain pada satu bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.

Pengesahan secara hukum suatu pernikahan biasanya terjadi pada saat dokumen tertulis yang mencatatkan pernikahan ditanda-tangani. Upacara pernikahan sendiri biasanya merupakan acara yang dilangsungkan untuk mmelakukan upacara berdasarkan adat-istiadat yang berlaku, dan kesempatan untuk merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin, dan setelah upacaranya selesai kemudian mereka dinamakan suami dan istri dalam ikatan perkawinan.

Indonesia memiliki beragam suku dan kebudayaan, jadi tidak heran apabila kita sering melihat upacara-upacara adat yang sangat unik. Upacara pernikahan adalah termasuk upacara adat yang harus kita jaga, karena dari situlah akan tercermin jati diri kita, bersatunya sebuah keluarga bisa mencerminkan bersatunya sebuah negara. Seperti pernikahan Edhie Baskoro Yudhoyono dan Siti Rubi Aliya Rajasa yang dalam pernikahannya menggunakan adat Sumatera dan Jawa. Dua unsur kebudayaan yang mengental di tanah air, dari sekian banyak kebudayaan yang ada di Indonesia.

Pernikahan putra Presiden Republik Indonesia dikatakana sebagian para politisi di Indonesia mengandung banyak arti dalam dari pernikahan tersebut. Sebut saja salah satunya Juru bicara Partai Gerindra Martin Hutabarat mengatakan pernikahan itu semakin memperkuat "syahwat" Hatta Rajasa sebagai calon presiden pada pemilihan presiden tahun 2014. Pernikahan Edhie Baskoro Yudhoyono dan Siti Rubi Aliya Rajasa diyakini juga oleh sebagian pengamat politik di Indonesia sebagai pernikahan politik antara Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional.

Di masa kerajaan, pernikahan politik dilakukan untuk menghindarkan pertempuran guna "melikuidasi" sebuah kerajaan, seperti saat masa kerajaan Mataram dan juga Majapahit, perkawinan politik semacam itu menjadi hal yang biasa. Menurut catatan sejarah, pada awal era Mataram Kuno, Dinasti Syailendra cukup dominan dibanding Dinasti Sanjaya. Pada masa pemerintahan raja Indra (782-812), Syailendra mengadakan ekspedisi perdagangan ke Sriwijaya, sekaligus melakukan perkawinan politik puteranya, Samaratungga, dengan Dewi Tara, puteri raja Sriwijaya. Sehingga pada tahun 790, Syailendra berhasil menyerang dan mengalahkan Chenla (Kamboja), kemudian berkuasa di sana selama beberapa tahun. Perkawinan trah atau keturunan Mataram Kuno dengan trah Sriwijaya, terbukti menjadi kekuatan yang besar untuk memperluas daerah mereka.

Menyadari atau tidak perkawinan antara Edhie Baskoro Yudhoyono dan Siti Rubi Aliya Rajasa tersebut, bisa memperpanjang kekuasaan SBY melalui anaknya. Pernikahan akan dapat digunakan sebagai modal politik dan memperkuat jaringan ekonomi dan sosial. Bahkan bisa di artikan lebih dengan adanya Pernikahan yang merekatkan hubungan Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional sekaligus membuka jalan bagi Hatta Rajasa untuk tampil sebagai salah satu calon presiden pada pemilihan presiden tahun 2014. Apalagi sampai dengan saat ini Partai Demokrat belum memiliki tokoh menonjol untuk diajukan sebagai calon presiden.

Keberadaan Hatta Rajasa yang selama menjabat sebagai menteri adalah salah satu menteri yang sangat loyal terhadap SBY, Hatta Rajasa juga pernah menyukseskan SBY sebagai Presiden dalam priode kedua saat Hatta Rajasa sebagai ketua team Pemenangan SBY-Boediono. Hatta Rajasa juga memiliki peran yang penting di pemerintahan SBY, selain loyal dia juga mampu melakukan loby yang terkait dengan kepentingan pemerintah. Hatta sempat dikatakan sebagai menteri yang paling komunikatif mengutip hasil rilis DCSC Indonesia, menteri yang paling sering disebut oleh media karena sikap yang komperatif sebagai menteri.

Terlepas nuansa tersembunyi apa pun itu Kita memang tidak bisa memungkiri bahwa perkawinan adalah jodoh yang diatur dari atas. Apa pun bisa terjadi, bahkan jika memang antara kedua insan tersebut tidak ada jodoh, bisa saja rencana bersatu batal. Kita juga bisa saja menyatakan bahwa ikatan antara Ibas dengan Aliya adalah murni pertunangan yang manusiawi, tidak ada hubungannya dengan politik. Mengaitkan atau ada rencana lain di balik perjodohan Ibas dengan Aliya tentu saja cukup riskan. Perkawinan diniatkan abadi dan langgeng sampai kakek-nenek, sementara pernikahan politik tidaklah abadi. Ada saatnya berkawan, ada saatnya bermusuhan, Berkawan-bermusuhan, begitu seterusnya. Pernikahan, sebaiknya berlandaskan cinta dan hati. Namun jika toh nantinya berdampak politik, biarlah itu sebagai faktor tambahannya saja.

Ahmad Husni, S.Sos
Penulis adalah Wakil Ketua DPD II KNPI Jakarta Selatan
Mantan Pengurus PB HMI Priode 2008-2010 Wakil Ketua Bidang Hubungan Internasional
Opini Okezone 29 November 2011

Modalitas Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi

2011-12-13T14:18:00.000-08:00

Pidato Presiden SBY tentang hasil KTT ASEAN yang telah berlangsug di Bali menarik untuk ditelaah lebih dalam. Dalam pidatonya, beliau mengajak sesama anggota ASEAN dan negara-negara Asia Timur untuk mengembangkan ekonomi regional sebagai basis penggerak ekonomi global. Juga, pidato tersebut menyinggung minimal tiga aspek yaitu pelambatan pertumbuhan ekonomi, tidak stabilnya pasar uang internasional dan besarnya kesenjangan ekonomi antara negara maju dengan berkembang adalah faktor penyebab kemunduran ekonomi.

Menyikapi konteks perekonomian regional ASEAN dan dalam lingkup lebih luas adalah perekonomian global, ada baiknya melihat seperti apa sebenarnya dunia internasional melihat Indonesia. Baru-baru ini, World Economic Forum (WEF) mengeluarkan dokumen tentang seberapa kompetitifkah sebuah negara dalam masalah ekonomi. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa WEF menggunakan dua belas pilar indikator utama sebagai acuan.

Pilar-pilar tersebut adalah: institusi, infrastruktur, kebijakan makroekonomi, kesehatan dan pendidikan umum, training dan pendidikan tinggi, efisiensi pasar, efisiensi tenaga kerja, pengembangan pasar finansial, kesiapan teknologi, perluasan pasar, kepuasan bisnis dan inovasi. Kesemua pilar tersebut digunakan sebagai pedoman khususnya bagi investor untuk melihat performance ekonomi dan selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penanaman modal.

Yang menarik adalah, WEF menempatkan Indonesia di posisi transisi antara permintaan dasar (keempat aspek pertama pilar yang disebutkan diatas) dan efisiensi (enam pilar selanjutnya). Apa artinya? Secara singkat dapat dipahami bahwa perekonomian Indonesia belum cukup untuk dikatakan kompetitif dan menarik bagi investor. Khusus untuk dua pilar pertama yaitu institusi dan infrastruktur, Indonesia masih perlu mengejar ketertinggalan dari negara ASEAN yang lain. Rumitnya pengurusan perijinan usaha dan tingginya risiko akan demonstrasi buruh mewakili betapa masih lemahnya institusi yang berwenang mengatur perekonomian.

Masalah infrastruktur juga setali tiga uang. Dari total jumlah anggaran yang berkisar Rp1.400 triliun untuk pengembangan infrastruktur, hanya sepertiganya yang bisa dipenuhi pemerintah. Padahal, perluasan pasar sangat membutuhkan mumpuninya jalan atau jembatan sebagai penghubung. Tidak ada infrastruktur maka biaya transaksi akan meningkat yang ujungnya pada mahalnya ongkos investasi.

Posisi negara-negara tetangga juga bervariasi. Malaysia misalnya, diletakkan pada posisi ke dua yang artinya masuk ke dalam enam pilar di tengah. Dalam hal ini, Malaysia sudah menerapkan proses efisiensi dalam perekonomian mereka. Atau Singapura yang menempati ranking ketiga di mana sudah pada tahapan solusi dan inovasi ekonomi. Posisi Singapura ini disejajarkan dengan negara-negara maju semisal Australia dan Jerman. Sedangkan posisi negara ASEAN yang lain berkisar di posisi satu dan dua.
Melihat keberagaman yang ada di negara-negara ASEAN, cukup sulit untuk menata kembali atau setidaknya melakukan langkah aksi yang sama. Dari awal, modalitas yang dipunyai sudah berbeda, strategi pengembangan ke depan tentunya juga tidak sama. Kalaupun tidak bisa dikatakan skeptis, data yang ditunjukkan oleh WEF cukup untuk refleksi atas kondisi ekonomi Indonesia. Aksi bersama yang diinginkan Presiden SBY dalam pidatonya kemungkinan akan hanya ditanggapi sepintas lalu oleh negara-negara ASEAN yang lain.

Lalu apa yang bisa dilakukan? Sejarah pernah membuktikan bahwa hitungan-hitungan ekonomis murni belum tentu bisa berjalan seperti yang sudah diprediksikan. Laporan Bank Dunia akan perekonomian Amerika Latin pada dekade 60-an sangat berkiblat pada kemurnian ilmu ekonomi. Tetapi justru yang terjadi adalah munculnya kemiskinan dan ketidakadilan distribusi pendapatan sebagai efek samping penerapan kebijakan ekonomi tersebut.

Dalam konteks ASEAN, gagasan tentang Masyarakat Komunitas ASEAN pada tahun 2015 perlu dicatat sebagai celah kemungkinan yang bisa diambil. Dalam kondisi ini, mobilitas barang dan manusia adalah keniscayaan yang akan terjadi layaknya yang sudah berlaku di Eropa. Aspek sosial dari integrasi ini yang bisa digunakan sebagai pemutus mata rantai yang hilang apabila hitungan ekonomi mengalami stagnasi. Secara tidak langsung, aspek sosial berimbas pada pemerataan pendapatan dan perluasan kerja yang sebetulnya menjawab gagasan SBY yang ketiga dalam pidatonya.

Modalitas sosial yang dimaksud adalah luasnya jejaring, tingginya itensitas pertemuan, meningkatnya rasa saling percaya antarmasyarakat dan menipisnya egoisme ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua transaksi ekonomis akan melibatkan pikiran rasional yang berbasis pada untung rugi yang akan didapat, tetapi juga melibatkan empati sosial dan kohesi antarkomunitas di mana manusia sendiri adalah komponen penting didalamnya.

Sebagai ilustrasi, China mencatatkan dalam industri pariwisatanya, dibukanya kota-kota kecil di sekitar Shanghai sebagai penopang arus manusia dan dibukanya pusat-pusat layanan lain yang justru tidak berhubungan dengan pariwisata cukup untuk memutar roda ekonomi di sekitar Shanghai. Mobilitas manusia yang tidak bertujuan ekonomis, tatapi menghasilkan nilai ekonomis. Oleh karena itu, Indonesia perlu menyiapkan rencana cadangan diluar gagasan ekonomi yang sudah dirancang. Pertimbangkan juga aspek modalitas sosial yang juga sangat berperan dalam meningkatkan ekonomi.

Anggun Trisnanto
Dosen Hubungan Internasional Universitas Brawijaya, sedang menempuh program Doktoral di International Institute of Social Studies (ISS) Den Haag Belanda
Opini Okezone 28 November 2011

Perselingkuhan Kekuasaan dan Korupsi

2011-12-13T14:16:00.000-08:00

Lord Acton menyebutkan kekuasan berkorelasi positif dengan korupsi. Ia mengatakan power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Dalam konteks kekinian di Indonesia tesis dari Lord Acton benar-benar terjadi bahkan Soegeng Sarjadi menyebut the have corrupt absolutely. Faktanya hampir setiap hari berita-berita di media massa tidak pernah luput memberitakan skandal korupsi.

Satu di hukum, satu lagi tertangkap, satu lagi jadi tersangka, besoknya kabar tentang korupsi baru menjadi headline media massa. Di negeri ini korupsi seperti siklus kehidupan yang tak pernah mati.
Patah tumbuh hilang seribu.

Gurita korupsi Nazaruddin yang bernyayi mengenai skandal besar belum tuntas diusut, kini giliran Menakertrans Muhaimin Iskandar yang tercatut namanya. Padahal, kutip-mengutip di Banggar DPR dan korupsi Wisma Atlet Kemenpora baru terungkap dipermukaanya. Korupsi sudah bergerak dan berpindah. Lalu besok siapa lagi yang akan terjerat? Tokoh publik manalagi?.

Hantu korupsi seakan bergentanyangan dimana-mana. Jangan-jangan hampir disemua lembaga/kementerian tradisi korupsi adalah hal yang biasa, lumrah dan wajar-wajar saja. Jika memang demikian adanya, adakah harapan penyakit korupsi bisa disembuhkan?

Gejala yang tampak kasatmata melalui pemberitaan menyebutkan dengan terang benderang korupsi makin merajalela. Pejabat sudah tidak malu dan terang-terangan melakukan tindakan korupsi. Seolah tidak ada efek jera karena penangkapan-penangkapan dan hukuman yang setimpal bagi para pelaku korupsi.

Nah, yang menjadi pertanyaan kenapa anatomi korupsi begitu mudah menjangkiti pengelola negara serasa dilakukan secara berjamaah. Pertama; karena sistem politik kita yang cenderung bersifat patron-klien. Menurut Peter Burke budaya patronase adalah sistem politik yang berlandaskan hubungan pribadi antara pihak-pihak yang tidak setara antara pemimpin (patron) dan pengikut (klien). Masing mewakili kepentingan sektoralnya sendiri. Klien menawarkan dukungan politik serta loyalitas tanpa batas kepada sang patron (pemimpin kekuasaan). Sang patron lalu membalas dukungan politik dengan menawarkan jabatan, pekerjaan dan status sosial kepada klien.

Unsur inilah yang membuat patron dan klien terlibat perselingkuhan. Unsur yang membuat pemimpin-pemimpin politik di tanah air sangat kesusahan menindak tegas klien-nya yang terlibat korupsi. Kalla menyebutkan korupsi dalam konteks ini dapat dibersihkan dengan adanya pemimpin politik yang kuat. Yang tidak hanya berwacana berada di garis depan pemberatasan korupsi. Melainkan menjadi panglima tempur yang berada di lapangan. Panglima yang tidak takut mengamputasi bagian dari pasukannya yang dapat meraih kemenangan.

Kedua, tingginya biaya politik untuk mendapatkan kekuasaan. Keinginan untuk balik modal ataupun membayar hutang pada pengusaha melalui kebijakan-kebijakan tertentu menjadi variabel para pengelola negara melakukan tindakan korupsi. Bukan jadi rahasia umum, basis ekonomi yang rapuh merupakan kendala hampir seluruh politisi di tanah air. Mereka umumnya baru membangun basis ekonomi setelah menjabat, dengan berbagai cara dari broker proyek dan jabatan hingga tindak korupsi.

Bahaya Laten Korupsi

Bila keadaan ini terus membiak dan tetap dibiarkan korupsi akan berdampak besar pada hilangnya kepercayaan publik terhadap pengelola negara. Antipatinya publik terhadap pengelola negara akan menimbulkan efek multidimensional yang dapat menganggu stabilitas politik negara. Kekacauan, tindakan anarki, demonstrasi-demonstrasi, penggulingan kekuasaan hingga revolusi-revolusi sosial yang bersifat jalanan akan marak kembali terjadi.

Terlalu banyak biaya sosial yang harus dikeluarkan jika fase gerakan jalan kembali tumbuh. Bukan solusi yang beradab, ide yang cemerlang, dan gagasan brilian yang ditawarkan melainkan turunnya rezim secara paksa. Kita semua tentu tidak berharap kejadian yang menimpa Orde Lama dan Orde Baru berulang. Terlalu letih bangsa ini memulai membangun dari nol kembali. Akan banyak korban manusia dan kepentingan-kepentingan yang lebih besar yang hilang.

Nah, sebelum daur ulang alamiah itu terjadi. Kepercayaan publik musti dipulihkan. Korupsi sebagai penyakit dan beban bangsa musti dikubur. Kesadaran yang mulai detik ini tanpa lelah harus didengungkan kepada para pengelola negara. Mengingatkan kepada para pengelola negara bahwa korupsi-meminjam istilah Franz Magnis-Suseno SJ-adalah kejahatan, bahwa korupsi adalah varibel penghalang bangsa ini mengepakkan sayap untuk terbang menjadi bangsa besar, dan korupsi adalah pencurian terhadap masa depan anak cucu bangsa.

Secara luas korupsi akan dapat berdampak dan menghambat investasi; membuat misalokasi pendapatan dan pengeluaran negara; menjadi beban penduduk miskin karena dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi sehingga akan dapat mengurangi terciptanya lapangan pekerjaan, turunnya layanan kesehatan, rendahnya akses pendidikan, dan pembangunan-pembangunan infrastruktur publik. Pada akhirnya, korupsi politik akan berimbas pada hilangnya kesempatan publik untuk mengenyam kemakmuran, merasakan nikmatnya hidup sejahtera, adil dan bahagia.

Maka daripada itu, kesadaran nurani akan bahaya pelipatgandaan korupsi harus terus dikumandangkan bahwa kini pemerintah/pengelola negara sedang mempertaruhkan masa depan bangsa. Mempertaruhkan amanah dan wewenang publik dengan kepercayaan atau melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan mempergunakannya untuk kepentingan pribadi, kelompok dan ego sektoralnya saja.

Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengurangi tingginya angka korupsi. Diperlukan langkah dan upaya untuk memiskinkan koruptor secara sistemik melalui undang-undang yang dapat membuat negara mengambil uang hasil korupsi. Dan perlunya gerakan bersama melawan korupsi yang berlandaskan moral dan etika. Gerakan yang ditarik dengan ketauladanan dari pemimpin bangsa, seperti yang belum lama ini dipraktekkan Anna Hazare di India.

Ahan Syahrul Arifin
Aktivis HMI, sedang melanjutkan studi Pascasarjana di Universitas Indonesia
Opini Okezone 24 November 2011

Meneladani Kesederhanaan Founding Fathers

2011-12-13T14:15:00.000-08:00

Pekan lalu, Ketua KPK Busyro Muqoddas melayangkan sindiran. Busyro menyebutkan bahwa banyak wakil rakyat yang bersikap hidup mewah alias hedonis. Buktinya, di parkiran gedung DPR/MPR terparkiran puluhan bahkan ratusan mobil mewah.

"Yang jelas mereka sangat perlente, mobil dinas Crown Royal Saloon yang jauh lebih mewah dari mobil perdana menteri negeri tetangga. Mereka lebih mencerminkan politisi yang pragmatis-hedonis," ucap Busyro dalam pidatonya.

Defisit Integritas dan Kesederhanaan

Keras tentu saja. Panas juga pastinya, apalagi bagi kalangan pejabat yang tertohok oleh bahasa tersebut. Tanpa perlu perdebatan panjang soal apa itu gaya hidup “wah” dan kuatnya keterkaitan parpol dan kementerian korup, persoalan malah membuncah di wilayah serangan terhadap Busyro melalu pernyataannya. Tentu, banyak yang terganggu dengan dua statemen hampir setara menyakitkannya ini. Terganggu, makanya menjadi hangat dan besar diperbincangkan.

Keberanian Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas melontarkan kata perlente kepada pejabat pemerintah dan anggota dewan perlu diacungi jempol. Meski tidak bisa digeneralisir, namun sindiran Busyro atas sikap pejabat yang kerap bergaya perlente itu nyata adanya. Bukan hanya sang pejabat, tetapi juga istri dan anak.

Apa yang diungkapkan oleh Ketua KPK di atas merupakan kritikan terhadap fenomena defisit integritas dan kesederhaanan para pemimpin bangsa yang terjadi dalam beberapa dekade tahun terakhir. Perilaku yang ditunjukkan para pemimpin jelas sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh para pendiri republik yang tetap memiliki kompetensi, kedekatan dengan rakyat dan tidak memiliki self interest hingga akhir hayatnya.

Defisit integritas dan kesederhanaan terjadi pada level para pimpinan baik pusat dan daerah. Lihat ke puncak, intergritas tidak ada. Lihat ke bawah, tambah kacau. Kesederhanaan dan integritas semakin mengalami deficit. Sebagai contoh, Presiden SBY menghabiskan Rp 839 juta hanya untuk urusan bajunya. Untuk penyusunan pidatonya saja, Presiden SBY pun harus menggerus dana APBN sebesar Rp1,9 milyar. Sedangkan untuk kebutuhan pengamanan pribadi, presiden SBY juga menggelontorkan uang APBN sebesar Rp52 miliar.

Rata-rata pejabat di negeri ini seperti itu. Mereka "tega" hidup mewah di tengah-tengah kemiskinan yang mencekik rakyatnya. Mereka juga kebal dengan kritik dan tidak punya rasa malu lagi. Kalaupun ada yang rela hidup sederhana, maka perilaku orang itu dianggap anomali dalam kehidupan politik sekarang.
Contoh Keteladanan

Dalam Seminar nasional mengenang 25 tahun wafatnya AR Baswedan, tujuh bulan silam, Anis Baswedan, Rektor Universitas Paramadina yang merupakan cucu dari almarhum AR Baswedan menilai, seharusnya para pemimpin dan calon pemimpin saat ini perlu mencontoh keteladanan dari sosok para pendiri bangsa yang masih mengedepankan kederhanaan dan tidak melakukan perilaku koruptif.

Salah satunya yang ditunjukkan almarhum kakeknya, AR Baswedan setelah pensiun dari menteri di era kabinet Syahrir. “Setelah pensiun, beliau itu tidak punya telepon dan mobil. Kalau mau telepon pinjam tetangga. Saya bertugas mengantar beliau ke mana-mana, bertemu para tokoh hingga ambil pensiun, setiap terima pensiun, saya diberi persenan, lumayan besar waktu itu,” kenangnya.

Saat kakeknya pensiun dan menetap di Yogyakarta tiba-tiba diundang wakil presiden Adam Malik untuk bertemu di Gedung Agung. Mengendarai motor vespa satu-satunya yang dimiliki sang kakek, Anies mengantarkan kakeknya ke istana. Usai bertemu Adam Malik, AR Baswedan lalu pamit dan diantar Adam Malik hingga pintu keluar. Adam Malik menggira, Baswedan dijemput menggunakan mobil. Dia pun buru-buru meminta petugas istana untuk menyingkirkan mobil RI 2. Adam malik keliru, Baswedan hanya meluncur keluar dengan berjalan kaki meninggalkan istana. Melihat hal itu, Adam Malik terenyuh, ternyata seorang pensiunan menteri tetap hidup dalam suasana kesederhanaan. “Beberapa bulan kemudian, sebuah mobil dari Adam Malik yang dikirim ke rumah kakek saya,” ujar Anies.

George McTurnan Kahin, Indonesianis dari Cornell University, Amerika Serikat, memiliki kesan khusus terhadap Muhammad Natsir, yang ditemuinya pada 1948 di Yogyakarta; Negarawan yang rendah hati dan bersahaja.

Jas penuh tambalan yang saat itu dikenakan Natsir hampir tidak menunjukkan sosok Natsir sebagai Menteri Penerangan. Penampilan sederhana tetap dipertahankan Natsir saat menjadi Perdana Menteri (PM) pada tahun 1950-1951. Sebelum menempati rumah bekas Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur (kini Jalan Proklamasi), Jakarta, Natsir dan keluarganya menumpang di sebuah rumah di Jalan Jawa, lalu di kawasan Tanah Abang.

Natsir juga hanya memiliki sebuah mobil pribadi bermerek DeSoto yang telah kusam. Ketika ditawari mobil sedan mewah buatan Amerika Serikat pada 1956, dengan halus Natsir menolaknya. Kesederhanaan Natsir, juga pendiri bangsa lainnya, seperti Bung Hatta, diyakini menjadi keutamaan yang harus dimiliki oleh pejabat publik.

Lihat pula kisah Bung Hatta, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tahun 1950-an, ia sangat ingin memiliki sepatu Bally—sepatu bermutu tinggi saat itu. Karena tidak punya uang yang cukup, Bung Hatta menabung cukup lama untuk bisa membeli sepatu bermerek itu. Begitulah kesederhanaan para pemimpin Republik saat itu. Akan tetapi, di dalam kesederhanaan itu terdapat semangat dan pengabdian yang sangat besar. Mereka rela berkorban apapun demi bangsa dan rakyatnya.

Meneladani Mereka

Dari beberapa nukilan kisal keteladanan founding fathers tersebut, ada tiga hal yang bisa dipetik. Pertama, Para pendiri republik adalah ‘orang yang sudah selesai’, mereka tidak menggunakan republik untuk memperkaya dirinya sendiri. Mereka memiliki kompetensi, kedekatan dengan rakyat dan minim self interest. Kini, giliran generasi penerus yang melanjutkan estafeta integritas dan kesederhanaan mereka.
Kedua, kesederhanaan tidak sama dengan kemiskinan dan kekumuhan, demikian tegas Budiman Sudjatmiko, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, dalam situs pribadinya. Kesederhanaan adalah empati dengan cara melibatkan diri dalam jalan derita rakyat. Untuk itu lah Bung Karno kerap mengatakan bahwa pemimpin itu menjalankan AMPERA (Amanat Penderitaan Rakyat). Maksud Bung Karno adalah memimpin itu menjalankan amanat rakyat untuk mengakhiri derita dan rasa sakit atas kemiskinan mereka.

Mengapa kesederhanaan itu mulia dan luhur? Karena ia menghiasi pembuatan kebijakan publik dengan jiwa solidaritas dan pesan bahwa perbuatan baik mengatasi amanat penderitaan rakyat itu indah seperti pengantin yang diriasi. Kesederhanaan akan meringankan langkah bangsa memberantas korupsi, kemiskinan, keterbelakangan dan ketimpangan sosial seringan saat para calon pemimpin dulu menjajakan diri mereka di hadapan rakyatnya. Karena itu bukannya tanpa alasan jika ada bait puisi dari penyair Latin, Horace, yang mendengungkan dahsyatnya simplex munditiis (kesederhanaan yang elok).

Ketiga, kesederhanaan adalah pola hidup yang niscaya bagi seorang pemimpin. Terlebih ketika kesejahteraan masyarakat belum terwujud secara merata. Atau, manakala sebagian besar rakyat masih belum lepas dari deraan kesulitan hidup. Namun, jika dalam kondisi seperti itu, pola hidup seorang pemimpin justru meunjukkan berseberangan, sejatinya yang bersangkutan sudah tidak layak menyandang sebutan pemimpin. Mungkin gelar penguasa, untuk tak menyebut tiran lebih patut dilekatkan. Adalah hak siapa pun untuk percaya atau tidak, tetapi fakta sejarah mengatakan, pemerintahan yang dibangun atas dasar ketidakadilan, pelan tapi pasti, pasti runtuh.

Untuk itu, pendapat Ibnu Taimiyah agaknya relevan untuk dikedepankan. Dalam salah satu karya intelektualnya, al-Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahy an al-Munkar, pakar keislaman yang dianggap sebagai pelopor gerakan muhyi atsar al-salaf ini mengatakan, "Innallaha yuqim al-dawlah al-'adilah wa in kanat kafirah. Wa la yuqim al-zhalimah wa in kanat muslimah (Sesungguhnya Allah akan mempertahankan tegaknya suatu pemerintahan adil meskipun ia kafir. Dan Allah SWT. tidak akan membiarkan pemerintahah zalim terus berdiri, meskipun berada di tangan kaum Muslim)."

Ahmad Arif
Penulis adalah peminat kajian sosial keagamaan, berdomisili di Banda Aceh
Opini Okezone 23 November 2011

Penelusuran Perspektif Agama

2011-12-13T14:02:00.001-08:00

”Bila masyarakat mau bertobat dan mereformasi perilaku buruk niscaya Allah menjauhkannya dari berbagai bencana”

PADA pengujung tahun 2011, berbagai bencana terjadi secara beruntun di berbagai daerah Jateng, baik berskala besar maupun kecil. Misalnya banjir bandang di Pati dan Kudus (SM, 05/12/11), serta angin lisus yang merobohkan 14 rumah di Desa Mangunrejo Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan, dan yang menerjang 9 kecamatan di Kabupaten Demak hingga menimbulkan kerugian material dalam jumlah besar (SM, 04/12/11). Belum lagi banjir di kota Semarang tiap kali turun hujan dan berbagai bencana lain akhir-akhir ini.

Terkait dengan seringnya terjadi bencana maka menjadi keniscayaan bagi kita untuk selalu introspeksi, bermuhasabah, dan banyak bertobat. Seandainya memang melakukan kesalahan hendaknya segera kembali ke jalan yang benar.

Hal itu mendasarkan pada transkrip arti Surat Al-Baqarah Ayat 276 bahwa Allah SWT pada dasarnya tidak menyukai orang yang selalu berbuat dosa.

Dalam perspektif agama penyebab rerjadinya berbagai bencana dan musibah itu tidak lain karena ulah manusia yang melanggengkan perbuatan dosa, terutama dosa besar, seperti minum minuman keras (miras), berjudi, berzina, dan berbuat zalim. Dosa semacam itulah, menurut Jalaluddin Rakhmat (1991), dapat meruntuhkan penjagaan masyarakat dan mendatangkan berbagai bencana.

Pertama; minum miras. Kita harus mengakui bahwa sebagian masyarakat saat ini masih terbelenggu dalam nikmatnya miras. Kendati agama mengharamkan karena miras merusak kesehatan dan menjadi sumber dari berbagai kejahatan, sebagian orang belum mau sadar untuk menjauhi dan meninggalkan kebiasaan buruk itu.

Bahkan secara kuantitas pecandu miras kian hari kian banyak. Padahal korban tewas akibat menenggak miras pun sudah banyak. Sudah tidak terhitung anggota masyarakat yang tewas karena minum minuman keras. Dengan kondisi riil di masyarakat seperti itu sangat wajar bila kita selama ini sering ditimpa bencana.

Kedua; berjudi. Masyarakat yang gemar berbuat dosa lewat judi tampaknya hampir seimbang dengan mereka yang menyukai miras. Seringkali mereka yang suka miras juga punya ’’hobi’’ berjudi. Dua jenis dosa itu sepertinya sengaja mereka padukan. Berjudi sepertinya telah membudaya pada sebagian kalangan. Ketiga; berzina, yang selain bisa mendatangkan murka Allah SWT juga dapat mempercepat turunnya bencana.

Perilaku Agamais

Keempat; berbuat zalim. Mestinya kita harus mengasihi dan menyayangi mereka yang miskin dan lemah. Dalam implementasi sehari-hari, sebagai seorang pemimpin, apapun skalanya, wajib melindungi dan mengayomi rakyat. Secara gamblang perilaku zalim bisa digambarkan dalam tiga wujud, yaitu dengan kekuasaannya menginjak yang di bawah, dan yang di atas dengan kemaksiatan, serta senantiasa menampakkan kesewenang-wenangan (Jalaluddin Rakhmat, 1991).

Bila mencermati tiga tanda tersebut sesungguhnya kezaliman itu sedang tumbuh subur di bumi pertiwi ini. Selama belum tercipta keadilan pada hakikatnya yang ada adalah kezaliman semata. Baik itu kezaliman yang dilakukan pemimpin terhadap rakyatnya, kezaliman majikan terhadap anak buah, kezaliman pemuka agama terhadap umat, kezaliman yang dilakukan guru terhadap murid, dan sebagainya.

Jelaslah bahwa terjadinya berbagai bencana selama ini tidak lain karena masyarakat yang mengaku beragama senantiasa melakukan berbagai dosa besar. Bila kita semua menginginkan bencana itu berhenti, dan ke depan tidak terjadi lagi maka jalan satu-satunya adalah dengan bertobat, dan dengan penuh keyakinan tidak akan mengulangi lagi.

Selanjutnya secara tulus dan ikhlas mau mengubah perilaku yang melenceng dari ajaran agama itu, seperti minum minuman keras, berjudi, berzina, berbuat zalim, termasuk zalim terhadap alam, mempermainkan hukum dan keadilan, korupsi, kolusi dan nepotisme, serakah, sombong, dan sebagainya.

Marilah kita mengubah semua perilaku negatif itu menjadi perilaku positif, yang agamais sesuai dengan perintah Allah. Bila masyarakat mau bermuhasabah, bertobat, dan mereformasi perilaku buruk niscaya Allah akan menjauhkannya dari berbagai bencana dan membebaskan dari musibah. Sebaliknya, Dia akan melimpahkan berkah-Nya sebagaimana tafsir Surat Al-’Araaf 96. (10)

— M Saifuddin Alia, pengurus Ikatan Alumni Qudsiyyah Menara Kudus, Ketua Forum Nasional Pers Pesantren (FNPP) Jawa Tengah, Sekretaris Central for Islamic Education and Culture Studies (CIIS) Grobogan

Wacana Suara Merdeka 13 Desember 2011

Bencana dan Kesiapan TNI

2011-12-13T14:01:00.001-08:00

PENINGKATAN status Gunung Sindoro beberapa waktu lalu mengundang keprihatinan banyak pihak, sekaligus mengingatkan pentingnya kewaspadaan. Kondisi itu juga memunculkan berbagai komentar dan tentang kesiapan aparat pemerintah dalam penanggulangan bencana, termasuk peran TNI, walaupun secara individu dan satuan telah berbuat sejak awal bencana. TNI dinilai terlambat bertindak, kurang tanggap, dan sebagainya.

Bila kita cermati, baik UU tentang Pertahanan Negara maupun UU tentang TNI menyebutkan bahwa TNI hanya sebatas membantu. Misalnya Pasal 10 UU Nomor 3 Tahun 2002 dan Pasal 6 dan 7 UU Nomor 34 Tahun 2004 beserta penjelasannya menempatkan TNI pada posisi membantu instansi lain, sesuai permintaan.

Selain itu, dalam melaksanakan tugas operasi militer selain perang, seperti penanggulangan bencana alam, TNI hanya dimungkinkan memanfaatkan idle capacity. Membina dan mengerahkannya untuk tugas seperti ini belum didukung anggaran, baik terkait bantuan untuk korban maupun kebutuhan operasional. Anggota TNI melaksanakan tugas dulu, baru kemudian mengajukan anggarannya melalui Dephan, untuk selanjutnya menunggu persetujuan DPR.

Padahal penanganan bencana alam memerlukan kecepatan dalam menggerakkan manusia, sarana prasarana, dan peralatan yang semuanya berkaitan dengan anggaran. Belajar dari pengalaman, sudah saatnya kita memikirkan langkah yang lebih terpadu dan terkoordinasi. Menetapkan institusi yang tepat berada di garis depan dan pihak-pihak yang harus mendukung dari belakang.

Barangkali tanggung jawab yang selama ini seolah-olah monopoli Badan Koordinasi Nasional/ Daerah Penanggulangan Bencana Alam (Bakornas/da PBA) beserta Satuan Koordinasi Pelaksana (Satkorlak) PBA perlu dikaji ulang. Tujuan penataan ulang peran dan tanggung jawab tiap badan/ instansi dalam penanggulangan bencana alam adalah supaya ada optimalisasi upaya demi terbebasnya rakyat dari penderitaan.

Penanganan bencana alam biasanya dilakukan dalam dua tahap, yaitu masa tanggap darurat dan masa rehabilitasi/ rekonstruksi. Ke depan, mungkin lebih tepat bila masa tanggap darurat diganti menjadi tahap pencarian, pertolongan, dan penyelamatan agar usaha mencari, menolong, dan menyelamatkan manusia bisa lebih cepat. Batas waktunya ditetapkan berdasarkan perkiraan jumlah korban dan kondisi daerah bencana.

Koordinator kegiatan tahap pertama ini akan tepat berada pada Basarnas/ Basarda. Bila keberadaan Basarnas saat ini titik berat tanggung jawabnya hanya terhadap SAR kecelakaan lalu lintas perhubungan dipandang belum memadai dari segi organisasi, SDM, dan peralatan, hal itu perlu ditata agar mampu menjangkau seluruh wilayah Tanah Air.

Kesiapan TNI

Tahap kedua adalah masa rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kondisi fisik dan mental korban serta memperbaiki sarana prasarana kehidupan.

Kegiatan ini tidak terlalu mendesak dibandingkan dengan tahap pertama, tetapi tidak boleh ditunda-tunda. Tanggung jawab ini sebaiknya pada Bakornas/ Bakorda/ Satkorlak PBA dikoordinasikan oleh instansi yang dinilai tepat.

Apabila penataan Basarnas untuk maksud itu mengakibatkan biaya mahal sehingga menjadi tidak efektif dan efisien maka pemberdayaan instansi yang sudah ada perlu menjadi pertimbangan. Mungkin bisa menyerahkan tanggung jawab tahap pertama itu kepada TNI yang memiliki organisasi vertikal ke seluruh daerah dan sudah berperan langsung dalam tiap kegiatan SAR.

Pelimpahan tanggung jawab ini akan menambah beban bagi TNI. Tetapi bila sudah menjadi kesepakatan bangsa dan demi kepentingan nasional, jajaran TNI (termasuk TNI AD yang pada 15 Desember 2011 memperingati Hari Juang Kartika yang ke-12) siap dan ikhlas melaksanakannya.

Dilandasi jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional, tugas kemanusiaan seperti ini bukan sesuatu yang memberatkan. Organisasi TNI sudah tertata baik, diawaki prajurit yang berdedikasi tinggi, dan dilengkapi peralatan memadai. Bila didukung oleh komponen lain bangsa ini, tragedi kemanusiaan bisa ditangani dengan cepat, baik, dan lancar. (10)

— Mayor Inf Ahmad Rifai, Kasi Pensat Pendam IV/Diponegoro

wacana Suara Merdeka 13 Desember 2011

Muda Berani Korupsi

2011-12-13T14:00:00.000-08:00

SETELAH heboh kasus Gayus Halomoan P Tambunan, PNS muda usia pada Ditjen Pajak dalam kasus pencucian uang, tindak pidana korupsi, dan penggelapan, di pengujung tahun ini publik kembali dikejutkan berita sejumlah PNS muda usia terindikasi korupsi. Hal ini setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyinyalir banyak PNS muda usia dan muda pengabdian melakukan praktik pencucian uang dari anggaran negara. Mereka berasal dari Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai (SM, 07-09/12/11). Disebutkan, ada 1.818 rekening bermasalah yang terindikasi tipikor.

Menurut PPATK, uang haram milik PNS muda tersebut merupakan hasil pencucian uang dari proyek fiktif, gratifikasi, dan suap. Modus yang dilakukan mereka yang saat ini berusia 28-38 tahun adalah dengan mengalirkan dana ke anak, istri, atau suami melalui asuransi. Temuan ini tentu saja menambah beban kerja aparat hukum, terutama KPK, dan memperburuk stigma abdi negara.

Perilaku korup yang dilakukan PNS sebenarnya bukan berita baru. Namun tatkala hal itu dilakukan oleh PNS muda usia, publik kaget karena semestinya mereka masih idealis, masih bersih, namun faktanya sudah tereduksi oleh perilaku yang jadi penyakit bawaan birokrat. Tindakan mereka termasuk berani mengingat pemerintah kini menggalakkan gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Apalagi Kementerian PAN dan RB gencar mereformasi birokrasi, salah satunya melalui kebijakan remunerasi.

Temuan awal terkait dengan banyak PNS muda usia korupsi menunjukkan bahwa korupsi tidak bisa direduksi dengan kebijakan remunerasi. Penyebab suburnya perilaku korup di kalangan PNS tentu sangat kompleks dan karena hukum sebab-akibat. Korupsi adalah akibat, yaitu akibat birokrasi yang permisif, yang memberikan peluang tumbuhnya korupsi dan karena PNS muda usia tersebut kehilangan idealisme yang seharusnya menjadi roh pengabdian.

Ladang korupsi subur karena ada persemaian bibit korupsi sejak proses hulu perekrutan CPNS. Sudah menjadi rahasia umum dalam proses itu pelamar harus memberikan uang pelicin agar mudah diterima. Besar kecilnya pelicin bergantung pada jenjang pendidikan dan job yang diincar. Soal sumpah jabatan dan keharusan mengabdi hanya dianggap ritual mekanis yang tidak menumbuhkan efek pengabdian dan etos kepatuhan.

Paham Materialisme

Perilaku korup PNS muda itu karena luruhnya etos idealisme yang tereduksi oleh pandangan materialisme. Mereka mengganti medan pengabdian masyarakat dengan penghambaan terhadap materi dan kekayaan. Paham klasik, sebagaimana dilontarkan Epikuros, mendominasi wacana alam pikiran bahwa satu-satunya cara untuk tetap diakui eksistensinya dalam dunia materialisme adalah dengan cara sebanyak mungkin menumpuk harta.

Dalam kondisi pragmatis, keuangan PNS muda yang bersumber hanya dari gaji tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan materinya yang fluktuaktif. Pandangan dan kebutuhan materialistis itulah menjadi pemicu korupsi. Pada sisi lain, menurut Hamdan Zoelfa, salah satu hakim Mahkamah Konstitusi, cara pandang yang dijadikan dasar untuk mendefinisikan dan memberikan pengertian korupsi pada perundang-undangan tentang korupsi mendasarkan pada filsafat idealisme, yang hanya mengandalkan dunia ide.

Bisa jadi PNS muda usia yang korup itu menganggap tindakannya bukan sesuatu yang tercela, dengan mendalihkan pada beberapa hal. Pertama; upaya mengembalikan biaya yang mereka keluarkan sewaktu melamar menjadi CPNS. Kedua; alasan pertama menjadi pembenar untuk melakukan tindakan di level berikutnya karena dorongan untuk memenuhi kebutuhan materi terkait dengan gaya hidup (paham materialisme).

Ketiga; pertentangan antara paham materialisme dalam paham pikiran dan paham idealisme dalam rumusan UU. Pertentangan antara alam pikiran PNS bahwa tindakannya itu merupakan sikap realistis karena tuntutan kebutuhan materi, sementara rumusan UU menganut paham idealisme. Padahal ide tak bisa menjawab realitas material yang sesungguhnya terjadi.

Fenomena PNS muda usia menjadi generasi muda koruptor menunjukkan bahwa praktik korupsi bukannya mengendor melainkan makin menggurita. Pemberantasan korupsi tak mungkin hanya mengandalkan aparat hukum, dimotori KPK, tetapi butuh keterlibatan semua komponen bangsa. Amat mungkin mewujudkan upaya nonhukum (positif) sebagaimana gagasan Mahfud MD tentang kebun koruptor dan tidak menshalati jenazah koruptor supaya ada efek jera. (10)

— Zamhuri, dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus (UMK)

Wacana Suara Merdeka 13 Desember 2011

Perlawanan Masih Berdenyut

2011-12-13T13:54:00.001-08:00

SONDANG Hutagalung, nama yang menjadi ‘’misteri’’ akhir 2011. Tindakan almarhum merupakan kisah lain dari aksi Mohamed Bouazizi di Tunisia. Keduanya sama-sama membakar diri sebagai aksi perlawanan. Bouazizi kesal terhadap pemerintahan korup Tunisia yang mengabaikan rakyatnya. Ia membakar diri pada 17 Desember 2010 setelah aspirasinya diabaikan oleh gubernur, diusir oleh pasukan militer, dan mewakili penderitaan rakyat Tunisia yang dizalimi penguasa. Setelah itu, sontak aksi Bouazizi menjadi inspirasi dan martir dalam Revolusi Melati di negerinya.

‘’Musim Semi’’ Timur Tengah berakar dari demonstrasi ekspresif yang diawali Bouazizi. Hinggi kini revolusi Timur Tengah telah mengubah tata politik, militer, dan ekonomi. Aksi demonstrasi ekspresif warga Timteng dengan beragam strategi —yang oleh Asef Bayat (2011) dikatakan sebagai the art of presence, sebagai politik kehadiran dalam ruang publik politik.

Adapun Sondang, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta membakar diri di depan Istana Merdeka 7 Desember 2011. Aksinya itu sebagai keprihatinan atas sengkarut politik dan kondisi bangsa ini yang makin tak jelas arahnya. Namun bukan tanpa tujuan, ia memberi semacam sinyal gerakan di tengah keangkuhan penguasa: perlawanan itu masih berdenyut.

Ia merupakan anak bungsu dari empat bersaudara. Ayahnya sopir taksi dan ibunya tidak bekerja. Ia tinggal bersama keluarganya di Pondok Ungu, Bekasi. Selama ini, pemuda itu aktif dalam organisasi pergerakan mahasiswa. Dia menjabat Kabid Organisasi Himpunan Aksi Mahasiswa Marhaenis untuk Rakyat Indonesia (Hammurabi). Dia juga tergabung dalam berbagai aksi demonstrasi damai yang mengkritik pelanggaran HAM dan korupsi, serta aktif dalam aktivitas Sahabat Munir.

Pesan Perlawanan

Aksi bakar diri tersebut sontak memberi kejutan, terutama di tengah berlarut-larutnya kasus korupsi, sengketa Papua, dan kelambanan kinerja pemerintah. Ia seolah menjadi penyentak bagi politikus dan penguasa agar tak abai dengan kinerja pemerintahan dan visi keindonesiaan.
Dia telah menjadi tanda bagi perjuangan warga Indonesia untuk keluar dari jebakan permainan politik, lingkaran korupsi hingga transaksi kepentingan antarelite politik.

Dia telah memilih bahasa perlawanannya sendiri: membakar dirinya di depan panggung kekuasaan yang bertabur kepentingan.

Meski anak muda itu telah membakar diri, dan ribuan bahkan jutaan orang bersimpati, berteriak, dan bergerak atas nama almarhum, adakah perubahan yang bisa dipetik dari pemerintahan yang tersandera kepentingan elitenya sendiri? Sondang seakan mewakili suara jutaan rakyat Indonesia yang lelah dengan tipu muslihat penguasa, permainan hukum, dan sandiwara penanganan kasus korupsi.

Kematiannya membongkar kembali ingatan manusia Indonesia tentang kejahatan politik. Terbunuhnya Wiji Tukul, Munir, saudara-saudara kita di Papua dan nyawa yang telah meregang untuk mengukuhkan tegaknya HAM. Sondang menjadi pengingat lupa, bahwa jantung perlawanan kita masih berdenyut dan ia mengerkah-meluap membentuk kesadaran komunal. Kematiannya bermakna bahwa kita tak boleh lupa pada tujuan hidup berbangsa, dengan visi demokrasi, dengan cita-cita keindonesiaan.

Masihkan ada simpati dan gerakan lanjutan dari aksinya? Politikus hanya akan menganggap Sondang sebagai kritik sambil lalu, ditanggapi dingin, dan berusaha ditutup dengan kasus-kasus besar lainnya untuk pengalihan isu; agar warga negeri ini lupa. Kita sudah sering lupa, dan sengaja dibuat lupa, oleh derasnya arus informasi dengan tampilan kasus-kasus besar. Lalu semuanya dijejalkan agar dikunyah oleh pembaca koran majalah, oleh pemirsa televisi.
Sondang bisa menjadi ‘’Bouazizi’’ di negeri ini; ia menyampaikan pesan perlawanan lewat aksi yang menyayat hati. Mengenang dia, kita teringat Sukardal, tukang becak yang mati gantung diri karena becaknya disita petugas, 2 Juli 1986 di Bandung. Sukardal dan Sondang, merupakan wajah warga Indonesia yang memberikan pesan perlawanan dengan bahasanya sendiri: melawan dengan kematian. Sudah saatnya, nurani dan keindonesiaan kita bergetar. (10)

— Munawir Aziz, mahasiswa Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS), Sekolah Pascasarjana UGM
Wacana Suara Merdeka 14 Desember 2011

Menjaga Karakter Pilar Kelima

2011-12-13T13:45:00.000-08:00

PEMUDA adalah tulang punggung bangsa. Pemuda adalah harapan bangsa. Pemuda adalah masa depan bangsa. Sedemikian pentingnya kedudukan dan peranan pemuda, sampai-sampai Bung Karno berucap,’’ Seribu orang tua hanya dapat bermimpi, satu orang pemuda dapat mengubah dunia.” (Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia).

Dalam banyak pidatonya, Bung Karno juga kerap berseru,’’ Beri aku seribu orang, dan dengan mereka aku akan menggerakkan Gunung Semeru. Beri aku sepuluh pemuda yang membara cintanya kepada Tanah Air, dan dengan mereka aku akan mengguncang dunia.’’

Kedudukan dan peran pemuda memang sangat vital dalam pembangunan sehingga masa depan bangsa berada di tangan mereka. Di pundak merekalah harapan dan cita-cita bangsa ini digantungkan sehingga pemuda dituntut berperan aktif dan tampil di garda terdepan pembangunan bangsa, baik fisik maupun mental spiritual atau karakter. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya.

Sejarah membuktikan, pemudalah yang menjadi pendobrak dan penentu jalannya sejarah bangsa ini. Sebut saja Bung Karno yang pada 1927 mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI), saat usianya baru 26 tahun (lahir di Surabaya, 6 Juni 1901). Dalam usia 44 tahun, dia bersama Bung Hatta yang saat itu baru berusia 43 tahun (lahir di Bukittinggi, 12 Agustus 1902) memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Juga Bung Tomo yang mengobarkan perang melawan kedatangan kembali tentara Sekutu ke Indonesia pada 10 November 1945 di Surabaya. Saat itu Bung Tomo baru berusia 25 tahun (lahir di Surabaya, 3 Oktober 1920). Tanggal 10 November kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Lalu Dokter Soetomo dan Dokter Wahidin Soedirohoesodo yang pada 20 Mei 1908 mendirikan Boedi Oetomo, cikal-bakal organisasi pergerakan modern di Indonesia. Pada saat itu usia Soetomo baru 20 tahun (lahir di Nganjuk, 30 Juli 1888), dan Wahidin berusia 56 tahun (lahir di Sleman, 7 Januari 1852). Tanggal 20 Mei kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

Pun para pemuda yang mengikrarkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Mereka berikrar, ‘’Bertanah air satu, Tanah Air Indonesia; berbangsa satu, Bangsa Indonesia; dan berbahasa satu, Bahasa Indonesia.’’ Saat itu mereka rata-rata baru berusia 20-30 tahun. Sumpah Pemuda kemudian berujung pada Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945.

Pilar Kelima

Gerakan reformasi yang menumbangkan rezim Orde Baru pada 1998 juga dipelopori oleh pemuda dan mahasiswa. Betapa dengan gagah berani mereka berhadapan dengan senjata, bahkan ada yang tertembak dan tewas. Merekalah yang menduduki Gedung DPR/MPR di Senayan, Jakarta, sehingga memaksa Presiden Soeharto lengser.

Maka tidak berlebihan kiranya bila dikatakan pemuda adalah pilar kelima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setelah Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Bila pada 20 Mei 1908 para pemuda tampil sebagai aktor utama Kebangkitan Nasional, pada 28 Oktober 1928 sebagai aktor utama Sumpah Pemuda, dan pada 17 Agustus 1945 sebagai aktor utama Proklamasi Kemerdekaan, serta pada 1998 tampil sebagai aktor utama gerakan reformasi, maka kini saatnya pemuda tampil sebagai aktor utama dalam pembangunan bangsa, baik pembangunan fisik maupun mental spiritual atau karakter.

Bila karakter bangsa ini sudah terbentuk sedemikian kuat, dan keberadaan lima pilar itu sudah kokoh, niscaya bangsa kita mengalami kejayaan dan NKRI tetap lestari. Sejarah membuktikan, bila sebuah bangsa dihancurkan dengan kekuatan senjata, niscaya akan cepat bangkit. Lihat saja Jepang yang pada 6 dan 9 Agustus 1945 dibom atom tentara Sekutu di Hiroshima dan Nagasaki.

Meskipun wilayah dan rakyat Jepang mengalami kehancuran luar biasa, karena karakter serta para pemudanya tetap terjaga dan bersemangat maka dalam waktu relatif singkat bangsa Jepang dapat bangkit, bahkan kini menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia. Tulang punggung kebangkitan bangsa Jepang itu adalah para pemuda.
Sebaliknya, bagi bangsa-bangsa yang mengalami kehancuran karakter, terutama karakter pemudanya maka akan hancur pula masa depan dan peradaban bangsa itu. Selama matahari masih terbit dari arah timur, selama bumi ini masih dihuni manusia, selama karakter bangsa Indonesia masih terjaga, dan selama pemuda masih tampil di garda terdepan dalam pembangunan bangsa, selama itu pula NKRI tetap jaya, abadi selama-lamanya. Insya Allah. (10)

— Drs H Sumaryoto, anggota MPR Fraksi PDIP
Wacana Suara Merdeka 14 Desember 2011

Korupsi dari Sama Enaknya

2011-12-11T18:32:00.001-08:00

”Murid dari negara korup lebih cenderung menerima perilaku suap karena menganggap norma sosial mereka membolehkan”

INGAR-BINGAR pemilihan pimpinan KPK baru saja kita lalui. Abraham Samad resmi terpilih sebagai ketua lembaga itu. Kini KPK makin disibukkan dengan perang melawan korupsi yang juga makin menggurita. Sejatinya, di negara kita korupsi bukan lagi milik politikus dan penguasa melainkan juga milik rakyat, termasuk dunia akademisi.

Pada pelatihan dosen misalnya, sering ada pengumuman bahwa pelatihan yang sedianya enam hari diperpendek menjadi lima hari dengan alasan efisiensi waktu, uang, dan tenaga.

Panitia kadang menambahkan,” Sama enaknya kan?” Panitia tidak capai, Bapak dan Ibu juga bisa segera bertemu keluarga.” Ya sama enaknya, siapa yang dirugikan?

Mengapa korupsi dipermasalahkan. Bukankah sama-sama enak dan nyaman? Hasil penelitian Nekane Basabe dan Maria Ross (2005) ataupun Shu Li dan kawan-kawan (2006) menemukan bahwa budaya kolektivistik berkorelasi tinggi dengan perilaku korup. Pada budaya kolektivistik, orang cenderung melakukan nepotisme karena berprinsip sama-sama enak dan tahu sama tahu.

Korupsi dimulai dari sesuatu yang ”mulia”, ingin ”membantu” orang lain. Seorang pegawai perusahaan merasa sangat tidak nyaman saat tetangganya menitipkan anaknya untuk bekerja di tempatnya. Seorang anak buah merasa tidak nyaman saat pemimpinnya memberi uang hasil sisa proyek. Mau melapor? Kasihan pimpinan, aku toh tidak lebih suci ketimbang dia, aku toh tidak dirugikan, dan seterusnya.

Harmoni dalam budaya kolektivistik membuat orang lebih memikirkan bagaimana kelompoknya dipandang bagus oleh kelompok lain walaupun itu berarti mengorbankan kepentingan diri tiap anggotanya. Harmoni kelompok membentuk identitas kelompok lebih kuat ketimbang identitas pribadi.

Dengan ritualitas keagamaan yang tinggi, orang Indonesia tahu persis bahwa korupsi tidak baik. Tapi banyak orang Indonesia tetap korupsi karena ketika bersama dengan orang lain, keyakinan dirinya luntur, dikalahkan oleh kepentingan kelompok. Kesamaan dengan orang lain lebih penting ketimbang keyakinan pribadi.

Hal ini juga didukung sebuah model berpikir dari teori psikologi sosial. The Theory of Reasoned Action yang dikembangkan oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein menunjukkan bahwa perilaku ditentukan oleh niat, sedangkan niat ditentukan oleh sikap terhadap perilaku dan norma subjektif.

Hasil penelitian Cameron dan kawan-kawan tahun 2005 terhadap 2.000 murid di Indonesia, Australia, India, dan Singapura menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan sikap para murid itu terhadap perilaku suap. Hal ini menunjukkan bahwa secara pribadi murid di negara itu sejatinya tidak menyetujui perilaku suap.

Nilai Kebenaran

Namun penelitian eksperimen yang dilakukan oleh Barr dan kawan-kawan tahun 2006, berupa permainan untuk mengungkap perilaku suap mengungkap bahwa murid dari negara-negara korup lebih cenderung menerima perilaku suap karena menganggap norma sosial mereka membolehkan perilaku suap. Hasil dua penelitian ini menunjukkan bahwa generasi muda yang tidak setuju korupsi pun cenderung membiarkan korupsi saat mereka menganggap kelompok sosial mereka mengehendaki atau membiarkan korupsi terjadi.

Budaya kolektivistik bukanlah budaya yang buruk karena membuat kita selalu eling lawan waspada terhadap lingkungan, serta mengajari untuk tidak adigang, adigung, lan adiguna. Namun, saat kita selalu membiarkan identitas diri tertutupi oleh kehendak kelompok maka kita akan mengalami disintegrasi moral. Kita tahu bahwa korupsi tidak baik, tetapi tetap melakukannya. Lantas apa yang bisa kita lakukan?

Untuk membuat berani menyuarakan apa yang ada di dalam hati, kita harus berani menjadi pemimpin, minimal bagi dirinya. Hal ini bisa kita latihkan pada anak-anak sejak dini. Sejak kecil mereka kita ajarkan bahwa manusia tak selalu seragam, ada yang pandai dan ada yang kurang pandai, ada yang kaya dan ada yang kurang kaya.

Tetapi apa pun kondisi orang itu, tiap individu berhak memiliki pikiran dan keyakinan berbeda. Apa yang kita yakini benar perlu diungkapkan. Orang lain tidak harus selalu menerima ide kita tetapi kita pun harus menghormati perbedaan. Keberanian mengungkapkan kebenaran yang diyakini sejak dini akan menjadi benteng masing-masing individu untuk tidak ikut dalam gelombang besar kesesatan. (10)

— Margaretha Sih Setija Utami, dosen Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata Semarang, bertugas sebagai United Board for Christian Higher Education in Asia (UBCHEA) Fellow di Baylor University Waco Texas Amerika Serikat

Wacana Suara Merdeka 5 Desember 2011